Bahwa Penggugat memberikan Surat Izin ke bagian TAHTI, namun surattersebut tidak pernah diperlihatkan pada sidang Kode Etik Profesi, dansetelah sidang kode etik tersebut klien kami direkomendasikan ke PTDH (Pemberhentian Tidak dengan Hormat);.

Bahwa 19 Januari 2017, turunlah Surat Keputusan Kepala KepolisianDaerah Sulawesi Tengah Nomor: Kep/01/I/2017/Sahlur, tentangPemberhentian Tidak dengan Hormat (PTDH) Lampiran Keputusan NomorUrut 20, atas nama ANDI AKSAM ANUGRAH PRATAMA, Pangkat/ Nrp: BRIPDA/ 89030717; o.

Bahwa Penggugat hanya mendapatkan 1 (satu) lembar kertas fotokopi dariSurat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah Nomor:Kep/01/1/2017/Sahlur, tertanggal 19 Januari 2017 tentang PemberhentianTidak dengan Hormat (PTDH) Lampiran Keputusan Nomor Urut 20, atasnama ANDI AKSAM ANUGRAH PRATAMA, Pangkat/ Nrp: BRIPDA/89030717; Hal 5 dari 43 Hal. Putusan No. 6/G/2017/PTUN.PL10.11.12.13.Bahwa Penggugat juga mempunyai Prestasi yang cukup membanggakanyaitu dalam Bermusik.

Asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). 17.Bahwa Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah NomorKep/01/1/2017/Sahlur, tertanggal 19 Januari 2017 tentangPemberhentian Tidak dengan Hormat (PTDH) Lampiran Keputusan NomorUrut 20 atas nama ANDI AKSAM ANUGRAH PRATAMA, Pangkat/ Nrp:BRIPDA/ 89030717, jelas tidak mempunyai asas Legalitas.

Dinyatakan Batal atau Tidak Sah. 18.Bahwa Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah NomorKep/01/1/2017/Sahlur, tertanggal 19 Januari 2017 tentangPemberhentian Tidak dengan Hormat (PTDH), Lampiran Keputusan NomorUrut 20 atas nama ANDI AKSAM ANUGRAH PRATAMA, Pangkat/ Nrp.BRIPDA/ 89030717, jelas melanggar hak asasi Penggugat, karena keadaanPenggugat saat sedang mengalami musibah yaitu sakit ginjal dan sakit nonmedis.

Pol.: Skep / 409 / VIII / 2010Tanggal 30 Agustus 2010 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)dari Dinas Polri terhadap Bripda MUHAMMAD RAMADHANI, Nrp. 85060619,Kesatuan Ba.

. : Skep / 409 / VIII / 2010 Tanggal 30 Agustus 2010 TentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri terhadapBripda MUHAMMAD RAMADHANT, Nrp. 85060619, Kesatuan Ba.

Dengandemikian sidang KKEP yang melakukan PTDH Penggugat dari dinas Polri, PTDH manaharus dilakukan melalui sidang KKEP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1)huruf a dan Pasal 14 ayat (2) PP RI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian anggotaPolri, adalah sah dan berkekuatan hukum ;Bahwa menanggapi dalil Penggugat pada posita angka 4, 10, 16 dan 21 pada pokoknyaPenggugat mendalilkan bahwa Tergugat menerbitkan Objek Sengketa adalah dengansewenangwenang karena dasar PTDH dari dinas Polri yang

PTDH) yangditerbitkan oleh Tergugat Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara, dengan surat Nomor :Kep/ 409/VIII/2010 Tanggal 30 Agustus 2010 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat(PTDH) dari Dinas Polri terhadap Bripda MUHAMMAD RAMADHANI (objek sengketa37aquo, Vide Bukti P2 = T29) mengandung kesalahan dalam prosedur penerbitannya atauadanya cacad yuridis formil ataupun materil dari dasar penerbitannya oleh Tergugat, sehinggacukup alasan hukum untuk membatalkan atau menyatakan tidak sah objek sengketa

) dari Dinas Polri terhadap Bripda MUHAMMADRAMADHANI (objek sengketa aquo, Vide Bukti P2 = T29) ; e Bahwa benar Penggugat sebelum diterbitkannya Surat KeputusanPemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) tersebut di atas adalahAnggota Polri yang dulunya bertugas sebagai Bintara (Ba) pada PolresSerdang Bedagai (Vide Jawaban Tergugat tertanggal 8 Juni 2011) ; e Bahwa Surat Keputusan PTDH (objek sengketa aquo) diterbitkan olehTergugat adalah dengan salah satu dasar mengacu dan memperhatikan hasildari sidang

Pasal 1 angka 17 Peraturan KAPOLRI Nomor 14 Tahun 2011, tentang KodeEtik Profesi POLRI, menyatakan bahwa pemberhentian tidak denganhormat yang selanjutnya disingkat PTDH, adalah pengakhiran masa dinaskepolisian oleh pejabat yang berwenang terhadap seorang Anggota POLRIkarena telah terobukti melakukan pelanggaran KEPP, disiplin dan/atau tindak pidana ;c.

Perwira Menengah Poplisi, untuk ituKAPOLRI berhak untuk memberhentikan seorang Anggota POLRI berpangkatPerwira dan mengeluarkan surat keputusan PTDH atas nama Penggugat, jadidengan demikian perbuatan Tergugat tidaklah melampaui wewenang danmelawan hukum ; Bahwa terhadap dalildallil Penggugat angka 17 sampai dengan 20, Tergugatmenolak dengan tegas karena : a.

