Ditemukan 1579 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 20-02-2014 — Upload : 03-04-2014
Putusan PT DENPASAR Nomor 1/Pid.Sus/2014/PT.Tpk.Dps
Tanggal 20 Februari 2014 — I WAYAN RANUH
5228
  • WAYANSUDARSANA yang dilampiri Rekap Tanda Terima Bansos DesaPekraman Kecamatan Sidemen yang ttd Bendahara Bansos GST GD PUTU TUSAN, Kepala Dinas Budpar MADESUDIARSA,S.Sos yang terdapat cap dan Paraf dari Bank BPDCabang Karangasem yang menerangkan uang Bansos tersebutsudah dicairkan kemasingmasing reeking Desa Pekraman diKecamatan Sidemen;1.17.1(satu) lembar surat Permohonan Dana Bansos kepada BupatiKarangasem tanggal 23 Oktober 2009 yang diajukan olehBendesa Adat Tabu An.
    ) lembar surat Permintaan Pembayaran (SPP)No.900/421/LS/KEU/2010 untuk Belanja Bansos BupatiKarangasem kepada Desa Pekraman di Kecamatan Sidemenyang ttd Bendahara Bansos IDA BAGUS ANTARIKSA,SE. ;1.30.1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) No.931/154/LS/BTL/2010 untuk Belanja Bansos Bupati Karangasem kepadaDesa Pekraman di Kecamatan Sidemen yang ttd KabagKeuangan Setda Kab.Karangasem Drs.
    WAYANSUDARSANA yang dilampiri Rekap Tanda Terima Bansos DesaPekraman Kecamatan Sidemen yang ttd Bendahara Bansos GST GD PUTU TUSAN, Kepala Dinas Budpar MADESUDIARSA,S.Sos. yang terdapat cap dan paraf dari Bank BPDCabang Karangasem yang menerangkan uang Bansos tersebutsudah dicairkan kemasingmasing rekening Desa Pekraman diKecamatan Sidemen;2.
    WAYANSUDARSANA yang dilampiri Rekap Tanda Terima Bansos DesaPekraman Kecamatan Sidemen yang ttd Bendahara Bansos GST GD PUTU TUSAN, Kepala Dinas Budpar MADESUDIARSA,S.Sos yang terdapat cap dan Paraf dari Bank BPDCabang Karangasem yang menerangkan uang Bansos tersebutsudah dicairkan kemasingmasing reeking Desa Pekraman diKecamatan Sidemen;17.1(satu) lembar surat Permohonan Dana Bansos kepada BupatiKarangasem tanggal 23 Oktober 2009 yang diajukan olehBendesa Adat Tabu An.
    WAYAN35SUDARSANA yang dilampiri Rekap Tanda Terima Bansos DesaPekraman Kecamatan Sidemen yang ttd Bendahara Bansos GST GD PUTU TUSAN, Kepala Dinas Budpar MADESUDIARSA,S.Sos. yang terdapat cap dan paraf dari Bank BPDCabang Karangasem yang menerangkan uang Bansos tersebutsudah dicairkan kemasingmasing rekening Desa Pekraman diKecamatan Sidemen ; 32.1 (satu) lembar surat Permohonan Bansos Kelian Desa PekramanTabu An.
Putus : 17-12-2012 — Upload : 23-04-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 51/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg
Tanggal 17 Desember 2012 — Drs. H. HAVID KURNIA, M.Si
5416
  • media;Bahwa saksi diperiksa mengenai Bansos;Bahwa ada bansos tahun anggaran tahun 2009 dan 2010;Bahwa bansos tersebut dari Anggaran APBD;Bahwa jabatan saksi ada kaitannya dengan bansos yaitu PPLS, laporan verifikasiSPP;Bahwa saksi bertanggung jawab kepada Kabag;Bahwa jabatan saksi adalah KPA;Bahwa saksi ada kaitannya dengan Sdr.
    Mulyana;Bahwa untuk permohonan Bansos tahun 2009 belum ada;Bahwa mengenai Bansos diatur di Pemendagri No. 15;Bahwa sebelum saksi menjabat kabag keuangan ada atasan saksi memberitahu adaanggaran Bansos tahun 2009 setelah peraturan ditetapkan;Bahwa sdr. Havid berkonsultasi dengan saksi mengenai Peraturan dana Bansossetelah diperiksa di Penyidik Kejati;Bahwa format laporan mengenai Bansos tahun 2009 yang dilakukan Sdr.
    Havid tidakada yang khusus mengenai realisasi Bansos;Bahwa untuk Bansos tidak ada khusus laporannya, ada juga kode khusus rekeningmengenai laporan Bansos;Bahwa dengan Bank Jabar mengenai pencairan Dana Bansos ada MOU jugapenyimpanan uang di Kas Daerah;Bahwa mengenai pencairannya melalui SP2D;Bahwa saksi melaksanakan fungsi BUD;Bahwa mengenai Kuasa BUD menurut Permendagri No. 13 tahun 2006 :Menguasakan BUD kepada Sdr.
    Havid K. yang menandatangani SP2D tentang Anggaran Bansos;e Bahwa sdr.
    HLEDI SISWADI, M.Si, yang keterangannya dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik kejaksaan ;Bahwa saksi memberikan keterangan di Penyidik;Bahwa yang saksi ketahui tentang dugaan Korupsi Dana Bansos;Bahwa yang saksi ketahui sejak tahun 2010 pengelolaan dana Bansos ke Asda IIIpengguna Anggaran;Bahwa Peraturan No. 107 tahun 2010 tentang Pengelolaan dana Bansos prosesnyamasyarakat sebagai pemohon Bansos;Bahwa Dana Bansos yang berhak menerima Masyarakat
Register : 26-09-2014 — Putus : 09-12-2014 — Upload : 08-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 92 / Pid.Sus / TPK / 2014/ PN.Bdg
Tanggal 9 Desember 2014 — RAMLAN COMEL .
219121
  • NURHAYAT dan ketikamendampingi para terdakwa perkara Bansos, saksi mendapatfee/pembayaran atas jasa saksi dari HERRY NURHAYAT;Bahwa , saksi pernah bertemu dengan DADA ROSADA di rumahdinasnya, kemudian DADA ROSADA menceritakan proseshukum dan meminta saksi agar menjadi Tim Penasihat Hukumpara terdakwa perkara Bansos, saat itu perkaranya masih tahappenyidikan;Bahwa , pada saat penyidikan yang mendampingi para terdakwaperkara Bansos adalah saksi khususnya untuk masalahpengembalian kerugian keuangan
    diputus;Bahwa , dalam menjatuhkan putusan perkara Bansos tidak adaperbedaan pendapat di antara hakim (dissenting opinion) dandalam pertimbangan hukum maupun amar putusan tidakmencantumkan keturutsertaan DADA ROSADA, EDI SISWADIdan HERRY NURHAYAT dalam perkara Bansos tersebut;Bahwa , maksud kata satu pintu yang sering diucapkan dalampercakapan antara saksi dengan TOTO HUTAGALUNG adalahagar dalam pengurusan banding perkara Bansos hanya melaluiTOTO HUTAGALUNG dan SETYABUDI TEJOCAHYONO saja;Bahwa ,
    atas namaROCHMAN dkk diputus di PN Bandung dan saat itu SAREHWIYONO sempat berpesan agar putusan perkara Bansos dapatsesuai dengan tulisan tangan tersebut;e Bahwa , ketika menangani perkara Bansos saksi sering dihubungioleh SAREH WIYONO yang sering menelepon saksimenanyakan tentang perkara Bansos dan terkadang SAREHWIYONO menghubungi EDI SISWADI yang saksi tidak ketahuimaksudnya;e Bahwa , saksi kemudian meneruskan arahan SAREH WIYONOterkait perkara Bansos tersebut secara tertulis kepada terdakwadan
    ;Bahwa , saksi tidak pernah menerima sesuatu berupa uang dariRINA PERTIWI maupun dari SETYABUDI TEJOCAHYONOterkait penetapan Majelis Hakim yang akan ditunjuk untukmenangani perkara Bansos;Bahwa , saksi tidak pernah menerima uang ataupun janjijanji dariSETYABUDI TEJOCAHYONO untuk penetapan pengalihanstatus penahanan para terdakwa perkara Bansos dan sampeiperkara Bansos diputus saksi juga tidak pernah menerima uangmaupun janjijanji dari Majelis Hakim perkara Bansos maupundari DADA ROSADA, EDI SISWADI
