Oebobo, Kota Kupang ; Bahwa yang menjadi korban adalah Jusuf Dominggus Ladosedangkan pelakunya adalah Antonius Elfridus Haukilo ; Bahwa hubungan saksi dengan korban adalah teman kantor ; Bahwa saksi melihat secara langsung kejadian tersebut ; Bahwa praktik Kedokteran yang dilakukan oleh pelaku / Terdakwayaitu pemasangan gigi palsu dan menambal gigi yang berlubang ; Bahwa saksi melihat terdakwa juga saat melakukan praktik adamembawa dengan alatalat seperti yang dilakukan oleh dokter lainnya ; Bahwa

Kedokteran, yangunsurunsurnya adalah sebagai berikut :1.

kedokteran, yang dimaksudkan denganDokter dan dokter gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi,dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran ataukedokteran gigi baik di dalam mau pun di luar negeri yang diakuioleh Pemerintah Republik Indo nesia sesuai dengan peraturanperundangundangan.Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 butir 7 dan 8 UndangUndang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran, yang dimaksudkandengan Surat izin praktik adalah bukti tertulis yang diberikan

MM, yang menimbulkan kesanseolaholah yang bersangkutan adalah dokter ataudokter gigi yang telahmemiliki Surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi atauSurat izin praktik, dengan demikian unsur tersebut diatas menunjuk kepada diridan perbuatan Terdakwa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menuruthukum ;Menimbang, bahwa atas pertimbangan hukum tersebut diatas olehkarena semua unsur dari Pasal 78 Jo pasal 73 ayat 2 UndangUndang Nomor29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran

kedokteran dan Undangundang Nomor 8 TahunHalaman 20 dari 22 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Kpg1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lainyang bersangkutan;MENGADILI:1.

tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriSleman tanggal 22 Maret 2012 sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa Mahfud bin Karno Wijaya, bersalah melakukan tindakpidana Dengan sengaja menggunakan alat, metode atau cara lain dalammemberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesanseolaholah yang bersangkutan adalah dokter dan tanpa keahlian dankewenangan melakukan praktik kefarmasian sebagaimana didakwakandalam dakwaan Kesatu Pasal 78 Undangundang Nomor : 29 Tahun 2004tentang Praktik

Kedokteran dan Kedua Pasal 198 UndangUndang Nomor :36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mahfud bin Karno Wijaya, denganpidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selamaTerdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan, dan pidanadenda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair 4 (empat)bulan kurungan;Menyatakan barang bukti berupa:e 1 (satu) buah botol kaca warna coklat (cairan untuk disuntikkan)Purosemide 2 ml masih utuh

Terdakwa yang seolaholah menjalankanatau melaksanakan profesi medis atau praktik kedokteran adalahbertentangan dengan ketentuan hukum Kesehatan yang berlaku UndangUndang Nomor : 29 Tahun 2004, Terdakwa tidak mempunyai kemampuanatau keterampilan karena basic atau latar belakang kelimuan yang dimilikiTerdakwa bukan keilmuan di bidang medis atau kedokteran, melainkankeilmuan di bidang keperawatan.Bahwa sesuai fakta persidangan, Terdakwa menangani pasien bernamaSunarti penderita penyakit sesak nafas,

Korban telah menjalani penanganan medis oleh Terdakwa tanpaterlebin dahulu melakukan pemeriksaan laboratorium, namun Terdakwalangsung memberi obat yang secara medis atau praktik kedokteran tidaksignifikan mengobati penyakit yang diderita pasien, sehingga menyebabkankorban yang ditangani beberapa hari tidak mengalami perubahan bahkancenderung penyakit semakin parah dan pada akhirnya setelah dibawa kerumah sakit untuk penanganan lebih lanjut, pasien tersebut sudah tidaktertolong lagi.Bahwa Terdakwa

yang menjalankan profesi medis atau praktik kedokterandilakukan secara melanggar hukum, sebab Terdakwa sama sekali tidakmempunyai izin untuk menjalankan praktik kedokteran.

Nomor 29Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran mengatur:"Pasien adalah setiap ofang yang melakukan konsultasi masalahkesehatan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baiksecara langsung maupun tidak langsung kepada dokter atau dokter gigi"Hal. 18 dari 50 hal. Put. No. 300 K/Pdt/2010oedan Pasal 52 UndangUndang Republik Indonesia.

Nomor 29 Tahun 2004tentang Praktik Kedokteran mengatur:Pasien, dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran, mempunyaihak:a. mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3);b. meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain;c. mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis;d. menolak, tindakan, medis; dane. mendapatkan isi rekam medis.berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas menunjukan bahwa PemohonKasasi/Pembanding/Terbanding/Tergugat

Nomor 29 Tahun 2004tentang Praktik Kedokteran serta tidak ditanggapinya complain kepadamanajemen RS Omni. Oleh karena itu, sangatlah tidak adil dan teroburuburuapabila Majelis Hakim dalam persidangan perdata a quo memutuskanbahwa Pemohon' Kasasi/Pembanding/Terbanding/Tergugat melakukanperbuatan melawan hukum terhadap Para Termohon Kasasi/Pembanding/Terbanding/ Penggugat..

