Menyatakan Terdakwa RACHMAT SR SAMPETODINGtidak terbukti secara sah menurut hukum bersalahmelakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1)huruf a dan b UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana yang telah diubah dengan UndangundangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;2.

2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) Undangundang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentangperubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 Ayat (1)Ke1 KUHP yang unsurunsurnya sebagai berikut:1.

;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas MajelisHakim berpendapat bahwa unsur kelima Yang Melakukan, MenyuruhMelakukan Turut serta melakukan telah terpenuhi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa Rachmat S.RSampetoding telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurutUndangUndang melakukan tindak tindak pidana Korupsi secara bersamasama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primairmelanggar Pasal

2 ayat (1) Jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No.20 tahun 2001 tentangperubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi.

Terdakwa sebagai kepala keluarga memiliki tanggungan keluarga;Mengingat, Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No.20 tahun 2001 tentangperubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, UU Nomor 8 Tahun 1981 TentangKitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan perundangundangan lainyang bersangkutan;MENGADILI:1.

Arasy tersebut diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat ( 1) Jo pasal 18 UndangUndang Nomor : 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telahdiubah dengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas Undang Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat ( 1 ) Ke1 JoPasal 64 ayat (1) Kitab UndangUndang Hukum Pidana.SUBSIDIAIR :Bahwa ia Terdakwa MUH. ARASY selaku Kuasa Usaha CV.

Tingkat Pertama didalampertimbangannnya tidak pernah membebaskan terdakwa dari dakwaan primairakan tetapi langsung menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidanadalam dakwaan subsidatr ;Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut maka PengadilanTinggi akan memperbaiki pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama denganpertimbangan sebagai berikut ;Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor /Pid.SusTPK/2015/PT PALMenimbang, bahwa Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkanterlebih dahulu dakwaan primair Pasal

2 ayat 1 jo Pasal 18 Undang UndangNo31 Tahun 1999 sebagimana telah diubah dengan Undangundang No.20tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang unsureunsurnya dalah sebagai berikut :Setiap orang ;Secara melawan hukum ;Memperkaya diri semdiri, orang lain atau suatu korporasi ;Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ;Dilakukan secara bersamasamaaon fF EE PFMerupakan perbuatan berlanjut ;ad. 1.

Kegiatandiserahkan pada proses hukum;Bahwa setelah dilakukan proses penyidikan oleh Penyidik pada KejaksaanNegeri Limboto, Terdakwa mengembalikan dana yang telah digunakannya sebesarRp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);Dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan keuangan Negaradan daerah sebesar Rp75.056.250,00 (tujuh puluh lima juta lima puluh enam ribu duaratus lima puluh rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah itu;Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal

2 Ayat (1)Jo.

Pasal 18 UndangUndang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah denganUndangUndang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangUndang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo.

Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriLimboto tanggal 28 Mei 2013 sebagai berikut:1 Menyatakan Terdakwa Hajarah Unggango bersalah melakukan tindak pidanaKorupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo.

Menyatakan Terdakwa Arjoni, BE Bin Jamaran tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair; 2.

Begitu pula sebaliknya kalau dakwaan Primair telah terbukti, makaMajelis tidak akan mempertimbangkan lagi dakwaan subsidair;Adapun unsurunsur dakwaan Primair, Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1)UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 TentangHalaman 115 dari 154 Putusan Nomor 04/Pid.SusTPK/2015/PN.PlgPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal

UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undangundang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI :1 Menyatakan Terdakwa Arjoni, BE Bin Jamaran tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam pasal

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 UU RI No.31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan UU RI No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke 1KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;2 Membebaskan Terdakwa Arjoni, BE Bin Jamaran dari Dakwaan Primairtersebut3 Menyatakan Terdakwa Arjoni, BE Bin Jamaran tersebut diatas, terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang

Menyatakan Terdakwa Drs.Yan Hepta, MM Bin Zainal Abidin Agus tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 UU RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair; 2. Membebaskan Terdakwa Drs.Yan Hepta, MM Bin Zainal Abidin Agus dari Dakwaan Primair tersebut3.

Begitu pula sebaliknya kalau dakwaan Primair telah terbukti, makaMajelis tidak akan mempertimbangkan lagi dakwaan subsidair;Adapun unsurunsur dakwaan Primair, Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1)UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana, adalahsebagai berikut :1 setiap

M E N G A D I L I :

• Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
• Mengubah putusan Pengadilan Negeri Medan
  Nomor 136 / Pid.Sus-TPK /2023 /PN Mdn tanggal 4 Maret 2024 yang dimintakan banding mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ALRAZI tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi melanggar Pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

puluh lima ribu seratus limapuluh rupiah) Perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka PenghitunganKerugian Keuangan Negara Nomor : SR688/PW08/5/2016 tanggal 18 April2016, Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Uang PajakKendaraan (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) diSamsat Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah tahun 2014 s/d 2015.Halaman 13 dari 42 halaman Putusan Nomor 1 /PID.SUS.TPK/2017/PT TKo= Perobuatan Terdakwa Agus Firmansyah bin Nizom Sirajuddin tersebutmelanggar Pasal