    Bansos pada saatsidang pembacaan surat dakwaan, demikian juga permohonanpengalihan status penahanan 2 (dua) orang terdakwa perkaraBansos lainnya diajukan pada saat sidang pembacaan suratdakwaan, selanjutnya penetapan pengalihan status tahananuntuk 5 (lima) orang terdakwa perkara Bansos dikeluarkanterlebih dahulu, baru kKemudian penetapan untuk yang 2 (dua)orang terdakwa, saat itu selisih waktunya sekitar 2 (dua) bulan;Bahwa , ketika proses persidangan perkara Bansos sudahberjalan, para terdakwa
Register : 01-07-2015 — Putus : 01-09-2015 — Upload : 05-11-2015
Putusan PN PALU Nomor 41/PID.SUS-TPK/2015/PN.Pal
Tanggal 1 September 2015 — HAMKA, S.Pd
3914
  • Buku Kas Keuangan Dana Bansos Anggaran 2013 Pembangunan SMAN 1 Paleleh Kabupaten Buol.Dikembalikan kepada SMA Negeri 1 Paleleh.240. Uang Sebesar Rp. 73.612.000,- (tujuh puluh tiga juta enam ratus dua belas ribu rupiah)Dirampas untuk Negara untuk disetorkan ke Kas Negara8. Membebankan kepada Terdakwa HAMKA, S.Pd untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (Lima ribu rupiah);
    Bahwa pada tanggal 17 pebruari 2014 terdakwa Hamka, Spd. meminta dana sebesar Rp.25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah) kepada bendahara Bansos Hartati Us. Djamari,Spd. Dengan alasan diluar dari penggunaan kegiatan penggunaan dana bansos kemudianHartatai Us.
    Bahwa benar hubungan terdakwa dengan dana bansos tersebut adalah sebagaipenanggung jawab.
    terdakwa dandipergunakan diluar daripada kegiatan dana bansos;Bahwa terdakwa pada tanggal 14 Pebruari 2014 pernah meminta dana sebesar Rp.25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah) kepada bendahara bansos HARTATI US.DJAMARI, Spd.
    sebesar Rp.25.000.000,00 dengan alasan dipergunakan untuk diluardaripada kegiatan dana bansos.
Register : 30-08-2018 — Putus : 30-07-2018 — Upload : 30-08-2018
Putusan PN JAYAPURA Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jap
Tanggal 30 Juli 2018 — - GERARDUS KAIBU, S.IP - LEONARD HASUDUNGAN N.T, SH
166108
  • Foto Copy 1 (satu) bundel Rekapitulasi Perubahan Nama-nama penerima dana bansos Kab. Mappi TA 2013, tanggal 17 Desember 2013;16.
    20 Desember 2013, tanda tangan Penerima an.Gerardus Kaibu, S.IP.27.Asli 1 (satu) Lembar Disposisi Asisten III Kepada Bendahara Setda tertanggal 20 Desember 2013, isi disposisi : Mohon diberikan Dana Bansos kepada Ketua Tim Bansos untuk pembayaran Proposal bantuan masyarakat, terima kasih. 28.
    Dana Bansos kepada Ketua Tim Bansos untuk pembayaran Proposal bantuan masyarakat, terima kasih.36.Asli 1 (satu) Lembar kwitansi, warnah biru , dari bendahara Setda, jumlah angka nominal dalam kwitansi : Rp. 402.300.000,- jumlah nominal dalam tulisan Empat Ratus Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah, untuk pembayaran : Biaya Bansos untuk ketua Tim Ferifikasi (tahun 2013), tertanggal 23 Desember 2013, tanda tangan Penerima an.BPK.Gerardus Kaibu.37.Asli 1 (satu) Lembar Disposisi Asisten III Kepada
    Bendahara Setda tertanggal 6 Februari 2014, isi disposisi : Mohon di bantu dana untuk pembayaran 18 (delapan belas) orang penerima bansos sebesar Rp. 90.000.000,-(sembilan puluh juta rupiah) kepada ketua tim verifikasi bansos, Tk.38.
    (satu) lembar kwitansi asli warnah biru, jumlah Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dari ketua tim bansos untuk pembayaran : Biaya materai dan ATK dan FC, Lap.Pertanggung jawaban bansos 2013, tertanggal 21 Maret 2014.44. Foto Copy Catatan Titipan Kas Setda (Ambil/Kirim).45.
    Saksi MAXIMUS ALUBUAMAN, SH selaku Kabag Hukum sebagaiSekretaris bertugas Menyiapkan seluruh administrari mulai dari SKBupati, SK Panitia Bansos, SK Penerima dana bansos dan membuatdaftar penerima dana Bansos berdasarkan proposal yang masuk keTim Verifikasi yang berasal dari Bupati, Wakil Bupati, dan Sekda;d.
    Mappi ) bertugas untuk merekap Databerupa Proposal, menyusun daftar penerima Bansos danmembantu membayarkan dana bansos dibawa pengawasanterdakwa;Saksi RUSDI (PKD / Honorer pada Ruangan Asisten Ill SetdaKab. Mappi ) bertugas untuk merekap Data berupa Proposal,menyusun daftar penerima Bansos dan membantu membayarkandana bansos dibawa pengawasan terdakwa;Saksi DEWI Y. TRIANINGSIH (PKD / Honorer pada RuanganBupati Kab.
    Mappi ) bertugas untuk merekap Databerupa Proposal, menyusun daftar penerima Bansos danmembantu membayarkan dana bansos dibawa pengawasanterdakwa. Saksi RUSDI ( PKD / Honorer pada Ruangan Asisten Ill SetdaKab. Mappi ) bertugas untuk merekap Data berupa Proposal,menyusun daftar penerima Bansos dan membantu membayarkandana bansos dibawa pengawasan terdakwa.v Saksi DEWI Y. TRIANINGSIH ( PKD / Honorer pada RuanganBupati Kab.
    Saksi MAXIMUS ALUBUAMAN, SH selaku Kabag Hukum sebagaiSekretaris bertugas Menyiapkan selurun administrari mulai dari SKBupati, SK Panitia Bansos, SK Penerima dana bansos dan membuatdaftar penerima dana Bansos berdasarkan proposal yang masuk keTim Verifikasi yang berasal dari Bupati, Wakil Bupati, dan Sekda..
    Mappi ) bertugas untuk merekap Databerupa Proposal, menyusun daftar penerima Bansos danmembantu membayarkan dana bansos dibawa pengawasanterdakwa. Saksi RUSDI ( PKD / Honorer pada Ruangan Asisten Ill SetdaKab. Mappi ) bertugas untuk merekap Data berupa Proposal,menyusun daftar penerima Bansos dan membantumembayarkan dana bansos dibawa pengawasan terdakwa. Saksi DEWI Y. TRIANINGSIH ( PKD / Honorer pada RuanganBupati Kab.
Putus : 14-11-2013 — Upload : 29-04-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 79/PID/SUS/2013/PN.TIPIKOR.SMG
Tanggal 14 Nopember 2013 — MUHAMMAD JA’FAR NASHIR, S.Ag.M.Ag Bin ABDUL WAHID
4913
  • Untuk DPWJawa Tengah khusus untuk Pemenangan PemiluPemilihan Gubernur saja.Bahwa saksi tidak pernah mengadakan pertemuankhusus dengan Terdakwa masalah bansos ;Bahwa saksi tidak pernah memberi sesuatu ataudimintai sesuatu oleh Terdakwa sehubungan dengandana bansos ;Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan ada yang tidak benar yaitu :Saksi 29.
    REGENG1 (satu) lembar Kwitansi Asli tanda terima tanggal 20 April 2012 dari IMAMSANTOSO (titipan dari Sdr Toni) uang sejumlah Rp 60.000.000, (enam puluhjuta rupiah) guna penyelesaian Bansos Kab. Magelang untuk Masjid ALMUTTAQIN Pandean Jeruk Agung Kab. Magelang yang ditandatangani olehRUJTYANTO1 (satu) lembar Kwitansi Asli tanda terima tanggal 20 April 2012 dari IMAMSANTOSO (titipan dari Sdr TONI) uang sejumlah Rp 60.000.000, (enampuluh juta rupiah) guna penyelesaian Bansos Kab.
    TRIWARJOKO1 (satu) lembar Kwitansi Asli tanda terima tanggal 20 April 2012 dari IMAMSANTOSO (titipan dari Sdr TONI) uang sejumlah Rp 60.000.000, (enampuluh juta rupiah) guna penyelesaian Bansos Kab. Magelang untuk Masjid ALMUTTAQIN Windusari Kab. Magelang yang ditandatangani oleh A. TRIWARJOKO1 (satu) lembar Kwitansi Asli tanda terima tanggal 20 April 2012 dari IMAMSANTOSO (titipan dari Sdr TONI) uang sejumlah Rp 60.000.000, (enampuluh juta rupiah) guna penyelesaian Bansos Kab.
