Ditemukan 937 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : otoritas oktorina otorisai oktoria otomitra
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 11-04-2019 — Putus : 10-07-2019 — Upload : 11-07-2019
Putusan PT MAKASSAR Nomor 133/PDT/2019/PT MKS
Tanggal 10 Juli 2019 — Pembanding/Tergugat I : DRS. SALADIN HAMAT YUSUF, M.si Diwakili Oleh : DRS. SALADIN HAMAT YUSUF, M.si
Pembanding/Tergugat II : DIRHANSYAH HAMAT YUSUF Diwakili Oleh : DRS. SALADIN HAMAT YUSUF, M.si
Pembanding/Tergugat III : DRS. MUH. ALIF HAMAT YUSUF Diwakili Oleh : DRS. SALADIN HAMAT YUSUF, M.si
Pembanding/Tergugat IV : MUH. ABDUH HAMAT YUSUF Diwakili Oleh : DRS. SALADIN HAMAT YUSUF, M.si
Pembanding/Tergugat V : SITI DAHLIAH HAMAT YUSUF Diwakili Oleh : DRS. SALADIN HAMAT YUSUF, M.si
Pembanding/Tergugat VI : SITTI QAMARIAH HAMAT YUSUF Diwakili Oleh : DRS. SALADIN HAMAT YUSUF, M.si
Pembanding/Tergugat VII : IR. AHMAD SUKARNO HAMAT YUSUF Diwakili Oleh : DRS. SALADIN HAMAT YUSUF, M.si
Pembanding/Tergugat VIII : IR. AHMAD SUHARTO HAMAT YUSUF Diwakili Oleh : DRS. SALADIN HAMAT YUSUF, M.si
Pembanding/Tergugat IX : RAHMATULLAH HAMAT YUSUF Diwakili Oleh : DRS. SALADIN HAMAT YUSUF, M.si
Pembanding/Tergugat X : ABDUL BASIT HAMAT YUSUF Diwakili Oleh : DRS. SALADIN HAMAT YUSUF, M.si
Pembandin
80 — 59
  • Persil 50 Dwvll luas 1,00Ha , Persil 25 Dil luas 2,17 Ha dan Persil 34 DII luas 0,16 Ha yang notabene hak atas tanah tersebut sebelum mempunyai sertipikat telahdibebaskan Badan Otorita Panakukang Plan untuk Pembuatan Jalan AP.Pettarani sekitar tahun 1975 dan kemudian pada tahun 1982 diterbitkanSertipikat Hak Milik No. 351/Karuwisi atas nama Drs. Hamat Yusuf, SuratUkur sementara No. 294 tanggal 15 Februari 1982 seluas 42.083 M.b.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 19-06-2009 — Putus : 07-04-2010 — Upload : 19-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 240/PDT.G/2009/PN.JKT.PST
Tanggal 7 April 2010 — SUFANDI TJUANTA qq. PT. INTI CELLULOSEUTAMA INDONESIA >< PT. LIG INSURANCE INDONESIA
187 — 555
  • bisamengatakan pihak Reasuransi belum membayarnya;Bahwa Perusahaan Asuransi, wajid membuat deposito 20 % dari modal yangpencairannya hanya disetujui oleh Menteri Keuangan, itu sebagai pegangan kalausuatu saat perusahaan ini dipailitkan bukan untuk pembayaran klaim kasus perkasus dan siapa yang berhak mencairkan itu tidak ada diatur itu hanya otoritas;Bahwa Tertanggung tidak bisa mengajukan permohonan untuk mencairkan danatersebut karena klaimnya tidak dibayar karena itu milik bersama;Bahwa tindakan otorita
    kerugian;Kalau misalnya si A mengasuransikan pabriknya kepada X sudah ada polis, lalu siA menjual pabriknya kepada si B, maka si B untuk mengklaim belum tentu dapatharus dilihat dulu polisnya berlaku atau tidak karena ada tertulis didalampengalihan itu si Penanggung harus menyetujui pengalihan hak itu:Bahwa apabila suatu perusahaan Asuransi tidak bersedia membayar Tertanggungupaya Menteri Keuangan berkaitan dengan deposito, sepanjang tertulis itu yangdilaksanakan, kalau tidak ada diatur maka itu otorita
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 12-07-2017 — Upload : 03-08-2017
Putusan PN SURABAYA Nomor 808/Pdt.G/2016/PN.Sby
Tanggal 12 Juli 2017 — ANG AGUS Dkk melawan PT. PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) Cabang TANJUNG PERAK
93 — 25
  • Olehkarena itu sering kali HPL disebut sebagai gempilan hak menguasai dari negarayang diberikan kepada pemegang hak atas tanah;Bahwa dalam Permenagraria No 9 Tahun 1999 disebutkan subyek hukum HPLadalah Instansi Pemerintah termasuk Pemerintah Daerah, Badan Usaha MilikNegara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Otorita dan Badanbadan hukumPemerintah lainnya yang ditunjuk pemerintah;Bahwa bicara masalah pertanahan itu sektoral sekali peraturannya, jadi kita harusmelihat pada UU No 5 Tahun 1960 tentang
Pengadilan PN SUMBER Pidana Umum
Register : 31-10-2018 — Putus : 18-01-2019 — Upload : 09-05-2019
Putusan PN SUMBER Nomor 421/Pid.B/2018/PN Sbr
Tanggal 18 Januari 2019 — Penuntut Umum:
KUSTRIYO, S.H.
