Ditemukan 892 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : s.t.dalam s.e.dalam skh.dalam sh.dalam s.h.adalah
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 12-02-2020 — Putus : 14-01-2021 — Upload : 19-01-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 94/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr
Tanggal 14 Januari 2021 — Penggugat:
KOPERASI SIMPAN PINJAM HARUM WISESA SUKSES
Tergugat:
1.PT. KITACIPTA SOLUSINDO
2.WAHYU GUNAWAN,SH., MH
3.KOPERASI TELEKOMUNIKASI SELULAR
4.KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI
5.KANTOR PERTANAHAN KOTA BEKASI
179 — 65
  • Sudikno Mertokusumo, S.H.dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata Indonesia, edisi kelima, penerbit Liberty Yogyakarta, 1998, halaman 42, menyatakan:Maka oleh karena itu, Penggugat harus merumuskan petitumdengan jelas dan tegas (een duidelijke en bepaalde conclusive, ps8 RV). Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berkibattidak diterimanya tuntutan tersebut.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN Perijinan
Register : 17-09-2012 — Putus : 06-03-2013 — Upload : 03-10-2013
Putusan PTUN MEDAN Nomor 72/G/2012/PTUN-MDN
Tanggal 6 Maret 2013 — KOPERASI PENGEMBANGAN USU : BUPATI MANDAILING NATAL
226 — 126
  • Philipbus M Hadjon, S.H.dalam bukunya yang berjudul PengantarHukum Administrasi Indonesia yangmenyatakan pada pokoknya bahwa:(i) Suatu keputusan yang dikeluarkan olehbadan pemerintahan harus dipersiapkandan diambil secara cermat ;(ii) sebelum mengambil suatu ketetapan,badan pemerintah dalam menerapkanasas kecermatan dimaksud harus menelitisemua fakta yang relevan danmemasukkan pula semua kepentinganyang relevan kepentingannya; daniii) kalau pemerintah secara keliru tidak memperhitungkankepentingan
Pengadilan PA TANJUNG BALAI KARIMUN Perdata Agama
Register : 11-11-2016 — Putus : 15-08-2017 — Upload : 01-03-2019
Putusan PA TANJUNG BALAI KARIMUN Nomor 0399/Pdt.G/2016/PA.TBK
Tanggal 15 Agustus 2017 — Penggugat melawan Tergugat
70 — 32
  • Yahya Harahap, S.H.dalam buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan,Penyitaan, Pembuktian, Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2015,him. 449, menjelaskan bahwa:Posita atau fundamentum petendi, tidakmenjelaskan dasar hukum (rechts grond) dan kejadian atau peristiwa yangmendasari gugatan. Bisa juga, dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskandasar fakta (fetelijke grond). Dalil gugatan seperti itu, tidak memenuhi syaratformil.
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 13-02-2013 — Putus : 30-09-2013 — Upload : 04-06-2014
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 51/PDT.G/2013/PN.JKT.TIM
Tanggal 30 September 2013 — IR. THAMRIN TANJUNG
94 — 48
  • Soedikno Mertokusumo, S.H.dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Indonesia" Penerbit LibertyYogyakarta, Edisi Kedua cetakan pertama tahun 1985 halaman 53 yangmenyatakan:Dalam tiga hal kumulasi objektif itu tidak dibolehkan yaitu :2. apabila hakim tidak wenang (secara relatif) untuk memeriksasalah satu tuntutan yang diajukan bersamasama dalam satugugatan dengan tuntutan lain, maka kedua tuntutan itu tidakboleh diajukan bersamasama dalam satu gugatan.Dengan merujuk pada doktrin yang dikemukakan oleh Prof
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 24-02-2011 — Putus : 07-02-2012 — Upload : 24-07-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 114/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 7 Februari 2012 —
156 — 90
  • Melanggar Kaidah Tata SusilaSehubungan dengan pengertian kaidah tata susila, Setiawan, S.H.dalam Bukunya tersebut di atas menyitir pendapat Ahli HukumAsser Rutten bahwa menurut hukum, kaidah tata susila dapatdiartikan sebagai kaidahkaidah moral yang diterima olehmasyarakat sebagai kaidah hukum tidak tertulis.Sementara Prof.