Haltersebut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (10) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteranmengatur:"Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalahkesehatan untuk meperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baiksecara langsung maupun tidak langsung kepada dokter atau dokter gigi" ;Dan Pasal 52 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004tentang Praktik Kedokteran mengatur:Pasien, dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran,

Schutznorm theory, yang menyatakan bahwa seorang pelaku PMH hanyawajib mengganti kerugian, apabila kaidah yang dilanggar itu bertujuanuntuk melindungi kepentingan orang yang dirugikan.Bahwa dalam perkara a quo, berlaku UndangUndang No. 8 Tahun 1999tentang Perlindungan Konsumen dan UndangUndang No. 29 Tahun 2004tentang Praktik Kedokteran, berdasarkan alasanalasan berikut ini:1.

Kedokteran.

Dalam Pasal 1 butir 14 ditegaskan bahwa MKDKI dalahlembaga yang berwenang untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukankedokteran dan dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran danmenetapkan sanksi ;Dalam Pasal 55 dan Pasal 64 UndangUndang Praktik Kedokteran Nomor 29 Tahun2004 menegaskan bahwa MKDKI merupakan lembaga otonom dari KonsilKedokteran Indonesia (KKI) dan bersifat independen yang bertugas menerimapengaduan, memeriksa dan memutus kasus pelanggaran disiplin kedokteran dankedokteran

gigi ;Dalam Pasal 70 UndangUndang Praktik Kedokteran Nomor 29 Tahun 2004 diaturbahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan fungsi dan tugas MKDKI, tatacara penanganan kasus, tata cara pengaduan, dan tata cara pemeriksaan sertapemberian keputusan diatur dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia.Berdasarkan ketentuan pasal tersebut diatas maka lahirlah perkonsil Nomor 16/KKI/Per/VIU/2006 Tentang tata cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran DisiplinKedokteran dan Kedokteran Gigi oleh Majelis

M.Kes mengajukan gugatanke Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta adalah keputusan MKDKI ataskeberatan keputusan MKDKI Nomor 129/Kep/ MKDKI/V/2010 ;Bahwa berdasarkan proses yang dilakukan oleh MKDKI terhadap penangananpengaduan tersebut diatas telah memenuhi dan tidak bertentangan dengan peraturanperaturan yaitu : UndangUndang Praktik Kedokteran Nomor 29 Tahun 2004 danPeraturan Konsil Nomor 16/KKI/Kep/ VIII/2006 serta tidak melanggar AsasAsasUmum Pemerintahan Yang Baik ;Bahwa isi materi keputusan

Artinyabahwa bilamana seorang dokter yang melakukan praktik kedokteran sematamataatas jalan pikiran dan pertimbangan yang bertentangan dengan kompetensi danstandar keilmuan profesinya maka merupakan pelanggaran yang dikenal olehmasyarakat dengan istilah malpraktik kedokteran.Hal. 27 dari 30 hal. Put. No. 298 K/TUN/2012PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut Mahkamah Agung berpendapatsebagai berikut :Mengenaialasan ad. s/d. 3.

Menyatakan TerdakwaSYARIFUL ANWAR Bin LAMUDDINtelahterbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakpidanasebagaimana yang didakwakan dalam dakwaanPertama Pasal 77Undangundang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Jo.Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;2. Menjatuhkan pidana TerdakwaSYARIFUL ANWAR BinLAMUDDINdengan pidana penjara, selama 1 (satu) tahun,dikurangiselamaterdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintahterdakwa tetap di tahan;3.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 77Undangundang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP.

Kedokteran Jo.

KUSMUNIselaku Kepala Puskesmas Bluto Kabupaten Sumenep menerangkan : Bahwatindakan memencet benjolan atau menyedot dengan menggunakan sped/alatsuntik dan atau membedah dengan menggunakan alat lain kemudian menjahittubuh pasien tersebut tidak dibenarkan karena tindakan tersebut merupakantindakan medik yang hanya bisa dilakukan dokter ;Perbuatan ia Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal78 Undangundang RI No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran ;ATAU :KEDUA :Bahwa ia Terdakwa H

mempertimbangkandengan cermat keterangan saksisaksi dan juga keterangan PemohonKasasi/Terdakwa serta barangbarang bukti yang disampaikan di mukapersidangan, maka putusan tersebut tidak pantas dijatunkan terhadap diriPemohon Kasasi/Terdakwa, dan putusan judex facti itu. seharusnyamembebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa dari segala dakwaan Jaksa/Penuntut Umum ;Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa didakwa oleh Jaksa/Penuntut Umumdengan dakwaan Alternatif yaitu Pertama Pasal 78 UndangUndang RI No.29Tahun 2004 tentang Praktik

Kedokteran atau Kedua Pasal 191 UndangUndang RI No.36 Tahun 2004 tentang Kesehatan ;Hal. 6 dari 12 hal.