Terdakwa:
SUGIHARTONO Alias SINO SUGIHARTO NOTO NEGORO
1387 — 2259
  • UNAPPROVAL 81704/ICJ/25022016; FC Surat dari Yunasril Yuzar Mandahiliang Advokat tanggal 11 Maret2016 perihal Peranan dan Realisasi Penyelesaian Utang RakyatIndonesia oleh Pemerintah Republik Indonesia; FC Surat Otorita Dunia tanggal 21 Juni 2016; FC Sertifikat KARNegara Nomor 99.98 Seri 14 Induk 25 Negara; FC Surat Pengangkatan H.E.
    UNAPPROVAL 81704/ICJ/25022016;FC Surat dari Yunasril Yuzar Mandahiliang Advokat tanggal 11 Maret2016 perihal Peranan dan Realisasi Penyelesaian Utang RakyatIndonesia oleh Pemerintah Republik Indonesia;FC Surat Otorita Dunia tanggal 21 Juni 2016;FC Sertifikat KARNegara Nomor 99.98 Seri 14 Induk 25 Negara;FC Surat Pengangkatan H.E.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 14-06-2016 — Upload : 30-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2404 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 14 Juni 2016 — NORHASANAH alias SANAH binti HASAN FAKHRUDIN
49 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Direksi danDewan Pengawas PD BPR Kandangan dengan Surat Perjanjian KreditNomor 130/SPK/BPRKDG/VI/2012 tanggal 29 Juni 2012 ;Bahwa kredit kedua debitur pada PD BPR Kandangan terjadi kemacetansebagai akibat para Terdakwa I, Il, Ill dan IV dalam pelaksanaannya tidaksesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam perbankankhususnya peraturan internal PD BPR Kandangan, yang dibuktikan denganhasil audit/pemeriksaan yang dilakukan oleh Bank Indonesia Perwakilan IlKalimantan atau saat ini disebut Otorita
    Direksi danDewan Pengawas PD BPR Kandangan dengan Surat Perjanjian KreditNomor 130/SPK/BPRKDG/VI/2012 tanggal 29 Juni 2012 ;Bahwa kredit kedua debitur pada PD BPR Kandangan terjadi kemacetansebagai akibat para Terdakwa , Il, Ill dan IV dalam pelaksanaannya tidaksesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam perbankankhususnya peraturan internal PD BPR Kandangan, yang dibuktikan denganhasil audit /oemeriksaan yang dilakukan oleh Bank Indonesia Perwakilan IIKalimantan atau saat ini disebut Otorita
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 08-07-2019 — Putus : 22-10-2019 — Upload : 01-11-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 1957/Pid.Sus/2019/PN Sby
Tanggal 22 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
NURLAILA, SH
Terdakwa:
MOH SAMSUL BASRI
380 — 308
  • Riwayat Pekerjaan :>>>Tahun 2008 s/d 2009 : Staf Tenaga Kontrak di Otorita BatamTahun 2009 s/d 2014 : Staf PNS di Kementrian Komunikasidan Informatika Republik Indonesia ;Tahun 2015 s/d 2018 : Staf PNS di Dinas Kominfo ProvinsiJawa Timur ;c.
