Riwayat Pekerjaan Saya :a.Anggota tim terpadu penanggulangan masalah penyalahgunaan padapenyediaan dan pelayanan bahan bakar minyak (TIMDUBBM) tahun20002001 berdasarkan Inpres No.5 tahun 2000 dan KepmenPertambangan dan Energi No.1086 K/ 70 / MPE / 2000;b.Anggota Tim Koordinasi Penanggulangan Pertambangan Tanpa Izin,Penyalahgunaan BBM, serta Perusakan Instalasi Ketenagalistrikan danPencurian Aliran Listrik tahun 2001 2004 berdasarkan Keppres No.25tahun 2001 dan Kep Menkopolkam No.12 / MENKO/ K / POLKAM

KEP22 / MENKO /POLHUKAM / 4 /2005;e.Anggota Tim Penanggulangan Penyalahgunaan pada Penyediaan danPendistribusian Bahan Bakar Minyak tahun 2007 2008 berdasarkan Kep.Ka BPH Migas No.51 / Kpts / Ka / BPH Migas / 04 / 2007 tanggal 24April 2007; f. Administrasi Penugasan PPNS di Subdit Pengaturan Direktorat BBMBadan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi tahun 2008 hingga saat ini16berdasarkan Kep. Ka BPH Migas No.111 / Kpts / Ka / BPHMigas / 05 /2008 tanggal 30 Mei 2008;3.

B.24/MENKO/KESRA/II/2009 perihalData PPLSO08 tanggal 5 Februari 2009;(satu) set fotokopi Surat Kementerian Koordinator BidangKesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Perihal: Penyesuaian PaguRaskin 2009 No. B194/KMK/DEP. II/II/2009;Hal. 23 dari 41 hal. Put.

No. 1805 K/Pid.Sus/201224e1e1(satu) set fotokopi Surat Kementerian Koordinator BidangKesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Perihal: Data PPLSO8 No.B24/MENKO/KESRA/II/2009;(satu) set fotokopi Surat Pengantar Jalan No.01, No.02, No.03, No.04tanggal 30 Desember 2009;(satu) set fotokopi Surat Pengantar Jalan No.01, No.02, No.03, No.06,No.05, No.04 tanggal 6 Oktober 2009;(satu) set fotokopi Surat Pengantar Jalan No.04, No.03, No.07, No.06,No.05 tanggal 15 Mei 2009;(satu) set fotokopi Surat Pengantar

B.24/MENKO/KESRA/11/2009 perihal Data PPLSO8 tanggal 5 Februari 2009;71. 1 (satu) set fotokopi Surat Kementerian Koordinator BidangKesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Perihal: Penyesuaian PaguRaskin 2009 No. B194/KMK/DEP.

II/II/2009;72. 1 (satu) set fotokopi Surat Kementerian Koordinator BidangKesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Perihal: Data PPLSO8 No.B24/MENKO/KESRA/II/2009;73. 1 (satu) set fotokopi Surat Pengantar Jalan No.01, No.02, No.03,No.04 tanggal 30 Desember 2009;74.1 (satu) set fotokopi Surat Pengantar Jalan No.01, No.02, No.03, No.06,No.05, No.04 tanggal 6 Oktober 2009.7D 1 (satu) set fotokopi Surat Pengantar Jalan No.04, No.03, No.07,No.06, No.05 tanggal 15 Mei 2009;76. 1 (satu) set fotokopi Surat

38 Tahun 2019, Tanggal 8Mei 2019, Tentang Tim Asistensi Hukum Kementerian KoordinatorBidang Politik, Hukum Dan Keamanan;Bahwa sebagaimana dalil Penggugat pada halaman 3 angka saturomawi (Objek Gugatan), dimana Penggugat menyebutkan bahwaObyek Sengketa perkara a quo adalah Keputusan MenteriKoordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Nomor 38 Tahun2019, Tanggal 8 Mei 2019, Tentang Tim Asistensi HukumKementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum Dan Keamanan(untuk selanjutnya disebut Keputusan Menko