    REGENG1 (satu) lembar Kwitansi Asli tanda terima tanggal 20 April 2012 dariIMAM SANTOSO (titipan dari Sdr Toni) uang sejumlah Rp 60.000.000,(enam puluh juta rupiah) guna penyelesaian Bansos Kab. Magelang untukMasjid ALMUTTAQIN Pandean Jeruk Agung Kab. Magelang yangditandatangani oleh RUJTY ANTO1 (satu) lembar Kwitansi Asli tanda terima tanggal 20 April 2012 dariIMAM SANTOSO (titipan dari Sdr TONI) uang seyjumlah Rp 60.000.000,(enam puluh juta rupiah) guna penyelesaian Bansos Kab.
Putus : 15-02-2016 — Upload : 22-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 124/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Smg
Tanggal 15 Februari 2016 — Drs. JOKO SURYANTO, MM, Msi.(TERDAKWA)
8123
  • .107/Kesos&PB/K/II/2011 Perihal Pengajuan Konsep Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Bansos Kemasyarakatan Tahun 2011.3. 1(satu) bendel Nota Dinas dari Kepala Biro Bina Sosial Setda Provinsi Jawa Tengah kepada Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah tanggal 4 Maret 2011 nomor: BS 135/Kesos&PB/K/III/2011 Perihal Pengajuan Konsep Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Bansos Kemasyarakatan Tahun 2011.4. 1(satu) bendel Nota Dinas dari Kepala Biro Bina Sosial Setda Provinsi Jawa
    Tengah kepada Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah tanggal 10 Maret 2011 nomor: BS 160/Kesos&PB/K/III/2011 Perihal Pengajuan Konsep Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Bansos Kemasyarakatan Tahun 2011.5. 1(satu) bendel Nota Dinas dari Kepala Biro Bina Sosial Setda Provinsi Jawa Tengah kepada Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah tanggal 22 Maret 2011 nomor: BS 187/Kesos&PB/K/II/2011 Perihal Pengajuan Konsep Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Bansos Kemasyarakatan
    Perihal Pengajuan Konsep Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Bansos Kemasyarakatan Tahun 2011.8. 1(satu) bendel Nota Dinas dari Kepala Biro Bina Sosial Setda Provinsi Jawa Tengah kepada Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah tanggal 9 Mei 2011 nomor: BS 333/Kesos&PB/K/V/2011 Perihal Pengajuan Konsep Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Bansos Kemasyarakatan Tahun 2011.9. 1(satu) bendel Nota Dinas dari Kepala Biro Bina Sosial Setda Provinsi Jawa Tengah kepada Kepala Biro
    Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah tanggal 4 Mei 2011 nomor: BS 319/Kesos&PB/K/V/2011 Perihal Pengajuan Konsep Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Bansos Kemasyarakatan Tahun 2011.10. 1(satu) bendel Nota Dinas dari Kepala Biro Bina Sosial Setda Provinsi Jawa Tengah kepada Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah tanggal 25 Mei 2011 nomor : BS 363/Kesos&PB/K/V/2011 Perihal Pengajuan Konsep Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Bansos Kemasyarakatan Tahun 2011.11. 1(satu) bendel
    Konsep Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Pemberian Bansos Kemasyarakatan Tahun 2011.24. 1(satu) bendel Nota Dinas dari Kepala Biro Bina Sosial Setda Provinsi Jawa Tengah kepada Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah tanggal 13 Desember 2011 nomor: BS806/Kesos&PB/K/XII/2011 Perihal Pengajuan Konsep Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Pemberian Bansos Kemasyarakatan Tahun 20125.
    Kemasyarakatan TA 2011,Tim Pengkaji tidak pernah melakukan peninjauan lapangan untuk mengetahuikebenaran materiil atas proposal pengajuan bansos yang diajukan dan untukmenentukan kelayakan calon penerima bansos sebelum direkomendasikankepada Gubernur.Bahwa, dalam rangka pengkajian proposal Bansos Kemasyarakatan TA 2011,Tim Pengkaji tidak pernah melakukan peninjauan lapangan untuk mengetahuikebenaran materiil atas proposal pengajuan bansos yang diajukan dan untukmenentukan kelayakan calon penerima
    kepada Gubernur untuk diberikankepada calon penerima bansos.
    Bahwa saksi tidak tahu bagaimana mekanisme pencairan bantuan sosial kepadapenerima bansos.
    Kemasyarakatan berkaitan dengan pelaporanpertanggungjawaban penggunaaan dana bansos yang antara lain memuat namapenerima bansos, jumlah bansos yang diserahkan, rekening apa yang digunakansebagai sarana pencairan bansos dan penggunaan dana.Halaman 82 dari 253 Putusan Nomor 124/Pid.SusTPK/2015/PN.SmgBahwa, saksi tidak tahu apakah Biro Bina Sosial selaku SKPD PengampuBansos Kemasyarakatan melakukan kegiatan evaluasi dan monitoring untukmengetahui penggunaan dana bansos kemasyarakatan;Bahwa, saksi tidak
    seluruh permohonan dan proposal Bansos KemasyarakatanTahun 2011 dari Kepala Biro Bina Sosial setelah didisposisi.
Upload : 16-06-2021
Putusan PT DENPASAR Nomor 75/Pid.TPK/2012/PT.Dps.
I NENGAH ARNAWA, S.Sos. MM.,Dk.
13854
  • untuk Pembayaran Bantuan Seni (Barong ke-6 Salak) tertanggal 08 Juli 2010 ; ----------------------------------- 1 (satu) lembar kwitansi dari Cokorda Istri Tresnadewi sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Bendahara Pengeluaran Belanja Subsidi, Hibah dan Bansos untuk Pembayaran Punia tertanggal 04 Agustus 2010 ; --------------------------------------------------------------------- 1 (satu) lembar kwitansi dari Cokorda Istri Tresnadewi sejumlah Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta
    rupiah) kepada Bendahara Pengeluaran Belanja Subsidi, Hibah dan Bansos untuk Pembayaran Punia Desa Pekraman tertanggal 03 Mei 2010 ; ----------------------------------------------- 1 (satu) lembar kwitansi dari Cokorda Istri Tresnadewi sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada Bendahara Pengeluaran Belanja Subsidi, Hibah dan Bansos untuk Pembayaran Punia Desa Pekraman tertanggal 09 Juni 2010 ; ----------------------------------------------- 1 (satu) lembar kwitansi dari Cokorda Istri
    Tresnadewi sejumlah Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Bendahara Pengeluaran Belanja Subsidi, Hibah dan Bansos untuk Pembayaran Panjar Punia Desa Pekraman tertanggal 08 Maret 2010 ; -------------------- 1 (satu) lembar kwitansi dari Cokorda Istri Tresnadewi sejumlah Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada Bendahara Pengeluaran Belanja Subsidi, Hibah dan Bansos untuk Pembayaran Punia Desa Pekraman tertanggal 22 Maret 2010 ; -----------------------------
    tahun 2010 sejumlah Rp.275.000.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) Dari Bendesa Adat Bebalang ; ------------------------------------------------------ 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tidak terima Dana Bansos tahun 2010 sejumlah Rp.450.000.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dari Bendesa Adat Bangbang ; ----------------------------------------------------------- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tidak terima Dana Bansos tahun 2010 sejumlah Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah
    ) dari Bendesa Adat Pengotan ; ------------------------------------------------------------------------------ 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tidak terima Dana Bansos tahun 2010 sejumlah Rp.350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dari Bendesa Adat Kayang ; -------------------------------------------------------------- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tidak terima Dana Bansos tahun 2010 sejumlah Rp.225.000.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dari Bendesa Adat Sukawana ; -----
    dan memilikikejelasan peruntukan penggunaannya ; "e Mengacu dari hal tersebut Pemerintah Kabupaten Bangli melalui BagianKesejahteraan Sosial Sekretaris Daerah (Setda) Bangli telah menganggarkan danaBantuan Sosial (Bansos) Pada APBD Kabupaten Bangli tahun angaran 2010 dandijabarkan dalam DPA SKPD Bagian Kesra Setda Bangli tahun angaran 2010dengan kode rekening No. 1.200300.00.5.15 dimana total anggaran yang telahditetapkan sebesar Rp. 17.451.792.000, (tujuh belas milyar empat ratus lima puluhsatu
    juta tujuh ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) ;Bahwa dana sebesar Rp. 17.451.792.000, (tujuh belas milyar empat ratus limapuluh satu juta tujuh ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) tersebut dipergunakanuntuk kegiatan Bantuan Sosial (Bansos) dengan perincian yaitu : e Bantuan Sosial (Bansos) untuk Punia Desa Pekraman yang dianggarkansebesar Rp. 3.750.000.000, (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ;e Bantuan Sosial (Bansos) lainnya yang telah ditentukan atau telah tertuangdalam APBD
    tidak ada diterbitkan PeraturanKepala Daerah tersebut dan hanya mengacu kepada Peraturan Bupati Bangli No.7 tahun 2010 tanggal 4 Maret 2010 tentang Besaran Nominal Bantuan Sosial diKabupaten Bangli tahun anggaran 2010 yang menyebutkan besaran nominal daripenerima Bantuan Sosial (Bansos) yaitu : e Bantuan untuk Pura paling tinggi :e Pura Dang Kayangan / Kayangan Jagat Rp. 50.000.000.. ; e Pura kahyangan tiga / desa Rp. 25.000.000, ; e Pura Kayangan Swagina Rp. 25.000.000, ; e Pura Kawitan / Dadia
    kegiatan Upacaraadat yang ada dipuranya dengan kelengkapan yaitu susunan PengurusPura, dan Rencana Anggaran Biaya kegiatan maupun kegiatan lainnya ;Kemudian proposal serta kelengkapannya tersebut masuk ke bagianUmum Setda Kabupaten Bangli untuk di register dalam surat masuksetelah itu diteruskan ke Bagian Kesra Setda Kabupaten Bangli karenapengelolaan dana Bantuan Sosial (Bansos) menjadi tanggung jawab dariBagian Kesra Setda Bangli yang selaku Kuasa Pengguna Anggaran(KPA) ataupun Proposal tersebut
    Bagian Kesra Setda Bangli sebagaimana persetujuandari Kabag Kesra Nyoman Puja bersama dengan Kabag Keuangan Ketut Riang memproses pengeluaran dana Bansos untuk Punia DesaPekraman dengan menggunakan System SPPUP/GU (Uang pengganti /Gant WANING): 5
Register : 17-08-2015 — Putus : 25-09-2015 — Upload : 12-05-2018
Putusan PT SURABAYA Nomor 68/PID.SUS/2015/PT SBY
Tanggal 25 September 2015 — Nama Lengkap : SURYANINGSIH,SPd. MPd. Binti ABDUL ASWAR ; Tempat lahir : Situbondo ; Umur / tanggal lahir : 48 tahun / 05 Mei 1966 ; Jenis kelamin : Perempuan ; Kebangsaan : Indonesia ; Tempat tinggal : Kp. Gudang RT.01 / RW.01 Desa Mlandingan Kulon Kec. Mlandingan Kabupaten Situbondo A g a m a : I s l a m ; Pekerjaan : PNS (Kepala Sekolah) ; Pendidikan : S2 ;
3731
  • ;Jumlah Rp. 57.000.000, ;Setiap kali penarikan dana dari Bank yang tanda tangan slip penarikanadalah Terdakwa dan Bendahara ( SRI NURUL ASISAH) sedangkanuang sekaligus buku rekeningnya dipegang oleh Terdakwa ;a fF SfDalam pengelolaan keuangan BONSOS SDSN yang dipergunakan untukpemenuhan standar sarana prasarana terhadap sekolah dasar tersebutdilakukan oleh Terdakwa sendiri tanoa melibatkan bendahara ataupanitia pelaksana dan untuk penggunaan dana bantuan Bansos tersebutTerdakwa tidak menggunakan
    yang diajukansebagaimana Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Timur dalam rangkaPenghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan PenyimpanganDana Bansos SDSN di SDN 2 Sumberpinang, Kecamatan Mlandingan,Kabupaten Situbondo tahun Anggaran 2013 Nomor : SR952/PW13/5/2014 tanggal 24 Juli 2014 ; Bahwa oleh karena penggunaan dana BANSOS SDSN tahun 2013 SDN2 Sumberpinang tidak dipergunakan untuk melengkapi sarana sekolahdalam rangka meningkatkan layanan pendidikan
    ;Jumlah Rp19.099.136,10Dari dana BANSOS sejumlah Rp. 57.000.000,.
    ) Sekolah DasarStandar Nasional (SDSN) tahun 2013 dari Kementerian Pendidikan danKebudayaan, untuk pelaksanaan kegiatan Bansos diantaranya Sekolahharus membentuk Pantia Pelaksana Bansos dan menggunakan danaBansos sesuai dengan proposal, tetapi Terdakwa selaku Kepala SDN 2Sumberpinang tanpa musyawarah lebih dulu dengan pihak sekolahataupun Komite Sekolah Terdakwa langsung menerbitkan SuratKeputusan Kepala Sekolah Nomor; 421/64/431.212.7.1.6.8/2013 tentangPembentukan Tim Panitia BANSOS SDSN Tahun 2013
    yangdipergunakan untuk melengkapi proposal yang diajukan untukmendapatkan bantuan dana BANSOS SDSN tahun 2013, walaupunkenyataannya tiem tersebut tidak pernah ada dan tidak pernah dibentukoleh Terdakwa sebagai Kepala Sekolah hal tersebut dilakukan olehTerdakwa untuk memenuhi petunjuk tehnis dalam kelengkapanpengajuan bantuan dana BANSOS SDSN tahun 2013 yang susunannyasebagai berikut ;121.
Register : 25-01-2018 — Putus : 23-01-2018 — Upload : 25-01-2018
Putusan PT BANTEN Nomor 2/PID.SUS-TPK/2017/PT BTN
Tanggal 23 Januari 2018 — Nama Lengkap : ROHMAN Bin ARJAYA; Tempat Lahir : Pandeglang; Umur / Tanggal Lahir : 43 tahun / 26 September 1973; Jenis Kelamin : Laki-laki; Kebangsaan : Indonesia; Tempat tinggal : Kp.Cikayas Rt.01/01 Desa Cikayas, Kecamatan Angsana, Kabupaten Pandeglang; Agama : Islam; Pekerjaan : Wiraswasta; II. Nama Lengkap : ELVIE SUKAESIH, S.Pd Binti H. SANTAYA; Tempat Lahir : Pandeglang; Umur / Tanggal Lahir : 41 tahun / 10 Juli 1976; Jenis Kelamin : Perempuan; Kebangsaan : Indonesia; Tempat tinggal : Kp.Cikayas Rt.01/01 Desa Cikayas, Kecamatan Angsana, Kabupaten Pandeglang; Agama : Islam; Pekerjaan : Wiraswasta;
12447
  • ELVI SUKAESIHsambil Saksi ARIFIN memberikan rekapan secara tertulis mengenai datapemohon dana bansos yang mendapatkan dana bansos tersebut laluTerdakwa . ROHMAN dan Terdakwa II. ELV! SUKAESIH menginfokan haltersebut kepada masingmasing penerima dana bansos tersebut agar besokmengecek dan mengambil dana tersebut di rekening banknya masingmasing, setelah para penerima bansos tersebut mengecek dan mengambildana bansos tersebut lalu Terdakwa I. ROHMAN bersama Terdakwa II.