Pengadilan PN BALIGE Perdata
Register : 26-01-2021 — Putus : 27-07-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN BALIGE Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Blg
Tanggal 27 Juli 2021 — Penggugat:
1.HASOLOAN SITORUS
2.DENNI HENDARTO SITORUS
3.BRONSEN SITORUS
4.DESMON SITORUS
5.SIMON SAMPE SITORUS
6.RUDI HARTONO SITORUS
7.IRWANTO KRISMAN KASIANUS SITORUS
8.LAMBOK SITORUS
9.VANNY LAMRAYANI SITORUS
10.LISMER SITORUS
11.DORI UNTUNG LAMHOT SITORUS
12.BAGIOT BANGUN SITORUS
13.LANDO SITORUS
14.SURUNG SITORUS
15.FERDINAN SITORUS
16.CHANDRA SITORUS
17.ROBERTO KOKO GUNAWAN SITORUS
Tergugat:
1.Rahman Sitorus
2.Polmer Sitorus
3.Toga Maruli Sitorus
Turut Tergugat:
Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Toba Samosir
84 — 72
  • Labas Sitorus Dori di wilayah tanahadat, akan tetapi setelan adanya perkembangan pembangunandengan hadirnya OTORITA DANAU TOBA mengingat tanah perkaramerupakan akses masuk ke wilayah Otorita Danau Toba dan BandaraSibisa dan setelah para Tergugat dr mengetahui bahwa objek perkaratidak berada lagi dalam kawasan hutan negara, para Tergugat drramairamai melakukan perlawanan terhadap para Penggugat dr padahal para Tergugat dr mengetahui bahwa para Penggugat dr yangmenguasai dan yang mengusahai tanah objek
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Umum Penggelapan
Register : 13-08-2012 — Putus : 22-05-2012 — Upload : 19-07-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 1354/Pid.B/2012/PN.Jkt.Pst.
Tanggal 22 Mei 2012 — ANTONIUS TANNADY
171 — 81
  • ALLIANZC ASIA PASIFIK Jakarta.Hakim anggota.Bahwa pembayaran harus dilakukan segera, semestinya pembayarandilakukan pada hari berikutnya.Bahwa saksi tidak tahu apakah uang yang ada di Bank UOB itu harusdipakai bayar dan sudah digunakan atau tidak, yang tahu KAREN.Bahwa saksi pernah tanda tangan cek yang besarnya berapa saksi lupa,kemudian digunakan untuk apa saksi tidak tahu.Bahwa saksi memberi kewenangan otorita kepada KAREN, jadi yangmengetahui penggunaan uang adalah KAREN.Bahwa oleh karena saksi
Pengadilan PN MANOKWARI Perdata
Register : 06-03-2020 — Putus : 09-09-2020 — Upload : 10-09-2020
Putusan PN MANOKWARI Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Mnk
Tanggal 9 September 2020 — Penggugat:
Tn.FREDRIK RUMBOBIAR
Tergugat:
Menteri BUMN cq. PT pelabuhan indonesia cabang manokwari
125 — 78
  • termasuk pihakpihak yang dapatdiberikanHak Pengelolaan berdasarkan Peraturan Menteri NegaraAgraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah danNegara dalam Pasal 67 ayat 1 Bab Ill terkait tata cara pemberian HakPengelolaan menyatakan bahwa :Hak Pengelolaan dapat diberikan kepada pihakpihak sebagai berikut :e Instansi Pemerintah termasuk Pemerintah Daerah;e Badan Usaha Milik Negara;e Badan Usaha Milik Daerah;e PT Persero;e Badan Otorita
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 08-07-2019 — Putus : 22-10-2019 — Upload : 01-11-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 1958/Pid.Sus/2019/PN Sby
Tanggal 22 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
NURLAILA, SH
Terdakwa:
ARI WIBAWA
394 — 299
  • Riwayat Pekerjaan :> Tahun 2008 s/d 2009 : Staf Tenaga Kontrak di Otorita Batam;> Tahun 2009 s/d 2014 : Staf PNS di Kementrian Komunikasidan Informatika Republik Indonesia ;> Tahun 2015 s/d 2018 : Staf PNS di Dinas Kominfo ProvinsiJawa Timur ;c.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 12-08-2011 — Putus : 05-01-2012 — Upload : 16-07-2013
Putusan PN MEDAN Nomor 16 / Pid. Sus. K / 2011 / PN. Mdn
Tanggal 5 Januari 2012 — - Ir. H. KURNIA R. SARAGIH
106 — 30
  • AlbertNainggolan selaku Kepala Dinas PU tahun 2005Ce ee eee een e aetna e eee ea Rp. 250.000.000,Bahwa setahu saksi pengambilan panjar terjadi sebelum Surat PenyediaanDana (SPD) terbit ;Bahwa setahu saksi mekanisme sebenarnya mengacu pada KepmendagriNomor : 29 tahun 2002, mekanisme pembayaran atau pemberian panjardapat dibayarkan Pemegang Kas daerah setelah terbit SKO (SuratKeputusan Otorita) yang ditanda tangani Pejabat berwenang yaitu Sekda ;Bahwa menurut saksi permintaan panjar yang diajukan SKPD
Pengadilan PN CILACAP Pidana Umum
Register : 29-03-2019 — Putus : 19-06-2019 — Upload : 01-07-2019
Putusan PN CILACAP Nomor 93/Pid.B/2019/PN Clp
Tanggal 19 Juni 2019 — Penuntut Umum:
Ranis Bumainingsih, S.H.
