Ditemukan 8359 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : rawas rawang raman radan rahan
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 14-09-2021 — Putus : 03-02-2022 — Upload : 03-02-2022
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 104/G/2021/PTUN.BDG
Tanggal 3 Februari 2022 — Penggugat:
DEVI ANGGRAINI SARDJITO
Tergugat:
1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR
2.Kantor Wilayah Badan Pemerintahan nasional Provinsi Jawa Barat
Intervensi:
Bong Tjin Djung
261 — 135
  • Pak Roy Camat itu tidak mau tanda tangan kalautidak melihat dulu bukti sertipikat karena kawasan puncak itu khankawasan rawan, karena sempat ada kasus yang memang ada yang salahbongkar, tanah yang sertipikat dibongkar dan hal itu menjadi pengalaman.Pada waktu itu Saksi merangkap Kaur Umum, Ekbang dan suratsuratpenting Kepala Desa mendelegasikan kepada Saks!
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-01-2015 — Putus : 14-04-2015 — Upload : 28-04-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk
Tanggal 14 April 2015 — Ir. PANDIH DAVID Bin DAVID TARUNG
49 — 18
  • terhadap adanya perubahan pekerjaan tambah kurangdalam = suatu kegiatan;Membuat Rekomendasi kepada Kasatker terhadap persetujuanperubahan pekerjaan tambah kurang atau perubahan waktupelaksanaan; bahwa terhadap pekerjaan PSD Kebakaran tersebut telah dilakukanAddendum atas perintah Terdakwa Ir.Pandih David selaku PPK karena tidakada lahan yang dihibahkan masyarakat untuk tempat mendirikan bangunan PSDKebakaran dan untuk pemasangan jaringan pipa = disamping lantai jembatanterasa tidak aman karena rawan
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum Penghinaan
Putus : 14-04-2008 — Upload : 03-03-2014
Putusan PN SURABAYA Nomor 2737/Pid.B/2009/PN.Sby
Tanggal 14 April 2008 — GANTORO
311 — 95
  • benar sempat menanyakan target itu termasuk memicu kinerja;e Bahwa secara terangterangan dalam rapat tidak diberitahukan sangsi kalau tidakmenjual produk reksadana, karena cabang di Surabaya cukup bagus dan selalu melebihi target ;e Bahwa Produk reksadana yaitu produk yang dikeluarkan manager investasi diluar Bankitu dan castmen dananya bisa ditempatkan di obligasi dll ; Bahwa saksi katakan kepada para nasabah sebelum menyetujui dan menyepakati bahwaproduk ini tidak dijamin oleh pemerintah itu rawan
    , saksi katakan rawan ; Bahwa pada tanggal 29 Pebruari 2008 rapat untuk membahas reksadana ada sangsiberupa teguran apabila tidak menjual produk reksadana ;e Bahwa ada ketentuan bahwa cabangcabang Bank century ini bisa menjual reksadana ;e Bahwa bentuk kesepakatan kalau nasabah mau ikut reksadana Sebelum nasabah maumenepatkan dananya, bahwa bunga yang didapat berapa, berapa jangka waktunya, nominalnyadan setelah proses ini nasabah akan menanda tangani aplikasi ini, dan bikin perjanjian ; Bahwa yang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 25-02-2015 — Upload : 22-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 606 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 25 Februari 2015 — Dra. Hj. PROLIE RUSDEKAWATI, M.Si
99 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No.606 K/Pid.Sus/2014764) Adanya rencana tukar guling/ruislag lahan BPPK seluas11.290 M2 oleh RSUD Duren Sawit karena dianggapBPPK tidak berfungsi optimal;5) Lokasi BPPK rawan banjir sampai selutut sehinggaapabila hujan lebat karyawan dan para siswa yangsedang belajar diminta pulang lebih cepat;6) Pelatinan kepada siswa SMK kurang efektif karenabanyak peralatan bengkel yang rusak akibat banjir;7) Kondisi di atas menyebabkan motivasi kerja pegawaiBPPK yang berjumlah sekitar 30 (tiga puluh) orangmenurun
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 23-07-2019 — Putus : 11-12-2019 — Upload : 16-12-2019
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2019/PN Plk
Tanggal 11 Desember 2019 — Penuntut Umum:
1.EMAN SULAEMAN, SH.,MH
2.Agus Khairudi, sh.,mh
3.RABANI. HALAWA, SH.,MH
4.RAHMAD ISNAINI, SH.,MH
5.SUSTINE PRIDAWATI, SH.
