M2(delapan ribu tujuh ratus' lima puluh~ meterpersegi), dengan batas batas sebagai berikutsebelah utara berbatasan dengan Jalan Pemudasebelah Barat berbatsan dengan Fatimah BintiKupasHalaman 7 dari 94 Halaman Putusan Nomor28/G/2008/PTIN JKTsebelah Timur berbatasan dengan UniversitasNegeri Jakartasebelah Selatan berbatasan dengan Dali BinLengkongBahwa sesuai uraian butir 5 tersebut diatasterbukti bahwa Nong Amah yang paling berhak atasbidang tanah tersebut ; Bahwa Pihak Tergugat dalam menerbitkan sertifikata

Berdasarkan azas pendaftaran tanah negatifseandainya Termohon kasasi melakukan peninjauan secara Fisik danyuridis tentu tidak akan menerbitkan sertifikat A quo;Bahwa oleh karena tindakan Termohon Kasasi telah melanggar AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik, yakni proses penerbitan sertifikatA quo, menyalahi prosedur pendaftaran tanah, tidak didukung data fisik danyuridis, tidak ada panitia pembebasan tanah, prosesnya tidak jelas bahkantertutup, tidak ada pengukuran dilapangan, tidak ada pengumunan

Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2005 Penggugat mengajukan perniohonan SertifikatHak Milik kepada Kantor Pertanahan Kota Balikpapan atas tanah milik Penggugattersebut, tetapi alangkah kagetnya Penggugat setelah mendapat informasi danpenjelasan dan Petugas Kantor Turut Tergugat bahwa permohonan Penggugat tersebutbelum dapat diproses karena telah ada permohonan Sertifikat Hak Milik yang diajukanoleh Tergugat II diatas sebagian tanah milik Penggugat seluas + 17.000 M2;Bahwa karena adanya permohonan Sertifikata

M.2 dengan Nomor Sertifikata /00586 dengan luas bangunan 124.50.M.2, pagar 84 M.2 Septictank/sumur 1 buah, roil 20 M.2 rumah petak 2 petak, dengan alamatJalan Gajah Mada Gang Nusantara RT. 002 RW. 005 Kelurahan GunungPangilun Kecamatan Padang Utara, tanah yang luas 443 M.2 dibeli padatanggal 14 Agustus 1998;b. Bahwa tanah seluas ......

Putusan Nomor 923 K/Pdt/2015perkara, dimana dalam jawaban pokok perkara antara para pihak sudahsaling mengakui terkait objek sengketa dan materi gugatan sebagimana dijelaskan dalam bagia pertimbagan Putusan Pengadilan Negeri Brebes;Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang a quo, tidak menimbangdan memperhatikan bahwa atas kedudukan hak kepemilikan atas tanah danbangunan yang dijadikan sengketa, bahwa tanah dan bangunan a quosecara nyata adalah milik Tergugat , dengan ditandai nama dalam sertifikata

Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah melindungi pihak yang tidakberitikad baik dan tidak memberikan kepastian hukum bagi pemegangHak Tanggungan;Bahwa berdasarkan fakta maupun bukti Pemohon Kasasi, bahwaPemohon Kasasi menerima bukti datadata pribadi maupun asli Sertifikata quo. Berdasarkan buktibukti tersebut, tidak ada alasan bagi PemohonKasasi/Pembanding/Tergugat Il telah melakukan perbuatan melawanhukum, karena telah menjalankan prosedur di dalam penerimaan danpengikatan jaminan dimaksud;.

Oleh karena itu Majelis menilai dalam hal initidak ada kepentingan hukum bagi Penggugat Rekonvensi untuk mengajukangugatan atas tanah sawah tersebut, karena sertifikata atas tanah tersebut atasnama Penggugat Rekonvensi dan dikuasai oleh Penggugat Rekonvensidemikian juga tanah sawah tersebut sekarang dikerjakan oleh PenggugatRekonvensi.