Bahwa Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan bahwaPenggugat adalah pihak yang dirugikan akibat terbitnyaKeputusan Menko Polhukam No.38 Tahun 2019, namun dalamGugatan Penggugat tidak terdapat sama sekali kerugian yangnyata yang di alami oleh Penggugat terlebih Penggugat samasekali tidak disebutkan dalam Obyek Sengketa (KeputusanMenko Polhukam No.38 Tahun 2019), dimana Obyek Sengketaperkara a quo juga tidak terkait dengan kepentingan Penggugatmelainkan terkait dengan Keamanan Negara Pasca PemiluTahun

2019, dalam hal ini Penggugat juga keberatan terhadapKeputusan Menko Polhukam No.38 Tahun 2019 hanyaberdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Penggugat, yang sejatinyaAnggaran Dasar merupakan Konstitusi dalam suatu Organisasidan tidak berlaku/tidak mengikat bagi pihakpihak diluar daripada suatu Organisasi namun Penggugat dalam hal inimemaksakan keadaan agar seolaholah Penggugat adalahpihak yang paling dirugikan atas diterbitkannya Obyek Sengketaperkara a quo;4.

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugatpada poin 11.1. halaman 14 sampai dengan halaman 16,yang pada intinya Penggugat menyatakan bahwaPenerbitan Keputusan Menko Polhukam No.38 Tahun 2019bertentangan dengan Asas Legalitas dan Asas KepastianHukum dan bertentangan dengan Permenko Polhukam No.4 Tahun 2015 dan UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014,selain itu Penggugat juga menyatakan bahwa PeraturanPerundangUndangan yaitu UndangUndang Nomor 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana, UndangUndang

guna membahas atau mengkaji masalah yangbersifat strategis untuk merumuskan saran atau konsepkebijakan dan pemecahan masalah yang memerlukanHalaman 44 dari 81 halaman Putusan Nomor 162/G/2019/PTUN.JKT.penyelesaian bersama yang hasilnya dapat dimanfaatkansebagai bahan pertimbangan dalam penetapan kebijakan dibidang politik, hukum, dan keamanan, selain itu juga Pasal340 huruf c Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik,Hukum dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2015 tidak mengaturbahwa Tim yang dibentuk Menko

Hal inididukung oleh:e Hasil Keputusan Bersama dari Menko Polhukam, Menteri LingkunganHidup, Menteri Kehutanan, Kejagung dan Kapolri kKnusus menanganimasalah kasus Illegal Loging di Riau, yang termuat dalam ExecutiveSummary Kajian Hukum Dalam Upaya Pengajuan Gugatan PerdataLingkungan Terhadap PT. Suntara Gajapati pada bulan Mei 2008 yangnalam kacimnilannya manvyatakan:v Perusahaan PT.

Dan mengenai tujuan dari dokumen yangtidak sesuai dengan tujuan pengangkutan karena keadaan daruratdibenarkan; Bahwa berdasarkan uraian di atas, adalah tidak adii Pemohon PeninjauanKembali dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimanadidakwakan Jaksa Penuntut Umum; Bahwa Hasil Keputusan bersama dari Menko Polhukam, MenteriLingkungan Hidup, Menteri Kehutanan, Kejagung, dan Kapolri khususmenangani masalah kasus Illegal Loging di Riau, dalam kesimpulannyamenyatakan: Perusahaan PT.