6.YANTI KRISTINA, SH.
7.ENDAH DWI HASTUTI, SH.
8.I PUTU RUDINA ARTANA, SH
9.INDRA A H SARAGIH, SH
Terdakwa:
FELIX ERWIN SIMANJUNTAK
151 — 46
  • Segera melakukan patching dilapangan sebelum melakukanpelapisan akhir (overlay) disebabkan existing awal banyak yang rusakatau rawan, serta instruksi agar komposisi campuran untuk overlaydilaksanakan sesuai dengan JMF, serta peralatan yang digunakan benarbenar memiliki fungsi kerja yang baik (Surat tanggal 10 September 2014).C.
    Segera melakukan patching dilapangan sebelum melakukan pelapisanakhir (overlay) disebabkan existing awal banyak yang rusak atau rawan, sertainstruksi agar komposisi campuran untuk overlay dilaksanakan sesuaidengan JMF, serta peralatan yang digunakan benarbenar memiliki fungsikerja yang baik (Surat tanggal 10 September 2014).c.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-01-2017 — Putus : 14-06-2017 — Upload : 14-08-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 06/Pid.Sus-TPK / 2017/PN.Bdg
Tanggal 14 Juni 2017 — PAMUNGKAS TEDJO ASMORO,SE.
116 — 32
  • Dimana posisi pejabatPT POS adalah pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalampenyelenggaraan negara yang rawan terjadi korupsi kolusi dan nepotismeasebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 7 UU tersebut ;Bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU Keuangan Ngara yang pada pokoknyamenjadi rujukan dalam prinsip prinsip good corporate gonvernance menurutahli juga melekat pada pengelolaan keungan negara yang dipisahkan yangada di PT POS ;Bahwa pedoman dalam pengadaan barang jasa di BUMN mengacu padaperaturan
    Dimana posisi pejabat PT POS adalah pejabat lain yang memiliki fungsistrategis dalam penyelenggaraan negara yang rawan terjadi korupsi kolusi dannepotismea sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 7 UU tersebut sehinggaketentuan Pasal 3 ayat (1) UU Keuangan Ngara yang pada pokoknya menjadirujukan dalam prinsip prinsip good corporate gonvernance juga melekat padapengelolaan Keuangan Ngara yang dipisahkan yang ada di PT POS, yaituKeuangan Ngara dikelola secara tertib, taat peraturan perundang undangan
    Dimana posisi pejabat PT POS adalah pejabat lain yangHalaman 229 dari 251 Putusan Nomor : 06/Pid.SusTPK /2017/PN.Bdgmemiliki fungsi strategis dalam penyelenggaraan negara yang rawan terjadikorupsi kolusi dan nepotismea sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 7 UUtersebut sehingga ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU Keuangan Ngara yang padapokoknya menjadi rujukan dalam prinsip prinsip good corporate gonvernance jugamelekat pada pengelolaan Keuangan Ngara yang dipisahkan yang ada di PTPOS, yaitu Keuangan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-07-2013 — Putus : 09-10-2013 — Upload : 02-07-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 79/ Pid.Sus/ TPK/ 2013/ PN.Bdg
Tanggal 9 Oktober 2013 — -USEP JUMENO -LISTO WELLY SABU
80 — 19