Pengadilan PT BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 01-09-2020 — Putus : 05-10-2020 — Upload : 05-10-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 483/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 5 Oktober 2020 — Pembanding/Penggugat : PT. TALKINDO SELAKSA ANUGRA Diwakili Oleh : Frans Salom Girsang, S.H., M.H, dkk
Terbanding/Tergugat I : PT INDAH PESONA BOGOR
Terbanding/Tergugat II : PT. WADHE PUTRA NUSANTRA
131 — 60
  • Subekti, S.H.Dalam pasal 606 a RV. itu ditegaskan juga bahwa lembaga uang paksa itutidak dapat diterapkan dalam suatu putusan yang mengandung diktumpenghukuman membayar sejumlah uang.Doktrin Hukum Lilik Mulyadi, S.H, M.H.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 606a RV Indonesia/ Pasal 61 la ayat (1)RV Belanda maka suatu dwangsom tidak dapat dijatuhkan terhadap putusanhakim yang berisi pembayaran sejumlah uang.Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, telah menguraikan dengan terang danjelas bahwa pada
Pengadilan PN WATES Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 09-02-2012 — Putus : 29-08-2012 — Upload : 14-09-2012
Putusan PN WATES Nomor 19/PID.B/2012/PN.WT
Tanggal 29 Agustus 2012 — SUKARMINAH alias MIMIN Binti KIRIN HADI PRAYITNO
120 — 15
  • Widodo, S.H.dalam pembuatan 2 (dua) AJB sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah),dan untuk balik nama sertifikat hak milik di Kantor BPN Kabupaten KulonProgo Rp 100.000,00 (Seratus ribu rupiah) dan jasa Rp 100.000,00 (seratusribu rupiah). e Bahwa duaharikemudianpada haridantanggallupa di awaldi tahun2001,166saudaraSukarminahdatang dirumahsaksidi DusunKaligintungLor DesaKaligintung,KecamatanTemon,KabupatenKulon Progomengembalikan berkasyang terdiriSuratpermohonanperalihanhak atastanah daripemohon
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 16-03-2015 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2506 K/PDT/2014
Tanggal 16 Maret 2015 — 1. NURYADIN, DKK VS PT ARUNA WIJAYA SAKTI (PT AWS)
94 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abdulkadir Muhammad, S.H.dalam bukunya Hukum Perdata Indonesia, Penerbit Citra Aditya Bakti,Bandung, 2010, halaman 238);Selanjutnya terhadap Perjanjian Kerjasama (PKS) berlaku ketentuanKUHPerdata sebagai berikut:Berdasarkan Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdata ditentukanmengenai perjanjian yang telah memenuhi syarat sah Perjanjian adalahmengikat dan berlaku sebagai undangundang bagi para pihak dan harusdilaksanakan dengan itikad baik serta tidak dapat dibatalkan secarasepihak.
Pengadilan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Pidana Khusus Pidsus Cukai
Register : 22-06-2020 — Putus : 12-08-2020 — Upload : 13-04-2021
Putusan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Tbk
Tanggal 12 Agustus 2020 — Amalia Sari.,SH La Udin Bin Alm La Masahu
79 — 28
  • Wirjono Prodjodikoro, S.H.dalam bukunya AsasAsas Hukum Pidana di Indonesia (vide. Hlm. 59)mengatakan bahwa dalam pandangan KUHP yang dapat menjadi subyek tindakpidana adalah seorang manusia sebagai oknum.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 09-10-2017 — Putus : 29-11-2017 — Upload : 20-04-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 612/PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 29 Nopember 2017 — PT.VERSACON MEDICAL >< CARL ZEISS PTE Ltd CS
185 — 93
  • Yahya Harahap, S.H.dalam uraiannya yang kami kutip di atas, qugatan terhadap Tergugat Ilsalahsasarankarena yang melakukan perbuatan melawanhukumadalah Tergugat , tetapi Tergugat Il ikut ditarik untuk membayar gantirugi atas perbuatan Tergugat tersebut.
Pengadilan PA BANDUNG Perdata Agama
Register : 20-12-2016 — Putus : 19-02-2018 — Upload : 28-10-2019
Putusan PA BANDUNG Nomor 5246/Pdt.G/2016/PA.Badg
Tanggal 19 Februari 2018 — Penggugat melawan Tergugat
69 — 17
  • Yahya Harahap, S.H.dalam Bukunya Hukum Acara Perdata Tentang: Gugatan, Persidangan,Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan Cetakan April 2008 halaman449451 yang diterbitkan oleh Sinar Grafika Jakarta, yang antara lainmengatakan bahwa suatu objek sengketa dikategorikan tidak jelas apabilaobjek gugatan mengenai tanah tersebut: (1) batasbatasnya tidak jelas, (2)letaknya tidak pasti, (8) ukuran yang disebut dalam gugatan berbeda denganHal. 84 dari 103 hal.