    ELVSUKAESIH mengikutimenunggu diluar bank sambil membawa rekapan yang ditulis dan diberikanpara penerima dana bansos tersebut denganoleh Saksi ARIFIN, setelah para penerima dana bansos keluar dari BankROHMAN danTerdakwa II. ELVI SUKAESIH memanggil Para Penerima Bansos tersebutsambil membawa dana bansos tersebut lalu Terdakwa Il.sambil mengambil / memungut dana bansos yang sudah diterima parapenerima dana bansos sesuai dengan kesepakatan Para Penerima Bansosdengan Saksi ARIFIN sambil Terdakwa .
    ELVI SUKAESIHsambil Saksi ARIFIN memberikan rekapan secara tertulis mengenai datapemohon dana bansos yang mendapatkan dana bansos tersebut laluTerdakwa . ROHMAN dan Terdakwa II. ELV!
    SUKAESIH menginfokan haltersebut kepada masingmasing penerima dana bansos tersebut agar besokmengecek dan mengambil dana tersebut di rekening banknya masingHalaman 20 dari 76 Putusan Nomor : 2/PID.SUSTPK/2017/PT BTN masing, setelah para penerima bansos tersebut mengecek dan mengambildana bansos tersebut lalu Terdakwa I. ROHMAN bersama Terdakwa II.
    ELVISUKAESIH mengikuti para penerima dana bansos tersebut denganmenunggu diluar bank sambil membawa rekapan yang ditulis dan diberikanoleh Saksi ARIFIN, setelah para penerima dana bansos keluar dari Banksambil membawa dana bansos tersebut lalu Terdakwa .ROHMAN danTerdakwa II.ELVI SUKAESIH memanggil Para Penerima Bansos tersebutsambil mengambil / memungut dana bansos yang sudah diterima parapenerima dana bansos sesuai dengan kesepakatan Para Penerima Bansosdengan Saksi ARIFIN sambil Terdakwa .
Putus : 17-09-2013 — Upload : 05-04-2014
Putusan PN SUMBER Nomor 183/Pid.B/2013/PN.Sb
Tanggal 17 September 2013 — ACHMAD GUNAWAN Als. IWAN Bin ENTONG
9615
  • Cirebon adalah membantumasyarakat khususnya masyarakat Cirebon yang berkaitan dengan HAM (HakAzasi Manusia) kemudian terdakwa mengajukan Dana Bansos (Bantuan Sosial)tahun 2011 ke Pemda Kab. Cirebon. Pada hari, tanggal lupa sekitar bulanJanuari 2011, Terdakwa mengajukan dana Bansos tahun 2011 ke Pemda Kab.Cirebon bagian Kesra, lalu pada sekitar bulan Pebruari 2011 pengurus DPCGAK HAM Kab Cirebon, diantaranya terdakwa selaku Ketua DPC GAK HAMKab. Cirebon, Sdr. ALI MASHURI, Sdr. HM.
    Cirebon sebesar Rp.40.000.000, (empat puluh jutarupiah) , maka dalam pengajuan dana bansos tahun 2011 dibuat sebesarRp.40.000.000, (empat puluh juta rupiah) dari total rencana anggaran kegiatantahun 2011 sebesar Rp.311.600.000,00 (tiga ratus sebelas juta enam ratus riburupiah) sedangkan yang menyerahkan proposal pengajuan dana Bansos(Bantuan Sosial) tahun 2011 ke Pemda bagian Kesra Kab. Cirebon adalahHalaman 5 dari 64 Putusan Nomor 183/Pid.B/2013/PN. Sbr.Terdakwa, Sdr.
    Setelah Terdakwamenerima dana bansos tahun 2011 sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluhjuta rupiah) dari Bank Jabar Banten Cabang Sumber pada tanggal 22 Maret2011, Terdakwa belum sempat mengadakan rapat pengurus' danmemberitahukan kepada para pengurus GN GAK HAM Kab Cirebon bahwaDana bansos tersebut telah cair dan ada pada Terdakwa, karena 2 (dua) harisetelah Terdakwa menerima dana bansos tersebut, Terdakwa jatuh sakit dandirawat di Rumah Sakit Waled, tetapi sebelum Terdakwa sakit, Terdakwasempat memberitahukan
    Cirebon dan yang menyusun proposalpengajuan dana Bansos (bantuan Sosial) tahun 2011 ke Pemda Kab. Cirebonadalah pengurus DPC NG GAK HAM Kab. Cirebon dan atas persetujuan dankesepakatan para pengurus DPC NG GAK HAM Kab.
    Cirebon dan Bendahara NG GAK HAM Kab.Cirebon kemudian dana bansos tahun 2011 dari Pemda Kab. Cirebon dicairkan,pada tanggal 22 Maret 2011 di BJB (Bank Jabar Banten) Cabang Sumber,Terdakwa mengetahuinya dari informasi teman Terdakwa bernama BUDHIbahwa dana bansos tahun 2011 untuk NG GAK HAM Kab. Cirebon bisadicairkan sedangkan proses pencairannya setelah adanya pemberitahuan daribagian Keuangan Pemda Kab. Cirebon, lalu Terdakwa dan temannya BUDHIbernama Sdr. Satria, serta Sdr.
Register : 09-02-2016 — Putus : 23-06-2016 — Upload : 18-09-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 36/PID.SUS/TPK/2016/PN SBY
Tanggal 23 Juni 2016 — Jaksa Penuntut:
MUTIA TRI ANDALUSIA, SH
Terdakwa:
DEWI PURWATI
5418
  • Jumlah dana Hibah dan Bansos yang disalurkan Rp 350.000.000,kepada 8 Pokmas 2. Dana Hibah dan Bansos 8 Pokmas yang Rp 350.000.000,diminta/diserahkan kepada sdr Sugeng Mulyanto 3. Dana Hibah dan Bansos yang dikembalikan Pokmas Rp 17.500.000,ke Kas Daerah 4. Jumlah dana Hibah dan Bansos yang telah dilaporkan Rp 332.500.000,penggunaannya dalam LPJ Pokmas yang dibuat olehSdr. Rudy Hendrayanto(23) 5.
    Jumlah dana Hibah dan Bansos yang Rp 350.000.000, HAL.105 dari 169 Putusan No. 36/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby disalurkan kepada 8 Pokmas2. Dana Hibah dan Bansos 8 Pokmas yang Rp 350.000.000, diminta/diserahkan kepada sdr SugengMulyanto3. Dana Hibah dan Bansos yang dikembalikan Rp 17.500.000, Pokmas ke Kas Daerah4. Jumlah dana Hibah dan Bansos yang telah Rp 332.500.000, dilaporkan penggunaannya dalam LPJ Pokmasyang dibuat oleh Sdr. Rudy Hendrayanto(23)5.
    Jumlah dana Hibah dan Bansos Rp 350.000.000,yang disalurkan kepada 8 Pokmas2. Dana Hibah dan Bansos 8 Pokmas Rp 350.000.000,yang diminta/diserahkan kepada sdrSugeng Mulyanto3. Dana Hibah dan Bansos yangRp 17.500.000,dikembalikan Pokmas ke Kas Daerah4. Jumlah dana Hibah dan Bansos Rp 332.500.000,yang telah dilaporkanpenggunaannya dalam LPJ Pokmasyang dibuat oleh Sdr. RudyHendrayanto(23)5.
    Jumlah dana Hibah dan Bansos yang disalurkan Rp 350.000.000,kepada 8 Pokmas 2. Dana Hibah dan Bansos 8 Pokmas yang Rp 350.000.000,diminta/diserahkan kepada sdr Sugeng Mulyanto 3. Dana Hibah dan Bansos yang dikembalikan Pokmas Rp 17.500.000,ke Kas Daerah 4. Jumlah dana Hibah dan Bansos yang telah dilaporkan Rp 332.500.000, penggunaannya dalam LPJ Pokmas yang dibuat oleh HAL.146 dari 169 Putusan No. 36/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby Sdr. Rudy Hendrayanto(23) 5.
    Jumlah dana Hibah dan Bansos yang disalurkan Rp 350.000.000, kepada 8 Pokmas2. Dana Hibah dan Bansos 8 Pokmas yang Rp 350.000.000, diminta/diserahkan kepada sdr Sugeng Mulyanto3. Dana Hibah dan Bansos yang dikembalikan Rp 17.500.000, Pokmas ke Kas Daerah4. Jumlah dana Hibah dan Bansos yang telah Rp 332.500.000, dilaporkan penggunaannya dalam LPJ Pokmasyang dibuat oleh Sdr. Rudy Hendrayanto(23)5.
Putus : 08-01-2015 — Upload : 07-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor : 55/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bjm.
