B3 RT.012/RW.009 Sari Jadi SukasariBandung, Menikah, status pekerjaan tetap, Indonesia, S2, Islam,pekerjaan sekarang Penyelenggara Negara, Instansi Kejati Jabar,sumber dana gaji Rp. 100.000.000,00/bulan.Maksud dan tujuan berhubungan dengan bank (Penempatan dana).Identitas tambahan :tempat tinggal rumah status milik sendiri, alamat kirim surat alamatsesual ID, elektronik 081277203848, tlp kantor 0277. 8461828, pihakyang dapat dihubungi dalam keadaan darurat MohammadNashihanJakarta Barat, hubungan

S2,Islam, pekerjaan sekarangtetap, Indonesia,Penyelenggara Negara,Jabar,Rp.Instansi Kejatisumber dana gaji100.000.000,00/bulan.Maksudberhubungan dengan bankdan tujuan(Penempatan dana).Identitas tambahan :tempat tinggal rumahstatus milik sendiri, alamatkirim surat alamat sesuaiID,081277203848, tlp kantor0277. 8461828,yang dapat dihubungielektronikpihakdalam keadaan daruratNashihanJakarta Barat, hubunganMohammaddengan pemohon rekanbisnis, notel rumah0213142665 alamat Jl.Walet No. 91 komplekHankan Slipi

B3 RT.012/RW.009 Sari Jadi SukasariBandung, Menikah, status pekerjaan tetap, Indonesia, S2, Islam,pekerjaan sekarang Penyelenggara Negara, Instansi Kejati Jabar,sumber dana gaji Rp. 100.000.000,00/bulan.Maksud dan tujuan berhubungan dengan bank (Penempatan dana).Identitas tambahan :tempat tinggal rumah status milik sendiri, alamat kirim surat alamatsesuail ID, elektronik 081277203848, tlp kantor 0277. 8461828, pihakyang dapat dihubungi dalam keadaan darurat MohammadNashihanJakarta Barat, hubungan

Bertindak untuk diri sendiriSyafei, Pria, TanjungBetuah, 09051972,penduduk, Nama Gadisibu kandung Kemalasiah,KTP Nomor3273010905720002,tempat dikeluarkanidentitas utama,berlaku hingga09.05.2017, alamatKomplek Kejati Jabar No.B3 RT.012/RW.009 SariJadiMenikah, status pekerjaanS2,Islam, pekerjaan sekarangSukasari Bandung,tetap, Indonesia,Penyelenggara Negara,Instansi Kejati Jabar,sumber dana gaji Rp.100.000.000,00/bulan.Maksudberhubungandan tujuandenganbank (Penempatan dana).Identitas tambahan :tempat

tindak pidana korupsi penyalahgunaan penggunaanBBM dalam kegiatan Controlled Landfill pada Dinas LingkunganHidup Kota Madiun sejak tahun 2017 sampai dengan bulan Mei 2019Dil.bahwa Dalam pemberantasan korupsi kewenangan BPKP yaitumelakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, yang diaturdalam :aUndangUndang RI nomor 30 tahun 2002 tentang KomisiPemberantasan Korupsi (KPK) pasal 6 dan penjelasannya, yaitu:yang dimaksud dengan instansi berwenang termasuk BPK, BPKP,Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara

Negara (KPKPN),inspektorat pada depertemen atau LPND.Nota Kesepakatan bersama antara Kejaksaan RI, Kepolisian NegaraRl, dan BPKP nomor: KEP109/A/JA/09/2007, Nomor:B/2718/X1I/2007 dan KEP1093/K/06/2007, tanggal 28 September2007 tentang kerjasama dalam Penanganan Kasus PenyimpanganPengelolaan Keuangan Negara yang Berindikasi merugikanKeuangan Negara termasuk dana Non Bugeter (anggaran).Keputusan bersama antara Kepolisian Negara RI dengan KepalaBPKP Nomor: KEP/12/IV/2002 dan No.

Sutomo, Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru atau setidak tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah HukumPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, PegawaiNegeri atau Penyelenggara Negara dimana terdakwa selaku Pegawai NegeriSipil (PNS) Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Pemerintah Daerah Provinsi Riau,baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja atau turut sertadalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan yang pada saat dilakukanperbuatan, dalam hal

Mdntahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun2001 ;Menimbang, bahwa dari sudut sejarah perundang undangan,pembentukan Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sejakdiberlakukannya Undang Undang Nomor 24 Prp tahun 1960 sampai denganperubahan terakhir Undang Undang Nomor 20 tahun 2001, memiliki sasaranutama adalah Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara ;Menimbang, bahwa Undang Undang Nomor 24 Prp tahun 1960 karenadianggap kurang memadai dengan perkembangan masyarakat

merupakan kewenangan kepala sekolah/madrasah menentukan secara mandiri untuk satuan pendidikan yangdikelolanya dalam bidang manajemen yang meliputi : a. rencana strategis dan operasional ; b. struktur organisasi dan tata kerja ; c. sistem audit dan pengawasan internal, dan d. sistem penjaminan mutu internal ; bahwa dengan demikian Komite Sekolah sebagai lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokohmasyarakat yang peduli pendidikan, dan bukanlah lembaga penyelenggara

negara atau bukanlah lembaga penyelenggara fungsi pemerintahan ;bahwa sesuai fakta hukum yang menentukan besarnya dana komite yang dipungut dari para anggota adalah rapat pleno komite tersebut sesuaikebutuhan kegiatan sekolah yang dituangkan dalam RAPBS atau RKAS ; bahwa yang melakukan pungutan dana komite tersebut adalah Komite Sekolah yang dalam pelaksanaannya dilimpahkan kepada pihak sekolahdibawah pimpinan Kepala Sekolah ; bahwa penggunaan dana komite juga ada dalam tanggung jawab komite sekolah

siapa adalah Terdakwasebagai subyek hukum, sebagai pelaku yang didakwa telah melakukan tindak pidanakorupsi sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana diuraikan di atas,apabila dihubungkan dengan pengertian setiap orang yang tercantum dalam Pasal 2 ayat(1) UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwapengertian setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut sifatnya umum yaitu apakahpelaku tindak pidana korupsi sebagai penyelenggara

negara atau Pegawai Negerisebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (2) UndangUndang No. 31 Tahun 1999 ataupun bukan pegawai negeri ;Menimbang, bahwa pengertian setiap orang yang termaktub dalam Pasal 3UndangUndang No. 31 Tahun 1999 unsurnya berbeda sebagaimana yang tercantumdalam Pasal 2 ayat (1) UndangUndang No. 31 Tahun 1999;Menimbang, bahwa adapun yang menjadi unsur pembeda adalah unsur setiaporang yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) dan unsur setiap orang yang termaktubdalam Pasal 3 UndangUndang

Nata Sukarya No. 28Subang Provinsi Jawa Barat atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masihberada dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, yangberhak memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi, pegawai negeriatau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan dirisendiri atau) orang lain secara melawan hukumataudenganmenyalahgunakan kekuasaanya, memaksa seseorang memberikan sesuatu,membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untukmengerjakan sesuatu

Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawabanpejabat penyelenggara negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;b.

Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan negara dan dapatmenimbulkan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap amanat yang diberikankepada penyelenggara Negara yang diserahi tugas selaku Kuasa Pengguna Anggaran danselaku Pengguna Anggaran dalam menangani pekerjaan Pemerintah;4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat membahayakan keselamatan manusia yang adadisekitar dan dilokasi Puskesmas Flamboyan tersebut ;Hal Hal Yang Meringankan : 1. Terdakwa belum pernah dihukum ;2.

Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara.2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain.3. Secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya.Hal. 157 dari 237 Hal. Putusan No.: 14/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi4. Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerimapembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagidirinya sendiri.Ad. 1.

3UndangUndang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 adalah setiap orang ;Menimbang, bahwa kewenangan berkaitan erat dengan jabatan ataukedudukan yang dimiliki oleh seseorang, namun tidak setiap orang bisamelakukan penyalahgunaan wewenang ;Menimbang, bahwa meskipun subyek deliknya adalah setiap orang,namun sesungguhnya adresat Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 adalahpegawai negeri atau penyelenggara

negara atau orang yang mempunyaikedudukan dan jabatan.

Asas Kepastian Hukum yaitu asas dalam negara hukum yangmengutamakan landasan peraturan perundangundangan, kepatutan,dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara;Halaman 25 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.b. Asas kecermatan yaitu dimana TERGUGAT dan TERGUGAT II harusdidasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untukmendukung legalitas keputusan tata usaha negara (beschikking)hingga tidak ditetapkan dan/atau tidak dikeluarkan;c.