Pengadilan DILMIL I 03 PADANG Pidana Militer
Register : 03-11-2010 — Putus : 19-01-2011 — Upload : 11-10-2011
Putusan DILMIL I 03 PADANG Nomor 113- K/PM-I-03/AD/XI/2010
Tanggal 19 Januari 2011 — Praka Budi Pitoyo
160 — 43
  • Sianturi, S.H.dalam bukunya Asas Hukum Pidana di Indonesiadan Penerapannya Penerbit Storia GrafikaJakarta 2002, pada halaman 143 menjelaskanyang dimaksud dengan *melawan hukum berartibertentangan dengan hukum, atau tidak sesuaidengan larangan atau keharusan hukum, ataumenyerang suatu kepentingan yang dilindungioleh hukum (dalam hal ini hukum positif yangberlaku di Indonesia).Bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelisberpendapat bahwa tanpa hak atau = wmelawanhukum harus ditafsirkan bahwa perbuatan
Pengadilan PT PONTIANAK Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 05-04-2018 — Upload : 15-05-2018
Putusan PT PONTIANAK Nomor 11/PDT/2018/PT PTK
Tanggal 5 April 2018 — Perusahaan EAST WEST MARINE SA MELAWAN 1. Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq. Kejaksaan Tinggi Pontianak Cq. Kejaksaan Negeri Pontianak 2. Bea & Cukai Tipe Madya Pabean B Pontianak Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia 3. KGT Enterprise Pte. Ltd. 4. Capt. ZONY BAN TUKUNANG 5. Presiden Republik Indonesia, Cq. Menteri Keuangan Republik Indonesia
234 — 139
  • Yahya Harahap, S.H.dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 439, yaitu: Apabilasuatu kasus perkara telah pernah diajukan kepada pengadilan, danterhadapnya telah dijatunkan putusan, serta putusan tersebut telahmempunyai kekuatan hukum tetap, maka terhadap kasus perkaraHalaman 106 dari 123 Putusan Nomor 11/ PDT/2018/ PT PTKitu. tidak boleh lagi diajukan gugatan baru untukmemperkarakannya kembali.6.9.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 12-07-2018 — Putus : 25-09-2018 — Upload : 20-12-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 513/Pdt.G.ARB/2018/PN JKT.SEL
Tanggal 25 September 2018 — PT Grage Trimitra Usaha Lawan Shimizu Corporation dan PT Hutama Karya Persero Joint Operation
1116 — 1155
  • Yahya Harahap, S.H.dalam bukunya berjudul Hukum AcaraPerdata Tentang Gugatan, Persidangan,Penyitaan, Pembuktian, dan PutusanPengadilan, Penerbit: Sinar Grafika, 2017,halaman 119 dan 120Putusan Mahkamah Agung R.l. No.1555K/Pdt/2013 tertanggal 12 Desember2013Putusan Mahkamah Agung RI. No.676K/Pdt/2013 tertanggal 10 September2013Himpunan Yurisprudensi Hukum Perdata,Putusan Mahkamah Agung R.
    Yahya Harahap, S.H.dalam bukunya berjudul Hukum AcaraPerdata Tentang Gugatan, Persidangan.Penyitaan, Pembuktian, dan PutusanPengadilan Penerbit: Sinar Grafika, 2017,halaman 505 s.d. 514Print Out Putusan Mahkamah Agung R.1. No.2771 K/Pdt/2012 tertanggal 26 April 2013Yurisprudensi Indonesia, diterbitkan olehMahkamah Agung R.I Putusan MahkamahAgung R.I.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 03-07-2012 — Putus : 21-11-2013 — Upload : 29-03-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 388/Pdt.G/2012PN.Jkt.Sel
Tanggal 21 Nopember 2013 —
218 — 105
  • Sudikno Mertokusumo, S.H.dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi ke5,Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1993, halaman 49 yang berbunyi sebagai berikut:Bahwa suatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukumyang cukup, merupakan syaratutamauntuk dapatditerimanyatuntutan hak itu oleh pengadilan guna diperiksa: point dinteret, pointdaction...Di dalam buku yang sama pada halaman 64, Prof. Sudikno Mertokusumo, S.H.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 20-02-2014 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2534 K/Pdt/2013
Tanggal 20 Februari 2014 — Ny. Ir. KUSUMO PURWANTI DEWI, Dkk VS ABDUL MUIN SADEWANG (alm), diwakili oleh ahliwarisnya SANDRA DEWI ANGGRAENI SANDEWANG, Dk
74 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sudikno Mertokusumo, S.H.dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Indonesia, hal. 53, yangmenyatakan sebagai berikut:"Bahwa suatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yangcukup, merupakan syarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan hakitu oleh pengadilan guna diperiksa: point d'interet, point d'action."Selanjutnya, Prof. DR.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 08-10-2019 — Putus : 16-12-2019 — Upload : 18-12-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 623/PDT/2019/PT DKI