Tanggal 8 Januari 2015 — YAHYA Alias SAYED YAHYA ASSEGAF Alias HABIB YAHYA.
406
  • PT.Raja Mulia Putera Andalan;7. 1 (satu) Bundel (FotoCopy) Surat dari HABIB YAHYA Direktur CV.Mulia Pratama Kepada SYAID TAUFIKURRAHMAN tanggal 11 Maret 2013 tanggal 09 April 2013, tgl.26 April 2013 serta catatan punggung dibelakangnya;8. 1 (satu) bundel Proposal (Asli) dari JOANNA MANDIRI Group kepada Bapak Habib Yahya Jakarta tanggal 15 Februari 2013;9. 1 (satu) Bundel (FotoCopy) Print Out Rekening An.Samani tentang Pembelian Dana Fiber;10. 1 (satu) Bundel (Asli) Warna Biru Data Bansos
    dua) lembar (Asli) keadaan Saldo Rekening Kelompok tani pelaksana pengembangan pelaksanaan Fiber Per tanggal 4 Februari 2013;22. 1 (satu) Bundel (Asli) Catatan Fiber dan lainnya milik terdakwa HAIRIL ANWAR, SP;23. 2 (dua) Lembar (Asli) Data Pembelian Fiber Ke HABIB YAHYA (Tahap I);24. 3 (tiga) Lembar (Asli) Data Pengelolaan Dana Fiber Tahap 2 beserta catatan-catatanya;25. 6 (Enam) Lembar (Asli) catatan Transport dan Nama-nama Pengguna Dana;26. 2 (dua) lembar (Asli) Surat Pemberitahuan Dana Bansos
    TA.2013 Nomor : 520/221/Distanbunak tanggal April 2013;27. 1 (satu) Lembar Surat Permohonan dari DISTANBUNNAK Kepada Direktur Prasarana dan Sarana Pertanian Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air Kementrian Pertanian RI Nomor : 520/036/Distanbunak tanggal Januari 2013;28. 1 (satu) Lembar (Asli) Surat Penarikan Dana Bansos Nomor : 520/255/Distanbunak tanggal 23 April 2013 kepada Bank BRI;29. 1 (satu) Lembar (Asli) Surat Pemasangan Fiber Nomor : 520/299/Distanbunak tanggal April 2013 kepada
    Mantri Tani;30. 1 (satu) Bundel (FotoCopy) Rincian Biaya Pembuatan Berkas Kontrak;31. 1 (satu) lembar (Asli) Peringatan Akhir Masa Kontrak Nomor 520/638.b/Distanbunak tanggal 9 Desember 2013 kepada Habib Yahya Assegaf Direktur CV.Mulia Pratama;32. 1 (satu) bundel (Asli) Rekapitulasi Data Bansos Fiber T.A. 2013 Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM dilahan Rawa Pasang Surut/ Lebak di Kab.Banjar;33. 2 (dua) Lembar (Asli) Hasil Pertemuan / Kesepakatan antara Kelompok Tani
    Kegiatan Pembelian Fiber Nomor 22.a/RC.050/01/2014 tanggal 22 Januari 2014 dari Kementrian Pertanian kepada Kepala Dinas Petanian Perkebunan dan Pertenakan Kab.Banjar 38. 1 (satu) Bundel (FotoCopy) Surat Pemberitahuan Pencairan Dana Bansos TA.2013 Nomor 152/Kv.340/B.3.5/03/2013 tanggal 27 Maret 2013 kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten;39. 1 (satu) Lembar (FotoCopy) Surat Pengembangan Pemasangan Fiber pada petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak Nomor 68/Rc.030/B.3.5/02/2013
    Bahwa dalam Kegiatan Bantuan Sosial (Bansos) Pengembangan PemasanganFiber Pada Petakan tersier TAM di Lahan rawa pasang Surut/ Lebak diKabupaten Banjar Kalimantan Selatan tahun anggaran 2013 tersebut, ternyataterdapat selisih antara jumlah roll fiber yang dibutuhkan berdasarkan jumlahdana Bansos yang telah dicairkan dengan realisasi fisik fiber pengadaansebagai berikut: Tahapa Jumlah Dana Jumlah Realisas Selisih Jumlahn Bansos(Rp.)
    Surat Permohonan Transfer Dana Bansos untuk 120 (seratus dua puluh)Kelompok Tani oleh Ketua Kelompok Tani diatas materai Rp. 6.000 (EnamRibu Rupiah), yang diketahui dan disetujui oleh Ir.
    Bahwa dalam Kegiatan Bantuan Sosial (Bansos) Pengembangan PemasanganFiber Pada Petakan tersier TAM di Lahan rawa pasang Surut/ Lebak diKabupaten Banjar Kalimantan Selatan tahun anggaran 2013 tersebut, ternyataterdapat selisih antara jumlah roll fiber yang dibutuhkan berdasarkan jumlahdana Bansos yang telah dicairkan dengan realisasi fisik fiber pengadaansebagai berikut: Tahapa Jumlah Dana Jumlah Realis Selisih Jumlahn Bansos (Rp.)
    dana bansos sesuai dengan Perjanjian Kerjasama yang166diketahui / oleh Kepala Dinas Pertanian, perkebunan dan PeternakanKabupaten Banjar (Ir.
Register : 21-11-2012 — Putus : 26-03-2013 — Upload : 24-11-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 91/Pid.Sus.K/2012/PN Mdn
Tanggal 26 Maret 2013 — - AMINUDDIN, SH.,MM
4745
  • Untuk Terdakwa Aminuddin Rp. 800 juta lebih;Bahwa dana bansos yang masuk periode bulan Januari s/d Juni 2011 sebesar Rp.1.250.000.000. ;Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2011 saya ada menerima pengembalian dati saksiNasaruddin sebesar Rp. 1.700.000, ;Bahwa dari uang bansos Rp. 1.250.000.000, hanya disalurkan untuk penerima bansossebesar Rp. 287.650.000, ;Bahwa setahu saksi, H.
    Ashari Siregar, S.H ;Bahwa dana bansos dan hibah yang ditarik oleh saksi Subandi beberapa kali menggunakan cektersebut dilakukan atas perintah 4H.
    MM. selaku Bendahara Pengeluaran Pembantuuntuk anggaran rutin Biro Umum Setda Provsu yang telah meminjam dana bansos bukan untukperuntukannya pada tahun 2011 kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu Dana Bansos atasperintah H.
    bukan untuk peruntukannya pada tahun 2011 kepada BendaharaPengeluaran Pembantu Dana Bansos atas perintah H.
    Nursyamsiah, saksiNeman Sitepu dan keterangan Terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa peminjamanpeminjaman dana bansos atas perintah Kepala Biro Umum H.
Register : 23-12-2013 — Putus : 28-04-2014 — Upload : 16-09-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 146 / Pid.Sus / TPK / 2013 / PN.Bdg
Tanggal 28 April 2014 — DADA ROSADA
331170
  • ; Perkara Rocman dkk ada 7 perkara korupsi bansos di pemkot bandung ?
    dan mendampingi Edi Siswadi selaku saksidalam perkara bansos ;21315.
    HERRY NURHAYAT;Bahwa pada awalnya ke7 terdakwa perkara Bansos tidak mau tanda tangan;Bahwa pada saat itu salah satu Saksi Edi Siswadi perkara Bansos yang bernamaYANOS SEPTADI menceritakan kepada saksi bahwa awalnya EMMA SOELEMANmeminta ke7 orang para Saksi Edi Siswadi perkara Bansos.
    perkara banding perkara bansos massuk ke PengadilanTinggi, kemudian Sdr.
    di proses sesuaidengan prosedur ;Bahwa penentuan dana Bansos diberikan misalnya kepada si A siapa yangmenentukan Terdakwa tidak tahu lagi karena sudah Tehnis ;Bahwa Para Terdakwa Bansos itu ada staf Terdakwa sebagai Walikota seorangajudan ;Bahwa kenapa sampai ajudan Terdakwa juga terkena masalah Bansos apa kaitannyaajudan kepada Kebijakan atau penyimpangan bansos apa ada kaitan pekerjaankepada perkara Bansos kaitan pekerjaan tidak ada karena penugasan kemudian uangyang harus dibayarkan kepada para
Register : 20-06-2019 — Putus : 04-09-2019 — Upload : 02-10-2019
Putusan PN GORONTALO Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN Gto
Tanggal 4 September 2019 — Penuntut Umum:
HENDRA DUDE, SH
Terdakwa:
1.YOWAN HUMOLUNGO
2.NURMAN HILALA
8527
  • b). Rekomendasi pencairan Dana

