Ditemukan 1112 data
ANGGRIANI, SH.
Terdakwa:
BURHANONG
108 — 43
ENERGI TEKNIK;
- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan/Barang (BAHPP) Nomor: 105/Dishub/BAHPP/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Daftar Simak Hasil Pemeriksaan Pekerjaan/Barang Nomor: 105/Dishub/BAHPP/XII/2021;
- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan/Barang (BAPP) Nomor: 106/Dishub/BAHPP/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021 antara PPK dengan CV.
BINTANG MACCORA;
- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan/Barang (BAHPP) Nomor: 115/Dishub/BAHPP/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Daftar Simak Hasil Pemeriksaan Pekerjaan/Barang Nomor: 115/Dishub/BAHPP/XII/2021;
- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan/Barang (BAPP) Nomor: 116/Dishub/BAHPP/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021 antara PPK dengan CV.
RIDHO TEHNIK;
- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Daftar Simak Hasil Pemeriksaan Pekerjaan/Barang Nomor: 140/Dishub/BAHPP/XII/2021;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04905/SP2D/LS-BARANG-JASA/XII/2021 tanggal 27 Desember 2021 kepada CV. RULINDO;
- 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) TA. 2021 Nomor SPM : 00067/2.15.0.00.0.00.14.0000/SPM-LS/2021 kepada CV.
RULINDO;
- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Daftar Simak Hasil Pemeriksaan Pekerjaan/Barang Nomor: 120/Dishub/BAHPP/XII/2021;
- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan/Barang (BAPP) Nomor: 121/Dishub/BAHPP/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021 antara PPK dengan CV. RULINDO;
- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Hasil Penyelesaian Pekerjaan/Barang (BAHP) Nomor: 120/Dishub/BAHPP/XII/2021 antara PPK dengan CV.
RADHIAN ELECTRIK tanggal 16 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Daftar Simak Hasil Pemeriksaan Pekerjaan/Barang Nomor: 110/Dishub/BAHPP/XII/2021;
- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan/Barang (BAPP) Nomor: 111/Dishub/BAHPP/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021 antara PPK dengan CV.
Terbanding/Terdakwa : Prof. Dr. MAKSUM, MA
106 — 66
Dalam artitidak dapat dijadikan acuan untuk munculnya sebuah kerugian negaraa quo, bahwa dalam hal ini audit BPKP berlawanan dengan hasil auditdari BPK RI dimana tidak ditemukannya penyimpangan terhadappengadaan tanah oleh karena aset tanah telah masuk simak BMN(Barang Milik Negara) yang berarti tanah sudah menjadi milik negaracq. IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
182 — 19
Kartu Identitas Barang tersebut diisi olehOperator Simak BMN pada tanggal 29 Agustus 2018 dengan statusdigunakan sendiri untuk dinas jabatan Penggunaan dan digunakansebagai Rumah Dinas Korem 061/SK..
56 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
undang undang yang berhubungandengan perkara yang diputuskan, juga pertimbangan hukum PengadilanTinggi Pekanbaru oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliselurunh bagian gugatan Penggugat semula telah mengabaikan Kontramemori banding Tergugat II dalam hal ini Pemohon II Kasasi;Sejalan dengan itu pula sebagaimana pertimbangnan hukum PengadilanTinggi Pekanbaru di dalam putusan perkara nomor 162/PDT/2016/PT.PBR,tanggal 04 Januari 2017 dari halaman 34 ke halaman 44 yang dapatPemohon II Kasasi simak
113 — 50
Fotocopy Daftar Simak Pembuktian Kualifikasi Alat Kesehatan,Kedokteran dan KB tanggal 24 September 2012.4. Fotocopy Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 177/ULPPB/BAHP/ALKESRSU/IX/2012 tanggal 25 September 2012.5. Fotocopy Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor :06/PPK/TPAPBN/RSUD/ALKESRS/2012 tanggal 04 Oktober 2012dari Pemerintah Kota Binjai RSUD Dr.
Fotocopy Daftar Simak Pembuktian Kualifikasi Alat Kesehatan,Kedokteran dan KB tanggal 24 September 2012.4. Fotocopy Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 177/ULPPB/BAHP/ALKESRSU/IX/201 2 tanggal 25 September 2012.5. Fotocopy Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor :06/PPK/TPAPBN/RSUD/ALKESRS/2012 tanggal 04 Oktober 2012dari Pemerintah Kota Binjai RSUD Dr. R.M Djoelham Binjai PejabatPembuat Komitmen kepada PT. Kimia Farma Trading & Distribution.6.