rupiah) dan uangtersebut adalah milik hotel Grand Ussu;Bahwa saksi menjelaskan uang pembayaran yang digelapkanoleh terdakwa adalah uang hasil dari pembayaran para pengguna/tamuyang sudah menggunakan fasilitas Hotel Grand Ussu diantaranya :(1) Tanggal 31 Desember 2016 dari BKI RI Sebesar Rp13.200.000,00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah);(2) Tanggal 18 Januari 2017 dari LITBANG Bogor SebesarRp18.450 000,00 (delapan belas juta empat ratus lim apuluh riburupiah);(3) Tanggal 23 Januari 2017 dari MENKO

tamu / instansi yang telah melakukanpembayaran kepada terdakwa dan uang tersebut belum diserahkan /disetorkan kepada pihak Hotel Grand Ussu adalah :(1) BKI RI telah melaksanakan kegiatan pada tanggal 31Desember 2016 dengan total pembayaran sebesarRp13.200.000,00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah);(2) LITBANG Kota Bogor telan melaksanakan kegiatan padatanggal 18 Januari 2017 dan telah membayar kepada terdakwasebesar Rp18.450.000,00 (delapan belas juta empat ratus limapuluh ribu rupiah);(3) MENKO

MENKO POLHUKAM telah melakukan kegiatan pada tanggal 23Januari 2017 dan melakukan pembayaran kepada terdakwa sebesarRp8.300.000,00 (delapan juta tiga aratus ribu rupiah);4. BAWASLU Jakarta telah melakukan kegiatan pada tanggal 30 Januari2017 dan teklah melakukan pembayaran sebesar Rp99. 000.000,00(sembilan puluh semnbilan juta rupiah);5.

Direktur JenderalPenataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum ditembuskan antara lainMenteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia(MENKO PEREKONOMIAN?)

MENKO PEREKONOMIAN selaku Ketua BKPRN;b. KEPALA BAPPENAS selaku Sekretaris BKPRN;C MENTERI DALAM NEGERI selaku Ketua II BKPRN d.

kepada MENTERI PEKERJAAN UMUM untukmemberikan rekomendasi teknis terhadap pemanfaatan ruanguntuk kegiatan rencana pembangunan PLTU Batangtersebut;RekomendasiDari MENTERI PEKERJAAN UMUMBahwa selanjutnya sehubungan dengan rencana pengembangan PLTUBatang MENTERI PEKERJAAN UMUM selaku Ketua Tim PelaksanaBKPRN telah menyampaikan Surat Nomor : TR.03.03Mn/237 tanggal 19April 2012 Perihal : Rekomendasi Terhadap Rencana PengembanganPLTU Batang ("REKOMENDASI MENTERI PEKERJAAN UMUM)yang ditembuskan kepada : MENKO

Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta ; Bukti T2Foto copy sesuai asli, Berita Acara No.26/SDA/P2.T.U.N/1973 tanggal 20 Pebruari 1973 ;Sc BUK ths. case vaneBukti T3Foto copy sesuai asli, Resume Hasil Pertemuan dengan PihakPihak Terkait DalamRangka Penanganan Kasus Tanah Tanjungsari tertanggal 28 Juni 2004 ; 21Bukti T4Foto copy sesuai asli, Surat dari Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan RakyatNomor : B.26/MENKO/KESRA/II/2005 tanggal 21 Februari 2005 Perihal : PenyelesaianKasus Tanah di Kelurahan

DARMOSATELITE TOWN DENGAN WARGA MASYARAKAT, TERLETAK DIKELURAHAN TANJUNGSARI, KECAMATAN SUKOMANUNGGAL, KOTA SURABAYA tertanggal 2 Maret 2005 ;Bukti T6Foto copy sesuai foto copy, Surat dari Deputi Bidang Pengkajian dan HukumPertanahan pada Badan Pertanahan Nasional No. 570.35656D.1 tanggal 22 Maret2005 Perihal : Surat Keputusan Kepala BPN No. 10VI2005 tanggal 2 Maret 2005; Bukti T7Foto copy sesuai asli, Surat dari Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan RakyatNomor : B.112/MENKO/KESRA/V/2005 tanggal