Terdakwa:
1.Dyah Ayu Kuncoroningrum Binti Sugoto
2.Sugoto Bin Almarhum Alm. Supono
86 — 11
  • KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan NegeriCilacap yang mengadili perkara pidana denganacarapemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara Para Terdakwa:Terdakwa 1 NamaTempat LahirUmur/Tanggal LahirJenis kelaminKebangsaanTempat tinggalAgamaPekerjaanTerdakwa Il2 NamaTempat lahirUmur/tanggal lahirJenis kelaminKebangsaanTempat tinggalAgamaPekerjaanDyah Ayu Kuncoroningrum binti Sugoto;Cilacap;32 tahun/O8Juli 1986;Perempuan;Indonesia; Komplek Otorita
Pengadilan PN BATAM Perdata Wanprestasi
Register : 24-01-2019 — Putus : 05-09-2019 — Upload : 13-11-2020
Putusan PN BATAM Nomor 25/Pdt.G/2019/PN Btm
Tanggal 5 September 2019 — Syuria Sagita, 1. PT. TRAH PUTRA UTAMA, 2. ANENG, 3. DEDY,4. WIRLISMAN, SH.,
237 — 75
  • Kemudian Saudara PERMADI menemui Saudara SUKMADI(Almarhum) di Rumah Sakit Otorita Batam (RSOB) dan oleh SaudaraSUKMADI (Almarhum) menyampaikan kepada Saudara PERMADIbahwa ada yang mau membeli Perusahaan (PT.
Pengadilan PN BONTANG Perdata
Register : 27-07-2021 — Putus : 16-12-2021 — Upload : 20-12-2021
Putusan PN BONTANG Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Bon
Tanggal 16 Desember 2021 — Penggugat:
2.SAYUTI ROBINSON
3.Sumarni
4.SUWARDI
5.SUMIATI
6.SURIATI
7.SUDARNA MUKHTAR
8.SURIANA
9.SUARNI
Tergugat:
PT.KIE ( Kaltim Industrial Estate )
Turut Tergugat:
Badan Pertanahan Kota Bontang
227 — 94
  • tersebut adalah Hak menguasai dari Negara yangkewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada PemegangHaknya, dalam Pasal 67 Ayat (1) Peraturan Menteri Agraria/KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata CaraPemberian Hak Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan HakPengelolaan disebutkan Subyek Hak Pengelolaan Tanah hanyadiberikan kepada (1) Instansi Pemerintah termasuk Pemerintah Daerah ;(2) Badan Usaha Milik Negara ; (3) Badan Usaha Milik Daerah ; (4) PT.Persero ; (5) Badan Otorita
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 02-04-2018 — Putus : 24-01-2019 — Upload : 22-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 14/Pdt.Sus-HKI/Merek/2018/PN Niaga Jkt.Pst
Tanggal 24 Januari 2019 — Penggugat:
AJINOMOTO CO INC
Tergugat:
MATSUI KOSHI LIMITED
Turut Tergugat:
PEMERINTAH RI Cq KEMENTERIAN HUKUM dan HAM RI Cq DIRJEN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Cq DIREKTORAT MEREK
180 — 115
  • ., http://www.mayoraindah.co.id/profil/dewandireksi/;Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tertanda P62, berupa PeraturanOtoritas Jasa Keuangan No. 29/POJK.04/2016 Tentang Laporan Tahunan EmitenAtau Perusahaan Publik, psal 7 ayat (1) Emiten atau Perusahaan public wajibmenyampaikan laporan tahunan kepada Otorita Jasa Keuangan paling lambatpada pada akhir bulan keempat setelah tahun baku berakhir;Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tertanda P63, berupa LaporanTahunan PT. Mayora Indah Tbk.