Moh.Anwar, yang tidak didasarkan pada alasan hukum yang benar, karena hanyamelinat Terdakwa berpraktik illegal karena Terdakwa tidak mempunyai izinpraktik padahal tanpa memahami substansi yang sebenarnya ;e Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan pengobatan dengan caratradisional tersebut tidaklah perlu persyaratan perizinan kedokteransebagaimana ditentukan dalam UndangUndang, sebab Terdakwa tidakbergerak dalam praktik kedokteran ;e Bahwa sesuai fakta persidangan, semua ketarangan saksi menerangkanbahwa

Disini judex juris hendak mengatakan bahwa andaikatapun PemohonPK telah dinyatakan melakukan pelanggaran disiplin praktik kedokteran olehMajelis Kehormatan Disiplin Kedokteran, maka hal tersebut tidak menghilangkanhak setiap orang melaporkan adanya dugaan tindak pidana kepada pihak yangberwenang.

kedokteran.

Jamal berdasarkanstandar prosedur operasional yang berlaku (vide Pasal 50 huruf a UndangUndangNomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (berikut penjelasannya) jo Pasal24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang TenagaKesehatan).

Menimbang, berdasarkanseluruh pertimbangan di atas, telah nyata bagi Mahkamah Konstitusi bahwaancaman pidana penjara paling lama tiga tahun, yang ditentukan dalam Pasal 75ayat 91) dan Pasal 76 UU Praktik Kedokteran, serta pidana kurungan paling lamasatu tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 79 UU Praktik Kedokteran tidakproporsional, sehingga menimbulkan ancaman dan rasa takut terhadap dokter ataudokter gigi dalam melakukan praktik kedokteran dalam memberikan pelayanankesehatan kepada masyarakat.

Oleh karena itu, ancaman pidana penjara dan14.pidana kurungan yang diatur dalam pasalpasal UU Praktik Kedokteran tersebut diatas bertentangan dengan UUD 1945, maka seharusnyalah judex juris tidakmenjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dr. Taufik Wahyudi Mahady, Sp.OG BinDR Rusli Mahady berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Bahwa terkait dengan isi rekam medis ini, dalam UndangUndang Nomor29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran antara lain telah diatur danditetapkan sebagai berikut:Pasal 46 ayat (1): Dokumen rekam medis sebagaimana dimaksud dalamPasal 46 merupakan milik dokter, dokter gigi, atau sarana pelayanankesehatan, sedangkan isi rekam medis merupakan milik pasien;Pasal 52: Pasien dalam menerima pelayanan praktik kedokteran,mempunyai hak:a.

Nomor 1644 K/Pdt/201310Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran antara lain telahdisebutkan sebagai berikut:Pasal 46 ayat (1) "Dokumen rekam medis sebagaimana dimaksud dalamPasal 46 merupakan milik dokter, dokter gigi, atau sarana pelayanankesehatan, sedangkan isi rekam medis merupakan milik pasien;Terhadap argumentasi tersebut jelas Penggugat salah dalam menggunakanPasal di dalam UndangUndang Nomor 29 Tahun 2004, bahwa terkaitdengan isi rekam medis yang dimaksud Penggugat terdapat di

Gugatan terhadap Turut Tergugat IV tidak jelas/kabur (obscuur libe/)Bahwa sebagaimana dikemukakan Penggugat halaman 3 angka 12 yangmenyatakan bahwa terkait dengan isi rekam medis ini, dalam UndangUndang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran antara lain telahdiatur ditetapkan sebagai berikut:Hal. 11 dari 18 hal. Put.

Nomor 1644 K/Pdt/201312e Pasal 46 ayat (1) dokumen rekam medis sebagaimana dimaksud dalamPasal 46 merupakan milik dokter, dokter gigi, atau sarana pelayanankesehatan, sedangkan isi rekam medis merupakan milik pasien;Terhadap argumentasi tersebut jelas Penggugat salah dalammenggunakan Pasal di dalam UndangUndang Nomor 29 Tahun 2004,bahwa terkait dengan isi rekam medis yang dimaksudkan Penggugatterdapat di dalam Pasal 47 ayat (1) ,(2), dan (3) UndangUndang Nomor29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

Bahwa hal serupa terdapat dalam Pasal 20 ayat (2) huruf bUndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman yang menyatakan: Mahkamah Agung berwenangmenguji peraturan perundangundangan di bawah undangundangterhadap undangundang;Bahwa penegasan yang sama juga tercantum dalamUndangUndang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran,Pasal 29 ayat (3) huruf a, "Untuk memperoleh surat tanda registrasiDokter dan surat tanda registrasi Dokter Gigi harus memenuhipersyaratan: memiliki ijazah Dokter

Pasal 20 ayat (3) huruf a UndangUndang Nomor 29 Tahun2004 tentang Praktik Kedokteran (selanjutnya disebut UUPraktik Kedokteran);d. Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (selanjutnyadisebut PP BNSP); danHalaman 29 dari 45 halaman. Putusan Nomor 35 P/HUM/2018e. Angka 3.9 Peraturan Badan Nasional Sertifikasi ProfesiNomor 2/BNSP/111/2014 (selanjutnya disebut PeraturanNomor 2/BNSP/111/2014);2.