    c). Berita Acara Pembayaran

    d). Surat pernyataan penerima bansos dan penggunaan bansos

    e). Daftar Calon Petani/Calon Lahan (CP/CL)

    f). Rekening Kelompok.

    b). Rekomendasi pencairan Dana

    c). Berita Acara Pembayaran

    d). Surat pernyataan penerima bansos dan penggunaan bansos

    e). Daftar Calon Petani/Calon Lahan (CP/CL)

    f). Rekening Kelompok

    3. 1(satu) eksemplar foto copy legalisir administrasi Bansos GP-PTT Padi Inbrida non kawasan kelompok tani Samudra Desa Buloila Kecamatan Sumalata Kab.

    b). Rekomendasi pencairan Dana

    c). Berita Acara Pembayaran

    d). Surat pernyataan penerima bansos dan penggunaan bansos

    e). Daftar Calon Petani/Calon Lahan (CP/CL)

    f). Rekening Kelompok

    4. 1(satu) eksemplar foto copy legalisir administrasi Bansos GP-PTT Padi Inbrida non kawasan kelompok tani Ipilo Jaya Desa Tumba Kecamatan Sumalata Kab.

    b). Rekomendasi pencairan Dana

    c). Berita Acara Pembayaran

    d). Surat pernyataan penerima bansos dan penggunaan bansos

    e). Daftar Calon Petani/Calon Lahan (CP/CL)

    f). Rekening Kelompok

    5. 1(satu) eksemplar foto copy legalisir administrasi Bansos GP-PTT Padi Inbrida non kawasan kelompok tani Cisadane Desa Tumba Kecamatam Sumalata Kab.

    b). Rekomendasi pencairan Dana

    c). Berita Acara Pembayaran

    d). Surat pernyataan penerima bansos dan penggunaan bansos

    e). Daftar Calon Petani/Calon Lahan (CP/CL)

    f). Rekening Kelompok

    8. 1(satu) eksemplar foto copy legalisir administrasi Bansos GP-PTT Padi Inbrida non kawasan kelompok tani Bunga Tani I Desa Tumba Kecamatam Sumalata Kab.