  • Lindung Non Hutan sertaKawasan Pertanian Lahan Basah, maksudnya adalah untuk bisa menentukanapakah lahan yang dimohon itu boleh atau tidak, bagi peruntukan TPBU.Bahwa yang dimaksud dengan lokasi dimohon berada pada peruntukanKawasan Tanaman Tahunan berupa tanaman dengan bentuk tegakan kerasyang pola tanamannya menahun, sedangkan dalam Kawasan Lindung NonHutan adalah merupakan kawasan yang memberikan perlindungan setempatatau bagi kawasan yang ada dibawahnya dapat berupa daerah resapan arr,daerah yang rawan
    (KL) dimungkinkan adanya kegiatan PembangunanTPBU yang dibatasi pada lokasi tertentu sesuai kajian teknis menurut111peraturan perundangundangan dan besarnya tutupantutupan bangunan atauKoefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 10 % dari luas tanah yangdimohon/dikuasai untuk kegiatan TPBU sedangkan sisanya minimal 90 %diwajibkan digunakan untuk penghyauan adalah kawasan Lindung NonHutan memberikan perlindungan setempat bagi kawasan yang ada di bawahdan dapat berupa daerah resapan air, daerah yang rawan
    Halint perlu dilakukan untuk memenuhi asas kepastian hukum dan asaskehatihatian agar penerbitan izin lokasi tersebut tidak melanggar batasbatas wilayahadministrasi daerah, sesuai dengan peruntukan (misalnya bukan hutan lindung,hutan suaka alam, tanah rawan bencana dll) sehingga tidak menimbulkanmasalah sosial atau masalah hukum dikemudian hariSetiap tindakan hukum yang dilakukan oleh penyelenggara pemerintahan harusdilakukan sesuai dengan pilar hukum yang meliputi kewenangan, substansi danprosedur
Pengadilan DILMIL I 07 BALIKPAPAN Pidana Militer
Register : 06-03-2019 — Putus : 13-05-2019 — Upload : 14-05-2019
Putusan DILMIL I 07 BALIKPAPAN Nomor 9-K/PM.I-07/AD/III/2019
Tanggal 13 Mei 2019 — Oditur:
Dwi Prantoro, SH,
Terdakwa:
Dedy Anuta Binti Jaya
87 — 39
  • Sdri.Yuli Pasang yang menyetorkan ke Bank di Malinau Kota,selama ini Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjptidak mempunyai nomor rekening sendiri sehinggasemua uang koperasi yang masuk langsung ke rekeningTerdakwa tanpa adanya keterbukaan terhadap pengurusdan anggota koperasi sehingga rawan untuk digelapkan.9.
    limaratus ribu rupiah), jumlah harta Koperasi Kartika RajaPandhita Yonif 614/Rjp selurunnya sampai dengan bulanMei 2017 sebesar Rp. 2.412.689.272, (dua milyar empatratus dua belas juta enam ratus delapan puluh sembilanribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah). jadi selamakepemimpinan Terdakwa pembukuan Koperasi KartikaRaja Pandhita Yonif 614/Rjp sangat kacau/tidak benardimana tidak adanya pemisahan antara catatan modaldan keuntungan koperasi dan manajemen koperasi jugatidak terbuka sehingga sangat rawan
Pengadilan DILMIL I 01 BANDA ACEH Pidana Militer
Register : 07-04-2009 — Putus : 24-06-2009 — Upload : 29-09-2011
Putusan DILMIL I 01 BANDA ACEH Nomor PUT/76-K/PM I-01/AD/VI/2009, 24-06-2009
Tanggal 24 Juni 2009 — SERDA SUDIRMAN
113 — 47
  • Sedang cara/perbuatan yang dilakukan bisa bermacammacam, yaitu bisa dengancara memukul, menendang, menusuk, menembak bagianbagian tubuh yang rawan,menyetrum dengan listrik, mencekik, dan sebagainya.