Selain itu ParaPemohon juga sama sekali tidak menjelaskan hak asasi manayang dilanggar;Bahwa Para Pemohon juga mendalilkan Objek Pemohonan UjiMateriil tersebut bertentangan dengan Pasal 29 ayat (3) huruf aUndangUndang Praktik Kedokteran. Dalil Para Pemohon inijuga tidak berdasar dan mengadaada, karena Para Pemohonsama sekali tidak menguraikan dalam hal apa dan bagaimanahal tersebut bertentangan.

Pasal 29 ayat (3) huruf aUndangUndang Praktik Kedokteran menyatakan bahwa: Untukmemperoleh surat tanda registrasi dokter dan surat tandaregistrasi dokter gigi harus memenuhi persyaratan: a. memilikiijazan dokter, dokter spesialis, dokter gigi, atau dokter gigispesialis. Sedangkan Pasal 1 ayat (2) Permenristekdikti Nomor11/2016 menyatakan bahwa: Sertifikat profesi dokter ataudokter gigi digunakan sebagai pengganti ijazah dokter ataudokter gigi yang berlaku seumur hidup.

UUD Negara RI Tahun 1945, Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat(1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28M ayat (2) dan ayat(4);Pasal 1 angka (6) UU HAM;Pasal 20 ayat (3) huruf a UU Praktik Kedokteran;Pasal 4 ayat (2) PP BNSP; danAngka 3.9 Peraturan BNSP Nomor 2/BNSP/111/2014.Menimbang, bahwa untuk mendukung dalildalil jawabannya,020 ocTermohon telah mengajukan bukti berupa:1. Fotokopi tanda terima permohonan uji materiil (Bukti T1);2.

Mengingat ketentuan pasal 78 jo pasal 73 ayat (2) UU RI No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara iniM E N G A D I L I:- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;- Merobah/ Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1180/Pid.Sus/2016/PN.Pbr, tanggal 16 Februari 2017 yang dimintakan banding tersebut, sekedar lamanya pidana yang

No. 58/Pid.Sus/2017/PT/PBRTerdakwasudah termasuk praktik kedokteran gigi Specialis Orthoddonciayang harus dilakukan oleh dokter gigi Specialis Orthodoncia yang sudahmemiliki sertifikat kKompetensi specialis Ortodontik, sehingga yang bolehmelakukan kegiatan spesialis Ortodontik adalah dokter gigi yang sudahlulus program pendidikan Specialis Orthodoncia, lulus ujian kompetensi,memiliki surat Tanda Registrasi yang dikeluarkan oleh Konsil KedokteranGigi dan memiliki sertifkat Kompetensi Ortodonti dan

BEHEL SHOOP Specialis Amembersihkan karang gigi sudah termasuk dalam =ntik dengankegiatan doktergigi sedangkan untuk pemasangan hel yang dilakukanTerdakwadengan menggunakan alatalat dokter gigi spesialieharus dilakukan oleh dokter gigi Ssudah termasuk praktik kedokteran gigi ecialis Orthoddoncia yangGegdat Orthodoncia yang sudahmemiliki sertifikat kKompetensi clalis Ortodontik, sehingga yang bolehmelakukan spesialis Orto dalah dokter gigi yang sudah lulusprogram pendidikan os Orthodoncia, lulus ujian

, sekedar lamanya pidana yang dijatuhnkan kepada Terdakwayang akan disebutkan dalam amar putusan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah,maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap di Qn wosbersalah, maka kepada Terdakwa harus dibebani u Reeve biayaperkara dalam kedua tingkat peradilan yang uk fo br besarnyaditentukan dalam amar putusan;Mengingat ketentuan pasal 78 jo "ON, at (2) UU RI No. 29 Tahuna2004 tentang Praktik

Kedokteran dan feats ndang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana serta turan perundangundangan lain yangbersangkutan dengan perkara wS~~ ENGADILI: Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;iki putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor Merobah/1180/Pid.Sus/2Q16/PN.Pbr, tanggal 16 Februari 2017 yang dimintakanbandj ebut, sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan kepada sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :nyatakan TerdakwaRobi Sugara Als Robi Bin Sudirman tersebutdiatas telah

Kedokteran Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.ATAU:KEDUA:Bahwa ia terdakwa ZAENAL ARIFIN Pgl ARIFIN pada hari Senin tanggal 16September 2013 sekitar pukul 10.00 WIB sampai dengan hari Kamis tanggal 03 Oktober2013 sekitar pukul 12.00 WIB atau setidaktidaknya pada suatu waktu lain antara bulanSeptember 2013 sampai dengan bulan Oktober 2013 atau setidaktidaknya pada tahunHal. 6 dari 32 Putusan No.135/Pid.

