Ditemukan 710 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 17-11-2020 — Putus : 05-01-2021 — Upload : 29-01-2021
Putusan PN TENGGARONG Nomor 419/Pid.Sus/2020/PN
Tanggal 5 Januari 2021 — MUHAMMAD HENDRA Bin ABIDIN
426
  • oleh Penuntut Umum, selain diancam dengan pidana penjara juga pidana denda yang penjatuhannya bersifat kumulatif, oleh karenanya terhadap terdakwa juga dijatuhi pidana denda dan jika terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka harus diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;Menimbang, bahwa didalam doktrin hukum pidana dan didalam perundang-undangan, dikenal adanya asas hukum yang menyatakan tiada pidana tanpa kesalahan (geen straaf
Register : 02-12-2015 — Putus : 13-04-2016 — Upload : 15-11-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 193 / Pid.Sus-TPK / 2015 / PN.Bdg.
Tanggal 13 April 2016 — Hj. SUMIYATI, A.Md Binti H.M. ROHILI (Alm)
12649
  • bersalahTURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI, sebagaimanadidakwakan dalam Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang terungkapdipersidangan yang didasarkan dari keterangan saksisaksi dan keteranganHalaman 206 Putusan No. 193/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdgterdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat halhal ataualasanalasan yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana pada diriterdakwa atau adanya bukti sebagai alasan pemaaf ( Straaf
Register : 09-06-2021 — Putus : 05-07-2021 — Upload : 14-09-2021
Putusan PN TENGGARONG Nomor 297/Pid.Sus/2021/PN Trg
Tanggal 5 Juli 2021 —
220
  • atau melawan hukum telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua; Menimbang, bahwa didalam doktrin hukum pidana dan didalam perundang-undangan, dikenal adanya asas hukum yang menyatakan tiada pidana tanpa kesalahan (geen straaf
Register : 06-04-2022 — Putus : 27-04-2022 — Upload : 08-07-2022
Putusan PN TENGGARONG Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Trg
Tanggal 27 April 2022 — Penuntut Umum:
FITRI IRA P, SH.
Terdakwa:
HAIDIR ALI Bin ENGGOL
10234
  • /p>

    Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

    Menimbang, bahwa didalam doktrin hukum pidana dan didalam perundang-undangan, dikenal adanya asas hukum yang menyatakan tiada pidana tanpa kesalahan (geen straaf

Register : 02-06-2021 — Putus : 07-07-2021 — Upload : 14-09-2021
Putusan PN TENGGARONG Nomor 273/Pid.Sus/2021/PN Trg
Tanggal 7 Juli 2021 — DEDI WAHYUDI Bin ASMADIANSYAH
360
  • melawan hukum telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidiair; Menimbang, bahwa didalam doktrin hukum pidana dan didalam perundang-undangan, dikenal adanya asas hukum yang menyatakan tiada pidana tanpa kesalahan (geen straaf
Register : 18-04-2016 — Putus : 27-06-2016 — Upload : 22-09-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 31/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bdg.
Tanggal 27 Juni 2016 — -NOVIANI Binti RONI SUMARDI -ILMA NUR SOLIHAH Binti KADI NURUL HAMDA -RONALD MAXIMILIAAN MOZES Anak dari JOHN ARIE MOZES
7719
  • seadiladilnya, akan dipertimbangkankemudian bersamaan dengan pertimbangan hukum yang berkaitandengan alasanalasan yang memberatkan maupun yang meringankanTerdakwa;on Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang terungkapdipersidangan yang didasarkan dari keterangan saksisaksi dan keteranganTerdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat halhal ataualasanalasan yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidanapada diri Terdakwa atau adanya bukti sebagai alasan pemaaf ( Straaf
Register : 08-11-2018 — Putus : 21-02-2019 — Upload : 23-03-2021
Putusan PN KENDARI Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN Kdi
Tanggal 21 Februari 2019 — Penuntut Umum:
SAHRIR, S.H.
Terdakwa:
MOH. FAIZAL HADY, S.Sos Bin NUR MURHADI
199100
  • dalam unsur dengantujuan menguntungkan diri sendiri/orang lain atau suatu korporasi dapatdikaitkan dengan bentuk kesengajaan yang merupakan salah satubentuk dari kesalahan yang merupakan salah satu unsur dari tindakpidana;Menimbang, bahwa kesengajaan merupakan salah satu bentukdari kesalahan disamping adanya kelalaian dimana seseorang barudapat dipidana jikaterdapat unsur kesalahan yang dikenal denganprinsip/adagium actus non facit reum, nisi mens sit rea atau dalambahasaBelanda dikenal dengan geen straaf
Register : 09-06-2021 — Putus : 21-07-2021 — Upload : 13-09-2021
Putusan PN TENGGARONG Nomor 289/Pid.Sus/2021/PN Trg
Tanggal 21 Juli 2021 — LIMSOLIONG Alias LIONG anak dari SEMION JALUNG
180
  • melawan hukum telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair; Menimbang, bahwa didalam doktrin hukum pidana dan didalam perundang-undangan, dikenal adanya asas hukum yang menyatakan tiada pidana tanpa kesalahan (geen straaf
Putus : 20-04-2012 — Upload : 03-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 69/PID.B/TPK/2011/PN.JKT.PST
Tanggal 20 April 2012 — MUHAMMAD NAZARUDDIN, SE
1193664
  • Ada azas hukumyang terkenal yaitu geen straaf zonder schuld (Tiada pidana tanpa kesalahan), jadisekalipun yang bersangkutan telah menerima tetapi tidak adakesadaran,pemahaman, kesengajaan yang bersangkutan bahwa penerimaannya itu untuk diaberbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam konteks padal 5 ayat 2 UU TPK atau pasal12 huruf b pada dasaranya yang bersangkutan tidak dapat dinyatakan bersalah dalamhukum pidana.Bahwa jika tidak adanya pengetahuan tentang adanya pemberian tersebut maka padadasarnya
Register : 11-02-2014 — Putus : 30-06-2014 — Upload : 21-10-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 10/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST
Tanggal 30 Juni 2014 — M.AKIL MOCHTAR.
21091703
  • obyektif ada pada perbuatansecara subyektif pada pembuatnya, pada dasarnyasetiap tindak pidana adalah perbuatan tercela karenadilarang dan diancam pidana oleh Undangundang,maka ketika seseorang melakukan tindak pidana, makacelaan yang tadinya ada pada tindak pidana(verpassing), diteruskan kepada orang = yangmelakukannya yaitu. si pelaku, disebut denganpertanggungjawaban pidana, untuk seseorang dapatdimintai pertanggung jawaban pidana maka harusmemenuhi syarat adanya kesalahan, sesuai dengangeen straaf
    kesalahanserta tidak ada alasanalasan pemaaf pada diri Terdakwa.Bahwa dengan terpenuhinya unsur tindak pidana yang didakwakan,maka syarat obyektif telah terpenuhi, selanjutnya akan dilihat syarat subyektifyang melekat pada diri Terdakwa yaitu tentang adanya pertanggungjawabanpidana.Halaman 1335 dari 1546 putusan Nomor: 10/Pid.SusTPK/2014/PN.JKT.PST1336Pertanggungjawaban pidana selalu didasarkan pada adanya kesalahan,sehingga dikenal adanya asas "tiada pidana tanpa kesalahan (keine strafe ohneschuld/geen straaf