Ditemukan 8359 data
DEVI ANGGRAINI SARDJITO
Tergugat:
1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR
2.Kantor Wilayah Badan Pemerintahan nasional Provinsi Jawa Barat
Intervensi:
Bong Tjin Djung
261 — 135
Pak Roy Camat itu tidak mau tanda tangan kalautidak melihat dulu bukti sertipikat karena kawasan puncak itu khankawasan rawan, karena sempat ada kasus yang memang ada yang salahbongkar, tanah yang sertipikat dibongkar dan hal itu menjadi pengalaman.Pada waktu itu Saksi merangkap Kaur Umum, Ekbang dan suratsuratpenting Kepala Desa mendelegasikan kepada Saks!
49 — 18
terhadap adanya perubahan pekerjaan tambah kurangdalam = suatu kegiatan;Membuat Rekomendasi kepada Kasatker terhadap persetujuanperubahan pekerjaan tambah kurang atau perubahan waktupelaksanaan; bahwa terhadap pekerjaan PSD Kebakaran tersebut telah dilakukanAddendum atas perintah Terdakwa Ir.Pandih David selaku PPK karena tidakada lahan yang dihibahkan masyarakat untuk tempat mendirikan bangunan PSDKebakaran dan untuk pemasangan jaringan pipa = disamping lantai jembatanterasa tidak aman karena rawan
311 — 95
benar sempat menanyakan target itu termasuk memicu kinerja;e Bahwa secara terangterangan dalam rapat tidak diberitahukan sangsi kalau tidakmenjual produk reksadana, karena cabang di Surabaya cukup bagus dan selalu melebihi target ;e Bahwa Produk reksadana yaitu produk yang dikeluarkan manager investasi diluar Bankitu dan castmen dananya bisa ditempatkan di obligasi dll ; Bahwa saksi katakan kepada para nasabah sebelum menyetujui dan menyepakati bahwaproduk ini tidak dijamin oleh pemerintah itu rawan
, saksi katakan rawan ; Bahwa pada tanggal 29 Pebruari 2008 rapat untuk membahas reksadana ada sangsiberupa teguran apabila tidak menjual produk reksadana ;e Bahwa ada ketentuan bahwa cabangcabang Bank century ini bisa menjual reksadana ;e Bahwa bentuk kesepakatan kalau nasabah mau ikut reksadana Sebelum nasabah maumenepatkan dananya, bahwa bunga yang didapat berapa, berapa jangka waktunya, nominalnyadan setelah proses ini nasabah akan menanda tangani aplikasi ini, dan bikin perjanjian ; Bahwa yang
99 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.606 K/Pid.Sus/2014764) Adanya rencana tukar guling/ruislag lahan BPPK seluas11.290 M2 oleh RSUD Duren Sawit karena dianggapBPPK tidak berfungsi optimal;5) Lokasi BPPK rawan banjir sampai selutut sehinggaapabila hujan lebat karyawan dan para siswa yangsedang belajar diminta pulang lebih cepat;6) Pelatinan kepada siswa SMK kurang efektif karenabanyak peralatan bengkel yang rusak akibat banjir;7) Kondisi di atas menyebabkan motivasi kerja pegawaiBPPK yang berjumlah sekitar 30 (tiga puluh) orangmenurun
1.EMAN SULAEMAN, SH.,MH
2.Agus Khairudi, sh.,mh
3.RABANI. HALAWA, SH.,MH
4.RAHMAD ISNAINI, SH.,MH
5.SUSTINE PRIDAWATI, SH.
6.YANTI KRISTINA, SH.
7.ENDAH DWI HASTUTI, SH.
8.I PUTU RUDINA ARTANA, SH
9.INDRA A H SARAGIH, SH
Terdakwa:
FELIX ERWIN SIMANJUNTAK
151 — 46
Segera melakukan patching dilapangan sebelum melakukanpelapisan akhir (overlay) disebabkan existing awal banyak yang rusakatau rawan, serta instruksi agar komposisi campuran untuk overlaydilaksanakan sesuai dengan JMF, serta peralatan yang digunakan benarbenar memiliki fungsi kerja yang baik (Surat tanggal 10 September 2014).C.
Segera melakukan patching dilapangan sebelum melakukan pelapisanakhir (overlay) disebabkan existing awal banyak yang rusak atau rawan, sertainstruksi agar komposisi campuran untuk overlay dilaksanakan sesuaidengan JMF, serta peralatan yang digunakan benarbenar memiliki fungsikerja yang baik (Surat tanggal 10 September 2014).c.