Fotocopy Daftar Simak Pembuktian Kualifikasi Alat Kesehatan, Kedokterandan KB tanggal 24 September 2012.4. Fotocopy Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 177/ULPPB/BAHP/ALKESRSU/IX/2012 tanggal 25 September 2012.5. Fotocopy Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor :06/PPK/TPAPBN/RSUD/ALKESRS/2012 tanggal 04 Oktober 2012 dariPemerintah Kota Binjai RSUD Dr. R.M Djoelham Binjai Pejabat PembuatKomitmen kepada PT. Kimia Farma Trading & Distribution.6.
EDWIN CHANDRA MILLA
Tergugat:
1.JOHANIS MILLA
2.LINDAWATI LIE
3.LANNY LIE
4.ROSALIA KUKI NURAK, SH., MKN
Turut Tergugat:
4.DAVID CHANDRA
5.Badan Pertanahan Nasional RI Cq. Badan Pertanahan Nasional NTT Cq. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sikka
156 — 120
Indonesia(Persero) Tbk.Cabang Maumere dengan HakTanggungan dan baru roya berdasarkan Surat RoyaNomor: B.1604KC/XI/ADK/06/2012, tanggal 05062012 dari PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk.Cabang Maumere; Sertifikat Nomor 1848, sejak tanggal 14 April2003 berada di pihak PT.Bank Rakyat IndonesiaHalaman 31 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2020/PN Mme(Persero) Tbk.Cabang Maumere dengan HakTanggungan dan baru Roya berdasarkan Surat RoyaNomor: B.1604KC/XI/ADK/06/2012, tanggal 05062012; (Simak
1.Atjih Suwarsih
2.HJ M Djuangsih
3.Usep Rahmat
4.HE Soemarna
5.IR Agus Dida Anshari
6.Sutjahyo
7.Rahmat Wirayudha
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung
Intervensi:
Menteri Kesehatan Republik Indonesia
88 — 54
KEMENTERIAN Kesehatan Republik Indonesia yangmenyatakan bahwa tanah yang dimohon telah tercatat dalam daftarinventaris aset (Simak BMN) dan tanah yang dimohon tidak dalamkeadaan sengketa baik batas maupun penguasaan/Kepemilikannya;Surat Pernyataan dari Kepala Kelurahan CampakaNo.TU.01.01/1.1/828/2013 tanggal 21102013 yang menyatakan bahwatanah yang dimohon adalah benar fisiknya dikuasai oleh KEMENTERIANKesehatan Bandung sejak tahun 1982 dan tanah tersebut tidak dalamkeadaan sengketa; Bahwa secara
MUHAMAD FADJRIN ANUGERAH HK alias FADJRIN
Termohon:
Kepolisian RI Cq. Kepala Kepolisian Daerah Maluku Cq. Kepala Kepolisian Resort Maluku Tenggara
169 — 398
Dalildalil Pemohon sebagaimana tersebut diatas tentu pada intinyayaitu. tentang bukti permulaan yang cukup untuk menetapkanPemohon sebagai tersangka terkait dengan perkara yangdipersangkakan terhadap Pemohon oleh Termohon, sebelumnya,mari kita simak bunyi lengkap Pasal 17 UndangUndang Nomor 8Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sebagai berikut:Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga kerasmelakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukupKUHAP dengan tegas menjelaskan
HARISTANTO SH MM
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TASIKMALAYA
Intervensi:
KODAM III SILIWANGI
143 — 53
saksi, Kasi dan Kasilog;Bahwa saksi menyatakan, luas tanah TNI Angkatan Darat yaitu 18,8 Ha, hasilpengukuran PTM dan diajukan permohonan sertipikat pada tahun 20082009,tetap sempat terhenti, karena ada gugatan dari para penghuni di PengadilanNegeri Tasikmalaya dan sudah diputus dengan Kodam Ill Siliwangi yangmenang, (bukti T Il 5a, b, dan c) lokasi Perumahan Saptamarga;Bahwa saksi menyatakan, tanah pemberian AURI satu hamparan, yangluasnya 18,8 Ha dengan Nomor Register 30612001 dan asset masuk SIMAK
131 — 31
Kedua dan/atau Pihak lainnyayang memperoleh Hak dari Pihak Kedua secara hukum,dapat memperpanjang haknya atas bagian bangunandimaksud Pasal 16 ayat 2 sesuai dengan PeraturanPerundangundangan yang berlaku dan ketentuan yangditetapkan pihak pertama.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Surat Perjanjiantersebut, maka Pihak Kedua dalam hal ini Tergugat IIselaku Pemegang Hak Guna Bangunan (HGB) dan/atauPihak lainnya dapat memperpanjang haknyaatasbangunan tersebut;Bahwa untuk lebih jelasnya, mari kita simak
123 — 64
Coba simak baikbaik surat Bupati Luwu Timur Nomor : 100/042/Bub/tanggal 8 Januari2014, Perihal Pengembalian Lahan SertipikatPetani Mantadulu,bukan pengembalian sertipikat petani Desa Prestasi Kencana.Jadi suratsurat yang disebutkan diatas tidak ada yang mengakui hakPenggugat terhadap tanah obyek sengketa dan oleh karena itu dalilPenggugat butir 3 patut ditolak karena tidak benar.11.