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 30-04-2021 — Putus : 12-08-2021 — Upload : 05-11-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 55/G/2021/PTUN.SBY
Tanggal 12 Agustus 2021 — Penggugat:
AGUS HARTONO
Tergugat:
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA SUARABAYA
Intervensi:
BING HARIYANTO
352 — 186
  • ., M.H, dkk,adalah menyampaikan adanya kegiatan usaha milik Bing Hariyantoyang beroperasi di Perumahan Kertajaya Indah II No. 4/F0O213Surabaya dengan alasan:a. merasa terganggu dengan adanya kegiatan usaha milikBapak Bing Haryanto karena banyak sekali karyawan yangbekerja ditempat tersebut dengan tidak memperhatikan protokolkesehatan sehingga rawan menularkan wabah virus corona;b. jenis perusahaan yang dimiliki Bapak Bing Hariyanto adalahsarang burung walet dan kost.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 15-06-2020 — Putus : 26-10-2020 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn
Tanggal 26 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
ARON SIAHAAN,SH
Terdakwa:
SUGIRIN,S.Pd
126 — 28
  • Kabupaten.Belum memiliki perserta didik atau telah memiliki peserta didik tetapi belumpernah meluluskan.Memiliki luas lahan minimal 10.000 m2 yang dibuktikan dengan suratkepemilikan lahan tanah dalam bentuk sertifikat tanah (bukan tanah milikpribadi/perorangan) atau Akta jual beli/akta hibah yang dibuat oleh PPATatau ikrar wakaf yang dibuat oleh PPAIW.Apabila memerlukan pematangan tanah, pemotongan dan atau penguruganmenjadi tanggungjawab pemerintah kabupaten/kota/ yayasan.Lahan tidak berada didaerah rawan
    Lahan tidak berada didaerah rawan dan banjir.Lahan harus sudah siap bangun (tidak sedang dimanfaatkan untukkepentingan lain).. Memiliki jin pendirian USB SMK dan atau jjin operasional bagi SMK yangsudah memiliki peserta didik dari Dinas Pendidikan setempat.Putusan Nomor 38/Pid.SusTPK/2020/PN.Mdn. hal. 110.
Pengadilan PTUN KUPANG TUN
Register : 12-03-2021 — Putus : 11-11-2021 — Upload : 12-11-2021
Putusan PTUN KUPANG Nomor 5/G/LH/2021/PTUN.KPG
Tanggal 11 Nopember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
423 — 280
  • Kawasan cagar alam geologi; b.Kawasan rawan bencana alam geologi; dan c. Kawasan yangmemberikan perlindungan terhadap air tanah.Bahwa Lebih lanjut, Pasal 53 angka (1) berbunyi: Kawasan cagaralam geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (5) huruf (a) terdiri atas: (a) Kawasan keunikan batuan dan fosil; b. Kawasankeunikan bentang alam; dan c.
    Kawasan rawan bencana alamgeologi; dan c. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap airtanah Kemudian Pasal 52 ayat (5), berbunyi: Kawasan lindunggeologi terdiri atas: a. Kawasan cagar alam geologi; b. Kawasanrawan bencana alam geologi; dan c.
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 30-04-2021 — Putus : 12-08-2021 — Upload : 18-08-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 55/G/2021/PTUN.SBY
Tanggal 12 Agustus 2021 — Penggugat:
AGUS HARTONO
Tergugat:
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA SUARABAYA
Intervensi:
BING HARIYANTO
331 — 182
  • ., M.H, dkk,adalah menyampaikan adanya kegiatan usaha milik Bing Hariyantoyang beroperasi di Perumahan Kertajaya Indah II No. 4/F0O213Surabaya dengan alasan:a. merasa terganggu dengan adanya kegiatan usaha milikBapak Bing Haryanto karena banyak sekali karyawan yangbekerja ditempat tersebut dengan tidak memperhatikan protokolkesehatan sehingga rawan menularkan wabah virus corona;b. jenis perusahaan yang dimiliki Bapak Bing Hariyanto adalahsarang burung walet dan kost.