Menyatakan bahwa Keputusan KAPOLRI Nomor : Kep/15//2015, tanggal09 Januari 2015, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)Dari Dinas POLRI Atas Nama Penggugat, adalah sah menurut hukum ; 3.

Bahwa Keputusan KAPOLRI Nomor : Kep/15//2015, tanggal 09 Januari2015, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Dari DinasPOLRI Atas Nama Penggugat, yang menjadi objek sengketa dalam GugatanPenggugat adalah sudah kadaluarsa (lewat waktu) sebagaimana diaturdalam Pasal Undangundang Nomor Undangundang Nomor 5Tahun 1986 ; 3.

Bahwa pada tanggal 30 Maret 2015, istri Penggugat atas nama Tuti Suswati,telah menerima Keputusan KAPOLRI Nomor : Kep/15//2015, tanggal 09Januari 2015, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) DariDinas POLRI Atas Nama Penggugat, melalui Direktorat IM NarkobaBareskrim POLRI sebagaimana tercatat pada tanda terima surat ; 4.

Putusan Nomor. 214/K/TUN/201707.PTDH/VI/2015 tanggal 22 Juni 2015 tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat Dari Dinas Polri (objek sengketa);Bahwa pada tanggal 12 Januari 2016 Penggugat mengetahui adanyaKeputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Nomor:Kep/134/V1/2015 tanggal 15 Juni 2015 tentang Penetapan PenjatuhanHukuman atas Febri Supardi.

PTDH sebagai anggota Polri ;Bahwa Pasal 21 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian NegaraRepublik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etikprofesi Polri, menyebutkan :Halaman 5 dari 21 halaman.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala KepolisianDaerah Sulawesi Utara Nomor : Kep/Sahlur07.PTDH/V1/2015 tanggal 22Juni 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polriatas nama Febri Supardi ;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala KepolisianDaerah Sulawesi Utara Nomor : Kep/Sahlur07.PTDH/VI/2015 tanggal 22Juni 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polriatas nama Febri Supardi;4.

Putusan Nomor. 214/K/TUN/2017Bahwa Gugatan PENGGUGAT pada angka 7 yang menyatakan padatanggal 12 Januari 2016 Penggugat mengetahui adanya Keputusan KepalaKepolisian Daerah Sulawesi Utara Nomor : Kep/Sahlur07.PTDH/VI/2015tanggal 22 Juni 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat DariDinas Polri (PTDH) atas nama FEBRI SUPARDI (PENGGUGAT) adalahtidak benar dan TERGUGAT tolak dengan tegas, karena walaupunPENGGUGAT baru menerima Keputusan A quo pada tanggal 12 Januari2015 akan tetapi Fakta Hukum,

PENGGUGAT telah mengetahuinya sejaktanggal 1 Juli 2015 pada saat dilaksananakan Upacara Hari Ulang TahunBhayangkara dirangkaikan dengan Upacara Pemberhentian Tidak DenganHormat (PTDH) terhadap 11 Anggota Polri Polda Sulut dan diumumkanSurat Keputusan Kapolda Sulut tentang Anggota Polri Yang di BerhentikanTidak dengan Hormat dari Dinas Polri termasuk salah satunya yaituPENGGUGAT;Bahwa Upacara Hari Ulang Tahun Bhayangkara dirangkaikan denganUpacara Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap

Menyatakan Batal Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor : Kep/37/I/2013 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri atas nama ENDI SYAWALUDDIN SILALAHI, pangkat Bripka Nrp.72110047, Jabatan /Kesatuan Ba.Polres Pematang Siantar tertanggal 21 Januari 2013 ; ------------------------------------------------------------------3.

Mewajibkan kepada Tergugat Mencabut Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor : Kep/37/I/2013 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri atas nama ENDI SYAWALUDDIN SILALAHI, pangkat Bripka Nrp.72110047, Jabatan /Kesatuan Ba.Polres Pematang Siantar tertanggal 21 Januari 2013 ; -----------------------------------------4.

Pol. : Kep / 37/ 1 / 2013 tertanggal 21 Januari 2013 tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat (PTDH) Dari Dinas Polri atas nama ENDISYAWALUDDIN SILALAHI, dengan Pangkat Bripka Nrp 72110047,Jabatan / Kesatuan Ba Polres PematangSiantar ;Asas Kecermatan, Bahwa Surat Keputusan Tergugat yang telahmenjatuhkan sanksi PTDH kepada Penggugat, nyatanyata mencerminkanketidakcermatan, Ketidaktelitian dalam pertimbangan Hukumnya, karenasecara Hukum Administratif Pemerintahan yang Notabene sebagai suatuInstitusi

dengan menguatkan Keputusan Sidang KKEP Polres Pematangsiantartanggal 8 Nopember 2012 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri ;Bahwa selanjutnya atas saran tersebut, kepada pejabat berwenang (Waka Polda, Irwasdadan Karo SDM) yang meneliti dan memeriksa banding /PK Penggugat, maka melaluidisposisi Tergugat menyatakan : ACC/ Setuju untuk di PTDH dan segera siapkanadministrasinya ; Bahwahasil putusan PTDH atas PK Penggugat selanjutnya disampaikan

Kep / 37/1 / 2013,tentang PTDH an. Penggugat BRIPKA ENDI SYAWALUDDIN SILALAHI, Nrp72110047 dan Petikan II Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera UtaraNomor : Kep/37/I/2013 tanggal21 Januari 2013 tentang PTDH an.

= dari dinasPOULT, oo. eeeeeeeeeesecesecsseceeeaeeeeeeeeeesecsaeeaeeneeeas ( Bukti T 12);Foto copy Surat Irwasda Polda Sumut Nomor : B/ND66/I/2013/Itwasda, tanggal 8Januari 2013, perihal Saran mohon peninjauan kembali atas putusan sidang KKEPyang menjatuhkan PTDH dari dinas Polri an.