B/2013/PN.Pyk.tersebut menderita penyakit dan atas diagnosa penyakit tersebut diberikan obatadalah praktik Kedokteran ; Bahwa persyaratan yang dilengkapi untuk membuka praktik kedokteran :> Memiliki Ijazah dokter, dokter spesialis, dokter gigiMempunyai surat pernyataan telah mengucapkan sumpah/janji dokterMemiliki surat keterangan sehat fisik dan mentalMemiliki sertifikasi kopetensiVV V WVMembuat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etikaprofesi> Surat tanda registrasi dokter berlaku

selama 5 (lima) tahun dan registrasi ulangsetiap 5 (lima) tahun Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh ZAENAL ARIFIN yang tidak mempunyaipendidikan dibidang kesehatan tetapi ianya telah melakukan pemeriksaan danmemberikan obat kepada pasien adalah tidak benar karena iya tidak memilikipersyaratan sebagaimana tersebut diatas; Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh ZAENAL ARIFIN adalah tidak benarkarena melanggar UndangUndang Praktik Kedokteran pada Pasal 35 yangterdapat menulis resep obat dan alat kesehatan

, menyimpan obat dalam jumlahdan jenis yang di izinkan dan meracik menyerahkan obat kepada pasien ; Bahwa alatalat digunakan oleh ZAENAL ARIFIN diperbolehkan untukmenggunakannya tetapi harus mempunyai sertifikat, pelatihan, pendidikan dariinstitusi kesehatan ; Bahwa ZAENAL ARIFIN telah melanggar pasal 197 UU No. 36 tahun 2009 tentangkesehatan dan atau pasal 78 UU No. 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran ;Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Saksi yang diajukan olehPenuntut Umum di persidangan

didengar pula keterangan Terdakwa yang padapokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dugaan tindakpidana Penipuan atau Praktik kedokteran tanpa izin yang dilakukan olehterdakwa;Hal. 17 dari 32 Putusan No.135/Pid.

Pasal 52 huruf e UndangUndang Nomor 29 Tahun 2004tentang Praktik Kedokteran, menyebutkan :Pasien, dalammenerima pelayanan pada praktik kedokteran mempunyaihak:mendapatkan isi rekam medis.9.Bahwa oleh karena isi rekam medis adalah milik Penggugat,maka:a. Penggugat berhak untuk melihat/mengetahui isi rekam medismiliknya, karena Penggugat berhak untuk mendapat informasimengenai penyakitnya;b. Penggugatberhakmeminta copy rekammedis yang dapatdigunakan untuk:i.

Sebagaimana berdasarkan aturan dibawah ini : Pasal 52 huruf a UndangUndang Nomor 29 Tahun 2004 tentangPraktik Kedokteran, menyebutkan :Pasien, dalam menerimapelayanan pada praktik kedokteran mempunyai hak:a.mendapatkan penjelasansecaralengkap tentang tindakanmedis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3); Jo.

Akibat perbuatan Tergugat Ill melakukan praktik kedokteran denganpenanganan yang tidak wajar, tidak sesuai dengan kebutuhan medis,tidak beritikad baik, tidak jujur, tidak murni, tidak tulus maupun tidaksuci, hanya mengutamakan komersialisasi dan mengejar keuntunganmateri semata serta untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain,juga menyesatkan sehingga Penggugat mau menerima pelayanandari Tergugat Ill, juga ditindaklanjuti dengan bujuk rayu besertapenjelasan yang begitu meyakinkan oleh Tergugat

DasrilRamadhan);Bahwa dalam perkara a quo, Para Tergugat telah melakukan penangananemergency secara cepat dan tepat serta sesuai dengan standar prosedurmaupun multidisiplin yang berlaku dengan melibatkan dokterdokterspesialis yang kompeten di bidangnya masingmasing;Hal yang demikian juga sesuai dengan Pasal 50 dan Pasal 51 huruf aUndangUndang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran(selanjutnya disebut UndangUndang Praktik Kedokteran).

kedokteran yang dilakukan olehTergugat Ill, Terguat VV dan Tergugat V sama sekali tidak berdasar.

kedokteran,institusi pendidikan kedokteran/kedokteran gigi, dan/atau KementerianKesehatan harus segera dilakukan oleh KKT ;Pada Pasal 69 ayat (1) UndangUndang No. 29 Tahun 2004 tentang PraktikKedokteran berbunyi :Halaman 5 dari 43 halaman Putusan Nomor 494 K/TUN/2014Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia mengikatdokter, dokter gigi dan Konsil Kedokteran Indonesia ;Selain itu juga Obyek SengketaI dan Obyek SengketaII tersebut telahmemenuhi unsurunsur sebagai Keputusan Tata Usaha

