Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawabanpejabat penyelenggara negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;b.

tanggal 20 Desember 2018, surat ukurnomor : 24/Toba Samosir/2018.Halaman 32 dari 214 Putusan Perdata Nomor 15/Padt.G/2021/PN Big6)Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian SengketaTindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili PerbuatanMelawan Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan(Onrechtmatige Overheidsdaad) sebagaimana ketentuan:Pasal 1 angka 1 disebutkanTindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahanatau penyelenggara

negara lainnya untuk melakukan dan/atautidak melakukan perbuatan konkret dalam rangkapenyelenggaraan pemerintahan.Pasal 1 angka 2 disebutkanPejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsipemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupunpenyelenggara negara lainnya.Pasal 1 angka 3 disebutkanSengketa Tindakan Pemerintahan adalah sengketa yang timbuldalam bidang administrasi pemerintahan antara WargaMasyarakat dengan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggaranegara lainnya sebagai akibat dilakukannya

diKecamatan Klampok, Kecamatan Susukan, Kecamatan Mandiraja, Kecamatan Sigaluh,Kecamatan Banjarmangu, Kecamatan Madukara, Kecamatan Rakit, KecamatanWanadadi Kabupaten Banjarnegara, atau setidak tidaknya disuatu tempat tertentudimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarangberwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi,melakukan, turut serta melakukan, serangkaian perbuatan yang harus dipandangsebagai perbuatan berlanjut, selaku Pegawai Negeri atau penyelenggara

negara yangmenerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah ataujanji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungandengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah ataujanji tersebut ada hubungan dengan jabatannya, yang dilakukan terdakwa dengan caraantara lain sebagai berikut := Bahwa EDI YUSMIANTO sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Kabupaten Banjarnegara periode 2009 s/d 2014 berdasarkan SuratKeputusan

komisipemberantasan tindak pidana korupsi (KPK), pasal 6 menyatakan,KomisiPemberantasan Korupsi mempunyai tugas: (a) Koordinasidengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindakpidana korupsi, (b) Supervisi terhadap instansi yang berwenangmelakukan pemberantasan tindak pidana korupsi,,kemudian dalampenjelasan pasal 6 menyatakan yang dimaksud dengan Instansiyang berwenang termasuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPkK),Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), KomisiPemeriksa Kekayaan Penyelenggara

Negara (KPKPN), InspektoratHalaman 174 dari 228 Putusan Nomor22/Pid.

PutusanMahkamah Agung R.I. ini diikuti oleh Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 28 Februari2007 Nomor 103 K/Pid/2007.Menimbang, bahwa dengan demikian, rumusan setiap orang dalam Pasal butir3 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, menurut Majelis ialah siapa saja,artinya setiap orang yang karena perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatutindak pidana korupsi, baik ia pegawai negeri/penyelenggara negara mau pun bukanpegawai negeri/penyelenggara negara.Menimbang, bahwa di depan persidangan

Oleh karena itu maka tujuan pemberian dana bantuan hibah tersebuttidak tercapai serta tidak berhasil guna dalam hal meningkatkankesejahteraan masyarakat penerima, karena dipergunakan oleh paraterdakwa dan saksisaksi untuk kepentingan pribadinya; Menimbang, bahwa para terdakwa selaku Wakil dan Anggota DPRDdan sekaligus sebagai Penyelenggara Negara/Daerah mempunyai tugas dankewajiban untuk melaksanakan pemerintahan yang bersih dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme sebagaimana diamanatkan dalam UndangUndangNomor

atauHalaman 146 dari 314 Putusan Nomor 10/Pid.SusTPK/2019/PN Plkkoorporasi dalam konteks Pasal 2 ini menurut Putusan MahkamahKonstitusi merupakan delik materil artinya harus ada kerugian negarayang bersifat aktual lost; Bahwa dalam Pasal 2 subjek hukumnya setiap orang demikian juga dalamPasal 3, akan tetapi subjek hukum dalam Pasal 2 berlaku pada semuaorang sehingga sangat luas sedangkan dalam Pasal 3 terhadap orang yangkekuasaan/kewenangan di jabatan tertentu dalam statusnya PegawaiNegeri Sipil dan Penyelenggara

Negara, kKemudian unsur memperkaya danmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau koorporasi dalam pasal 2dan 3 itu bersifat alternatif sehingga tidak semuanya harus terpenuhi ;Bahwa mens rea dalam hukum pidana sering diartikan dengan sengaja(dengan maksud), maka menurut ahli dalam memperkaya danmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau koorporasi harus ada niatjahat dalam diri sipelaku untuk memperkara dirinya sendiri atau orang lainatau Suatu koorporasi tersebut;Bahwa dalam Pasal 3 unsur