Penuntut Umum selaku Pemohon Kasasi yang telahmenuntut Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana " Pencurian " sebagaimana dalam DakwaanKesatu ", khusus pada hukuman pidana badan yang dikenakan kepadaTerdakwa dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum tidak sependapatdikarenakan berdasarkan :Petunjuk Teknis Penyelesaian Perkara Pidana Umum Kejaksaan Agung RIBuku IV Nomor : B502/E.3/Epo.1/10/1995 tanggal 19 Oktober 1995 dalamhal adanya Surat dari Menkopolkam Nomor : R77/MENKO

Mathius Nelloh menjabatsebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan SuratKeputusan Nomor: 31/KEP/MENKO/KESRA/XII/2006 tanggal 14Desember 2006 tentang Penetapan Pejabat PembuatKomitmen/Pemegang Uang Muka Anggaran dan ISNA MUSTAPA,S. Sos. Pemegang Uang Muka Kegiatan Pemulihan PascaKonflik Poso Tahun 2006;Bahwa pada tanggal 30 Maret 2007, Drs. Mathius Nelloh,selaku Pejabat Pembuat Komitmen Anggaran Pemulihan PascaKonflik Poso Tahun Anggaran 2006 menunjuk Ir.

Nomor: S-121/MF.2/2012 tanggal 5 Juni 2012.165) 1 (satu) lembar foto copy surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-167/MF.02/2013 tanggal 4Maret 2013.166) 2 (dua) lembar foto copy surat kementrian Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Nomor : B-28/KMK/DEP.II/I/2012 tanggal 6 Januari 2012, perihal Pagu Raskin provinsi bulan Januari Mei 2012167) 2 (satu) lembar foto copy surat kementrian Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Nomor : B-154/MENKO

/KESRA/VI/2012 tanggal 26 JULI 2012, Perihal Tambahan Pagu Raskin ke 13 Tahun 2012.168) 3 (tiga) lembar foto copy surat kementrian Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Nomor : B-910/KMK/DEP.II/IV/2012 tanggal 24April 2012, Hal pagut Raskin provinsi bulan Juni Desember 2012.169) 2 (dua) lembar foto copy surat kementrian Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Nomor : B-95/MENKO/KESRA/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013, Hal Tambahan alokasi pagu Raskin

Menteri Keuangan Republik IndonesiaNomor: S121/MF.2/2012 tanggal 5 Juni 2012.1 (satu) lembar foto copy surat Menteri Keuangan Republik IndonesiaNomor: S167/MF.02/2013 tanggal 4Maret 2013.2 (dua) lembar foto copy surat kementrian Koordinasi Bidang KesejahteraanRakyat Republik Indonesia Nomor : B28/KMK/DEP.II//2012 tanggal 6Januari 2012, perihal Pagu Raskin provinsi bulan Januari Mei 20122 (satu) lembar foto copy surat kKementrian Koordinasi Bidang KesejahteraanRakyat Republik Indonesia Nomor : B154/MENKO

/KESRA/V1/2012 tanggal26 JULI 2012, Perihal Tambahan Pagu Raskin ke 13 Tahun 2012.3 (tiga) lembar foto copy surat kementrian Koordinasi Bidang KesejahteraanRakyat Republik Indonesia Nomor : B910/KMK/DEP.IIIV/2012 tanggal24April 2012, Hal pagut Raskin provinsi bulan Juni Desember 2012.2 (dua) lembar foto copy surat kementrian Koordinasi Bidang KesejahteraanRakyat Republik Indonesia Nomor : B95/MENKO/KESRA/VI/2013 tanggal17 Juni 2013, Hal Tambahan alokasi pagu Raskin provinsi tahun 2013.2 (dua) lembar

penyaluranraskin bulan Maret 2012HPB pemerintah kepada Perum Bulog sebesar Rp.7.500/Kg berlaku mulai bulan maret2012 untuk alokasi penyaluran raskin bulan April 2012 dan seterusnya.Bahwa pada tanggal 30 Juli 2012 Gubernur Bali yaitu Made Mangku Pastika menerbitkanSurat Nomor: 520/2825/BPMPD perihal tambahan pagu Raskin ke13 tahun 2012 yangditujukan kepada Bupati/Walikota seBali dimana dalam surat tersebut untukmenindaklanjuti Surat Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat RINomor:B154/Menko

