Ditemukan 1377 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : peceren preferred preference preferensi preheten proferin
Pengadilan PN BOYOLALI Perdata
Register : 06-08-2020 — Putus : 20-05-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN BOYOLALI Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Byl
Tanggal 20 Mei 2021 — Penggugat:
TUKIMAN
Tergugat:
1.PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk, Pusat Jakarta. Cq. PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Kantor Cabang Boyolali Cq. PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk, Kantor Cabang Pembantu Pasar Simo
2.Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kepala ATR Badan Pertanahan Nasional Pusat Jakarta, Cq Kepala ATR Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah Cq Kepala Kantor ATR Pertanahan Kabupaten Boyolali
3.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL SURAKARTA
105 — 10
  • tentang hakTanggungan dan untuk itu. pelaksanan eksekusi lelang harusberlandaskan pasal 224 HIR, 258 RBg;Bahwa menurut Tergugat Ill, dalil Penggugat yang demikianmenunjukkan kesesatan berfikir Penggugat dalam memahami suatuHalaman 30 dari 40 Putusan Nomor 46/Pat.G/2020/PN Byl10.UndangUndang dengan mengambil ketentuan secara sepotongsepotong;Bahwa perlu Penggugat pahami UU Hak Tanggungan merupakanundangundang khusus yang memberikan hak relatif kepada PemegangHak Tanggungan Peringkat Pertama (Kreditur Preferen
Pengadilan PT YOGYAKARTA Perdata
Register : 03-09-2020 — Putus : 17-11-2020 — Upload : 17-11-2020
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 80/PDT/2020/PT YYK
Tanggal 17 Nopember 2020 — Pembanding/Penggugat I : SULISTYO
Terbanding/Tergugat I : BAMBANG AMINTORO
Terbanding/Tergugat II : PT. BPR LESTARI DARMO MULYO
Terbanding/Turut Tergugat I : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA dan LELANG KPKNL YOGYAKARTA
Terbanding/Turut Tergugat II : Dr. H. BUDI UNTUNG , SH. MM
Terbanding/Turut Tergugat III : Kantor Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Kabupaten Bantul
Turut Terbanding/Penggugat II : PURWANTI DWI LESTARI
Turut Terbanding/Penggugat III : WIJI ASIH
132 — 86
  • Bahwa berhubung Tergugat II secara hukum mempunyaihak preferen sebagaimana tercantum dalam Sertipikat HakTanggungan Peringkat Pertama, maka Tergugat II telahmengajukan permohonan lelang eksekusi atas barangjaminan hutang yang telah dibebani dengan Hak Tanggungantersebut kepada Turut Tergugat I/Kantor Pelayanan KekayaanNegara Dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta dan telah dilelanguntuk pertama kalinya pada tanggal 7 September 2018,dengan harga limit sebesar Rp.920.000.000, (Sembilan ratusdua puluh juta rupiah
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 12-04-2018 — Upload : 30-04-2018
Putusan PT SEMARANG Nomor 96/Pdt/2018/PT SMG
Tanggal 12 April 2018 — UNDIG WASKITO ADI lawan LANNY IRAWATI IRWANTO dkk
46 — 41
  • dengan ketentuan hukum yang berlaku;Bahwa dengan terpenuhinya secara yuridis formil atas perjanjian kreditdan pencatatan/ pembebanan hak tanggungan atas Obyek Sengketamaka merupakan suatu fakta hukum yang tidak dapat disangkal ataudipungkiri jika Tergugat Il secara hukum adalah sebagai pihak yangHalaman 9, Putusan Nomor 96/Pat/2018/PT SMG10.11.beritikad baik "te goeder trouw' telah memberikan kredit kepadaPenggugat karenanya Tergugat Il selaku Kreditur mempunyai hakdidahulukan atau diutamakan "preferen
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Tanah
Putus : 09-08-2018 — Upload : 29-08-2018
Putusan PT SEMARANG Nomor 285/Pdt/2018/PT SMG
Tanggal 9 Agustus 2018 — SRI SUGIARTI lawan AGUS SAHIT, SE dkk
32 — 22
  • Bahwa benar Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadapPerjanjian Kredit antara Tergugat dengan Tergugat II yaitu denganmenunggak pembayaran angsuran, hal mana telah tersebut olehPenggugat pada gugatannya posita nomor 06.Sehingga dalam hal pelunasan kewajiban Tergugat kepadaTergugat Il dengan hak yang dimilikinya selaku Kreditur yangmemegang Hak Tanggungan dan mempunyai hak preferen atasjaminan kredit, Tergugat Il mempunyai hak untuk mengajukanPermohonan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan;Halaman 12
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 13-01-2015 — Upload : 17-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 439 PK/Pdt/2014
Tanggal 13 Januari 2015 — H. SALMIN AMAR SAADUN VS MUHAMAD AMAR SAADUN, DKK
76 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • APHT Nomor 132/14/Bgr.Tengah/1996 tanggal 31 Juli 1996 statusTergugat Il adalah sebagai kreditur konkuren bukan kreditur preferen;12. Bahwa permohonan yang diajukan oleh Tergugat Il, Pengadilan NegeriBogor mengeluarkan Penetapan Nomor 12/Pdt/Eks.Akte/1998/PN.Bgrtanggal 9 Maret 1998 jo.