AFRIZAL ;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap diri terdakwamaka perlu dipertimbangkan halhal yang memberatkan dan halhal yang meringankan terhadapterdakwa :e Halhal yang memberatkan :e Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik yaknimenjunjung tinggi norma, kesusilaan, kepatutan dan norma hukum untuk mewujudkanpenyelenggara Negara yang bersih bebas dri korupsi , kolusi dan nepotisme sebagaimana223diamanatkan UU No 28 tahun 1999 tentang penyelenggara

Negara yang bersih dan bebasdari korupsi, kolusi dan nepotisme;e Halhal yang meringankan:e Terdakwa bersikap sopan dan mengaku terus terang;e Terdakwa adalah seorang kepala Rumah Tangga yang mempunyai tanggungjawabsehingga kehadirannya ditengahtengah keluarga sangat dibutuhkan;Terdakwa belum pemah dihukum ;Mengingat Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999yang telah dirubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999

tersebut di atas;Menimbang, bahwa karenanya Majelis Hakim tidak sependapat denganpembelaan terdakwa II yang menyatakan ketentuan pasal 3 UndangUndang No.31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang PerubahanAtas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi tidak tepat dikenakan kepada terdakwa II, oleh karena terdakwa I dan terdakwaII bukan pegawai negeri sipil atau penyelenggara

Negara, oleh karena telah terbuktisebagaimana pertimbanganpertimbangan diatas, terdakwa I dan terdakwa II telahmenggunakan kesempatan, sarana dan atau keadaan yang ada padanya tersebut sebagaileader dan member KSO, PT.

pengeluaran atas bebanAPBN/APBD bertanggungjawab atas keenaran material dan akibatyang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;Pasal 3 ayat (1) Undangundang nomor 17 tahun 2003 tentangKeuangan Negara yang berbunyi ; Keuangan Negara dikelola secaratertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisiensi, ekonomis,efektif, transparan dan betanggungjawab dengan memperhatikanrasa keadilan dan kepatutan. beserta penjelasannya yang berbunyi ;Halaman 66 dari 240 Putusan Nomor 10/Pid.SusTPK/2021/PN PtkSetiap Penyelenggara

Negara wajib mengelola keuangan Negarasecara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien,ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dalam ayat inimencakup keseluruhan kegiatan perencanaan, penguasaan,penggunaan, pengawasan dan pertanggungjawaban.3.

Pada awalnya semangat lahirnya UU Tipikor sebagai tindak Pidanakhusus ditujukan menjerat penyelengara negara (PNS) maupun bukanPNS (swasta yang punya jabatan/kedudukan) karena bocornya APBN/APBD diakibatkan ulah para penyelenggara Negara yang berkolaborasi/bekerjasama dengan pihak swasta, sehingga dirumuskanlah pasal 3 UU Tipikor yang khusus diberlakukan bagi pelaku Tipikor penyelenggaraNegara.2.

EKO SOETIKNO, di bawah sumpah dalam persidangan padapokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :Bahwa pada saat diperiksa, saksi dalam keadaan sehat jasmani danrohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.Bahwa Saksi merupakan pendiri dan sebagai Ketua Umum LSMLPPNRIL Lembaga Swadaya Masyarakat LPPNRI merupakansingkatan dari Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara RepublikIndonesia yang didirikan pada tahun 2006 dan dideklarasikan padatahun 2007 yang berkantor di Jalan Proklamasi

yang didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana diuraikan di atas,apabila dihubungkan dengan pengertian setiap orang yang tercantum dalam Pasal 2ayat (1) UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tersebut, Majelis Hakim berpendapatbahwa pengertian setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut sifatnya umum yaituPutusan No. 39 Pid.Sus 2015 PN.SBY Halaman 193 dari 218apakah pelaku tindak pidana korupsi sebagai penyelenggara

negara atau PegawaiNegeri sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (2) UndangUndang No. 31 Tahun 1999 atau pun bukan pegawai negeri ;Menimbang, bahwa pengertian setiap orang yang termaktub dalam Pasal 3UndangUndang No. 31 Tahun 1999 unsurnya berbeda sebagaimana yang tercantumdalam Pasal 2 ayat (1) UndangUndang No. 31 Tahun 1999;Menimbang, bahwa adapun yang menjadi unsur pembeda adalah unsur setiap orang yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) dan unsur setiap orang yangtermaktub dalam Pasal 3 UndangUndang