Pengadilan PN BALIGE Perdata Tanah
Putus : 12-07-2010 — Upload : 25-03-2015
Putusan PN BALIGE Nomor 35/PDT.G/2009/PN.BLG
Tanggal 12 Juli 2010 — TIARMA Br SIAHAAN Als Op.LAMBOK LAWAN AMOS SEMBIRING Als AMANI PUJA, DKK
68 — 52
  • Penggugat telah mengadaadaPenggugat tidak mempunyai dasar menyatakannaiknya air danau toba sampai dengan 8 meter.Sedangkan pemerintah dalam suratnyamenyatakan dan badan otorita yang berhak dikawasan Danau Toba dalam Suratnyamenyatakan surutnya permukaan air danau tobadari ketinggian 905 meter tertuang dalam UUPeraturan Daerah Provsu dan Pemkab Tobasa.Berkurangnya tanah akibat bangunan jalanseperti yang disebut penggugat dalam point no.2itu sudah jelas sangat tidak masuk akal.
Pengadilan PN SIMALUNGUN Perdata Khusus Arbitrase
Putus : 05-12-2016 — Upload : 21-02-2017
Putusan PN SIMALUNGUN Nomor 93/Pdt.G-Sus/2016/PN Sim
Tanggal 5 Desember 2016 — PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, CABANG KISARAN LAWAN MEI LING
145 — 62
  • Bara :e) Bahwa dalam Undangundang Nomor : 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase,Keputusan mencantumkan Irahlrah Demi Keadilan berdasarkan Ketuhananyang Maha Esa;SEHINGGA Badan penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berwenangmutlak menangani perkara ini;Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Pemohon Keberatan telahmenanggapinya dengan menyatakan bahwa mekanisme penyelesaian sengketakonsumen khususnya pada bidang jasa perbankan dan bukan kewenanganBPSK namun berdasarkan hukum merupakan kewenangan dari Otorita
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 22-12-2014 — Upload : 28-05-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1369 K/Pdt/2014
Tanggal 22 Desember 2014 — Ny. NOMINI alias Ny. MINI RUSMINI binti Mioen, dkk vs PT. DHARMA MULIA, dkk
68 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 1369 K/Pdt/20141621.22.23.Bahwa demikian pula Surat Keputusan Gubemur DKI Jakarta Nomor339 Tahun 1977 Tentang Pembubaran Otorita PembangunanSarjana Mandala Universitas Indonesia, yang menjelaskan bahwaOtorita Pembangunan Sarjana Mandala Universitas Indonesiadibentuk tahun 1966 berdasarkan Keputusan Gubernur KDKI JakartaNomor Da. 1/1/40/1966 tanggal 8 Oktober 1966, sehingga tidakmasuk logika hukum Jika YPKUl mengklaim telah membeli tanahalmarhum Mioen Tahun 1964 dan bukti ini adalah fakta hukumbahwa
Pengadilan PN KUDUS Perdata Tanah
Register : 03-12-2015 — Putus : 28-06-2016 — Upload : 07-06-2017
Putusan PN KUDUS Nomor 65/Pdt.G/2015/PN Kds
Tanggal 28 Juni 2016 — -GANI SANDJAJA,SH.MM -PT. PRATAMA ERADJAYA -HENGKY GUNAWAN PRASETIYO -BUPATI KEPALA DAERAH KAB. KUDUS -Badan Pertanahan Nasional di Jakarta Cq Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Jawa Tengah di Semarang Cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus
135 — 40
  • menyerahkan bagianbagian tanah tersebutkepada pihak ketiga dan atau bekerja sama dengan pihak ketiga namun HakPengelolaan tidak diatur dalam UU no 5 tahun 1960 ;bahwa hak penguasaan Menurut PP no 53 dalam penjelasan umum angka 2romawi 2 hak penguasaan sudah ada saat masa kolonial ;bahwa hak penguasaan dapat menjadi hak pengelola apabila dipakai oleh pihakke3 ;bahwa hak pengelolaan Menurut pasal 67 ayat 1, hak pengelolaan hanya dapatdiberikan kepada : Instansi Pemerintah BUMN BUMD PT Persero Badan Otorita
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 02-05-2019 — Putus : 07-08-2019 — Upload : 13-10-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 124/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Bdg.
Tanggal 7 Agustus 2019 — GUNAWAN NUR HIDAYAT; Melawan; PT. Bank Perkreditan Rakyat ANA ARTHA;
200 — 73
  • BPRANA ARTHA;Penggugat tidak terima atas jawaban ANJURAN Tegugat di DisnakerKota Bekasi, maka Penggugat mengadukan permasalahan antaraTergugat dengan Penggugat kepada Otorita Jasa Keuangan (OJk);pada tanggal 7 Januari 2019, Kantor Otoritas Jasa Keuangan melaluiWA, meminta PT.