Pengadilan PN SURAKARTA
Register : 16-04-2015 — Putus : 13-10-2015 — Upload : 13-10-2016
Putusan PN SURAKARTA Nomor 92/Pdt. G/2015/PN Skt
Tanggal 13 Oktober 2015 —
43 — 10
  • Bahwa berdasarkan dalildalil Turut Tergugat tersebut diatas merupakan suatukebenaran yang tidak dapat disangkal atau dipungkiri jika atas Agunan kredit tersisayaitu butir 5.e dimaksud tersebut senyatanya karena telah dibebani hak tanggunganmaka terhadapnya memherikan hak didahulukan atau diutamakan hak preferen"kepada Turut Tergugat sebagai pihak yang beriitikad baik "te goeder trouw" yangtelah memberikan kredit kepada Tergugat selaku Debitur dengan sepersetujuan KwikJan Nio selaku istrinya sehingga
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 26-11-2020 — Putus : 23-12-2020 — Upload : 23-12-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 639/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 23 Desember 2020 — Pembanding/Penggugat I : OEY WAN NIO sebagai pemegang saham PT MIMI KIDS GARMINDO
Terbanding/Tergugat I : PT. Bank Nusantara Parahyangan
Terbanding/Tergugat II : TIM KURATOR Tuan Martin Hartanto W SE SH.CLA, Tuan Anthony Prawira SH Tuan, Rulianto, SH
Terbanding/Tergugat III : PT. Waris
Terbanding/Tergugat IV : PT. Minorock Mandiri
Terbanding/Turut Tergugat I : PT. Mimi Kids Garmindo
Terbanding/Turut Tergugat II : Tuan Wiharja Setiawan
Terbanding/Turut Tergugat III : Nyonya Paula Yusuf
Terbanding/Turut Tergugat IV : KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL BANDUNG
Terbanding/Turut Tergugat V : Badan pertanahan Kota Bandung
Turut Terbanding/Penggugat II : TN TITIH DERMAWAN
464 — 832
  • Jadi tidak adalimitasinya bahwa ketika memiliki jaminan hak tanggunganatau jaminan fidusia atau hipotik gadai..tidak ada.. tidak adalimitasi itu di dalam undangundang No. 37 Tahun 2004ketentuan pasalpasal 1 sampai dengan 305 undangundang ini, Semuanya diatur mengenai hak krediturseparatis, kreditur Preferen yang diistimewakan maupundebitur konkuren yang tidak dijamin.
    Di dalam penjelasan mengatakan bahwa kreditor adalahkreditor separatis, kreditor preferen, kreditor kKonkuren. Darinormanya itu. Dari prakteknya di pengadilan, itu mayoritasyang mengajukan permohonan PKPU atau kepailitanadalah kreditor separatis. Dan Kreditor separatis ini adalahbelum tentu dia tercover dengan jaminan tersebut. Baik dari norma, putusan, maupun teori.
    Yang dimaksudpasal 2 ayat (1), yang dimaksud kreditor dalam ayat inladalah baik kreditur konkuren, separatis, maupun preferen,penjelasan pasal 2 ayat (1). Pasal 2 mengatakan bahwakepailitan bisa diajukan oleh debitur atau oleh kreditur,selama penggugatnya itu mengatakan krediturnya ituseparatis, preferen, maupun konkuren. Lho kok nggakmengeksekusi dulu.