Pengadilan PN MALINAU Pidana Umum
Register : 25-06-2018 — Putus : 25-09-2018 — Upload : 19-10-2018
Putusan PN MALINAU Nomor 57/Pid.B/2018/PN Mln
Tanggal 25 September 2018 — Penuntut Umum:
1.Slamet Riyono, S.H
2.Ahmadi, S.H.
3.AHMAD SYAFI'I HASIBUAN, S.H,
Terdakwa:
1.Muralis Als Alit Anak dari Baya Bung
2.Jemi Anak dari Irang Tuban
3.Udau Ahoi Anak dari Ahoi
96 — 30
  • Sepuluh) kilometer dan untuk menuju ke lokasi penambanganharus menggunakan jalan holling; Bahwa berdasarkan aturan jalan holling tidak dapat digunakan dan dilintasioleh umum atau warga tetapi hanya dapat digunakan dan dilalui oleh pekerja yangmelakukan pekerjaan penambangan karena jalan holling tersebut khusus dibuatuntuk lalu lintas kendaraan dan alatalat berat dalam melaksanakan kegiatanpenambangan namun perusahaan sudah membuat marka jalan dan tandatandaterkait wilayah atau daerah mana saja yang rawan
Pengadilan DILMIL I 01 BANDA ACEH Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 25-01-2010 — Putus : 15-04-2010 — Upload : 16-09-2011
Putusan DILMIL I 01 BANDA ACEH Nomor PUT/08-K/PM.I-01/AD/I/2010, 15-04-2010
Tanggal 15 April 2010 — T1 : KAPTEN INF WAHYU HARTONO T2 : SERKA OKDAFIANUS
134 — 46
  • Sedang cara/perbuatan yangdilakukan bisa bermacammacam, yaitu) bisa dengan caramemukul, menendang, menusuk, menembak bagian bagiantubuh yang rawan, menyetrum dengan listrik, mencekik,dan sebagainya. Oleh karena tindak pidana pembunuhan merupakantindak pidana material, maka harus terjadi akibatyang berupa matinya orang lain itu.
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN
Register : 23-06-2021 — Putus : 09-11-2021 — Upload : 22-11-2021
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 46/G/2021/PTUN.PLG
Tanggal 9 Nopember 2021 — Penggugat:
1.Siswanto
2.Robert Jeri Turnando
3.Arianto
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTAHANAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,
267 — 215
  • Surat Edaran Mendagri ini sangatberalasan karena sangat rawan penyelewengan apabila Kepala Desadiberikan kewenangan untuk menerbitkan hak atas tanah;Bahwa para penggugat pada angka 18.1 yang menyatakan bahwa parapemilik hak salah subyek dengan mendasarkan bahwa para subyekpemilik hak bukanlah warga desa Gunung Meraksa jelas telah menyalahiPeraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 56 Tahun 1960Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, dimana batasan kepemilikantanah oleh subyek hukum di luar
Pengadilan PN PUTUSSIBAU Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 18-11-2020 — Putus : 11-05-2021 — Upload : 18-05-2021
Putusan PN PUTUSSIBAU Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Pts
Tanggal 11 Mei 2021 — Perdata - dr. Ismawan Adrianto (Penggugat) - Bupati Kapuas Hulu Cq. Sekda Kapuas Hulu (Tergugat I) - Kepala Dinas Kesehatan Kapuas Hulu (Tergugat II) - Kepala Puskesmas Bika (Tergugat III)
176 — 88