Acara penyerahan berkas KKEP kepada Penggugat tertanggal 05Nopember 2012, ( Bukti T 15 ) ; Foto copy Berita Acara penyerahan berkas KKEP kepada AKP MUKSONsebagai Pedamping Penggugat dalam sidang KKEP tertanggal 05 Nopember010) Ore ( Bukti T 16 ) ;Foto copy Berita Acara Penyerahan keputusan asli PTDH dari dinas Polri PoldaSumut tertanggal 13 Februari 2013, ............ ( Bukti T 17);Foto copy Berita Acara Serah Terima keputusan asli PTDH dari dinas PolriPolda Sumut tertanggal 7 Juni 2013, .......

pelanggaran sebagaimanadimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 16 Perkap No. 14 Tahun2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri dapat dijatuhi sanksi berupaRekomendasi PTDH;7.

Zaenal Abidin, NRP. 86111587, Jabatan Ba Was Prov SiPropam Polres Majalengka (fotocopy sesuai dengan asli);Berita Acara tanggal 11 Februari 2020 Rapat KoordinasiPeneribitan Keputusan PTDH Anggota POLDA Jabar yangtelan direkomendasikan PTDH melalui sidang KKEPP(fotocopy sesuai dengan asl) ;Nota Dinas dari Kepolisian Darah Jawa Barat Biro SumberDaya Manusia No.

disimpan sebagai arsip pada Biro SDM Polda; dan 5)Salinan keputusan PTDH dikirim kepada Kasatker pengusul dan petikankeputusan diserahkan kepada anggota Polri yang di PTDH; c.

sebagaimana diatur dalamPerkap Nomor 14 Tahun 2011 adalah sanksi PTDH tanpa melalui pemeriksaandan putusan Pidana.

terhadap Asas Tidak Memihak karena Tergugat telah bertindakberpihak atau bersikap pilihpilin dalam penjatuhan PTDH terhadap Penggugatmengingat dalam kasus lain dengan kesalahan yang sama namun kasus laintersebut tidak dikenakan sanksi PTDH.

;Bahwa berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan dari MENPANRB tersebut,dalam kaitannya dengan yang telah terjadi pada Penggugat, makaada 2 (dua) kaidah penegasan yang seharusnya difahami dandilaksanakan oleh pihak Tergugat, yakni :m@ Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) PNS terhitungmulai tanggal ditetapkannya Keputusan PTDH sebagai PNS ;m@ Bahwa Surat Keputusan 3 (tiga) Menteri a quo, hanya berlakuefektif / mengikat terhadap PNS yang melakukan suatu kejahatandalam jabatan atau) yang berhubungan dengan

jabatanberdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukumtetap setelah terbitnya Surat Kesepakatan 3 (tiga) Menteri yang ditandatangani / diterbitkan tanggal 13 September 2018 ;Bahwa berkaitan dengan kaidah Petunjuk Pelaksanaan di atas, apayang telah Tergugat berlakukan dalam PTDH Penggugat sebagaiPNS dalam perkara in casu, terbukti telah bertentangan dengankaidah Petunjuk Pelaksanaannya tersebut, yakni :mM Objek Sengketa yang menyatakan Penggugat DiberhentikanTidak Dengan Hormat (PTDH)

tidak terhitung mulaitanggal ditetapkannya Keputusan PTDH sebagai PNS, yaitu ditandatangani tanggal 20 Desember 2018, akan tetapi diberlakukanHalaman 17 Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.SMDsurut, terhitung tanggal 31 Mei 2018.

tanggal 2 Oktober ;Bahwa saksi diperlihatkan Bukti T6, saksi menyatakan benar SOPPTDH ;Bahwa saksi terlibat langsung terkait penerbitan SK objek sengketaPenggugat sebagai Kepala Sub Bidang Administrasi Aparatur ;Bahwa terlibat langsung dalam hal pengonsepan SK draf,mengverifikasi permasalahan ;Bahwa setelah itu ada rapat tim koordinasi terkait PTDH Penggugat ;Bahwa pada saat rapat Tim saksi sebagai anggota ;Bahwa tugasnya anggota tim pada PTDH itu saksi yangmempersentasikan masalah;Bahwa yang hadir

, alasan Tergugat untukmemberlakukan mundur SK PTDH yakni ditetapkan tanggal 20Desember 2018 tapi diberlakukan surut sejak tanggal 31 Mei 2018terhitung inkracht pengadilan ;Bahwa didalam SK PTDH tidak ada satu kalimat pun yangmenyuratkan salah satu dasar hukum penetapan SK PTDH adalah SKBupati tentang pemberhentian sementara sebagai salah satu dasarhukumnya memang tidak dituangkan di PTDH karena format sepertiitu dan tidak perlu menuangkan SK pemberhentian sementaranya ;Bahwa di dalam salah satu

Atasan Ankum, sebelum Atasan Ankum mengeluarkan SuratPenolakan Keberatan Atas Putusan PTDH, namun kenyataannya sebelumadanya keputusan penolakan dari Atasan Ankum Nomor : SPKK PTDH/04/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012, ternyata Kasat Brimo Polda Maluku selakuAnkum telah mengajukan Usulan Pemberhentian Tidak Dengan HormatPutusan No.25/G/2013/PTUN.ABN Hal. 5 dari 52 halaman(PTDH) dari Dinas Polri atas nama Penggugat kepada Kapolda Malukuselaku Atasan Ankum sesuai Surat Nomor : R/12/V/2012/SAtbm tanggal

Bahwa selain itu, usulan PTDH atas nama Penggugat tersebut dilakukansebelum adanya tanggapan / penolakan terhadap keberatan yang diajukanoleh Penggugat, yang mana usulan tersebut dikeluarkan pada tanggal 24 mei2012 sedangkan Surat penolakan selaku Atasan Ankum pada tanggal 27 juni2012. Dengan demikian, usulan PTDH tersebut yang merupakan salah satutahapan dikeluarkannya Objek Sengketa telah inprosedural.c.