    Itu haknya si preferen, baik maueksekusi juga boleh mau mempaillitkan juga tidak dilarang.Menurut undangundang begitu dan menurut riset mayoritasyang mengajukan permohonan justru adalah kreditorseparatis dan preferen dulu mengajukan kepailitan.Bahwa TERBANDING I/ semula TERGUGAT MENOLAK DENGANKERAS DAN TEGAS dalildalil PARA PEMBANDING/semula PARAPENGGUGAT dalam Memori Bandingnya angka 5 huruf a sampai huruf eyang pada pokoknya mendalilkan ... permohonan PKPU yang berakhirPAILIT adi Pengadilan Niaga
    Bahwa Debitor pemegang hak tanggungan dapatmengajukan PKPU dan Kepailitan atas Dasar:3..1 Berdasarkan norma hukum dalam pasal 2 ayat (1) Didalam penjelasan mengatakan bahwa kreditor adalahkreditor separatis, kreditor preferen, kreditor konkuren.3.2 Berdasarkan prakteknya di pengadilan Niaga, itumayoritas yang mengajukan permohonan PKPU ataukepailitan adalah kreditor separatis.3.3 Berdasarkan teorinya Kreditor separatis ini adalahbelum tentu dia tercover dengan jaminan tersebutBahwa TERBANDING I/
Pengadilan PN SURAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 27-09-2011 — Putus : 12-09-2011 — Upload : 27-09-2011
Putusan PN SURAKARTA Nomor 61/Pdt.G/2010/PN.Ska
Tanggal 12 September 2011 — YUDIK KURNIANTO VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI KEUANGAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN NEGARA cq KANWIL IX DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN NEGARA SEMARANG cq KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SURAKARTA , DKK
107 — 25
  • SunastitiningsihSapai Widaryo Sarjana Hukum, PPAT di Sragen ;sehingga oleh karenanya merupakan suatukebenaran yang tidak dapat disangkal ataudipungkiri jika = atas Agunan = Kredit dimaksudsenyatanya telah dibebani hak tanggungan yangterhadapnya memberikan hak didahulukan ataudiutamakan "hak preferen" kepada Tergugat 11sebagai pihak yang beritikad baik " to goedertrouw" yang telah memberikan kredit kepadaPenggugat selaku debitur dengan sepengetahuandan sepersetujuan Istrinya sehingga karenanyasecara
Pengadilan PT PONTIANAK Perdata Tanah
Putus : 05-07-2018 — Upload : 31-10-2018
Putusan PT PONTIANAK Nomor 37/PDT/2018/PT PTK
Tanggal 5 Juli 2018 — Para Ahli Waris Alm. H. Rahmat Bin H. Sanusi,DKK MELAWAN Hj. Fatimah Binti H. Hasanuddin, DKK
111 — 48
  • Oleh karena itu, sudah seharusnya TURUTTERGUGAT sebagai kreditur preferen yang beritikad baik dilindungi hakhaknya oleh hukum yang berlaku karena TURUT TERGUGAT telahmemberikan fasilitas pembiayaan kepada PENGGUGAT V dengan jaminanberupa SHM No. 1035 atas nama Halimah (in Casu PENGGUGAT V).
Pengadilan PT PONTIANAK Perdata
Register : 16-09-2020 — Putus : 28-09-2020 — Upload : 29-09-2020
Putusan PT PONTIANAK Nomor 77/PDT/2020/PT PTK
Tanggal 28 September 2020 — Pembanding/Penggugat : HENGKEY Diwakili Oleh : SUKERLY CRISTOFORUS UNMEHOPA, SH.
Terbanding/Tergugat : PT. BANK MANDIRI PERSERO TBK
Terbanding/Turut Tergugat : Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pontianak
81 — 25
  • Bahwa perlu Turut Tergugat tegaskan bahwa lelang eksekusi haktanggungan yang dilakukan oleh Turut Tergugat atas permohonanTergugat dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 6 UndangUndang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas TanahBeserta BendaBenda Yang Berkaitan Dengan Tanah (UndangUndang Hak Tanggungan) yang merupakan ketentuan khusus yangmemberikan hak relatif kepada Pemegang Hak TanggunganPeringkat Pertama (Kreditur Preferen) untuk menjual obyek HakTanggungan atas kekuasaan sendiri dan
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 18-01-2017 — Upload : 16-05-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 497/Pdt/2016/PT SMG
Tanggal 18 Januari 2017 — MULATO dkk melawan P.T. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Pusat Jakarta, Cq. P.T. Bank Rakyat Indonesia, Tbk, Cabang Pembantu Kartasura dkk
71 — 33
  • Bahwa perlu Pengugat pahami UU Hak Tanggungan merupakanundangundang khusus yang memberikan hak relatif kepadaPemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama (Kreditur Preferen)untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri danmengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualannya itu apabilaDebitur wanprestasi/cidera Janji..