116 — 32
Dimana posisi pejabatPT POS adalah pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalampenyelenggaraan negara yang rawan terjadi korupsi kolusi dan nepotismeasebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 7 UU tersebut ;Bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU Keuangan Ngara yang pada pokoknyamenjadi rujukan dalam prinsip prinsip good corporate gonvernance menurutahli juga melekat pada pengelolaan keungan negara yang dipisahkan yangada di PT POS ;Bahwa pedoman dalam pengadaan barang jasa di BUMN mengacu padaperaturan
Dimana posisi pejabat PT POS adalah pejabat lain yang memiliki fungsistrategis dalam penyelenggaraan negara yang rawan terjadi korupsi kolusi dannepotismea sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 7 UU tersebut sehinggaketentuan Pasal 3 ayat (1) UU Keuangan Ngara yang pada pokoknya menjadirujukan dalam prinsip prinsip good corporate gonvernance juga melekat padapengelolaan Keuangan Ngara yang dipisahkan yang ada di PT POS, yaituKeuangan Ngara dikelola secara tertib, taat peraturan perundang undangan
Dimana posisi pejabat PT POS adalah pejabat lain yangHalaman 229 dari 251 Putusan Nomor : 06/Pid.SusTPK /2017/PN.Bdgmemiliki fungsi strategis dalam penyelenggaraan negara yang rawan terjadikorupsi kolusi dan nepotismea sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 7 UUtersebut sehingga ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU Keuangan Ngara yang padapokoknya menjadi rujukan dalam prinsip prinsip good corporate gonvernance jugamelekat pada pengelolaan Keuangan Ngara yang dipisahkan yang ada di PTPOS, yaitu Keuangan
80 — 19
Lindung Non Hutan sertaKawasan Pertanian Lahan Basah, maksudnya adalah untuk bisa menentukanapakah lahan yang dimohon itu boleh atau tidak, bagi peruntukan TPBU.Bahwa yang dimaksud dengan lokasi dimohon berada pada peruntukanKawasan Tanaman Tahunan berupa tanaman dengan bentuk tegakan kerasyang pola tanamannya menahun, sedangkan dalam Kawasan Lindung NonHutan adalah merupakan kawasan yang memberikan perlindungan setempatatau bagi kawasan yang ada dibawahnya dapat berupa daerah resapan arr,daerah yang rawan
(KL) dimungkinkan adanya kegiatan PembangunanTPBU yang dibatasi pada lokasi tertentu sesuai kajian teknis menurut111peraturan perundangundangan dan besarnya tutupantutupan bangunan atauKoefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 10 % dari luas tanah yangdimohon/dikuasai untuk kegiatan TPBU sedangkan sisanya minimal 90 %diwajibkan digunakan untuk penghyauan adalah kawasan Lindung NonHutan memberikan perlindungan setempat bagi kawasan yang ada di bawahdan dapat berupa daerah resapan air, daerah yang rawan
Halint perlu dilakukan untuk memenuhi asas kepastian hukum dan asaskehatihatian agar penerbitan izin lokasi tersebut tidak melanggar batasbatas wilayahadministrasi daerah, sesuai dengan peruntukan (misalnya bukan hutan lindung,hutan suaka alam, tanah rawan bencana dll) sehingga tidak menimbulkanmasalah sosial atau masalah hukum dikemudian hariSetiap tindakan hukum yang dilakukan oleh penyelenggara pemerintahan harusdilakukan sesuai dengan pilar hukum yang meliputi kewenangan, substansi danprosedur
Dwi Prantoro, SH,
Terdakwa:
Dedy Anuta Binti Jaya
87 — 39
Sdri.Yuli Pasang yang menyetorkan ke Bank di Malinau Kota,selama ini Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjptidak mempunyai nomor rekening sendiri sehinggasemua uang koperasi yang masuk langsung ke rekeningTerdakwa tanpa adanya keterbukaan terhadap pengurusdan anggota koperasi sehingga rawan untuk digelapkan.9.
limaratus ribu rupiah), jumlah harta Koperasi Kartika RajaPandhita Yonif 614/Rjp selurunnya sampai dengan bulanMei 2017 sebesar Rp. 2.412.689.272, (dua milyar empatratus dua belas juta enam ratus delapan puluh sembilanribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah). jadi selamakepemimpinan Terdakwa pembukuan Koperasi KartikaRaja Pandhita Yonif 614/Rjp sangat kacau/tidak benardimana tidak adanya pemisahan antara catatan modaldan keuntungan koperasi dan manajemen koperasi jugatidak terbuka sehingga sangat rawan
113 — 47
Sedang cara/perbuatan yang dilakukan bisa bermacammacam, yaitu bisa dengancara memukul, menendang, menusuk, menembak bagianbagian tubuh yang rawan,menyetrum dengan listrik, mencekik, dan sebagainya.