Kedokteran, menegaskan bahwa Majelis KehormatanDisiplin Kedokteran Indonesia merupakan lembaga otonom dariKonsil Kedokteran Indonesia ;d Bahwa Pasal 55 ayat (3) UndangUndang Nomor 29 Tahun 2004tentang Praktik Kedokteran, menegaskan bahwa Majelis KehormatanDisiplin Kedokteran Indonesia dalam menjalankan tugasnya bersifatindependen ;Bahwa sangatlah tidak tepat gugatan Penggugat masuk pada PengadilanTata Usaha Negara (PTUN) yang mana bukan kewenangannya, karenaproduk Konsil Kedokteran Indonesia dan

Hal ini sama dengan tupoksipada penegakan hukum di Peradilan ;Bahwa anggota Konsil Kedokteran Indonesia dan Majelis KehormatanDisiplin Kedokteran Indonesia, bukan sebagai Pejabat Tata UsahaNegara, akan tetapi diangkat berdasarkan UndangUndang Nomor 29Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran ;Bahwa produk Majelis Disiplin Kehormatan Kedokteran Indonesia bukanproduk administrasi Negara tetapi Putusan yang terlebih dahulu melaluiproses pengaduan dan penemuan ;3 Gugatan Penggugat Prematuur :1Bahwa Keputusan

kedokteran, dalamrangka meningkatkan mutu pelayanan medis.Pasal 7 Ayat 1 mengatakan :Halaman 25 dari 43 halaman Putusan Nomor 494 K/TUN/2014(1) Konsil Kedokteran Indonesia mempunyai tugas :melakukan registrasi dokter dan dokter gigi; mengesahkan standar pendidikan profesidokter dan dokter gigi; dan melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan praktikkedokteran yang dilaksanakan bersama lembaga terkait sesuai fungsi masingmasing.Sekarang mari kita lihat apa Fungsi, Tugas dan Wewenang dari Majelis

KehormatanDisiplin Kedokteran Indonesia (MKDI)/Tergugat IH, yaitu bahwa sesuai denganketentuan BAB VIII mulai dari Pasal 55 sampai dengan Pasal 69 UndangUndang No.29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang mengatur tentang Fungsi, Tugas,Keanggotaan serta Wewenang Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesiatidak satu Pasal atau kalimatpun yang menjelaskan bahwa MKDKI menjalankan tugas,fungsi dan wewenang di bidang pemerintahan (eksekutif).Hal ini bisa kita lihat secara jelas dan tegas dalam

oleh yang bersangkutan, terbukti bersalah secara sahmenurut hukum melakukan tindak pidana Yang dengan sengaja menggunakanalat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,Yang menimbulkan kesan seolaholan yang bersangkutan adalah dokter ataudokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tandaregistrasi dokter gigi atau surat izin praktik. sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 78 Jo Pasal 73 Ayat (2) Undangundang Nomor 29 tahun2004 tentang Praktik

Kedokteran sebagaimana dalam dakwaan AlternatifPenuntut Umum;2.

Kedokteran, atau keduamelanggar Pasal 78 Jo Pasal 73 Ayat (2) Undangundang Nomor 29 tahun 2004tentang Praktik Kedokteran;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang berbentuk altematif, sehingga Majelis Hakim denganmemperhatikan faktafakta hukum tersebut diatas memilin langsung dakwaanalternatif kKedua yaitu perobuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 78 JoPasal 73 Ayat (2) Undangundang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran,yang unsurunsurnya

Kedokteran telah terpenuhi,maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanmelakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua PenuntutUmum;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kedua Penuntut Umum telahterbukti maka dakwaan yang selainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yangdiajukan oleh Terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaiberikut;Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana, Hakim

Kedokteran, Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana, serta peraturanperaturan lain yang berkaitan dengan perkaraini;MENGADILI:1.Menyatakan Terdakwa Abdullah Louis, C.

Berdasarkan Pasal 22 PP No.51 Tahun 2009 tentang PekerjaanKefarmasian yaitu "dalam hal di daerah terpencil yang tidak ada apotek,Dokter atau Dokter Gigi yang telah memiliki Surat Tanda Registrasimempunyai wewenang meracik dan menyerahkan obat ke pada pasienyang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, hal mana sesuai dengan bunyi ketentuan dalam Pasal 20 ayat(1) Peraturan Menteri Kesehatan RI No.2052/MENKES/PER/X/2011 tentangIzin Praktik Dan Praktik Kedokteran yaitu "Dokter

Kedokteran yaitu "Dokter dan Dokter Gigi yang telahmemiliki SIP berwenang untuk menyelenggarakan praktik kedokteran, yangmeliputi antara lain:Mewawancarai pasien.Memeriksa fisik dan mental pasien.Menentukan pemeriksaan penunjang.Menegakkan diagnosis.Menentukan penatalaksanaan dan pengobatan pasien.Melakukan tindakan kedokteran atau dokter gigi.Menulis obat dan alat kesehatan.Menerbitkan surat dokter atau dokter gigi.Menyimpan dan memberikan obat dalam jumlah dan jenis yang sesuaiseroaoopdengan standar

kedokteran yangmeliputi antara lain:Mewawancarai pasien;Memeriksa fisik dan mental pasien;Menentukan pemeriksaan penunjang;Menegakkan diagnosis;Melakukan penatalaksanaan dan pengobatan pasien;Melakukan tindakan kedokteran atau dokter gigi;Menulis resep obat dan alat kesehatan;Menerbitkan surat keterangan dokter atau dokter gigi;Menyimpan dan memberikan obat dalam jumlah dan jenis yangsEe*DA9TDsesuai dengan standar;j.

