Ditemukan 944 data
ERMA OCTORA, SH
Terdakwa:
TOGU HAMONANGAN SIMANJUNTAK
257 — 211
WARSO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa keterangan saksi dalam BAP Polisi sudah benar;Bahwa saksi bekerja di Kantor Kesyahbandaran dan Otorita PelabuhanKelas Banen sejak tahun 1993 dan sejak tahun 2015 ampai saat iniaksi menjabat sebagai Staf Pemroses Data dan Laporan;Bahwa tugas dan tanggung jawab saki menginput Data surat masukmengumpulkan data dari masingmasing bidang fungsi untuk laporandan Selain itu saksi juga melakukan tugas atau pekerjaan agarbergantian dalam
Terbanding/Tergugat : PT.CITRA SAWIT MANDIRI
Terbanding/Turut Tergugat I : BUPATI LABUHANBATU
Terbanding/Turut Tergugat II : PT. HIJAU PRYAN PERDANA Diwakili Oleh : MUHENDRA ROZA,SH
Terbanding/Turut Tergugat III : CAMAT PANAI TENGAH
Terbanding/Turut Tergugat IV : KEPALA DESA PASAR TIGA
341 — 118
Tanah yang akan diperoleh berasal dari otorita atau badanpenyelenggara pengembangan suatu kawasan sesuai dengan rencanatata ruang kawasan pengembangan tersebut;e. Tanah yang akan diperoleh diperlukan untuk perluasan usaha yangsudah berjalan untuk perluasan itu telah diperoleh izin perluasan usahasesuai ketentuan yang berlaku, sedangkan letak tanah tersebutberbatasan dengan lokasi usaha yang bersangkutan;f.
216 — 332
Padasaat itu kami (Saksi dan Saudara Parulian Gurning) sepakat bahwapembelian truck boleh dibatalkan, oleh Saudara Gurning, dan uangkembali tanpa penalty (tanpa pemotongan uang);Bahwa benar Kepada Saksi diceritakan Saudara Saut Parulian saat itutruck dipakai untuk keperluan rencana proyek di Otorita Asahan.Belakangan dijelaskan bahwa rencana proyek tersebut batal sehinggapembelian truck juga dibatalkan, setelah Saudara Parulian datang ketempat Saksi dan membatalkan pembelian truck tersebut Saksimembayarkan
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum I : KARYA SO IMMANUEL, S.H.
Terbanding/Penuntut Umum II : ABDULLAH, SH
51 — 40
Kepulauan Riau oleh Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam;
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : HENDARSYAH YUSUF PERMANA, SH.MH
111 — 45
saksi Conti Chandra dan dalam pembicaraan tersebut intinya terdakwaseolaholah akan berniat untuk menginvestasikan uangnya di Batamdengan cara menanyakan keadaan dan harga tanah di Jodoh di dekatsimpang Novotel Batam dan menanyakan pengurusan Suratsurat tanahterkait WTO dan Otorita Batam, dan terdakwa menceritakan bahwa terdakwa berencana untuk membangun diskotik dan karaoke, dan terdakwasempat menanyakan juga usaha yang sedang dilakukan oleh saksiConti Chandra dan dijawab oleh saksi Conti Chandra
1.Juandi Sakaro Situmorang
2.Rospita Siburian
3.LISBET JENNI Br. Nababan
4.R. LUMBAN GAOL
Tergugat:
1.Presiden RI
2.Menteri Agraria Dan Tataruang Badan Pertanahan Nasional RI
3.Menteri Perhubungan RI
4.Ir. Areyanti MAPPI
5.PT ADHI Karya Persero Tbk
6.Sondi Irwanto Silalahi
7.Hemat Nahampun
200 — 491
yang telah diberi materai secukupnya dan tidak ada aslinya selanjutnyadiberi tanda TV2:Foto Copy dari Foto Copy Berita Acara Serah Terima Barang InventarisKekayaan Milik Negara berupa Tanah seluas 46,2 Ha di Kotamadya danKabupaten Bekasi antara Departemen Pekerjaan umum dengan (Persero) PT.Adhi Karya, Nomor : 41/BA/Da/97, Nomor : 0170/088A, tanggal 5 Agustus1997, yang telah diberi materai secukupnya dan tidak ada aslinya selanjutnyadiberi tanda TV3;Foto Copy dari Foto Copy Surat Perusahaan Umum Otorita
85 — 22
Badan Otorita;f. badanbadan hukum Pemerintah lainnya yang ditunjuk Pemerintah.