AGUS HARTONO
Tergugat:
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA SUARABAYA
Intervensi:
BING HARIYANTO
352 — 186
., M.H, dkk,adalah menyampaikan adanya kegiatan usaha milik Bing Hariyantoyang beroperasi di Perumahan Kertajaya Indah II No. 4/F0O213Surabaya dengan alasan:a. merasa terganggu dengan adanya kegiatan usaha milikBapak Bing Haryanto karena banyak sekali karyawan yangbekerja ditempat tersebut dengan tidak memperhatikan protokolkesehatan sehingga rawan menularkan wabah virus corona;b. jenis perusahaan yang dimiliki Bapak Bing Hariyanto adalahsarang burung walet dan kost.
ARON SIAHAAN,SH
Terdakwa:
SUGIRIN,S.Pd
126 — 28
Kabupaten.Belum memiliki perserta didik atau telah memiliki peserta didik tetapi belumpernah meluluskan.Memiliki luas lahan minimal 10.000 m2 yang dibuktikan dengan suratkepemilikan lahan tanah dalam bentuk sertifikat tanah (bukan tanah milikpribadi/perorangan) atau Akta jual beli/akta hibah yang dibuat oleh PPATatau ikrar wakaf yang dibuat oleh PPAIW.Apabila memerlukan pematangan tanah, pemotongan dan atau penguruganmenjadi tanggungjawab pemerintah kabupaten/kota/ yayasan.Lahan tidak berada didaerah rawan
Lahan tidak berada didaerah rawan dan banjir.Lahan harus sudah siap bangun (tidak sedang dimanfaatkan untukkepentingan lain).. Memiliki jin pendirian USB SMK dan atau jjin operasional bagi SMK yangsudah memiliki peserta didik dari Dinas Pendidikan setempat.Putusan Nomor 38/Pid.SusTPK/2020/PN.Mdn. hal. 110.
423 — 280
Kawasan cagar alam geologi; b.Kawasan rawan bencana alam geologi; dan c. Kawasan yangmemberikan perlindungan terhadap air tanah.Bahwa Lebih lanjut, Pasal 53 angka (1) berbunyi: Kawasan cagaralam geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (5) huruf (a) terdiri atas: (a) Kawasan keunikan batuan dan fosil; b. Kawasankeunikan bentang alam; dan c.
Kawasan rawan bencana alamgeologi; dan c. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap airtanah Kemudian Pasal 52 ayat (5), berbunyi: Kawasan lindunggeologi terdiri atas: a. Kawasan cagar alam geologi; b. Kawasanrawan bencana alam geologi; dan c.
AGUS HARTONO
Tergugat:
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA SUARABAYA
Intervensi:
BING HARIYANTO
331 — 182
., M.H, dkk,adalah menyampaikan adanya kegiatan usaha milik Bing Hariyantoyang beroperasi di Perumahan Kertajaya Indah II No. 4/F0O213Surabaya dengan alasan:a. merasa terganggu dengan adanya kegiatan usaha milikBapak Bing Haryanto karena banyak sekali karyawan yangbekerja ditempat tersebut dengan tidak memperhatikan protokolkesehatan sehingga rawan menularkan wabah virus corona;b. jenis perusahaan yang dimiliki Bapak Bing Hariyanto adalahsarang burung walet dan kost.
1.Slamet Riyono, S.H
2.Ahmadi, S.H.
3.AHMAD SYAFI'I HASIBUAN, S.H,
Terdakwa:
1.Muralis Als Alit Anak dari Baya Bung
2.Jemi Anak dari Irang Tuban
3.Udau Ahoi Anak dari Ahoi
96 — 30
Sepuluh) kilometer dan untuk menuju ke lokasi penambanganharus menggunakan jalan holling; Bahwa berdasarkan aturan jalan holling tidak dapat digunakan dan dilintasioleh umum atau warga tetapi hanya dapat digunakan dan dilalui oleh pekerja yangmelakukan pekerjaan penambangan karena jalan holling tersebut khusus dibuatuntuk lalu lintas kendaraan dan alatalat berat dalam melaksanakan kegiatanpenambangan namun perusahaan sudah membuat marka jalan dan tandatandaterkait wilayah atau daerah mana saja yang rawan
134 — 46
Sedang cara/perbuatan yangdilakukan bisa bermacammacam, yaitu) bisa dengan caramemukul, menendang, menusuk, menembak bagian bagiantubuh yang rawan, menyetrum dengan listrik, mencekik,dan sebagainya. Oleh karena tindak pidana pembunuhan merupakantindak pidana material, maka harus terjadi akibatyang berupa matinya orang lain itu.