Bahwa sesuai UU tentang Kedokteran, seorang dokter yang akanmelakukan praktik kedokteran harus memiliki Syarat sebagai berikut :Oo a) Ada izin praktik kedokteran dan beberapa izin lainnya.oO b) Ada tempat untuk melakukan praktik kedokteran.Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2018/PN.Lmg.Bahwa pada dasarnya dokter diperbolehkan memberikan obat dalamkeadaan tertentu, tetapi dengan syarat untuk wilayah terpencil, diluar haltersebut seorang dokter tidak diperbolehkan menjual obatobatan.Bahwa

kedokteran, yang meliputi antara lain :Mewawancarai pasien.Memeriksa fisik dan mental pasien.Menentukan pemeriksaan penunjang.Menegakkan diagnosis.Menentukan penatalaksanaan dan pengobatan pasien.Melakukan tindakan kedokteran atau dokter gigi.Menulis obat dan alat kesehatan.Menerbitkan surat dokter atau dokter gigi.Menyimpan dan memberikan obat dalam jumlah dan jenis yang sesuaiseroaocoDdengan standar, danj.

Menyatakan Terdakwa : HARI SYAHPUTRA telah terbukti secara sahdan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yangdidakwakan dalam dakwaanPertama Pasal 77 Undangundang Nomor29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP;2. Menjatuhkan pidana Terdakwa HARI SYAHPUTRA dengan pidanapenjara, selama 1 (satu) tahun,dikurangi selama terdakwa berada dalamtahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap di tahan;3.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 77Undangundang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP.

/PN.BTMMenimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakahberdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindakpidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaanalternatif maka majelis hakim akan mempertimbangkan langsung pada dakwaan yang terbukti dariperbuatan terdakwa yaitu Dakwaan Pertama sebagaimana diatur dalam pasal 77 UU No. 29 Tahun2004 tentang Praktik Kedokteran Jo.

Kedokteran Jo.

Perubahan hukum di Republiktercinta) ini diwujudkan = dalam bentuk produk hukum sepertidiberlakukannya UU Kesehatan dan UU Praktik kedokteran ;Urgensi dari diundangkannya UU Kesehatan dan UU Praktik Kedokteranadalah agar masyarakat terlindungi terhadap praktik kedokteran kurangmanusiawi dan ilegal.

dengan penyakit yang diderita Pasien dan ketika tekanan darahpasien 280/130 mm RS Pemohon Keberatan/Tergugat tidak dapat seketikamenghadirkan dokter ahli, telah melakukan pelanggaran hukum UU Nomor 8Tahun 1999 karena telah memberikan kwitansi pembiayaan tanpamemberikan informasi riwayat kesehatan pasien ... dst., sehingga pasienmenuntut kerugian materiil sebesar Rp 200.000.000, (dua ratus juta rupiah),kerugian immateriil sebesar Rp 5.000.000.000, (lima milyar rupiah);Penyelesaian kasus kesehatan dan praktik

kedokteran secara tegas telahdiatur dalam UU khusus untuk itu seperti melalui mekanisme internal yaknipenyelesian di Majelis Kehormatan Etik Kedokteran maupun gugatan gantirugi.

Karena hubungan hukum yang diatur dalam Pasal4 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan UUKesehatan maupun UU Praktik Kedokteran berbeda satu sama lainnya;Bahwa prinsip dasar perjanjian dibidang kesehatan atau kedokteranperjanjiannya berbeda dengan perjanjian yang diatur dalam Pasal 4 UUperlindungan Konsumen, karena perjanjian pelayanan kesehatan tidakmenjanjikan sesuatu selain dari berupaya inspaning verbentenis, ataudengan kata lain tidak berbentuk jasa yang terukur, resultaat verbendtenis.Artinya

Untukmenjawab hal tersebut haruslah melihat kepada tatanan yang positif ;Bahwa tanggung jawab Pemohon Keberatan/Tergugat dalam UU Kesehatandan UU Praktik Kedokteran menganut prinsip tanggung jawab berdasarkankesalahan (fault liability principle). Hal ini berbeda dengan pertanggungjawaban hukum angkutan udara yang tidak perlu terlebin dahulu mencarikesalahan, karena berlaku tanggung jawab mutlak (strict liability).