No.230/Pat.G/2018/PTA.SmgBahwa mohon Majelis Hakim meneliti dan mencermati di dalam Sertifikata) Tanah Wakaf No. 11/Pasar Kliwon, b) NIB : 11.02.03.03.01073 letak tanahJI.

(Empat Ratus Meter Persegi) masuk kedalamSertifikat Hak Milik Nomor 11618/Se.M A quo atau dengan kata lain menurutTergugat tanah Penggugat adalah bagian dari tanah Tergugat dalam sertifikatA quo.Point 4 Petitum dalam Gugatan Perkara A quo ;v Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 11618/Se.M Surat Ukur Tanggal 9012009 Nomor 14/Se.M/2009 Luas +800 m2 (Delapan Ratus Meter Persegi) atasnama Ibnu Yurin / Tergugat tidak memiliki Kekuatan Hukum yang mengikat.Fakta HukumnyaPelawan dahulu Tergugat Menolak

terungkap secara jelas danmeyakinkan, bahwa Tergugat telah menyerahkan uang pencabutanperkara kepolisian dan uang untuk Penggugat menyewa rumah makandan uang untuk Penggugat menyewa rumah, dengan perjanjianPenggugat tidak adalagi tuntut menuntut dikemudian hari.Dari hal hal yang gteruai dalam pertimbangan diatas maka majelisHakim menyatakan bahwa Penggugat tidak mempunyai alasan yang kuatuntuk menuntut rumah tersebut, karenanya harus di tolak;Menimbang tentang Satu bidang tanah sawah luas 2.248 m Sertifikata

Menyatakan Sertifikat Tanah Hak Milik atas nama Tergugat XI Nomor 4532 dengan luas 898 M2 ( delapan ratus sembilan puluh delapan meter ) persegi dan Sertifikata hak Milik Nomor 4531 dengan luas 24.672 M2 ( dua puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh dua meter persegi ) yang di terbitkan Tergugat XIII secara hukum cacat secara yuridis dan tidak mempunyai kekuatan hukum.9 Menghukum dengan memerintahkan kepada Tergugat XIII untuk mencabut atas terbit nya Sertifikat Tanah Hak Milik atas nama Tergugat

Menyatakan Sertifikat Tanah Hak Milik atas nama Tergugat XI Nomor 4532dengan luas 898 M2 ( delapan ratus sembilan puluh delapan meter )persegi dan Sertifikata hak Milik Nomor 4531 dengan luas 24.672 M2 ( duapuluh empat ribu enam ratus tujun puluh dua meter persegi ) yang diterbitkan Tergugat XIll secara hukum cacat secara yuridis dan tidakmempunyai kekuatan hukum.9 Menghukum dengan memerintahkan kepada Tergugat XIll untukmencabut atas terbit nya Sertifikat Tanah Hak Milik atas nama Tergugat XINomor

Bahwa sesuai dengan eksepsi Tergugat/Terbanding I sekarang Pemohon Kasasi dalamhal ini pihak Badan Pertanahan Nasional didalam menerbitkan dan peralihan sertifikata quo telah menempuh prosedur berdasarkan Peraturan Perundang undangan yangberlaku sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok pokok Agraria jo. PeraturanPemerintah No.10 Tahun 1961 jo.

./2016Tergugat mengakui perbuatannya menjaminkan sertifikat objek sengketatanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat (sekarang Terbanding) sebagaipemiliknya, sehingga dengan demikian Penggugat sebagai pemilik sertifikata quo menjadi dirugikan, dan penjaminan sertifikat a quo oleh Tergugat kepada Tergugat Il adalah menjadi tidak sah karena dilakukan secaramelawan hukum, maka petitum angka 3 dan 4 patut dikabulkan.Pertimbangan hukum Judex Facti tersebut tetap ditolak dengan tegaskarena telah tertipu