Tanggal 16 Desember 2019 — Pembanding/Penggugat : SUMATRA PARTNERS LLC Diwakili Oleh : YUNILLA NURHALIM SH LL M
Terbanding/Tergugat I : MARDJONO REKSODIPUTRO
Terbanding/Tergugat II : Ricky S Nazir
Terbanding/Tergugat III : EMIR NURMANSYAH
Terbanding/Tergugat IV : NAFIS ADWANI
Terbanding/Tergugat V : RITA TYASTUTI TAUFIK
Terbanding/Tergugat VI : AGUS AHADI DERADJAT
Terbanding/Tergugat VII : WOODY PANANTO
Terbanding/Tergugat VIII : CHANDRAWATI DEWI
Terbanding/Tergugat IX : LUKY I WALALANGI
Terbanding/Tergugat X : SAHAT M SIAHAAN
Terbanding/Tergugat XI : HERRY NURYANTO KURNIAWAN
Terbanding/Tergugat XII : Nurdin Adiwibowo
Terbanding/Tergugat XIII : FREDDY KARYADI
Terbanding/Tergugat XIV : Yanny M. Suryaretina
Terbanding/Tergugat XV : Ayik Chandrawulan Gunadi
Terbanding/Tergugat XVI : KEVIN OMAR SIDHARTA
Terbanding/Tergugat XVII : Indra Setiawan
Terbanding/Tergugat XVIII : Miriam Andreta
Terbanding/Turut Tergugat I : PT Bangun Karya Pratama Lestari BKPL
Terbanding/Turut Tergugat II
859 — 2739
  • Yahya Harahap, S.H.dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan,Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, PenerbitSinar Grafika, 2015, halaman 732 (Bukti P59) dijelaskan sebagai berikut :Yang dimaksud pengakuan di luar sidang adalah lawan atau kebalikan daripengakuan dalam persidangan atau di muka hakim yang digariskan Pasal1925 KUHPerdata, Pasal 174 HIR.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perjanjian
Register : 22-10-2012 — Putus : 31-07-2013 — Upload : 20-10-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 480/Pdt.G/2012/PN Jkt.Pst
Tanggal 31 Juli 2013 — ROBERT WIJAYA >< Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Kehutanan cq. PERUM PERHUTANI, DKK
124 — 49
  • Yahya Harahap, S.H.dalam bukunya Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, halaman291, yang menegaskan bahwa identitas barang yang dimohonkan sita jaminanharus lengkap. Hal tersebut dapat TERGUGAT KONPENS TERGUGAT IlKONPENSI dan TERGUGAT NM KONPENSI kutip, sebagai berikut:*Selain dirinci dan disebut satu per satu barang milik tergugat yanghendak disita, rincian itu harus dibarengi dengan penyebutanidentitas barang secara lengkap, meliputi:i. Jenis atau bentuk barang;ii.
    Yahya Harahap, S.H.dalam bukunya Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, halaman291, yang menegaskan bahwa identitas barang yang dimohorkan sita jaminanHal. 141 dari 189 haL Putusan No.480/PDT.G/20 12/PNJkt. Pstharus lengkap. Hal tersebut dapat TURUT TERGUGAT KONPENSI kutip,sebagai berkut:*Selain dirinci dan disebut satu per satu barang milik tergugat yanghendak disita, rincian itu harus dibarengi dengan penyebutan identitasbarang secara lengkap, meliputi:i.
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Perdata
Register : 05-11-2019 — Putus : 15-12-2020 — Upload : 25-12-2020
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 542/Pdt.G/2019/PN Jkt.Tim
Tanggal 15 Desember 2020 — Penggugat:
PT BINA MUTU SEJAHTERA
Tergugat:
1.FX BAMBANG TRI MARGONO
2.PT TOKYU LAND INDONESIA
3.PT TOKYU PROPERTY MANAGEMENT INDONESIA
850 — 457
  • Yahya Harahap, S.H.dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan,Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika,Jakarta: 2005, halaman 112 s.d. 113, selanjutnya pada fotokopi bukti surattersebut diberi tanda Bukti T2 & T3 36;Fotokopi Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 2438 K/Sip/1980 tanggal 22Maret 1982, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda Bukti T2& T3 37;Fotokopi Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 2872 K/Pdt/1998 tanggal 29Desember 1998
Pengadilan PN POLEWALI Perdata
Register : 18-02-2019 — Putus : 28-06-2019 — Upload : 01-09-2019
Putusan PN POLEWALI Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Pol
Tanggal 28 Juni 2019 — Penggugat melawan Tergugat
73 — 72
  • Yahya Harahap, S.H.dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan,pembuktian dan putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta cetakan keSembilan, tahun 2009, pada halaman 514 mengemukakan bahwa, semua alatbukti yang diajukan pihak lain (penggugat) dapat dibantah atau dilumpuhkandengan bukti lawan. Alat bukti keterangan saksi dapat dibantah pihak lawandengan alat bukti yang sama maupun dengan jenis alat bukti lain.