Pengadilan PN KLATEN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 18-08-2014 — Putus : 16-02-2015 — Upload : 11-04-2015
Putusan PN KLATEN Nomor 93/Pdt.G/2014/PN Kln
Tanggal 16 Februari 2015 — HARUN ROSIDI LAWAN : PT. BANK DANAMON, Tbk., DKK.
58 — 17
  • .250.000.000, (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang untukmenjamin hutangnya telah diserahkan Agunan Kredit (objek sengketa) sehinggamerupakan suatu kebenaran yang tidak dapat disangkal atau dipungkiri jikapenggugat sangat paham dan mengerti atas resiko dan atau akibat hokum daripembebanan hak tanggungan atas agunan kredit yang mana karena terhadapnyatelah dibebani hak tanggungan maka tergugat I selaku kreditur sebagai pihakyang beretikad baik tee goeder trouw mempunyai hak didahulukan ataudiutamakan hak preferen
Pengadilan PT YOGYAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 21-02-2018 — Putus : 14-03-2018 — Upload : 14-03-2018
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 27/PDT/2018/PT YYK
Tanggal 14 Maret 2018 — SURYO MANEKO Bin MARTO MELAWAN TRIYANTA ARIBAWA, SH, DKK
43 — 47
  • dapat disangkal atau dipungkiri jikaPenggugat sangat paham dan mengerti atas resiko dan atauakibat hukum dari pembebanan hak tanggungan atas ObjekSengketa dimana karena terhadapnya telah dibebani haktanggungan No. 596/2011 berdasarkan Akta Pemberian HakTanggungan No. 01/2011 tanggal 10Januari 2011 yang dibuatoleh dan dihadapan ka Farikha, SH, PPAT di KabupatenYogyakarta maka Tergugat Il selaku Kreditur sebagai pihak yangberitikad baik te goeder trouw mempunyai hak didahulukan ataudiutamakan hak preferen
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 04-08-2017 — Putus : 03-11-2017 — Upload : 12-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 138 PK/TUN/2017
Tanggal 3 Nopember 2017 — FERLY NOPRIANSYAH VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG;
196 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa yang sangat nyata keliru adalah pada pertimbangan Majelis HakimAgung RI tingkat Kasasi pada nomor (5) dan (8), yang berbunyi: Bahwa berdasarkan Asas Preferen, perundangundangan yang lebihrendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi (/exsuperior derogat legi Inferior) Bahwa terhadap kasus posisi yang sama telah diputus oleh MahkamahAgung sebagaimana tersebut dalam amar putusan kasasi a quo, sehinggasesuai dengan asas Similia Similious terhadap perkara yang sama harusdiputus
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 19-09-2012 — Putus : 08-10-2012 — Upload : 09-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 39/PKPU/2012/PN.NIAGA.JKT.PST
Tanggal 8 Oktober 2012 — PT. INDOTAMA MINING CONTRACTOR >< PT. INTI BARA NUSALIMA
554 — 432
  • Termohon/ Debitor mempunyai dua Kreditor/ lebih ;Menimbang, bahwa hubungan hukum antara kreditor dengan debitor bersifattimbal balik yang melahirkan hak dan kewajiban, yang mana kreditor telah melakukansesuatu/prestasi sehingga menimbulkan kewajiban hukum bagi debitor untukmelakukan kontra prestasi ;Menimbang, bahwa pengertian Kreditor dalam UUKPKPU terdapat dalampenjelasan Pasal 2 ayat (1) adalah baik Kreditor Konkuren, Kreditor Separatis,maupun Kreditor Preferen ;Menimbang, bahwa persoalan pertama
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Tanah
Putus : 28-06-2018 — Upload : 06-07-2018
Putusan PT SEMARANG Nomor 211/Pdt/2018/PT SMG
Tanggal 28 Juni 2018 — GAN FAIZAL lawan SUJITO dkk
44 — 24
  • Menyatakan TERGUGAT II KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSIdalam Konvensi merupakan Kreditur Preferen berhak atas obyek sengketa.. Menghukum PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI untukmembayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 200.000, setiap hari);.