  • Fotokopi dari fotokopi Surat Nomor: 360/120/KecBk/Kesra Perihal SuratKeterangan Rawan Banjir, yang ditandatangani oleh Camat Bika ThomasPanyarta, tanggal 13 April 2016, dan fotokopi dari foto data banjir padatahun 2016, 2017, 2018, diberi tanda P28;Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut di atas telah diberimeterai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, sehingga merupakan buktiyang sah dan dapat dipertimbangkan selanjutnya dalam putusan ini, kecualiuntuk bukti P2, P4, P5, P6, P7, P8, P12, P13
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 09-03-2015 — Upload : 08-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2214 K/PID.SUS/2014
Tanggal 9 Maret 2015 — HI. HERMAN HAZBOELLAH, S.H., M.M. BIN H. HAZBOELLAH
56 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dan Bupati pula yang memutuskan jumlahbantuan yang akan diberikan pada masingmasing pemohon;3 Bahwa terdapat berbagai kelemahan administrasi tata surat dalam alur naikmaupun alur turun pada proposal tersebut, antara lain tidak adanya lembardisposisi, sehingga disposisi para pejabat yang berwenang bertumpukanpada halaman akhir proposal yang mana hal itu sangat rawan terjadinyamanipulasi;4 Bahwa tidak terungkap siapa yang membuat proposalproposal tersebutdan siapa yang menikmati uang dari proposal
Pengadilan PN TERNATE Perdata
Register : 17-12-2019 — Putus : 15-07-2020 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN TERNATE Nomor 67/Pdt.G/2019/PN Tte
Tanggal 15 Juli 2020 — Penggugat:
1.KARIM Hi. JAMALUDDIN
2.TAERAN ABUANA
3.UMAR ABBAS
4.SARAFU RAJAK
5.LILY ULFAIDAH, SP
6.LINDA ARYANI PAKAYA
7.FATMAWATI ABDUL BAAR
8.NURMALA HUSEN
9.ULFA MARWAN
10.NURJAYANTI
11.ZAKIA ABBAS
12.JAKA WIDADA
13.BAKAR DJIBAT, S.AG.,M.PD
14.ABDU AMMARIE, BSC
15.FAJRI HATIM
Tergugat:
PT PLN PERSERO UNIT INDUK PEMBANGKIT DAN JARINGAN MALUKU UTAR
Turut Tergugat:
1.WALIKOTA TERNATE
2.DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA TERNATE
3.DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA TERNATE
4.BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH PEMERINTAH KOTA TERNATE
5.LURAH KAYU MERAH, KEC. TERNATE SELATAN KOTA TERNATE
176 — 134
  • Tte19.20.21.22.kondisi struktur tanah di lingkungan tersebut adalah tanah berpasirsehingga sangat dikhawatirkan bila sewaktuwaktu waktu terjadi bencanaalam (gempa dil) dan kita juga mengetahui bersama bahwa Maluku utarakhususnya kota ternate termaksud daerah rawan gempa dan kondisiseperti ini Ssudah pasti akan mengganggu keselamatan dan kenyamananhidup keluarga dan anakanak Para Penggugat kedepannya ;Bahwa seharusnya Tergugat sebelum melakukan pembangunan TowerSUTT 150 kV PLTMG TernateG.1 Khusus
Pengadilan DILMIL III 19 JAYAPURA Pidana Militer
Register : 07-08-2020 — Putus : 25-09-2020 — Upload : 06-08-2021
Putusan DILMIL III 19 JAYAPURA Nomor 163-K/PM.III-19/AL/VIII/2020
Tanggal 25 September 2020 — Oditur:
Ridho Sihombing, SH., MH
Terdakwa:
1.Akhmad Baihaqi Karuniawan
2.Aldi Dwi Cahyo
3.Pino Pratama
76 — 39
  • Secara langsungmisalnya dengan menubrukkan kepala kepada bagian badanyang rawan dari objek, menendang atau melempar bawahan dansebagainya. Secara tidak langsung misalnya denganmendorongkan bawahan sehingga terjatuh dan akibatnyamenderita sakit karena membentur suatu benda keras.