Bahwa dalam peneribitan objek sengketa a quo, Tergugat jugatelah mengabaikan azas publisitas sebagaimanadimaksud oleh ketentuan Pasal 3 ayat (4, 5, 6 dan 7)Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 yangtujuannya adalah guna melindungi pihak lain (darikemungkinan pelanggaran hukum pihaktertentu)Khususnya dalam perkara a quo adalah Para Penggugat,dimana seharusnya sebelum Tergugat menerbitkan sertifikata quo terlebih dahulu melakukan pengumuman resmidan patut ditempat lokasi tanah/Kantor Kepala Desa,mengenai

mendalilkan bahwa dalamkurun waktu) = awal bulan November 2005 dan tanggal 19Desember 2005 Penggugat telah mengetahui' diatas tanahterperkara telah berdiri 1 (satu) bangunan rumah tempattinggal permanen, dimana menurut logika hukum dalam kurunwaktu tersebut Penggugat tentunya sudah mengetahuikeberadaan sertifikat a quo, namun untuk menghindari darigugatan Penggugat dinyatakan telan lewat waktu, makaPenggugat berusaha mengelabui Majelis Hakim a quo denganmenyatakan Penggugat baru mengetahui keberadaan sertifikata

Nomor 59/1966 dansurat pernyataan tanggal 2431977 yang dibuat dihadapan Pejabat WilayahKecamatan Kedunghalang sebagaimana terlihat dalam lembar PerubahanSertifikat Hak Milik Nomor 277/Desa Cibuluh dan sampai dengan saat inikepemilikan tanah tersebut masih tercatat atas nama Penggugat Rekonvensi;Bahwa selain sebagai pemilik tanah dan bangunan tersebut diatas,Penggugat Rekonvensi adalah juga satusatunya pemilik dan pemegang sahamsekaligus pengelola dari pabrik penyamakan kulit yang berdiri diatas Sertifikata

., dan seterusnya, dan karena Termohon Kasasi dalam perkaraini ternyata telah melebihi saran/pendapat dari Kepala Kanwil BPN ProvinsiJawa Barat tersebut di atas dengan telah membatalkan Sertifikat Hak MilikNomor 422/Solokpandan milik Pemohon Kasasi, maka pembatalan sertifikata quo menjadi tidak sah atau cacat hukum;Bahwa tidak benar pertimbangan Judex Facti Pengadilan Tata Usaha NegaraBandung selanjutnya yang telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata.. berdasarkanSurat dari Mahkamah Agung Nomor

KreditInvestasi (KI) Il dengan nominal Kredit sebesar Rp. 380.000.000, (TigaRatus Delapan Puluh Juta Rupiah) yang wajib dilunasi selambatlambatnya pada tanggal 4122017 (empat Desember dua ribu tujuhbelas) yang dituangkan ke dalam Perjanjian Pembukaan Kredit No. 11tanggal4 Desember 2013 (emapat Desember dua ribu tiga belas) yangdibuat oleh dan dihadapan Muchtar, S.H Notaris dan PPAT di Mojokerto;(alat bukti T.11)Bahwa untuk menjamin pelunasan kreditnya tersebut, TERGUGAT menyerahkan agunan tambahan berupa Sertifikata

Chandra Sitorus, bertanggal 10 November2011, yang diterbitkan atas dasar perolehan hak dengan itikad tidak baiktidak dapat dijadikan sebagai alat pembuktian yang kuat, dan sertifikata quo harus dinyatakan batal dan tidak sah;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, Penggugat mohon kepadaPengadilan Tata Usaha Negara Medan agar memberikan putusan sebagaiberikut:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.

Setelah itu diadakanpemeriksaan tanah oleh Tim Panitia A dan diterbitkan surat keputusantentang pemberian hak kepada pemegang hak sehingga diterbitkan sertifikata quo;Bahwa gugatan yang sama dengan objek yang sama sudah pernah diajukanoleh Termohon Kasasi dalam Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2013/PN Bpp.tanggal 25 April 2013 dan telah diputus.