176 — 62
Misalnya dalamUndangundang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran yang mengolah pelabuhandan yang sejenis adalah pihak Direkorat Jenderal Perhubungan laut dan yang dapatmengelolanya adalah Otorita Pelabuhan ;Bahwa laut maupun pantai tidak dapat diganti rugi dengan dasar suratsurat atastanah yang dapat diberikan Ganti Rugi berdasarkan Peraturan Presiden nomo 36tahun 2006 dan berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 3untuk kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
72 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tanah yang akan diperoleh berasal dari otorita atau badanpenyelenggara pengembangan suatu kawasan sesuai denganrencana tata ruang kawasan pengembangan tersebut,e. Tanah yang akan diperoleh diperlukan untuk perluasan usaha yangsudah berjalan untuk perluasan itu telah diperoleh izin perluasanusaha sesuai ketentuan yang berlaku, sedangkan letak tanah tersebutberbatasan dengan lokasi usaha yang bersangkutan,f.
HENGKY SETIAWAN KAENDO, SH
Terdakwa:
MAYA RATNA SARI, ST
104 — 22
SusTPK/2019/PN.PtkDirektur Pusat Kajian Keuangan Negara/ Daerah padaUniversitas PATRIA ARTHA, Makassar.Staf Khusus Ketua Otorita Batam Bidang Keuangan Negaradan Kekayaan Negara.Staf Ahli Direksi RS Kariadi Semarang Bidang KeuanganNegara.2) Riwayat pekerjaan Ahi :Kepala Sub Direktorat Pinjaman dan Hibah Luar Negeri,Direktorat Tata Usaha Anggaran.Kepala Sub Direktorat Pinjaman dan Hibah Luar Negeri(khusuS negara Eropa BaratDepartemen Hankam,Departemen Kesehatan, BKKBN, dan BPPT).Kepala Sub Direktorat
138 — 49
Bahwa saksi mengetahui kegiatan tersebut telah dilaksanakan dari laporanmasingmasing bidang hanya ada satu kegiatan yang tidak terlaksana yaitukegiatan Arung Jeram;Bahwa untuk Kegiatan arum jeram tidak dilaksanakan karena itu dananya tidakdicairkan karena kelengkapan Bukti SPP dan SPJ untuk Arung Jeram tidak ada;Bahwa proses pencairan dana dari suatu kegiatan adalah Terlebih dahuluKasubbag Keuangan (Andrianto) melihatkan DASK lalu oleh pihak bagiankeuangan Pemda menerbitkan SKO (Surat Keterangan Otorita
192 — 25
tertuangdalam laporan nomor SR746D6/1/2009 tanggal 24 Juni 2009 hal LaporanHasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) atas kasus TindakPidana Korupsi pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Type V80ASM danMerk Morita pada Pemerintah Provinsi Bengkulu, Bali, Jawa Tengah, MalukuUtara, Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Riau, Kalimantan Timur, Jawa Barat,Kabupaten Tanggamus, Lampung Tengah, Batang Hari, Tebo, Tanjung JabungTimur, Boolaang Mongondow, Minahasa, Kepulauan Talaud, Kota Jambi,Kendari, Otorita
72 — 24
hal Laporan Hasil PenghitunganKerugian Keuangan Negara (LHPKKN) atas kasus Tindak Pidana Korupsipengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Type V80ASM dan Merk Morita padaHalaman 53 dari 132 halaman, Putusan No.48/Pid.B/TPK/2012/PN.JBI.Pemerintah Provinsi Bengkulu, Bali, Jawa Tengah, Maluku Utara, SumateraUtara, Sulawesi Utara, Riau, Kalimantan Timur, Jawa Barat, KabupatenTanggamus, Lampung Tengah, Batang Hari, Tebo, Tanjung Jabung Timur,Boolaang Mongondow, Minahasa, Kepulauan Talaud, Kota Jambi, Kendari,Otorita
155 — 40
Surat Balasan permintaan Price List dari PT DITEK JAYA kepada Otorita Batam Bapak AFUAN tanggal 24 Desember 2013; Fotocopy Brosur dan harga yang berlogo BA (Baths & Circulators). Fotocopy legalisir Surat Permintaan Balasan price List dari PT GAIASCIENCE INDONESIA kepada Lab.
Fotocopy legalisir Surat Price List TOOL Surat Balasan Permintaan Price List dari PT DITEK JAYA kepada Otorita Batam Bapak AFUAN tanggal 26 Maret 2014 . Surat Balasan Permintaan Price List dari PT INDOSCIENCE LEADS, Quotation ISL/I/Q-124/Int.Rev.O kepada ibu YEYEN tanggal 28 Februari 2014. Surat Balasan Permintaan Price List dari PT INDOSCIENCE LEADS, Quotation ISL/I/Q-122/Int.Rev.O kepada ibu YEYEN tanggal 28 Februari 2014.