    , yakni maksimal2(dua) hektar dan minimal 0,5 (nol koma lima) hektar;Bahwa jumlah kelompok tani penerima dana bansos untuk Kecamatan Biau, yaknisejumlah 34 (tiga puluh empat) kelompok;Bahwa besar dana bansos yang diterima oleh masingmasing kelompok tani, yaknisebesar Rp.72.500.000, (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dan untukmasingmasing anggota kelompok tani setiap satu hektar mendapatkan sebesarRp.2.900.000, (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk biaya tanam;Bahwa dana bansos yang
    Surat pernyataan penerima bansos dan penggunaan bansosHalaman 246 dari 290 Putusan Nomor 9/Pid.SusTPK/2019/PN Gto.53.34.55.e). Daftar Calon Petani/Calon Lahan (CP/CL)f). Rekening Kelompok1(satu) eksemplar foto copy legalisir administrasi Bansos GPPTT Padi Inbridanon kawasan kelompok tani Semangat Karya Desa llotungula KecamatanTolinggula Kab. Gorontalo Utara yang terdiri dari:a).
    Surat pernyataan penerima bansos dan penggunaan bansosHalaman 248 dari 290 Putusan Nomor 9/Pid.SusTPK/2019/PN Gto.59.60.61.e). Daftar Calon Petani/Calon Lahan (CP/CL)f). Rekening Kelompok1(satu) eksemplar foto copy legalisir administrasi Bansos GPPTT Padi Inbridanon kawasan kelompok tani Tetap Jaya Desa Tolinggula Ulu KecamatanTolinggula Kab. Gorontalo Utara yang terdiri dari:a).
    Surat pernyataan penerima bansos dan penggunaan bansose). Daftar Calon Petani/Calon Lahan (CP/CL)f).
Register : 14-08-2015 — Putus : 03-02-2016 — Upload : 01-08-2016
Putusan PN PADANG Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pdg
Tanggal 3 Februari 2016 — Dra. NILMA LAFRIDA, M.Pd
10641
  • dan untukRehab 25 Lokal sebagai Ketua.Bahwa saksi tidak pernah diperlihatkan SuratKeputusan Panitia kegiatan dana Bansos olehTerdakwa.Bahwa saksi ada melakukan cek ke lapangan untukkegiatan tersebut dan kegiatan selesai dilaksanakan.e Bahwa dana Bansos diserahkan saksi kepadaterdakwa dan dipegang oleh Terdakwa.e Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa (satu)rangkap tanda terima uang dan rincian pengeluarandana BANSOS dan Komite SMA 9 Padang dansaksi membenarkan isinya.e Bahwa untuk 2 kegiatan tersebut
    Bahwa dalam kegiatan Bansos tersebut adapermasalahan yakni untuk kegiatan pembangunanruang kelas baru pajak dan Moubiler belum dibayar,untuk pembangunan Labor alat alatnya belum ada,untuk Kegiatan rehab Lokal pajak belum dibayar.Halaman 35 dari 108 Putusan Nomor 33/Pid.SusTPK/2015/PN.PdgBahwa dana Bansos cukup untuk kegiatan fisik dandana Komite digunakan untuk pembayaran pajakdan Moubiler pada saat Kepala Sekolah yang baruyakni ISHAKAWI.Bahwa dana Bansos digunakan untuk kegiatantersendiri dan dana
    .34.000.000,e Bahwa setahu saksi, dana bansos tidak ada danapendampingnya;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi dipersidangan ada yang benar ada yangtidak.12.
    Kota Padang berwenang melakukanpemeriksaan terhadap dana bansos yang berasal dari APBN;Menimbang, Terdakwa menghadirkan ahli ad charge yakni ;Dr.
    oleh dana bansos;Bahwa dana bansos untuk kegiatan rehab lokal sebesarRp.400.000.000, (empat ratus juta rupiah);Bahwaa dana bansos untuk kegiatan RKB sebesarRp.280.000.000, (dua ratus delapan juta rupiah);Bhwa dana bansos untuk pembangunan labor biologi sebesarRp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah) dan alat laborsebesar Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah);Bahwaa terdakwa ada membentuk tim untuk 3 kegiatanpembangunan tersebut namun tidak ingat lagi namanya;Bhwa kegiatan fisik pembangunan telah
Putus : 17-12-2012 — Upload : 23-04-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 23/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg.
Tanggal 17 Desember 2012 — FIRMAN HIMAWAN, S.Ip.
5610
  • proses pengajuan bansos maupun prosespencarian Bansos ;Bahwa tidak ada permohonan Bansos yang saksi agendakan ;Bahwa saksi tidak mengetahui syarat syarat mengajukan Bansos ;Bahwa di dalam kwitansi tidak tercantum bantuan Bansos ;Bahwa yang ada pada saat saksi tanda tangan rekap di ruang rapat Asisten IIIadalah saksi, Ledih, Firman, Gumilar, bu Eri ;Bahwa saksi tidak kenal dengan nama orang yang ada dalam rekap ;Bahwa tidak pernah ada orang yang mengajukan dana bansos kepada saksi ;75e Bahwa saksi
    ;Bahwa saksi tidak tahu peraturan yang menangani Bansos;Bahwa Dana Bansos itu untuk masyarakat;Bahwa dana Bansos dari APBD;Bahwa syaratsyarat pengajuan Bansos adalah Proposal ada rekomendasi, KTPPemohon, Kuitansi dan rekening Bank;Bahwa Proposal tersebut diajukan ke Walikota;Bahwa yang menandatangani SPP adalah terdakwa ;Bahwa yang tandatangan SPM adalah Pak Herry Nurhayat;Bahwa surat kuasa itu untuk mencairkan dana;Bahwa saksi tidak tahu uang yang dicairkan itu dana bansos;Bahwa saksi memberi kuasa
    Firman untuk apa ;Bahwa saksi membenarkan buktibukti yang diajukan Penuntut Umum kemukapersidangan berupa Kuitansi surat kuasa dan rekap ;Bahwa saksi menerima surat kuasa ;Bahwa saksi tahu mencairkan dananya ke Bank ;Bahwa uangnya dibawa sama Pak Firman;Bahwa saksi sebagai penerima kuasa ;Bahwa saksi tahu di Pemkot ada dana Bansos ;Bahwa saksi tidak tahu peraturan yang menangani Bansos;Bahwa Dana Bansos itu untuk Masyarakat;Bahwa Dana Bansos itu dari APBD;Bahwa syaratsyarat pengajuan Bansos yaitu
    Mulyana;Bahwa untuk permohonan Bansos tahun 2009 belum ada;Bahwa mengenai Bansos diatur di Pemendagri No. 15;Bahwa sebelum saksi menjabat kabag keuangan ada atasan saksi memberitahu adaanggaran Bansos tahun 2009 setelah peraturan ditetapkan;Bahwa sdr. Havid berkonsultasi dengan saksi mengenai Peraturan dana Bansossetelah diperiksa di Penyidik Kejati;Bahwa format laporan mengenai Bansos tahun 2009 yang dilakukan Sdr.
    H.EDI SISWADI, M.Si, yang keterangannya dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik kejaksaan ;Bahwa saksi memberikan keterangan di Penyidik;Bahwa yang saksi ketahui tentang dugaan Korupsi Dana Bansos;Bahwa yang saksi ketahui sejak tahun 2010 pengelolaan dana Bansos ke Asda IIIpengguna Anggaran;Bahwa Peraturan No. 107 tahun 2010 tentang Pengelolaan dana Bansos prosesnyamasyarakat sebagai pemohon Bansos;Bahwa Dana Bansos yang berhak menerima Masyarakat
Register : 05-12-2012 — Putus : 01-04-2013 — Upload : 04-02-2014
Putusan PN SAMARINDA Nomor 57/Pid.Tipikor/2012/PN.Smda
Tanggal 1 April 2013 — - SHINTA FHENSYLVANIA, ST Binti A. HALIM RUSDI - DAVID KURNIAWAN
7413
  • DAVID untuk mengecek apakah dana bansos untuk ke 16(enam belas) kelompok tersebut sudah cair atau belum.Kemudian Terdakwa II.DAVID pergi ke Bank Kaltim Sangattauntuk mengecek dana bansos tersebut.
    Kemudian TerdakwaII.DAVID bertemu dengan Terdakwa ISHINTA di parkiranBank Kaltim Sangatta lalu Terdakwa II DAVID menyerahkansejumlah uang dana Bansos kepada Terdakwa I.SHINTA.Kemudian Terdakwa Il.DAVID kembali lagi ke Bank KaltimSangatta untuk mengecek kembali apakah dana bansos yangsisanya sudah masuk ke rekening. Setelah Terdakwa II DAVIDmengecek dan dana sudah masuk ke rekening lalu Terdakwa IIDAVID mencairkan kembali dana Bansos tersebut.
    TerdakwaIf DAVID untuk mengecek apakah dana bansos untuk ke 16(enam belas) kelompok tersebut sudah cair atau belum.Kemudian Terdakwa II.DAVID pergi ke Bank Kaltim Sangattauntuk mengecek dana bansos tersebut.
    menghubungi SdrADNAN untuk melengkapi berkas proposal pengajuan Bansos dari ke 16(enam belas) nama kelompok tersebut.
    untuk mengecek kembali apakah dana bansos yangsisanya sudah masuk ke rekening.
Putus : 15-02-2016 — Upload : 20-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 123/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Smg
Tanggal 15 Februari 2016 — JOKO MARDIYANTO, SH., MHum.(TERDAKWA)
92117
  • .107/Kesos&PB/K/II/2011 Perihal Pengajuan Konsep Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Bansos Kemasyarakatan Tahun 2011.3. 1(satu) bendel Nota Dinas dari Kepala Biro Bina Sosial Setda Provinsi Jawa Tengah kepada Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah tanggal 4 Maret 2011 nomor: BS 135/Kesos&PB/K/III/2011 Perihal Pengajuan Konsep Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Bansos Kemasyarakatan Tahun 2011.4. 1(satu) bendel Nota Dinas dari Kepala Biro Bina Sosial Setda Provinsi Jawa
    Tengah kepada Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah tanggal 10 Maret 2011 nomor: BS 160/Kesos&PB/K/III/2011 Perihal Pengajuan Konsep Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Bansos Kemasyarakatan Tahun 2011.5. 1(satu) bendel Nota Dinas dari Kepala Biro Bina Sosial Setda Provinsi Jawa Tengah kepada Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah tanggal 22 Maret 2011 nomor: BS 187/Kesos&PB/K/II/2011 Perihal Pengajuan Konsep Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Bansos Kemasyarakatan
    Perihal Pengajuan Konsep Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Bansos Kemasyarakatan Tahun 2011.8. 1(satu) bendel Nota Dinas dari Kepala Biro Bina Sosial Setda Provinsi Jawa Tengah kepada Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah tanggal 9 Mei 2011 nomor: BS 333/Kesos&PB/K/V/2011 Perihal Pengajuan Konsep Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Bansos Kemasyarakatan Tahun 2011.9. 1(satu) bendel Nota Dinas dari Kepala Biro Bina Sosial Setda Provinsi Jawa Tengah kepada Kepala Biro
    Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah tanggal 4 Mei 2011 nomor: BS 319/Kesos&PB/K/V/2011 Perihal Pengajuan Konsep Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Bansos Kemasyarakatan Tahun 2011.10. 1(satu) bendel Nota Dinas dari Kepala Biro Bina Sosial Setda Provinsi Jawa Tengah kepada Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah tanggal 25 Mei 2011 nomor : BS 363/Kesos&PB/K/V/2011 Perihal Pengajuan Konsep Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Bansos Kemasyarakatan Tahun 2011.11. 1(satu) bendel
    Konsep Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Pemberian Bansos Kemasyarakatan Tahun 2011.24. 1(satu) bendel Nota Dinas dari Kepala Biro Bina Sosial Setda Provinsi Jawa Tengah kepada Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah tanggal 13 Desember 2011 nomor: BS806/Kesos&PB/K/XII/2011 Perihal Pengajuan Konsep Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Pemberian Bansos Kemasyarakatan Tahun 2011.25.
    Kemasyarakatan berkaitan dengan pelaporanpertanggungjawaban penggunaaan dana bansos yang antara lain memuatnama penerima bansos, jumlah bansos yang diserahkan, rekening apa yangdigunakan sebagai sarana pencairan bansos dan penggunaan dana.Bahwa, saksi tidak tahu apakah Biro Bina Sosial selaku SKPD PengampuBansos Kemasyarakatan melakukan kegiatan evaluasi dan monitoring untukmengetahui penggunaan dana bansos kemasyarakatan;Bahwa, saksi tidak tahu apakah terhadap Penerima Dana Bantuan SosialKemasyarakatan
    Agoes Soeranto akan adatambahan dana.Bahwa, saat itu dari pihak Biro Binsos sudah tidak mengajukan konsep SKGubernur untuk penetapan penerima bansos lagi karena menurut hitungan BiroBinsos anggaran sudah tidak mencukupi. Selanjutnya Drs. Agoes Soerantomeminta agar Biro Binsos tetap mengajukan Konsep SK Gubernur untukpenetapan penerima bansos karena menurut sdr. Agoes Soeranto akan adapenambahan anggaran dana bansos kemasyarakatan.
    Bahwa setelah itu bagian yang mengampu bansos bersama stafmerumuskan Keputusan Gubernur mengenai penetapan penerima bansos.e.
    bahwa pelaksanaan bansos telah sesuai dengan ketentuan, karenasebenarnya menurut SK Gubernur tentang pemberian Dana Bantuan SosialKemasyarakatan Propinsi Jateng tahun anggaran 2011 diktum ke6 menyebutkanbahwa pelaksanaan Bansos merupakan tugas dari SKPD Teknis, mengapa SKPDTeknis tersebut TIDAK DI AKTIFKAN.
    Rapat Pengkajian Proposal Bansos, namunmenandatangani Hasil Kajian Kemasyarakatan sebanyak 3 kali.Hal 208 dari 272 Putusan No. 123/Pid.SusTPK/2015/PN.Smge Saksi Wasi Mahendro, MM; yang tidak pernah diundang dan tidak pernahmengikuti Rapat Pengkajian Proposal Bansos, namun menandatanganibeberapa kali Hasil Kajian Kemasyarakatan. e Saksi Sulistivono, SH; yang tidak pernah diundang dantidakpernahmengikuti Rapat Pengkajian Proposal Bansos, namun menandatanganibeberapa kali Hasil Kajian Kemasyarakatan