Bahwa tanah yang diakui oleh Tergugat ,yang bertumpang tindin dengan sebagian tanah milik Penggugattersebut yaitu lebin kurang 20.000 m?

Tanah sertipikatobjek sengketa tumpang tindin dengan tanah yang dimohonkan sertipikatnyaoleh Termohon Kasasi/Penggugat.

karena unsur turut main judi padapokoknya menunjukkan peran dari pelaku tindak pidana yaitu sebagai orangyang turut dalam melakukan tindak pidana perjudian sama halnya dengansalah satu peran pelaku tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP, yaitu selaku orang yang turut melakukan tindak pidana makaMajelis Hakim berpendapat penggunaan Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPdengan menjuntokannya pada Pasal 303 bis ayat (1) ke2 KUHPtidak tepatdan sangat berlebinan karena akan menimbulkan tumpang tindin

Berkat Banua Inti untukseluas 199,6 (seratus sembilan puluh sembilan koma enam) hektarlahannya tumpang tindin dengan lahan yang diperoleh olehPenggugat/Pembanding berdasarkan Perjanjian Bagi MHasil No.J2/Ji.DU/45/1 981 tertanggal 2 Nopember 1981;Bahwa selanjutnya Judex Facti Il dalam pertimbangannya samasekali tidak menyinggung apakah kedua objek sengketa tersebut lahannyatumpang tindih dengan lahan yang diperoleh oleh Penggugat/Pembandingberdasarkan Perjanjian Bagi Hasil No.

Oleh karena itu diatas areal 810 (delapanratus sepuluh) hektar yang tumpang tindin dengan areal tempatditerbitkannya Objek Sengketa dalam perkara a quo adalah dilarangmelakukan kegiatan yang dapat merusak keutuhan Taman NasionalTesso Nilo tersebut, sehingga Objek Sengketa tidak bisa terbitdiatas areal tersebut 5 22220 nn2 nooneBahwa meskipun Objek Sengketa diterbitkan lebih dahulu 1 (satu)tahun dari terbitnya Keputusan Menteri Kehutanan tentang TamanNasional Tesso Nilo tersebut, akan tetapi sebelumnya

atas tanah yang dijadikan agunan/jaminan pada BankDuta tersebut karena dengan tidak adanya kepastian akan dimana AsliSurat Tanah yang telah dipegang oleh Bank Duta tersebut sertaPENGGUGAT tidak pula memiliki fotocopy SHM yang dianggunkan padaBank Duta tersebut, termasuk fotocopy surat surat perjanjian kredit sertadokumen dokumen lainnya yang sehubungan dengan fasilitas kredittermaksud mengakibatkan tidak dapat diurusnya lokasi tanahnya sehinggaseiring berjalan waktu di lokasi tanah terjadi tumpang tindin

mengenai kondisi fisik atas tanah yang dijadikanagunan/jaminan pada Bank Duta karena dengan tidak adanya kepastianakan dimana Asli Surat Tanah yang telah dipegang oleh Bank Duta sertaPENGGUGAT tidak pula memiliki fotocopy SHM yang dianggunkan padaBank Duta tersebut, termasuk fotocopy surat surat perjanjian kredit sertadokumen dokumen lainnya yang sehubungan dengan fasilitas kreditdimaksud mengakibatkan tidak dapat diurusnya lokasi tanahnya sehinggaseiring berjalan waktu di lokasi tanah terjadi tumpang tindin

Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, KecamatanPamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama PT.Pilar Papan Nusantara;Akte Jual Beli No. 590/367/JB/Pem/1994, tertanggal 27 Oktober 1994,luas tanah 589 M2, yang terletak di Desa Pasir Limus, KecamatanPamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama HasanBasri Tukiman, dengan batasbatas Utara : Rasti, Timur : Saedi,Selatan : Rasti, Barat : Rasti; ditumpang tindin dengan :a.

Pilar Papan Nusantara;19) Akte Jual Beli No. 590/329/JB/Pem/1994, luas tanah 2.888 M2, yangterletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, KabupatenSerang, Propinsi Banten atas nama Wong Pit Lin, dengan batasbatasUtara : Sakar/Rakijan, Timur : Rakijan, Selatan : Rakijan, Barat :Rakijan; ditumpang tindin dengan :a. Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 44/Desa Pasir Limustertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 2.500 M2, Surat UkurNo. 25/P.

Saksi SIT HADIJAH; Bahwa Saksi bekerja sebagai staf Notaris dan saksi saat itu yangmengurus Surat Sertifikat Hak Guna Bangunan milik Penggugat ; Bahwa saksi mengetahui permasalahan Penggugat dengan ParaTergugat adalah tumpang tindin tanah, okasi yang menjadi objeksengketa yaitu objek tanah berada di Kelurahan Simpang Pasir,Kecamatan Palaran, Kota Samarinda; Bahwa Saksi mengetahui Penggugat memiliki 10 Sertifikat HakGuna Bangunan dan dari 10 Sertifikat Hak Guna Banguna milikPenggugat tidak semuanya