Pemerintahan (OnrechtmatigeOverheidsdaad) menyebutkan bahwa :Penggugat adalah warga masyarakat yang kepentingannya dirugikansebagai akibat dilakukannya tindakan pemenntahan.Bahwa faktanya berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Peraturan Mahkamah AgungRI No. 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian sengketa tindakanpemerintahan dan kewenangan mengadili perbuatan melanggar hukum olehbadan dan/atau pejabat pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad)menyebutkan bahwa:Tergugat adalah pejabat pemerintahan atau penyelenggara

negara lainnyayang melakukan tindakan pemerintahan berdasarkan wewenang yang adapadanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh wargamasyarakat.Bahwa faktanya berdasarkan Pasal 1 ayat (8) Peraturan Mahkamah AgungRI No. 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian sengketa tindakanpemerintahan dan kewenangan mengadili perouatan melanggar hukum olehbadan dan/atau pejabat pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad)menyebutkan bahwa:Gugatan terhadap tindakan pemerintahan adalah permohonan berisituntutan

Direktorat Jenderal Pendidikan Islam danDirektorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI TA. 20112012, yangbertentangan dengan kewajibannya, yaitu kewajiban Terdakwa I selaku anggota DPR RI danselaku penyelenggara negara untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotismesebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 UndangUndang RI Nomor 28 Tahun 1999 TentangPenyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme jo.

(empat belas milyartiga ratus sembilan puluh juta rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut dari ABDULKADIR ALAYDRUS, yang diterima Terdakwa I ZULKARNAEN DJABAR melalui Terdakwa IIDENDY PRASETIA ZULKARNAEN PUTRA (anak kandung Terdakwa I), karena atauberhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, yaitu kewajiban Terdakwa Iselaku anggota DPR RI dan selaku penyelenggara negara untuk tidak melakukan perbuatankorupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka

Bandung maka sesuai dengan ketentuan Pasal84 ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Bandung berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini,telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupasehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, memberi Sesuatuyaitu memberi uang seluruhnya sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliarrupiah), kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara

Negara yaitu kepadaYAYA PURNOMO selaku Kepala Seksi Evaluasi Pengembangan PendanaanKawasan Perumahan dan Pemukiman, Sub Direktorat PengembanganPendanaan Perkotaan dan Kawasan, Direktorat Jenderal PerimbanganKeuangan pada Kementerian Keuangan (periode tahun 2017 sampai dengan2018) dan RIFA SURYA selaku Kepala Seksi Perencanaan Dana AlokasiKhusus Fisik Il, Subdirektorat Dana Alokasi Khusus Fisik II dan Kepala SeksiPerencanaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik, Subdirektorat Dana AlokasiKhusus Non Fisik

Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau saranayang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;Menimbang, bahwa pengertian jabatan atau kedudukan disini adalahdidalam lingkungan pemerintahan dan penyelenggara Negara dalam rangkamenyalahgunakan fungsi pekerjaan publik kepada warga Negara masyarakatdimana fungsi tersebut diemban oleh mereka yang disebut sebagai pejabatpublik yang memiliki tugas dan tanggung jawab serta wewenang yang jelasyang diatur secara jelas dalam peraturan perundangundangan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa TUBAGUS CHAERI WARDANA alias WAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan beberapa tindak pidana korupsi yakni memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut

terdakwa dikenakan dakwaan Subsidair pasal 3UU Tipikor yang mengatur delik korupsi yang dilakukan menggunakan jabatan,dengan dasar pertimbangan berlakunya Asas Spesialitas/ pengkhususandalampenerapan dakwaan perkara korupsi yakni sebagai berikut:1.Pada awalnya semangat lahirnya UU Tipikor sebagai tindak Pidanakhusus ditujukan menjerat penyelengara negara (PNS) maupun bukanPNS (swasta yang punya jabatan/kedudukan) karena bocornyaAPBN/APBD termasuk yang ditempatkan di BUMN/BUMD di diakibatkanulah para penyelenggara

Negara yang berkolaborasi/bekerjasamadengan pihak swasta, sehingga dirumuskanlah pasal 3 UU Tipikor yangkhusus diberlakukan bagi pelaku Tipikor penyelenggara Negara..

Undang Undang No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yangBersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pasal 5 angka 4, yangmenyatakan bahwa Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk tidakmelakukan perbuatan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.