72 — 21
Anggaran dana Tugas Pembantuan dariKementrian Kelautan dan Perikanan senilai Rp. 1.500.000.000, (satu miliardrupiah rupiah).e Bahwa benar saksi menerangkan anggaran senilai Rp. 1.500.000.000, (satumiliard rupiah rupiah) tersebut dipergunakan untuk kegiatan antara lain :a Honor Operasional Satuan Kerja Rp. 49.200.000, (empat puluh sembilan juta dua ratusribu rupiah) dipergunakan untuk : Honor KPA, PPK, PP SPM, BENDAHARA791011PENGELUARAN, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU, STAFPENGELOLA, PETUGAS SAK dan SIMAK
tiga puluh ribu rupiah)honor pejabat pengadaan barang/jasa dan Panitia pengadaan;Belanja Barang Non Operasional lainnya Rp. 4.000.000, (empat juta rupiah)dipergunakan untuk lelang dan pelaporan penggandaan.Belanja Jasa Konsultan Rp. 91.374.000, (sembilan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluhempat ribu rupiah) konsultan perencana dan konsultan pengawas.Belanja perjalanan lainnya Rp. 18.519.000, (delapan belas juta lima ratus sembilan belasribu rupiah) konsultasi kepusat, dan rekonsilidasi SAK dan SIMAK
216 — 129
Ranti Hernandez,S.E.untuk memasukar/entridata kedalam aplikasi Simak BMN (Badan Milik Negara);b. Selanjutnya fisik Blangko Sertifikat Hak Atas Tanah saksi serahkankepada Sdri. Ranti Hernandes untuk dikelola.Halaman 12 dari 71 Putusan Nomor 93/Pid.B/2017/PN Tpgbahwa fisik Blangko Sertifikat Atas Tanah tersebut di simpan dalam 1(satu) buah lemari besi 2 (dua) pintu bewarna abuabu yang mana lemaritersebut terletak di dalam ruangan Sub Bagian Tata Usaha KantorPertanahan Kota Tg.
171 — 102
Kep selaku Staf Pengelola SIMAK Aplikasi BMNBahwa Saksi selaku KPA adalah bertanggungjawab secara umumdidalam pelaksanaan proyek tersebutBahwa pada tahun 2012 sdri. Indarasari Aulia (direktur RSUD dr. A.Dadi Tjokrodipo) yang memberitahukan pada Saksi bahwa RSUD dr. A.Dadi Tjokrodipo mendapatkan bantuan sebesar Rp.15,5 milyar dariAPBN TP untuk pengadaan Alat kesehatan. Sdri.
Kep selaku Staf Pengelola Aplikasi SIMAK BMNBahwa jabatan PPK Tugas Pembantuan Kementerian Kesehatan diRSUD Dr. A. Dadi Tjokrodipo Kota Bandar Lampung bukanmerupakan jabatan ex officio yang dijabat oleh Terdakwa selakuKasubag Umum dan Kepegawaian di RSUD Dr. A. Dadi TjokrodipoKota Bandar Lampung.
Kes. selaku Kuasa Pengguna AnggaranSUWONDO, S.Sos. selaku Pejabat Pembuat KomitmenLADY HARISWAN, ST selaku Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPMSUKAMTO, S.Sos. selaku Bendahara PengeluaranWASIS BUDITOMO, AMD.Kep. selaku Staf Pengelola Aplikasi SAKGHEO GUNARSA, AMD.Kep. selaku Staf Pengelola Aplikasi SIMAK BMNBahwa guna melaksanakan pengadaan alat kesehatan RSUD dr. A.
84 — 32
dari Pihak Keduasecara hukum, dapat memperpanjang haknya atasHalaman38 dari 84 Putusan.Nomor 50/PDT/2018/PT PLGbagian bangunan dimaksud Pasal 16 ayat 2 sesuaidengan Peraturan Perundangundangan yang berlakudan ketentuan yang ditetapkan pihak pertama.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Surat Perjanjiantersebut, maka pihak kedua dalam hal ini Tergugat Ilselaku Pemegang Hak Guna Bangunan (HGB)dan/atau Pihak lainnya dapat memperpanjang haknyaatas bangunan tersebut;Bahwa untuk lebih jelasnya, mari kita simak
1.DG. SIKKI Bin LAHAE Alias BASO DG. SIKKI Bin LAHAE
2.DG. SUADA Binti LAHAE
3.BOYONG DG. BAJI Binti LAHAE
4.SAODA Binti LAHAE
Tergugat:
1.ABD. HAMID Bin LAHAE
2.Prof. Dr. H. MOHAMMAD NATSIR MAHMUD, MA
3.MUCHLIS ABBAS, SE. MH
4.ZUL Bin MOHAMMAD NATSIR MAHMUD
5.Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Maros
6.Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah MISRAWATI, SH
7.Pejabat Pembuat Akta Tanah Kepala Kec. Moncongloe
113 — 36
Untuk itu menjadi sangat pentinguntuk kita simak administrasi pertanahan yang telah ada sejak masapemerintahan Belanda berikut ini sebagaimana tercantum dalam dalamOverrichtokaart Van de Onderafdeling Maros Tahun 1927 s.d 1936.DimanaOdalg Montjongloe, PAMANJENGAN adalah tercatat dalam nomor urut 153(bukan Nomor 151).b. Adapun Nomor tanah 151 pada buku catatan pertanahan jaman Belandatersebut adalah Odalg Montjongloe, MANGEMPANG.