kedokteran ataupun tenaga kesehatan;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:680 (enam ratus delapan puluh) butir berbentuk tablet obat TRAMADOLHCL;642 (enam ratus empat puluh dua) butir berbentuk tablet obatTRIHEXYPHENIDYL;482 (empat ratus delapan puluh dua) butir HEXYMER;2 (dua) buku rekap penjualan obat;Uang tunai sebesar Rp. 98.000, (Sembilan puluh delapan ribu rupiah);1 (Satu) buah Handphone merek Samsung warna hitam;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti

dijaga tidakmempunyai ijin untuk menjual atau mengedarkan obat Tramadol, HexymerdanTrihexyphenidyl;Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki kompetensi untuk menjalankanpraktik kedokteran ataupun tenaga kesehatan;Bahwa benar Terdakwa bukan merupakan dokter (tenaga medis) atauperawat atau bidan (tenaga kesehatan) dan Terdakwa juga tidak memilikikeahlian khusus dibidang kesehatan serta tidak memiliki ijazah yang sah;Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki Surat Izin Praktik dari pemerintahuntuk menjalankan praktik

kedokteran ataupun tenaga kesehatan;Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2020/PN CbiMenimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim berdasarkan fakta faktatersebut diatas akan langsung membuktikan dakwaan Kedua sebagaimanadiatur dalam Pasal

kedokteran ataupun tenaga kesehatan;Menimbang, bahwa dari pengertian unsur dengan sengaja diatas dandikaitkan dengan faktafakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakimberpendapat unsur Dengan sengaja ini telah terbukti;Ad.2 Memproduksi atau) mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalamPasal 106 ayat (1);Menimbang bahwa unsur ke 2 (dua) mengandung beberapa kriteriasecara alternatif karena menggunakan tanda baca koma dan katakata atau

kedokteran ataupun tenaga kesehatan;Menimbang, bahwa Terdakwa menjual obat Tramadol, Hexymer danTrihexyphenidyl tidak memiliki ijin edar dari Badan POM dan obat tersebut palsuyang mana Terdakwa peroleh dari sales yang berjualan obatobatan;Menimbang, bahwa Obat Tramadol, Hexymer dan Trihexyphenidyltersebut Terdakwa jual kepada masyarakat/orangorang yang datang langsungwarung yang Terdakwa jaga;Menimbang, bahwa Obat Tramadol, Hexymer dan Trihexyphenidyl yangdisita dari Terdakwa tidak memiliki ijin

terdapat faktahukum bahwa Tergugat II telah melanggar Pasal 45 ayat 1, 2 dan 3 butirc dan d UU No. 29/2004 tentang Praktik Kedokteran;Bahwa Tergugat II sebagai Dokter Ahli Syaraf dalam hal ini menemukanadanya indikasi adanya keropos tulang sumsum pada Penggugat yakniruas Th. 7 dan 8, namun ternyata Tergugat II secara melawan hukumtidak sama sekali merekomendasikan maupun merujuk Penggugat untukmemeriksakan indikasi keropos tulang sumsum kepada Dokter AhliOrthopedi (tulang) justru Tergugat II malah

Pasal 79 butir c UU No. 29/2004tentang Praktik Kedokteran, adalah sebagai berikut:Pasal 51: "Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktikkedokteran mempunyai kewajiban:(6) merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi lain yangmempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik,apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan ataupengobatan";Pasal 79: "Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahunatau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh jutarupiah), setiap dokter atau dokter

Pasal 79 butir c UU No. 29/2004 tentang Praktik Kedokteran;Bahwa disamping itu ketentuan pada Pasal 2 ayat (1) ayat (3) PeraturanMenteri Kesehatan RI Nomor: 585/Men.Kes/per/IX/1989 tentangPersetujuan Tindakan Medik, yakni:Hal. 7 dari 47 hal. Put.

Kedokteran;19.

kedokteran, mempunyaihak:(e) mendapatkan isi rekam medis;20.Bahwa setelah keluarga berkonsultasi dengan Dr.

Nomor 173 PK/Pdt/2017dikerjakan tapi tidak dilaksanakan dalam hal ini bisa digunakan duaukuran yakni etika dan hukum;Dan berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 1 ayat 10, berbunyi: Pasien adalah setiap orang yang melakukan masalah kesehatannyauntuk memperoleh konsultasi masalah kesehatannya untuk memperolehpelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupuntidak langsung kepada dokter atau dokter gigi:Dan melanggar asas dan tujuan

sebagaimana Pasal 2 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Pratik Kedokteran yangberbunyi: Praktik kedokteran dilaksanakan berasaskan Pancasila dan didasarkanpada nilai ilmiah, manfaat, kKeadilan, kemanusian, keseimbangan, sertaperlindungan dan keselamatan pasien:Bahwa berdasarkan Pasal 3 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 29Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, berbunyi: Pengaturan praktek kedokteran bertujuan untuk:a.

:Pasal 2:Praktik kedokteran dilaksanakan berasaskan Pancasila dan didasarkanpada nilai ilmiah, manfaat, keadilan, kemanusiaan, kKeseimbangan sertaperlindungan dan keselamatan pasien;IV.