Batam tanggal 25 Februari 2014.Fotocopy Brosur dan harga berlogo MI (Mills).Surat Balasan Permintaan Price List dari PT PANDU ANUGERAH ANALITIKAkepada Bapak HERU PURNOMO BP BATAM tanggal 21 Februari 2014 TypeMercuty Analyzer NIC Model Mercury/MA 3000; dan Surat Balasan PermintaanPrice List dari PT PANDU ANUGERAH ANALITIKA kepada Bapak HERUPURNOMO BP BATAM tanggal 21 Februari 2014 Type Mercuty Analyzer NICModel RA4300 (For Liquid Sample).Surat Balasan permintaan Price List dari PT DITEK JAYA kepada Otorita
Fotocopy CMSI, Price List Glass ware.Fotocopy Brosur dan harga yang berlogo Bu (Burettes).Fotocopy surat cahayatiara Mustika Scientific Indonesia, tanggal 3 Februari 2014.Fotocopy Brosur dan harga yang berlogo CL (Clamps & Suppports).Fotocopy Brosur dan Harga yang berlogo SH (Shakers).Fotocopy Brosur dan Harga yang berlogo Fu (Funnels).Fotocopy Brosur dan Harga yang berlogo PI (Pipettes & Pipettors).Fotocopy legalisir Surat Price List TOOLSurat Balasan Permintaan Price List dari PT DITEK JAYA kepada Otorita
95 — 27
Persero;Badan Otorita;Badanbadan hukum pemerintah lainnya yang ditunjuk pemerintah yangdapat diberikan HPL sepanjang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinyayang berkaitan dengan pengelolaan tanah.(vide pasal 67 ayat (1) & (2) PMNA/Ka. BPN No. 9 Tahun 1999)Walaupun HPL bukan hak atas tanah, namun HPL tetap dilakukanpendaftaran dan diterbitkan sertipikatnya sebagai tanda bukti haknya.HPL sebagai HMN tidak dapat dipindahtangankan dan tidak ditunjuksebagai obyek Hak Tanggungan.
82 — 43
tertuang dalam laporan nomorSR746D6/1/2009 tanggal 24 Juni 2009 hal Laporan Hasil PenghitunganKerugian Keuangan Negara (LHPKKN) atas kasus Tindak Pidana Korupsipengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Type V80ASM dan Merk Morita padaPemerintah Provinsi Bengkulu, Bali, Jawa Tengah, Maluku Utara, SumateraUtara, Sulawesi Utara, Riau, Kalimantan Timur, Jawa Barat, KabupatenTanggamus, Lampung Tengah, Batang Hari, Tebo, Tanjung Jabung Timur,Boolaang Mongondow, Minahasa, Kepulauan Talaud, Kota Jambi, Kendari,Otorita
361 — 871 — Berkekuatan Hukum Tetap
MPR, UU tentangJalan, Perusahaan Umum Otorita Jatilunur, Bendungan dan PLTA Ir.H.
GUNAWAN, SH.
Terdakwa:
Drs. BUGI SUKSWANTORO
228 — 226
BUGI SUKSWANTORO dantidak mempunyai hubungan keluarga.Bahwa yang menjadi dasar bagi Ahli untuk melaksanakan tugas dalammemberikan keterangan selaku ahli pada saat ini adalah Surat TugasRektor Universitas PATRIA ARTHA, Makassar.Bahwa saat ini Ahli bekerja sebagai :1.3.Direktur Pusat Kajian Keuangan Negara/ Daerah pada UniversitasPATRIA ARTHA, Makassar.Staf Khusus Ketua Otorita Batam Bidang Keuangan Negara danKekayaan Negara.Staf Ahli Direksi RS Kariadi Semarang Bidang Keuangan Negara.Bahwa riwayat
SYAMSURI
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PANGKALPINANG
Intervensi:
PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
266 — 115
Pasal 1 angka 4 PeraturanPemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dimana HakPengelolaan adalah hak menguasai dari Negara yang kewenanganpelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya;Bahwa Hak Pengelolaan berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (1) PeraturanMenteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999,Hak Pengelolaan dapat diberikan kepada :Instansi Pemerintah termasuk Pemerintah daerah;Badan Usaha Milik Negara;Badan Usaha Milik daerah;PT Persero;Badan Otorita
RUSLI USMAN, S,H,
Terdakwa:
ALEXANDER ANAK DARI HUSIN HARTONO
183 — 83
mengikuti kegiatanPengadaan Rehabilitasi Kapal Patroli KNP 360 pada KantorKesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Nunukan pada tahun 2013;Bahwa saksi juga tidak pernah mengajukan atau mengikuti lelangPekerjaan rehabilitasi Kapal Patroli milik Direktorat JenderalPerhubungan Laut tahun anggaran 2013 yang dilaksanakan sejaktanggal 07 s/d 12 Nopember 2013;Bawha Setelah saksi melihat kontrak Nomor : HK.1078/2/06/KSOPNNK13 tanggal 21 Nopember, 2013 terkait Kapal Patroli KNP 360 padaKantor Kesyahbandaran dan Otorita