Nomor :SPKK PTDH/04/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012 (Fotokopisesuai Aslinya) ; BuktiT16: Peraturan Kapolri No.Pol.: 7 TAHUN 2006 Tentang Kodetik Profesi Polri (Fotokopi dari Fotokopi) ; BuktiT17: Peraturan Kapolri No.

;Bahwa Tergugat memiliki wewenang secara delegatif menerbitkan objeksengketa dalam perkara ini ;Bahwa Ankum wajib secara administratif meneruskan usulan PTDH kepadaKapolda Maluku tanpa harus menunggu keberatan ditolak atau diterima ;Bahwa hasil sidang Komisi Kode Etik sudah final ;Bahwa Kapolda tidak bisa mengubah Keputusan Komisi Kode Etik karenabersifat final ;Bahwa lamanya proses PTDH dari laporan sampai putusan tidak menjadimasalah untuk pembinaan, sehingga tidak bertentangan dengan AAUPB ;2.

Briptu WILLY SOPACUA Nrp. 88020013 dan tidakmenggunakan dasar Usulan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat tanggal 24 Mei2012 (bukti P5,T1, T10, T14);Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, telah terdapat fakta hukumbahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa adalah denganmendasari pada Usulan PTDH tanggal 18 Maret 2013 dan tidak menggunakan dasarUsulan PTDH tanggal 24 Mei 2012;Menimbang, bahwa Ahli atas nama Prof. Dr. S. E. M. Nirahua, S.H.

Tentang Polemik Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)Pegawai Negeri Sipil (PNS) Karena Melakukan Tindak PidanaKejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan.1.

Surat Edaran ini juga dijadikan salah satu dasar hukumoleh Tergugat dalam melakukan PTDH terhadap Penggugat melaluiKTUN Objek Sengketa (vide konsideran Mengingat angka 13 KTUNObjek Sengketa);.

Bahwa SK PTDH yang diterbitkan oleh PPK telah memicu penolakandari para PNS terdampak, termasuk Penggugat yang juga menolak SKPTDH yang diterbitkan oleh Tergugat sebagaimana tertuang dalamObjek Sengketa.

Namun KTUN Objek Sengketa yangdigunakan Tergugat dalam melakukan PTDH terhadap Penggugatmenggunakan dasar hukum yang diterbitkan pasca putusan pidanaterhadap diri Penggugat memperoleh kekuatan hukum tetap(retroaktif).

HalamanPutusan Perkara Nomor 14/G/2020/PTUN.BNA Bahwa ada putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang telahberkekuatan hukum tetap; PTDH atas nama Penggugat diproses pada tahun 2019 padahal kasusnyapada tahun 2012 karena terjadi penumpukan instansiinstansi tertentusudah lamaproses PTDH tersebut dilakukan;2.

PTDH sebagai anggota Polri;Halaman 5 dari 20 halaman.

Hal tersebut tidak perlu dibuktikan pelanggaranpidana melalui proses peradilan, tapi langsung dapatdisidangkan KKEP berdasarkan Pasal 21 (4) Perkap 14Tahun 2011 tentang Komisi Kode Etik Profesi Polrimenyatakan sanksi PTDH dapat dikenakan terhadappelanggar yang melakukan pelanggaran sebagaimanadimaksud Pasal 6 sampai dengan Pasal 16 Perkap 14Tahun 2011. Hal ini dengan jelas terduga pelanggarmelakukan pelanggaran etika kelembagaan;14.2.

nama Jefry Mantong;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan KepalaKepolisian Daerah Sulawesi Utara Nomor Kep/Sahlur02.PTDH/V1I/2015tanggal 22 Juni 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dariDinas Polri atas nama Jefry Mantong;Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat dalam kedudukansemula sebagai Anggota Polri;Membebankan Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalamperkara ini;Halaman 14 dari 20 halaman.

Dalam Eksepsi:Gugatan Telah Lewat Waktu (Daluarsa)Bahwa gugatan Penggugat pada angka 7 yang menyatakan pada tanggal12 Januari 2016 Penggugat mengetahui adanya Keputusan KepalaKepolisian Daerah Sulawesi Utara Nomor Kep/Sahlur02.PTDH/V1I/2015tanggal 22 Juni 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat DariDinas Polri (PTDH) atas nama Jefry Mantong (Penggugat) adalah tidakbenar dan Tergugat tolak dengan tegas, karena walaupun Penggugat barumenerima keputusan a quo pada tanggal 12 Januari 2015 akan

Maka objek sengketa SK PTDH tertanggal 22 JuniHalaman 18 dari 20 halaman. Putusan Nomor 215 K/TUN/20172015 telah diketahui dan diterimanya oleh Penggugat/Pemohon Kasasipada tanggal 29 Maret 2016 sejak itulah dihitung tenggang waktu 90(sembilan puluh) hari.

Rekomendasi PTDH sebagai anggota Polri.Dalam putusan sidang Banding KKEP Nomor : ~ PUTBANDING/02/II/2021/Kom Banding tanggal 23 Februari 2021 yang manadalam putusannya 1.

Rekomendasi PTDH sebagai anggota Polri.15.