DaerahKabupaten Gianyar dan surat tersebut ditujukan kepada Camat se Kabupaten Gianyardimana dalam surat tersebut menyatakan antara lain bahwa Desa Melinggih, KecamatanPayangan dengan jumlah 280 RTSPM mendapatkan alokasi raskin sebanyak 50.400 Kg.Bahwa pada tanggal 21 Juni 2013, Gubernur Bali menerbitkan Surat Nomor:520/1355/BPMPD perihal tambahan alokasi pagu raskin di Bali Tahun 2013 dimana surattersebut merupakan tindak lanjut dari Surat Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat RINomor:B.95/MENKO

Daerah Kabupaten Gianyar dan surat tersebut ditujukan kepadaCamat se Kabupaten Gianyar dimana dalam surat tersebut menyatakan antara lain bahwa DesaMelinggih, Kecamatan Payangan dengan jumlah 280 RTSPM mendapatkan alokasi raskinsebanyak 50.400 Kg.Bahwa pada tanggal 21 Juni 2013, Gubernur Bali menerbitkan Surat Nomor: 520/1355/BPMPDperihal tambahan alokasi pagu raskin di Bali Tahun 2013 dimana surat tersebut merupakan tindaklanjut dari Surat Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat RINomor:B.95/MENKO

Penggugat:
1.SUMINAH
2.LUTFI WALIDANI
Tergugat:
1.KEPALA SATUAN RESERSE KRIMINAL POLRES KABUPATEN PROBOLINGGO
2.KEPALA SEKTOR BANTARAN
Turut Tergugat:
1.PRESIDEN RI
2.KEPALA POLRI
3.MENKO POLHUKAM
4.KOMNAS HAM
5.KPAI
6.KOMPOLNAS
7.LPSK
8.KADIV PROPAM POLRI
9.KABID PROPAM POLDA JATIM

Lingkungan KecamatanKabupaten Tasikmalaya paragraph 7 pasal 11 ayat (1) dimana Seksi Kesejahteraanmempunyai tugas diantaranya penanganan masalah kesejahteraan sosial dan SuratKeputusan Camat Cisayong Kabupaten Tasikmalaya Nomor 500/SK.02/2011 tanggal02 Pebruari 2011 tentang Tim Koordinasi Prrogram Raskin (Beras Untuk RumahTangga Miskin) di Kecamatan Cisayong Tahun Anggaran 2011 dimana salah satutugasnya melaksanakan dan mengendalikan program Raskin di kecamatan Cisayongdimana berdasarkan Surat Deputi Menko

menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanyakarena jabatan atau kedudukan oeYang dimaksud dengan menyalahgunakan, kesempatan atau sarana yang adakarena jabatan atau kedudukan tersebut adalah menggunakan kewenangan atausarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki olehterdakwa untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atausarana tersebut.Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah termuatdalam Surat Deputi Menko

Kesra Bidang Koordinasi Perlindungan Sosial danPerumahan Rakyat nomor : B2985/KMK/DEP.II/XII/2010 tanggal 29 Desember2010 tentang Pedoman Umum Raskin 2011 yang menyatakan bahwa Uang HargaPenjualan Beras (HPB) beras Raskin yang diterima Pelaksana Distribusi Raskin dariRumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTSPM) harus langsung diserahkankepada Satker Raskin atau disetor langsung ke rekening HPB Bulog melalui banksetempat oleh Pelaksana Distrbusi Raskin.Berdasarkan surat Deputi Menko Kesra Bidang