2 ayat (1) jo pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dirubah dan ditambahdengan Undang Undang No. 20 tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 jo Pasal64 ayat (1) KUHP.SUBSIDAIRw Bahwa ia TerdakwaAGUS FIRMANSYAH bin NIZOM SIRAJUDDIN selakuPegawai Negeri Sipil di Kantor Samsat Gunung Sugih Kabupaten LampungTengah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan ProvinsiLampung Nomor : 800/0132/IIl.18/06/2011, tanggal 11 Mei 2011 tentang MutasiPegawai

Menyatakan TerdakwaAGUS FIRMANSYAH Bin NIZOM SIRAJUDIN terbuktisecara sah dan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama1sama sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiJo Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangHalaman 25 dari 42 halaman Putusan Nomor 1 /PID.SUS.TPK/2017/PT TKundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiJo Pasal 55 ayat (1) ke1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimanatermuat dalam dakwaan Primair;2.

2 ayat (1) jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi JoUndangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangundangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal55 ayat (1) ke1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sudah tepat dan benar.Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Terdakwa mengemukakankeberatan bahwa pembuktian kesalahannya berdasarkan fakta dipersidangan dari26 (duapuluh enam) saksi hanya berdasarkan keterangan

2011 Nomor015/LPKT/XI/2011Bab III Pasal 4 ayat :(4) Pihak kedua berkewajiban menyelenggarakan panatausahaanpenggunaan keuangan dana hibah dari pihak pertama sesuaiketentuan dan peraturan yang berlaku.(7) Pihak kedua wajib bertanggungjawab dari segi fisik maupunkeuangan dan bersedian diprses secara hukum dan menggantikerugian sesuai dengan nilai nominal yang telah ditetapkan apabilaterjadi penyimpangan dalam penggunaan dana hibah.Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001.Subsidair :Bahwa terdakwa EDI SUTARYONO Bin SOEDARYONO selakuPenanggungjawab/ Direktur LPK.

Menyatakan terdakwa EDI SUTARYONO Bin SOEDARYONOtidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 20tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang No. 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan primatr ;2.

Cipta Frima Jaya.Jumlah Kerugian Keuangan Negara Rp. 531.682.873,0(12) 0 Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayatUndangUndang Nomor 31 tahun 41999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke (1)KUHP ; 222222222 202225SUBSIDIAIR :Bahwa Terdakwa

sebagai pertimbangan PengadilanTinggi Tindak Pidana Korupsi sendiri dalam memutus perkara inipada tingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidanaperlu diperbaiki karena pertimbangan unsur turut serta padaPasal 55 ayat (1) ke1 KUHP yang telah dipertimbangkan olehHakim Tingkat Pertama telah benar, sehingga amarnya berbunyisebagaimana pada amar putusanMenimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana,maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara padadua tingkat peradilan ;Mengingat Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangundangNomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan Undangundang Nomor 20 tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP jo Undangundang Nomor 46 tahun 2009 tentangPengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undangundang Nomor 8tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta PeraturanPerundangundangan yang berkaitan dengan perkaraMENGADILI...MENGADILI Menerima permintaan banding dariTerdakwa 5 22222 Memperbaiki Putusan Pengadilan

/PW17/5/2017 tanggal 25September 2017 yang siginifikan memperkaya diri sendiri atau orang lainatau suatu korporasi, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut,perbuatan Terdakwa telah memenuhi kualifikasi tindak pidana korupsisebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 ayat (1), (2) dan(3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. PasalHal. 22 dari 26 hal. Putusan Nomor 2485K/Pid. Sus/201855 ayat (1) ke 1 KUHP jo.

Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor18/PID.TPK/2018/PT SMR tanggal 5 Juni 2018 yang memperbaiki PutusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri SamarindaNomor 63/Pid.SusTPK/2017/PN Smr tanggal 21 Februari 2018, untukkemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amarputusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini:Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Mengingat Pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1Hal. 23 dari 26 hal. Putusan Nomor 2485K/Pid. Sus/2018KUHPidana jo.

Sus/2018perbuatan Terdakwa telah memenuhi kualifikasi tindak pidana korupsisebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan(3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal55 ayat (1) ke 1 KUHP jo.

Sus/2018Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Mengingat Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana jo.

Masyarakat Desa RancawuluhKecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes sebesar Rp. 203.677.500,00. atau setidak tidaknya dalam jumlah tersebutPerbuatan terdakwa H KURDI Bin KARNO sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (2) dan (3) Undang UndangNomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 KUH Pidana.SUBSIDAIRBahwa

KURDI Bin KARNO telah terbukt secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan findak pidana Korupsi, sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU No. 20 Tahun 2001Hal.13 dari 21 Halaman Put.No.54/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H.

., sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. pasal 18 UU Nomor : 31 Tahun 1999,sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor : 20 tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP jo. Pasal64 ayat (1) KUHP.SUBSIDIAIR :Bahwa ia Terdakwa SAMUEL MATUTINA, S.E., Alias SAM selaku DirekturPT.