Bangka Belitung memproses Pemberhentian Tidak DenganHormat (PTDH) Penggugat selanjutnya dengan Keputusan Kapolda Kep.Bangka Belitung Nomor : Kep/73/III/2021 tanggal 09 Maret 2021 tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri, maka terhitungtanggal 16 Maret 2021, Penggugat di Berhentikan Tidak Dengan Hormat(PTDH) dari Dinas Polri.. Penyampaian Salinan Keputusan PTDH :Salinan Keputusan Kapolda Kep.

Bangka BelitungNomor : Kep/793/III/2021 tanggal 09 Maret 2021 tentang PemberhentianTidak dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Kepolisian Negara RepublikIndonesia a.n.

Sehingga jelas bahwa penerapan hukum Pemberhentian Tidak DenganHormat (PTDH) terhadap Penggugat dan Penerbitan Proses terbitnyaKeputusan Kapolda Kep. Bangka Belitung Nomor : Kep/73/III/2021 tanggal09 Maret 2021 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat (PTDH) dariDinas Kepolisian Negara Republik Indonesia a.n. JEFRI ASHARI PangkatBRIGADIR NRP 90070180, telah sesuai dengan ketentuan hukum yangberlaku.Halaman 49 dari 104 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.PGPIV.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala KepolisianDaerah Sumatera Utara No. : Kep /504/VII/2013 tanggal 26 Juli 2013yang diterbitkan Tergugat tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat (PTDH) dari dinas Polri atas nama ERIK ESTRADASEMBIRING denganPangkat........34Pangkat Briptu,Nrp.86050053, Jabatan/Kesatuan Ba Ton Dalmas PolresDBI y 2eeeesressenete encemesseneeseemmeneneeeeemee rerne eee nieeeem ete3.

. : Kep. 504/VII/2013tanggal 26 Juli 2013 yang diterbitkan Tergugat tentang PemberhentianTidak Dengan Hormat (PTDH) dari dinas Polri atas nama ERIKESTRADA SEMBIRING dengan Pangkat Briptu,Nrp.86050053,Jabatan/Kesatuan Ba Ton Dalmas Polres Dairi;4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi atau memulihkansegala hak dan kedudukan Penggugat sebagai anggota Polri yangaktif terhitung sejak tanggal 26 Juli 2013 ;5.

:Kep/504/V1I/2013 tanggal 26 Juli 2013 yang diterbitkan Tergugattentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari dinas Polriatas nama ERIK ESTRADA SEMBIRING dengan PangkatBriptu,Nrp.86050053, Jabatan/Kesatuan Ba Ton Dalmas Polres Dairihingga perkara ini mempunyai keputusan yang berkekuatan hukumyang tetap (in kracht vanQEWISAE) j=nnn= non nnn nnn nnn nnnnnnnnennennnnnnnnsennsnnnnasnneenn6.

Tentang SubstansiBahwa penggugat Inperson (BRIPTU ERIK ESTRADA SEMBIRING),Nrp 86050053, Jabatan terakhir BA Ton Dalmas Polres Dairi Polda Sumuttelah diberhentikan tidak dengan hormat ( PTDH ) dari dinas Polri olehTergugat sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kepolisian DaerahSumatera Utara ( Tergugat ) No.Pol.

Hukuman penundaan mengikuti pendidikan selama 1 Tahun ( dandimasukkan dalam CB ybs ).Bahwa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat ( PTDH ) Penggugatdari dinas Polri adalah diawali pada tanggal 29 Oktober 2011 sekira pukul23.30 wib pada saat Kasat Narkoba dan Ps.

Putusan Nomor 249 K/TUN/2014.Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarangTermohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat di mukapersidanganPengadilan Tata Usaha Negara Medan pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut :OBJEK GUGATANe Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor : Kep/37/1/2013, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Dari DinasPOLRI atas nama ENDI

SYAWALUDDIN SILALAHI, Pangkat BRIPKA Nrp72110047, Jabatan/Kesatuan BA POLRES PEMATANG SIANTAR tertanggal21 Januari 2013 ;DASARDASAR GUGATAN :IITENGGANG WAKTU GUGATAN :Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yaitu Surat KepalaKepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor : Kep/37/I/2013, tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri (PTDH)tertanggal 21 Januari 2013, diterima oleh istri Penggugat An.

Pol. : Kep/37/I/2013tertanggal 21 Januari 2013 tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat (PTDH) Dari Dinas Polri atas nama ENDI SYAWALUDDINSILALAHI, dengan Pangkat Bripka Nrp 72110047, Jabatan/ KesatuanBa Polres Pematang Siantar ;Asas Kecermatan, Bahwa Surat Keputusan Tergugat yang telahmenjatuhkan sanksi PTDH kepada Penggugat, nyatanyata mencerminkanketidakcermatan, Ketidaktelitian dalam pertimbangan Hukumnya, karenasecara Hukum Administratif Pemerintahan yang Notabene sebagai suatuInstitusi/Lembaga

Pol. : Kep/37/I/2013 tertanggal 21 Januari 2013 tentangPembehentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Dari Dinas Polri atas nama17ENDI SYAWALUDDIN SILALAHI, dengan Pangkat Bripka Nrp72110047, Jabatan/Kesatuan Ba Polres Pematang Siantar, sebagaimanaobjek sengketa TUN yang diterbitkan Tergugat dalam perkara a quo inisangat beralasan Hukum untuk DIBATALKAN dan sekaligusDICABUT ;15.

Memerintahkan kepada Tergugat untuk MENCABUT, Surat Keputusan KepalaKepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor : Kep/37/I/2013, tentang PemberhentianTidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri atas nama ENDI SYAWALUDDINSILALAHI, Pangkat/Nrp : Bripka/72110047, Jabatan/ Kesatuan Ba Polres PematangSiantar ;Memerintahkan Tergugat untuk Merehabilitasi atau memulihkan segala hak danKedudukan Penggugat seperti semula ;.