sebanyak 333 (tiga ratus tiga puluh unit),dengan perincian harga untuk 1 (satu) unit rumah sebesar Rp15.000.000, (lima belas juta rupiah) ; Bahwa sebagaimana Petunjuk Operasional Kegiatan Penanganan PascaBencana Tahun 2008 (Tahap I) Kabupaten Timor Tengah UtaraProvinsi Nusa Tenggara Timur dan berdasarkan Memorandum ofUnderstanding (MoU) yang ditandatangani antara Menko Kesra RI danBupati Timor Tengah Utara Nomor :244 /KEP/SESMENKO/KESRA/VI/2008 dan Nomor466/106.4/VI/2008 Tanggal 20 Juni 2008, dengan

sebanyak 333 (tiga ratus tiga puluh unit),dengan perincian harga untuk 1 (satu) unit rumah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ; Bahwa sebagaimana Petunjuk Operasional Kegiatan Penanganan PascaBencana Tahun 2008 (Tahap I) Kabupaten Timor Tengah UtaraProvinsi Nusa Tenggara Timur dan berdasarkan Memorandum ofUnderstanding (MoU) yang ditandatangani antara Menko Kesra RI danBupati Timor Tengah Utara Nomor ;244 /KEP/SESMENKO/KESRA/VI/2008 dan Nomor466/106.4/VI/2008 Tanggal 20 Juni 2008, dengan

Kemudian sejak tahun 2007PPK dilanjutkan dengan Program Nasional PemberdayaanMasyarakat Mandiri, dengan diterbitkannya Keputusan MenteriKoordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor: 25/KEP/MENKO/KESRA/VII/2007 tanggal 30 Juli 2007 tentang Pedoman UmumProgram Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri.

;Selanjutnya pada tanggal 16 April 2013, Kementerian Koordinator BidangPolitik, Hukum dan Keamanan telah melakukan koordinasi dengan pihakKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan hasil koordinasi tersebuttelah disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum danKeamanan kepada Menteri Sekretaris Negara melalui surat Nomor : B38/Menko/Polhukam/DeHI/HK.01.01.1/4/2013 tanggal 19 April 2013 perihalberakhirnya masa jabatan Hakim konstitusi dari Pemerintah yang padapokoknya terhadap hakim

;Kemudian pada tanggal 16 Juli 2013 Menteri Koordinator Bidang Politik,Hukum dan Keamanan mengirimkan surat kepada Menteri Sekretaris Negaradengan Surat Nomor : R.39/Menko/Polhukam/DeIII/HK.01.01.1/7/2013tanggal 16 Juli 2013 perihal Berakhirnya Masa Jabatan Hakim Konstitusi dariPemerintah yang pada pokoknya sebagai berikut : Mengusulkan memperpanjang jabatan Hakim KonstitusiProf. DR.

;e Dengan demikian surat Menteri Koordinator BidangPolitik, Hukum dan keamanan kepada Menteri SekretarisNegara Nomor : B38/Menko/Polhukam/ DeIII/HK.01.01.1/4/2013 tanggal 19 April 2013 tentangpengusulan Prof. DR. Satya Arinanto, SH, menggantikanProf. DR. Maria Farida Indrati, SH., MH untuk dapatmenduduki jabatan Hakim Konstitusi periode 20132018dibatalkan. ;Penetapan Prof. DR.

/Polhukam/DeIII/ HK.01.01.1/4/2013, Hal : Berakhirnya Masa Jabatan Hakim Konstitusi dariPemerintah, tanggal 19 April 2013 (Sesuai dengan aslinya);: Fotokopi Surat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum danKeamanan Republik Indonesia kepada Menteri SekretarisNegara Nomor B39/Menko/Polhukam/DeIII/ HK.01.01.1/10.1112.13.14.Bukti T 6Bukti T 7Bukti T 8Bukti T 9Bukti T 10.