PILEM BR TARIGAN
Termohon:
Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq Kepala kepolisian resort Deli Serdang Cq Sektor Namorambe
64 — 18
terdapat cukupbukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana ataupenyidikan dihentikan demi hokum, maka penyidik memberitahukan haltersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.Maka alasan pemohon mengajukan Pra peradilan tentang sah atau tidaknyamengehentikan penyidikan perkara laporan Pemohon PILEM Br TARIGANyang dilakukan Termohon selama ini, Ssudah cukup jelas penyidikan dalamhal pengumpulan bukti membuat terangnya tindak pidana yang dilaporkanpemohon.Mari kita simak
PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG JAWA TIMUR, DKK (PARA TERLAWAN)
76 — 9
DALAM EKSEPSI :GUGATAN PELAWAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)Jika kita simak dalil gugatan Pelawan, maka tidak ada satu keterangan apapun yangbisa menunjukkan posisi Pelawan I (Rusdiyanto) dalam kasus a quo, dalam hal inisaudara Rusdiyanto berposisi sebagai apa, ahli waris atau sebagai apa, yang dalamhal ini menimbulkan tanda tanya dan kebingungan bagi Terlawan II.1213Atas dasar hal tersebut, gugatan yang dmikian harus dengan tegas ditolak atausetidaktdaknya tidak dapat diterima, karena pihak Pelawan I tidak
ANGGRIANI, SH.
Terdakwa:
MUH. SALEH DJURAID
111 — 34
ENERGI TEKNIK;
- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan/Barang (BAHPP) Nomor: 105/Dishub/BAHPP/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Daftar Simak Hasil Pemeriksaan Pekerjaan/Barang Nomor: 105/Dishub/BAHPP/XII/2021;
- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan/Barang (BAPP) Nomor: 106/Dishub/BAHPP/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021 antara PPK dengan CV.
BINTANG MACCORA;
- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan/Barang (BAHPP) Nomor: 115/Dishub/BAHPP/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Daftar Simak Hasil Pemeriksaan Pekerjaan/Barang Nomor: 115/Dishub/BAHPP/XII/2021;
- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan/Barang (BAPP) Nomor: 116/Dishub/BAHPP/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021 antara PPK dengan CV.
RIDHO TEHNIK;
- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Daftar Simak Hasil Pemeriksaan Pekerjaan/Barang Nomor: 140/Dishub/BAHPP/XII/2021;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04905/SP2D/LS-BARANG-JASA/XII/2021 tanggal 27 Desember 2021 kepada CV. RULINDO;
- 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) TA. 2021 Nomor SPM : 00067/2.15.0.00.0.00.14.0000/SPM-LS/2021 kepada CV.
RULINDO;
- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Daftar Simak Hasil Pemeriksaan Pekerjaan/Barang Nomor: 120/Dishub/BAHPP/XII/2021;
- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan/Barang (BAPP) Nomor: 121/Dishub/BAHPP/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021 antara PPK dengan CV. RULINDO;
- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Hasil Penyelesaian Pekerjaan/Barang (BAHP) Nomor: 120/Dishub/BAHPP/XII/2021 antara PPK dengan CV.
RADHIAN ELECTRIK tanggal 16 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Daftar Simak Hasil Pemeriksaan Pekerjaan/Barang Nomor: 110/Dishub/BAHPP/XII/2021;
- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan/Barang (BAPP) Nomor: 111/Dishub/BAHPP/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021 antara PPK dengan CV.
99 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kepentingan umum terlayani ;Di dalam berbagai yurisprudensi yang tetap, dapat kita simak bahwapraktek peradilan dalam perkara korupsi telah menggunakan prinsipmateriele wederrechttelijkheid dalam tindak pidana korupsi, kami kutipputusan Mahkamah Agung tanggal 16 Desember 1976 No. 01. K/ KR/1973 yang menyebutkan : bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 45/ 1972/ Pid./PT.