Putusan No. 25/G/2016/PTUN.MDOAdapun yang menjadi objek sengketa adalah ; Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : Kep/Sahlur05.PTDH/VV2015, tanggal 22 Juni 2015 tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat dari Dinas POLRI atas nama Robby Lapian ; Adapun yang menjadi alasanalasan Penggugat adalah sebagai berikut : 1.Bahwa Penggugat diangkat menjadi Anggota Polri dalam pangkatSERDA/Prajurit Siswa Diksargollan Bintara Prajurit Karier Polri pria T.A. 2002pada SPN KAROMBASAN, Terhitung

persidangan Komisi Kode Etik Polri ; Bahwa walaupun Penggugat telah mengembalikan uang sebesarRp. 75.000.000, (tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut, namun Tergugattetap memproses dan menerbitkan Penetapan Penjatuhan Hukumankepada Penggugat yaitu Keputusan Kepala Kepolisian Daerah SulawesiUtara Nomor : Kep/1136/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015 tentang PenetapanPenjatuhan Hukuman (obyek sengketa), dan kemudian Tergugatmenerbitkan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Nomor :Kep/Sahlur05.PTDH

/VI/2015 tanggal 22 Juni 2015 tentang PemberhentianTidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri; Bahwa pada tanggal 12 Januari 2016 penggugat mengetahui adanyaKeputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Nomor: Kep/Sahlur05.PTDH/VI/2015 tanggal 22 Juni 2015 tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat Dari Dinas polri atas nama Robby Lapian (Penggugat)yang diterima penggugat di DIB PROPAM POLDA yang diserahkan olehAipda Marzugi, dengan demikian gugatan penggugat masih dalamtenggang waktu 90 (Sembilan puluh

PTDH sebagai anggota Polri ;Bahwa Pasal 21 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian NegaraRepublik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etikprofesi Polri, menyebutkan : Sanksi Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufd, huruf e, huruf f, dan huruf g merupakan sanksi administratifberupa rekomendasi ; Bahwa Pasal 21 ayal (3) Peraturan Kepala Kepolisian NegaraRepublik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode EtikProfesi Polri, menyebutkan : Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH

Hal tersebut tidak perlu dibuktikan pelanggaranpidana melalui proses peradilan, tapi langsung dapatdisidangkan KKEP berdasarkan Pasal 21 (4) Perkap 14Tahun 2011 tentang Komisi Kode Etik Profesi Polrimenyatakan sanksi PTDH dapat dikenakan terhadappelanggar yang melakukan pelanggaran sebagaimanadimaksud Pasal 6 s/d Pasal 16 Perkap 14 Tahun 2011. Halini dengan jelas terduga pelanggar melakukan pelanggaranEtika Kelembagaan ;14.2.

Bahwa penggugat secara Inperson (APRIL EFENDI ), Nrp 79090940,Jabatan terakhir Brigadir Unit Reskrim Polsek Sibolga SelatanKesatuan Polres Sibolga Polda Sumatera Utara, telah diberhentikantidak dengan hormat ( PTDH ) dari dinas Polri oleh Tergugat sesuaidengan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara( Tergugat ) Nomor : Kep/1348/X1/2017 tanggal 30 Nopember 2017perihal pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas Polri (PTDH)karena Penggugat telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimanadimaksud

Bahwa oleh karena Penggugat berpangkat/golongan Bintara, maka yangberwenang memberhentikan Tidak Dengan Hormat ( PTDH ) Penggugatdari dinas Polri adalah Tergugat sebagaimana diatur dalam Perkap No 8tahun 2015 Pasal 26 ayat 2 menyebutkan "Pengakhiran dinas pegawainegeri pada Polri meliputi PDH dan PTDH kemudian Pasal 29 ayat 1menyebutkan "PTDH sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf b,bagi anggota Polri dilaksanakan apabila : Melakukan Tindak Pidana.

Dalam Pasal 38 Ayat (1) hurf b angka 2 Perkap No 8 Tahun 2015menyebutkan bahwa "Tata cara Pengajuan PTDH bagi anggota Polri,Kasatker Polda mengajukan permohonan tertulis terhadap anggota Polriyang telah mendapat putusan sidang KKEP yang sudah berkekuatanhukum tetap kepada Kapolda anggota Polri berpangkat Aiptu ke bawah ;3. Tentang Prosedura.

mengulangi namun tidak ada larangan untuk tidak dapatdilakukan PTDH dari dinas Polri ;Bahwa berdasarkan alasan juridis tersebut beralasan dan patut menuruthukum dalil Penggugat untuk ditolak atau dikesampingkan ;Bahwa berdasarkan dalil dalil yang diuraikan diatas, bahwa PemberhentianTidak Dengan Hormat ( PTDH ), Penggugat dari Dinas Polri adalah telah sesuaisubstansi, kKewenangan dan prosedur ketentuan hukum yang berlaku dan tetapmemperhatikan transparansi yang dapat dipertanggung jawabkan (akuntabel

Bukti T2Fotocopy Salinan Surat Keputusan Kepala Kepolisian DaerahSumatera Utara Nomor :Kep / 1348 / XI /2017, tanggal 30Nopember 2017, tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat (PTDH) an. BRIGADIR APRIL EFENDI, objeksengketa ;Fotocopy Surat Kepala Kepolisian Resor Sibolga KepadaKapolda Sumut Up.Kabidkum Nomor : R / 53 / V /2017/SiePropam, tanggal 30 Mei 2017 perihal Permintaan Pendapatdan Saran Hukum an.