/Polhukam/DeIII/ HK.01.01.1/. 4/2013, HalBerakhirnya Masa Jabatan Hakim Konstitusi dariPemerintah, tanggal 19 April 2013.5 Surat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum danKeamanan Republik Indonesia kepada MenteriSekretaris Negara Nomor B39/Menko/Polhukam/DeIII/HK.01.01.1/ 7/2013, Hal : Berakhirnya Masa JabatanHakim Konstitusi dari Pemerintah, tanggal 16 Juli 2013.Bahwa dari aspek substansi, penerbitan keputusan TUN in litis tidakbertentangan dengan Pasal 9 ayat (1) huruf a UU Nomor 28 Tahun 1999

Kemudian sejaktahun 2007 dilanjutkan dengan Program Nasional Pemberdayaan MasyarakatMandiri, dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Koordinator BidangKesejahteraan Rakyat Nomor : 25/KEP/MENKO/KESRA/VII/2007 tanggal 30Juli 2007 tentang Pedoman Umum Program Pemberdayaan MasyarakatMandiri.

Kemudian sejaktahun 2007 PPK dilanjutkan dengan Program Nasional PemberdayaanMasyarakat Mandiri, dengan diterbitkannya Keputusan Menteri KoordinatorBidang Kesejahteraan Rakyat Nomor : 25/KEP/MENKO/KESRA/VII/2007tanggal 30 Juli 2007 tentang Pedoman Umum Program NasionalPemberdayaan Masyarakat Mandiri.

Dalam rapat tersebut Tim penyusun draf PermenESDM menginformasikan bahwa hasil rapat tanggal 6 Januari 2014yang telah menyepakati batasan minimum pengolahan komoditasbauksit, setelah dikonsultasikan dengan Kantor Menko Perekonomian,batasan minimum pengolahan bauksit tersebut tidak disetujui olehKantor Menko Perekonomian. Kemudian rapat memutuskan bahwabauksit tidak melalui proses pengolahan, sehingga dikeluarkan daribatasan minimum pemurnian.

Putusan Nomor 25 P/HUM/2015ekspor bijih/raw material kepada perusahaan yang berkomitmenuntuk membangun fasilitas pemurnian (telah mencapai tahapkonstruksi/FS/Amdal), akan tetapi usulan ini ditolak oleh seluruhfraksi di Komisi VII DPR (BUKTI T2);Menindaklanjuti perkembangan kondisi perekonomian dan potensiterjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), serta defisit neracaperdagangan, maka Menko Bidang Perekonomian mengundangRapat Koodinasi Terbatas (Rakortas) untuk membahas kebijakanpeningkatan nilai

tambah mineral yang dilaksanakan pada tanggal27 Desember 2013 yang dipimpin oleh Menko BidangPerekonomian dan dihadiri oleh Kementerian ESDM, Kemenperin,Kemenkeu, BKPM, Kemendag, Setneg, Kejaksaan Agung,Kemenkum HAM, Kemendagri, BPKP, dan Kemen BUMN di manapada Rakortas dibahas halhal sebagai berikut: (BUKTI T3)1.

Ditengarai bahwa tudingan Permen ESDM mengenaipeningkatan nilai tambah tidak memberikan kepastian hukumdikarenakan Pemohon tidak pernah mengikuti rapatrapatantara Pemerintah dengan pemegang IUP Operasi Produksi;Terhadap dalil Pemohon dalam Permohonannya halaman 10 angka11 yang menyatakan bahwa pada tanggal 19 November 2013RUSAL melakukan pertemuan dengan Menteri ESDM, MenteriPerindustrian, dan Menko Perekonomian, diduga kuat padapertemuan tersebut RUSAL meminta kepada Pemerintah agarmenerbitkan peraturan

Olehkarena itu, penghentian sementara (Moratorium) pembangunan ProyekReklamasi Teluk Jakarta sebagaimana dalam Surat Menteri KoordinatorBidang Kemaritiman Nomor 27/Menko/Maritim/IV/2016, tanggal 10 April2016, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;Sebagaimana diketahui bahwa tanah Pulau D yang pemberian Hak GunaBangunannya oleh Tergugat menjadi Obyek Gugatan dalam perkara iniadalah merupakan bagian dari pembangunan Proyek Reklamasi TelukJakarta.