2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor : 31 Tahun 1999,sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor : 20 tahun 2001tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke1KUHP jo.

2 Ayat(1) jo.

Bahwa berdasar alasan alasan pertimbangan di atas, terbukti bahwaperbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur unsur pidana dalam dakwaanPrimair Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun1999 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP jo.

No. 447 K/Pid.Sus/2015Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi /Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwadibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ;Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang Undang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPidanajo.

HALIDI, telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi,sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b,ayat (2) dan ayat (3) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah danditambah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan PrimairPenuntut Umum ;2.

2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi.SUBSIDAIR :wno Bahwa terdakwa DARMAWAN bin H.

2 ayat (1) jo. pasal 18 ayat (1)59hurufb, ayat (2), dan ayat (3) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentangPerubahan atas Undang Undang RI nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi yang unsur unsurnya sebagai berikut :1.

Halidi telah sependapat (conform) dengan argumentasi yangdikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam pembuktian telah memenuhi unsur71unsur dari pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) hurufb, ayat (2), dan ayat (3) UndangUndang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana dalam Dakwaan Primair.

2 ayat (1) jo. pasal 18 ayat (1) hurufb, ayat (2), danayat (3) UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUU No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;78MENGADILI1.

BANDARO KUNIANG melanggar ketentuansebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat 1 jo. Pasal 18 ayat 1 hurufb, ayat 2, dan ayat 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke1 KUHP.SUBSIDIAIR :Bahwa Terdakwa Drs. H. ADRIL DT.

BANDARO KUNIANG terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana korupsisebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1)jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), dan Ayat (3) UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPsebagaimana termaktub dalam Dakwaan Kesatu Primair;2

Menyatakan Terdakwa Drs H Aadril Dt Bandaro Kuniang tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsisecara bersamasama baik sebagai yang melakukan atau turut melakukanmelanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Ayat ( 1) ndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana yang telah dirobah dengan Undang Undang RepublikIndonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi.2.

Menyatakan Terdakwa Drs H Adril Dt Bandaro Kuniang tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsisecara bersamasama baik sebagai yang melakukan atau turut melakukanmelanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Ayat ( 1) UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana yang telah dirobah dengan Undang Undang RepublikIndonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi;3.

,(perkara terpisah) adalahmerupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dan diancam denganketentuan Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3)UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor20 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP sebagaimana dakwaan KesatuPrimair bukan sebagai perbuatan menyalahgunakan kewenangan sebagaimanadiatur dalam Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun

. : 29/Pid.SusTPK/2021/PN.SBYdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsisebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 2 Ayat (1)jo. Pasal 18 Ayat (1) , (2), (3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jo.Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP dalam dakwaan Primair kami ;2.

Menyatakan Terdakwa Hosihah Binti Safal tidak terbukti bersalahtelah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancamdengan pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1), (2), (8)Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan tindakpidana korupsi Jo. Undangundang No. 20 Tahun 2001 Tentangperubahan atas Undangundang No. 31 Tahun 1999 tentangpemberantasan tindak pidana korupsi, Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP;2.

2 Ayat (1) jo.

Terdakwa tidak mengakui kesalahannya.Halhal yang meringankan : Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya; Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) jo.

Menyatakan Terdakwa SUKIRMAN Bin PARIMIN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dan diancam pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum jo. pasal 55 ayat

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YUDI PURNOMO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan

No. 2086 K/Pid.Sus/201116.Bahwa pada saat 2 (dua) unit Hovercraft tersebut tiba di Boven Digoelkeseluruhannya berada dalam kondisi baik dan siap pakai dan salahsatunya sudah pernah digunakan oleh bapak Bupati Boven Digoelmenuju Asiki ;Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa/Penuntut Umumdengan dakwaan yang bersifat subsidaritas yakni :Primair :Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat(1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Judex Facti telah keliru menyatakan bahwa unsur melakukan perbuatanmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaiBestadeell Delict (Delik Inti) dari Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana ;3.

Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lainatau suatu korporasi bukanlan merupakan Bestadeell Delict (Delik Inti)dari penerapan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana ;5.

Bestadeell Delict (Delik Inti) dari Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana adalah unsur secara melawan hukum dan bukan unsurmelakukan perouatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atausuatu. korporasi sebagaimana pendapat dari Judex Facti dalammemberikan

2 ayat (1) Jo.

Menyatakan Terdakwa YUDONO terbukti secara sah dan meyakinkanbersalan melakukan tindak pidana telah melakukan, menyuruhmelakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawanhukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasiyang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomianNegara sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat(1) Jo. Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTipikor Jo.

2 ayat (1) jo.

2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke1 JoPasal 64 ayat (1) KUHP dan Undangundang Nomor 46 Tahun 2009 tentangPengadilan Tindak Pidana Korupsi, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981tentang Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta ketentuanketentuan peraturan perundangundangan dan hukum yang