Pengadilan PT MEDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 04-02-2015 — Putus : 16-04-2015 — Upload : 17-04-2015
Putusan PT MEDAN Nomor 48/PDT/2015/PT-MDN
Tanggal 16 April 2015 — SUDIN LAWAN PT. GOLD COIN INDONESIA
60 — 34
  • ., dan SERTIFIKATHAK TANGGUNGANNOMOR 4481/2012,terhadap SERTIFIKATHAK GUNA BANGUNANNOMOR 572/MEDANESTATE, sebagaimanadiuraikan dalam suratUkur/Gambar Situasitanggal 26 Oktober 1994,Nomor 2930/1994, seluas64 M2.Dimana TERGUGAT merupakan kreditur preferen danpemegang hak yang sah atas OBJEK HAK TANGGUNGANtersebut sebagai pelunasan hutang hutang PENGGUGAT.3.
Pengadilan PN JOMBANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 29-12-2015 — Putus : 08-09-2016 — Upload : 05-07-2017
Putusan PN JOMBANG Nomor 77/Pdt.G/2015/PN.JBG
Tanggal 8 September 2016 — ALFIJAH sebagai PENGGUGAT Melawan 1. PT. BNI, melalui KCU Jombang sebagai TERGUGAT I 2. KPKNL Malang sebagai TERGUGAT II
73 — 9
  • Alfijah, AN yangdiikat Hak Tanggungan Peringkat senilai Rp.300.000.000, sesuaidengan SHT No. 3558/2012 tanggal 11122012 ;Bahwa pengikatan dan pembebanan Hak Tanggungan telah sesuai denganprosedur yang berlaku, terobukti dengan tidak adanya blokir atas Sertifikatsehingga dapat diikat Hak Tanggungan secara sempurna dan dibuktikandengan munculnya Sertifikat Hak Tanggungan ;Bahwa dengan dibebaninya Hak Tanggungan terhadap agunan tersebutmaka Tergugat mempunyai hak preferen atas jaminan guna kepentinganpelunasan
Pengadilan PN SEMARANG
Putus : 23-10-2013 — Upload : 29-10-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 429/Pdt/G/2012/PN.SMG
Tanggal 23 Oktober 2013 —
48 — 13
  • seratus dua puluh lima juta rupiah) Nomor 770 tertanggal 31 Juli 2006 yang dibuat13berdasarkan Akta Pemberian hak Tanggungan No.244/2006 tertanggal 5 Juli 2006yang dibuat oleh dan dihadapan Kurnia Lestijo Siswanto Sarjana Hukum, PPAT diGrobogan ;Keempatempatnya disebut Obyek Perkara sehingga adalah merupakan suatukebenaran yang tidak dapat disangkal atau dipungkiri Obyek Perkara dimaksuddahulu senyatanya pernah dibebani hak tanggungan yang terhadapnya memberikanhak didahulukan atau diutamakan "hak preferen
    tambahan fasilitas kredit DP200 sebesar Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah) sehingga total fasilitas kredit yang20diterima oleh Pelawan adalah sebesar Rp.300.000.000, (tiga ratus juta rupiah) denganagunan kredit Obyek Perkara yang terhadapnya pada waktu itu telah dibebani haktanggungan sehingga oleh karenanya merupakan suatu kebenaran yang tidak dapatdisangkal atau dipungkiri karena atas Obyek Perkara telah dibebani hak tanggunganmaka secara hukum memberikan hak didahulukan atau diutamakan "hak preferen"kepada
Pengadilan PN SUKOHARJO Perdata
Register : 27-01-2020 — Putus : 03-11-2020 — Upload : 13-11-2020
Putusan PN SUKOHARJO Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Skh
Tanggal 3 Nopember 2020 — Penggugat:
Riyanto, S.E ,S.H
Tergugat:
1.Sri Haryani
2.PT.Bank Danamon Tbk
3.Badan Pertahanan Nasional BPN Sukoharjo
4.Badan Pertanahan Nasional BPN Karanganyar
85 — 10
  • kerja,sehingga segala tindakanhukum Tergugat II atas Obyek Jaminan milik Tergugat yang menjadijaminan kredit pada Tergugat II dengan melaksanakan proses lelangeksekusi Hak Tanggungan sehubungan dengan macetnya pembayaranangsuran fasilitas kredit atas nama Tergugat adalah tidak benar secarahukum jika dikaitkan dengan kerjasama pemberian modal kerja atasusaha yang dijalankan Tergugat dari Penggugat yang pada akhirnyaakan merugikan hakhak dan kepentingan Tergugat II selaku kredituryang mempunyai hak preferen