(CD);Surat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman RepublikIndonesia Nomor: S78001/02/Menko/Maritim/X/2017, tanggalHalaman 54 dari 91 halaman. Putusan Nomor 246/G/2017/PTUNJKT.15. Bukti P15 :16. Bukti P16 :05 Oktober 2017, Perihal Pencabutan Penghentian Sementara(Moratorium) Pembangunan Proyek Reklamasi Teluk Jakarta.(Fotokopi dari fotokopi);Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanahdan Bangunan (BPHTB) Nomor: 005604, tanggal 24 Agustus2017.

(Fotokopi dari fotokopi);: Surat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman RepublikIndonesia kepada Gubernur Provinsi Daerah Khususloukota Jakarta Nomor: S78001/02/Menko/Maritim/X/201/7,tanggal 5 Oktober 2017, Sifat: Segera, Perihal: PencabutanPenghentian Sementara (Moratorium) PembangunanProyek Reklamasi Teluk Jakarta.

Putusan Nomor 246/G/2017/PTUNJKT.mencari ikan sekarang Saksi tidak bisa mendekati tempat itu, karena ditempat itu didirikan pos dan ada kapal yang namanya Naruto dan KNI 01;Bahwa pada saat Pak Rizal Ramli ketika masih menjabat Menko pernahdatang ke Pulau D pada saat Pulau D dengan Pulau C masih menyatu, danatas permintaan Pak Rizal Ramli Pulau D dan Pulau C di potong denganadanya kali.

Kami nelayan ikut rapat dan pada saat itu karena tidak bisajalan melalui darat Pak Ahok datang dengan menggunakan helikopter;Bahwa setelah dilakukan moratorium atau penghentian sementara aktifitasreklamasi oleh Menko Rizal Ramli, aktifitas sempat berhenti sektar 2 (dua)hari, selanjutnya bekerja kembali malah lebih aktif daripada sebelumnya,pada saat membuang pasir melebar kemanamana, bahkan kali kanal puntetutup pada saat mereka menyemprot;Bahwa Saksi melihat dari jarak jauh ada banyak bangunan,

Tjk9) Surat menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusiadan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : B06/MENKO/PMK/XII/2014, tanggal 12 Desember 2014, PerihalOperasi Pasar khusus (OPK) menggunakan cadangan berasPemerintah (CBP).

(Legalisir).8) Surat Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 1292/MDAG/SD/12/2014 tanggal 11 Desember 2014 Hal RencanaPelaksanaan Operasi Pasar Khusus.9) Surat menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia danKebudayaan Republik Indonesia Nomor : BO6/MENKO/PMK/XII/2014,tanggal 12 Desember 2014, Perihal Operasi Pasar khusus (OPK)menggunakan cadangan beras Pemerintah (CBP). (Legalisir).Hal.24 dari 44hal. Puts. No. 12/Pid.Sus/TPK/201 7/PT.

(Legalisir).8) Surat Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 1292/MDAG/SD/12/2014 tanggal 11 Desember 2014 Hal RencanaPelaksanaan Operasi Pasar Khusus.9) Surat menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia danKebudayaan Republik Indonesia Nomor : BO6/MENKO/PMK/XII/2014,tanggal 12 Desember 2014, Perihal Operasi Pasar khusus (OPK)menggunakan cadangan beras Pemerintah (CBP).

Bahwa Penggugat sudah mendapatkan ijin dari Atasan (MENKOPembangunan Manusia Dan Kebudayaan) yang berdasarkanKeputusan MENKO Bidang Pembangunan Manusia dan KebudayaanRepublik Indonesia Nomor 01/PEG.11 Tahun 2015 tentang PemberianIjin Perceraian Pegawai Negeri Sipil tertanggal 27 Januari tahun 2015;.