ATAUKEDUAPRIMAIR : Bahwa ia terdakwalRWAN HENDARMIN, S.Kom selaku DirekturProgram dan Berita LPP TVRI, pada tanggal 28 September 2012, 05 Oktober2012, 05 Nopember 2012 dan tanggal 28 Nopember 2012 atau setidaktidaknya pada suatu waktu pada tahun 2012, bertempat di Kantor LPP TVRIdiJalan Gerbang Pemuda Nomor 8, Senayan Jakarta atau setidaktidaknyapada suatu tempat tertentu lainnya yang termasuk wilayah hukum PengadilanNegeri Jakarta Pusat Pegawai negeri atau penyelenggara negara yangmenerima hadiah

KADIRberdasarkan Pasal 2 angka (6) dan penjelasannya UndangUndang Nomor 28Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersin dan Bebas dariKorupsi, Kolusi dan Nepotisme merupakan penyelenggara Negara yaitu selakuBupati Kepahiang berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor131.17614 tahun 2010 tanggal 26 Agustus 2010 tentang Pemberhentian danPengesahan Pengangkatan Bupati Kepahiang Provinsi Bengkulu pada waktuHalaman 28 dari 260 halaman Putusan Nomor 81/Pid.SusTPK/2018/PN Bglyang tidak dapat

Pemerintahan Umum SekretariatDaerah Kabupaten Kepahiang T.A 2015 berdasarkan Surat Keputusan BupatiKepahiang Nomor: 90010 Tahun 2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang SatuanUnit Kerja Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, BendaharaPengeluaran Pembantu dan Juru Bayar Gaji Pembantu di LingkunganPemerintah Kabupaten Kepahiang berdasarkan Pasal 2 angka (7) danpenjelasannya UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi danNepotisme merupakan penyelenggara

Negara yaitu Pejabat lain yang memilikifungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku yaitu sebagaiPemimpin dalam kegiatan Belanja Modal Pengadaan Tanah sebesar Rp.8.944.225.000, (delapan milyar sembilan ratus empat puluh empat juta duaratus dua puluh lima ribu rupiah) yang bersumber dari APBD KabupatenKepahiang Tahun Anggaran 2015, pada waktu yang tidak dapat ditentukansecara pasti antara tanggal 22 Juli 2014 sampai

Nomor : 153 /KMA / SK / X/ 2011 tanggal 11Oktober 2011, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon berhakmengadili dan memutuskan perkara tersebut, terdakwa sebagaiPegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang denganmaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secaramelawan hukum atau dengan menyalahgunakankekuasaannya, memaksa seseorang memberikan sesuatu,membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan,atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, perbuatantersebut dilakukan oleh Terdakwa Drs

No. 21 K/PID.SUS/2017juta rupiah), kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yaitukepada Drs. BAHAR,MUH. MUNZIR, SE, AK, ANDINA LAKSMI KR, SE, AKdan KRISTIANTI SETYO RINI, SE, AK selaku pegawai negeri pada KantorBPK RI Perwakilan Sulawesi Utara di Manado, dengan maksud supayaPegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidakberbuat sesuatu dalam jabatannya yaitu supaya Drs.

Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalamDakwaan Kedua Primair dengan ancaman Pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling sedikitRp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00(dua ratus lima puluh juta rupiah).Bahwa terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan olehseorang Penyelenggara

Negara, tidak hanya berpotensi menciptakaninstabilitas pelayanan publik, ekonomi, sosial, namun juga menumbuhkanbudaya mengedepankan kepentingan pribadi maupun golongan tertentu diatas kepentingan negara dan masyarakat, terlebin dilakukan oleh pejabatbirokrasi sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara, dalam perkara aquo dilakukan oleh Terdakwa JEFFERSON SOLEIMAN MONTESQIEURUMAJAR, SE selaku Penyelenggara Negara yaitu pada masa TerdakwaJEFFERSON SOLEIMAN MONTESQIEU RUMAJAR, SE menjabat selakuWalikota

Putusan Mahkamah Agung R.I. tersebutdiikuti oleh Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 28 Februari 2007 Nomor 103 K/Pid/2007;Menimbang, bahwa dengan demikian, rumusan setiap orang dalam Pasal 1 butir 3UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, menurut Majelis Hakim ialah siapa saja,artinya setiap orang yang karena kedudukan dan perbuatannya disangka atau didakwamelakukan suatu. tindak pidana korupsi, baik ia pegawai negeri/ penyelenggaraNegaramaupun bukan pegawai negeri/penyelenggara Negara;Menimbang

ataukedudukan Terdakwa tersebut;Menimbang, bahwa dari rumusan deliknya pasal 3 UndangUndang RINomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RI Nomor : 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ditujukan kepada pegawai negeri ataupejabat publik yang memiliki kewenangan tertentu.Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang UndangNomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara

Negara yang bersih dan bebasdari korupsi kolusi dan nepotisme menyatakan penyelenggaran negara adalahpejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif danpejabat lain yang fungsi dan tugas pokokya berkaitan dengan penyelenggaraannegara sesui dengan ketentuan oeraturan perundang undangan yang berlaku.Yang dimaksud dengan pejabat lain yang memiliki fungsi strategis adalahpejabat yang tugas dan wewenangnya didalam melakukan penyelenggaraannegara meliputi :1.