Yusuf, anggota Polres Sidrap dan BripkaZainal anggota Polres Parepare, mereka berteman (cs) waktuditangkap hasil pengembangn dari Kalimantan salah satuHalaman 11 dari 35 Putusan Perkara Nomor : 17/G/2021/PTUN.MKSpemasok sabu ke Sidrap dengan barang bukti kiloan, sudahmenjalani hukuman tapi tidak di proses PTDH;b. Bripka Junaedi ditangkap di Polres Palopo sudah menjalanihukuman lebih dari dua tahun tapi tidak di PTDH;c.

Aipda Solasmon ditangkap disalah satu Polsek di Makassarsudah menjalani hukuman lebih dari dua tahun serta barangbukti sabu ada ditangannya bahkan sudah naik pangkat dantidak di PTDH;Sehingga Tergugat tidak menjalankan asas Kepastian hukumberupa penerapan hukum yang sama setiap pelanggar hukumdalam lingkup instansi Tergugat, namun tidak dilakukan Tergugattanpa alasan yang jelas ;Asas Akuntabilitas, secara tidak bertanggung jawab Tergugatmelakukan PTDH kepada Penggugat, namun tanggung jawab itutidak

, adalah tidak benarhal tersebut dapat dijelaskan bahwa yang terhadap teman Penggugattersebut telah dilakukan proses Sidang Komisi Kode Etik Polri tingkatPolres dengan putusan rekomendasi PTDH dan saat ini sedang prosesbanding ditingkat Komisi Banding Kode Etik Profesi Polri tingkat Polda ;15.

Tahti PolresSidrap, tanggal 21 April 2020;sesuai dengan aslinya surat dari KepalaKepolisian Resor Sidrap, Nomor:R/207/VI/HUK.12/2020, tanggal 08 Juni 2020, perihal:Rekomendasi Penerbitan SK PTDH, yang ditujukankepada Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan ;: Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima Berkas,yang diserahkan oleh Ishak Ifa, S.Sos.

Suyati ; Bahwa saksi tidak hadir menjadi saksi di pengadilan Negeri, karenabersamaan akhir semester sekolah ; Bahwa dalam proses PTDH, saksi tidak hadir (tidak terlibat di PTDH));Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi dipersidangan,meskipun telah diberi kesempatan ;Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat mengajukanKesimpulannya masingmasing secara elektronik pada persidanganelektronik tanggal 27 Juli2021 ;Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara inimenyatakan tidak mengajukan

Namun dalam putusannya tersebut Judex Facti (MajelisHakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan) juga memerintahkanTermohon Kasasi untuk menjatuhnkan hukuman disiplin berat berupaPemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Pemohon Kasasi;bahwa putusan Judex Facti (Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Medan) yang memerintahkan Termohon Kasasi untuk menjatuhkanhukuman disiplin berat berupa PTDH terhadap Pemohon Kasasi adalahputusan yang mengadili di luar objek sengketa;bahwa oleh

Putusan Nomor 118 K/TUN/2017Penggugat yang menyatakan batal Surat Keputusan Termohon Kasasitentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap PemohonKasasi.

Tidak Dengan Hormat (PTDH);bahwa putusan Judex Facti (Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Medan) yang saling bertentang menunjukkan Judex Facti (MajelisHakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan) salah menerapkanhukum:bahwa disamping itu juga pertimbangan hukum Judex Facti (Majelis HakimPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan) dalam menjatuhkanputusannya yang memerintahkan Termohon Kasasi melakukan tindakanPemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) tidak didukung oleh dasarfakta

Namun dalampoin kedua Judex Facti bahwa putusan Judex Facti (Majelis HakimPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan) memerintahkan TermohonKasasi untuk menjatuhnkan hukuman disiplin berat berupa PTDH terhadapPemohon Kasasi.

Hal ini sangat mencederai rasa keadilan dimana dalamputusan yang sama membatalkan PTDH dan memerintahkan untukmelakukan PTDH;bahwa putusan Judex Facti (Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Medan) telah mencederai rasa keadilan yang hidup danHalaman 13 dari 15 halaman.

OBYEK GUGATAN.Surat Keputusan Menteri agama Republik Indoensia Nomor: B.II/3/PTDH/0946 yang ditetapkan di Jakarta tanggal 4 Agustus 2009 tentangMenjatuhkan Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian Tidak DenganHormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada:Nama : Muhammad Alwi,M.Ag;Halaman 1 dari 13 halaman. Putusan Nomor. 339K/TUN/2012NIP : 150283351 ;Pangkat/Gol Ruang : Penata Muda Tk.

Dalam Permohonan PenundaanMenetapkan, menangguhkan pelaksanaan Surat Keputusan Nomor: B.II/3/PTDH/0946, yang ditetapkan di Jakarta tanggal 4 Agustus 2009 tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atasHalaman 7 dari 13 halaman. Putusan Nomor. 339K/TUN/2012nama Penggugat sampai adanya putusan pengadilan yang telahberkekuatan hukum tetap;B. Dalam Pokok Perkara1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat Nomor:B.II/3/PTDH/0946 yang ditetapkan di Jakarta tanggal 4 Agustus 2009tentang Menjatuhkan Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian TidakDengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Nama:Muhammad Alwi, M.Ag., NIP: 150283351, Pangkat/Gol Ruang: PenataMuda Tk.I (III/B)., Jabatan: Dosen Pada Jurusan Dakwah., UnitOrganisasi : STAIN Kendari;3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan TergugatNomor: B.II/3/PTDH/0946 yang ditetapkan di Jakarta tanggal 4 Agustus2009 Tentang Menjatunkan Hukuman Disiplin berupa PemberhentianTidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Nama:Muhammad Alwi, M.Ag., NIP: 150283351, Pangkat/Gol Ruang : PenataMuda Tk.I (III/B)., Jabatan: Dosen Pada Jurusan Dakwah., UnitOrganisasi : STAIN Kendari;4.