1.Siswanto
2.Robert Jeri Turnando
3.Arianto
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTAHANAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,
267 — 215
Surat Edaran Mendagri ini sangatberalasan karena sangat rawan penyelewengan apabila Kepala Desadiberikan kewenangan untuk menerbitkan hak atas tanah;Bahwa para penggugat pada angka 18.1 yang menyatakan bahwa parapemilik hak salah subyek dengan mendasarkan bahwa para subyekpemilik hak bukanlah warga desa Gunung Meraksa jelas telah menyalahiPeraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 56 Tahun 1960Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, dimana batasan kepemilikantanah oleh subyek hukum di luar
176 — 88
Fotokopi dari fotokopi Surat Nomor: 360/120/KecBk/Kesra Perihal SuratKeterangan Rawan Banjir, yang ditandatangani oleh Camat Bika ThomasPanyarta, tanggal 13 April 2016, dan fotokopi dari foto data banjir padatahun 2016, 2017, 2018, diberi tanda P28;Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut di atas telah diberimeterai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, sehingga merupakan buktiyang sah dan dapat dipertimbangkan selanjutnya dalam putusan ini, kecualiuntuk bukti P2, P4, P5, P6, P7, P8, P12, P13
56 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dan Bupati pula yang memutuskan jumlahbantuan yang akan diberikan pada masingmasing pemohon;3 Bahwa terdapat berbagai kelemahan administrasi tata surat dalam alur naikmaupun alur turun pada proposal tersebut, antara lain tidak adanya lembardisposisi, sehingga disposisi para pejabat yang berwenang bertumpukanpada halaman akhir proposal yang mana hal itu sangat rawan terjadinyamanipulasi;4 Bahwa tidak terungkap siapa yang membuat proposalproposal tersebutdan siapa yang menikmati uang dari proposal
1.KARIM Hi. JAMALUDDIN
2.TAERAN ABUANA
3.UMAR ABBAS
4.SARAFU RAJAK
5.LILY ULFAIDAH, SP
6.LINDA ARYANI PAKAYA
7.FATMAWATI ABDUL BAAR
8.NURMALA HUSEN
9.ULFA MARWAN
10.NURJAYANTI
11.ZAKIA ABBAS
12.JAKA WIDADA
13.BAKAR DJIBAT, S.AG.,M.PD
14.ABDU AMMARIE, BSC
15.FAJRI HATIM
Tergugat:
PT PLN PERSERO UNIT INDUK PEMBANGKIT DAN JARINGAN MALUKU UTAR
Turut Tergugat:
1.WALIKOTA TERNATE
2.DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA TERNATE
3.DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA TERNATE
4.BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH PEMERINTAH KOTA TERNATE
5.LURAH KAYU MERAH, KEC. TERNATE SELATAN KOTA TERNATE
176 — 134
Tte19.20.21.22.kondisi struktur tanah di lingkungan tersebut adalah tanah berpasirsehingga sangat dikhawatirkan bila sewaktuwaktu waktu terjadi bencanaalam (gempa dil) dan kita juga mengetahui bersama bahwa Maluku utarakhususnya kota ternate termaksud daerah rawan gempa dan kondisiseperti ini Ssudah pasti akan mengganggu keselamatan dan kenyamananhidup keluarga dan anakanak Para Penggugat kedepannya ;Bahwa seharusnya Tergugat sebelum melakukan pembangunan TowerSUTT 150 kV PLTMG TernateG.1 Khusus
Ridho Sihombing, SH., MH
Terdakwa:
1.Akhmad Baihaqi Karuniawan
2.Aldi Dwi Cahyo
3.Pino Pratama
76 — 39
Secara langsungmisalnya dengan menubrukkan kepala kepada bagian badanyang rawan dari objek, menendang atau melempar bawahan dansebagainya. Secara tidak langsung misalnya denganmendorongkan bawahan sehingga terjatuh dan akibatnyamenderita sakit karena membentur suatu benda keras.