Bahwa Pemohon kasasi baru mengetahui obyek sengketa yang berupakeputusan yang di keluarkan oleh Termohon Kasasi dengan Nomor:B.II/3/PTDH/0946 tersebut pada tanggal 20 Februari 2011 sesuai dengantanda terima yang di tanda tangani oleh Pemohon Kasasi pada akhirkeputusan tersebut, dengan demikian perkara a quo di ajukan masihdalam jangka waktu sebagaiman yang ditentukan oleh undangundang;.

Putusan Nomor 526 K/TUN/2020Dalam Penundaan:1.Mengabulkan permohonan penundaan yang dimohonkan olehPenggugat;Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat KeputusanNomor 888/Kep/260/BKPSDM/2019, tertanggal 28 Mei 2019, yangditerbitkan oleh Tergugat, perihal Penjatuhan Hukuman BerupaPemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Sebagai Pegawai NegeriSipil, Kepada Saudara Ir.

199403 1004, Pangkat/Golongan Ruang Pembina Tk. 1 (IV/b), Jabatan SekretarisPada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon.Selama pemeriksaan perkara ini sampai dengan adanya putusan yangberkekuatan hukum tetap;Dalam Pokok Perkara:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah, Surat Keputusan Nomor888/Kep/260/BKPSDM/2019, tertanggal 28 Mei 2019, yang diterbitkanoleh Tergugat, perihal "Penjatuhan Hukuman Berupa PemberhentianTidak Dengan Hormat (PTDH

Bupati Cirebon), perihal "Penjatuhan hukuman berupaPemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Sebagai Pegawai NegeriSipil kepada Penggugat yang diterbitkan oleh Tergugat;Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi, mengembalikan harkatmartabat, dan kedudukan Penggugat dalam jabatannya semula yaituPangkat/Golongan Ruang Pembina Tk. 1 (IV/b) Jabatan Sekretaris padaDinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon;Menghukum Tergugat untuk membayar biaya/ongkos perkara;Halaman 2 dari 7 halaman.

Putusan Nomor 526 K/TUN/2020(PTDH) Sebagai Pegawai Negeri Sipil, Kepada Saudara Ir. GatotRachmanto, NIP 19650409 199403 1 004, Pangkat/Golongan RuangPembina Tk. 1 (IV/b), Jabatan Sekretaris Pada Dinas Pekerjaan UmumDan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon;4. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati CirebonNomor 888/Kep/260/BKPSDM/2019, tertanggal 28 Mei 2019, yang padatanggal dikeluarkannya surat Tergugat adalah selaku Plt.

Bupati, perihal"Penjatuhan Hukuman Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat(PTDH) Sebagai Pegawai Negeri Sipil, Kepada Saudara Ir. GatotRachmanto, NIP 19650409 199403 1 004, Pangkat/Golongan RuangPembina Tk. 1 (IV/b), Jabatan Sekretaris Pada Dinas Pekerjaan UmumDan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon;5. Memerintahkan Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat mencabut SuratKeputusan Nomor 888/Kep/260/BKPSDM/2019, tertanggal 28 Mei 2019;6.

Briptu Yusuf Wira Laputra Nrp 89020047 Nomor : KEP/60/1/2015 dengan Keputusan :1 Perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela ;2 Menetapkan penjatuhan hukuman terhadap' pelanggar berupaRekomendasi PTDH sebagai anggota Polri ;p bahwa pada tanggal 27 Februari 2015Surat Kapolresta Bandar Lampungkepada Kapolda Lampung nomor : R/46/II/2015 tentang Usulan PermohonanPenerbitan SKEP PTDH a.n. Briptu F.

Bangkit Dan Briptu Yusuf WiraLaputra ; q bahwa pada tanggal 27 Februari 2015 terbit rekomendasi dari KapolrestaBandar Lampung yang isinya untuk dilakukan PTDH dari Dinas Polriterhadap Briptu Yusuf Wira Laputra Nrp 89020047 ;r bahwa pada tanggal 17 Maret 2015 dilaksanakan rapat di ruang kerjaWakapolda Lampung yang dipimpin oleh Wakapolda Lampung mengambilkeputusan bahwa Penggugat disetujui untuk diterbitkan Surat KeputusanPemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri a.n.

BriptuYusuf Wira Laputra Nrp 89020047 ;s bahwa pada tanggal 18 Maret 2015 terbit Surat Keputusan KapoldaLampung nomor : Kep/163/III/2015, tentang Pemberhentian Dengan TidakHormat (PTDH) a.n.

berlaku ketentuan sebagaiberikut : Kapolres selaku pejabat pembentuk KKEP tidak memiliki kewenanganmemutus, menerima atau menolak rekomendasi PTDH dari KKEP dankewenangannya ada pada Kapolda ;Sehingga dengan demikian Kapolresta Bandar Lampung tidak memilikikewenangan untuk menolak terhadap rekomendasi putusan PTDH yangdijatuhkan kepada Penggugat oleh Sidang KKEP Polresta Bandar Lampung,karena merupakan kewenangan Kapolda dalam hal iniTergugat ;4 Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatan

Pengakhiran Dinas Anggota Polri dengan Kepangkatan Aiptu ke bawahyang sifatnya Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) diKewilayahan, Kapolri melimpahkan kewenangannya kepada Kapolda ;13.