Syahrir mengetahui tanah yang dibeli olen Tergugat Ill dari Tergugat akan dibangun Jembatan Mahkota II dan Tergugat III sudah membayar lunaspembelian tanah kepadaTergugat I, namun jusrtru Saksi tidak mengetahuipengukuran pengembalian tanah atas tanah yang menjadi Obyek sengketa,yang oleh Majelis Hakim justru Pengukuran pengembalian batas adalah pentinguntuk mengetahui adanya tumpang tindin sebagaimana yang dikemukakandalam Dalil Pokok Gugatan Penggugat tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan

berkedudukan diLangsa yang terletak di Desa Paya Bujok Seulemak Kecamatan LangsaBaroe Kota Langsa Propinsi Aceh oleh Badan Pertanahan NasionalRepublik Indonesia Kantor Pertanahan Nasional Kota Langsa / Tergugat,harus dinyatakan CACAT HUKUM ADMINISTRASI sebagaimana yangdimaksud dalam pasal 106 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1999tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negaradan Hak Pengelolaan, karena terdapat tumpang tindin

terdaftar atasnama Abubakar Berdan terletak di Desa Paya Bujok SeulemakKecamatan Langsa Barat kepada pihak Pemerintah Kota Langsa;b) Tergugat telan merubah status kepemilikan tanah Penggugatmenjadi milik pihak lain in casu Pemerintah Kota Langsa, tanpamelalui prosedur dan mekanisme hukum yang benar, cacat prosedur,terdapat tumpang tindin hak atas tanah, data yuridis atau data fisikyang tidak benar;Bahwa selain itu Tergugat patut pula dipersalankan karena telahmelanggar azas azas umum Pemerintahan

tindih dan hal ini dikuatkan dengan adanyaSurat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah KabupatenMorowali, tanggal 12 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Energidan Sumber Daya Mineral Pemerintah Kabupaten Morowali, ditujukan kepadaDirektur Jenderal Mineral dan Batubara Cq.Direktur Pembinaan ProgramMineral dan Batubara Direktorat Mineral dan Batubara, TentangPENJELASAN yang intinya menyatakan bahwa wilayah IUP OP PT.CETARABANGUN PERSADA tidak Overlap atau tidak terjadi tumpang tindin

Vale Indonesia Tbk di Sulawesi Tengah,serta Surat Penjelasan dari Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya MeneralKabupaten Morowali yang pada pokoknya menjelaskan bahwa berdasarkanevaluasi dinyatakan tidak tumpang tindin Ovelap atau tidak terjadi tumpang tindihdengan PT. Inco Indonesia Tbk dan Pengakuan Pihak Kuasa Hukum ke 3 tidakmasuk dalam perkara a quo dikarena setelah dilakukan penelitian dan overlayterhadap Peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi milik Penggugat(PT.

Bahwa tanah yang ditunjuk oleh Kuasa Penggugat sebagai MilikPenggugat ternyata tumpang tindin dengan tanah yang diatasnya terbit12 sertipikat obyek sengketa atas nama Tergugat Il Intervensi 1(SOEPARMI) secara keseluruhan. (Vide pengetahuan Hakim padapemeriksaan setempab) ' 22222 nnn ene ene nnn nnnb.

Bahwa tanah yang ditunjuk oleh Kuasa Penggugat sebagai MilikPenggugat ternyata tumpang tindin dengan tanah yang diatasnya terbit1 sertipikat obyek sengketa atas nama Tergugat Il Intervensi 2 (ALIAHMAD) secara sebagian; c.

adil (fair and just trial) yang dapat diselesaikan secaratuntas permasalahan dalam perkara Aquo, yang tidak menimbulkankekaburan dan atau menimbulkan permasalahan baru di antara pihakpihak yang bersengketa yang diperiksa dan diputus ;Bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan didapatnya keadilanbaik terhadap Penggugat maupun Tergugat, yang telah menimbulkanproblematic Yuridis yang harus diselesaikan secara tuntas danmenurut hukum yang berlaku dan untuk tidak menimbulkan suatuputusan yang tumpang tindin

Duta Dharma Bhakti dengan SHM milikDelita Pakaya pada saat verifikasi data; Bahwa Saksi mengatakan benar hanya mengambil alin datayuridis dari kantor pertanahan Kabupaten Sigi untuk mengambilkesimpulan kalau telah terjadi tumpang tindih;Halaman 45 dari 67 halaman Putusan Nomor: 1/G/2020/PTUN.PL Bahwa Saksi mengatakan benar kesimpulan yang diambilberdasarkan data fisik adalah menyatakan tumpang tindin dan datayuridis hanya mengikuti; Bahwa Saksi mengatakan PT.

Kantor Pertanahan Kota Palu; Bahwa Saksi mengatakan perubahan tersebut dilakukan padasaat penyerahan dokumen dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sigi keKantor Pertanahan Kota Palu; Bahwa Saksi mengatakan yang lebih dahulu keluar adalahperubahan Nomor Sertipikat dan barulah dibuat berita acara; Bahwa saksi mengatakan benar dalam poin dua romawi dalampokok pemeriksaan disebutkan bahwa SHM yang diterbitkan olehKantor Pertanahan Kabupaten Sigi yang secara administrasi masuk kewilayah Kota Palu, tumpang tindin

Bahwa apa yang menjadi Dasar Hukum (rechtelijke grond) dan FaktaHukum (feitelijke grond) Gugatan Penggugat ini tidak terpenuhi makajelas Fundamentum Petendi / Posita tidak jelas / Kabur serta apabiladisimak lebih dalam antara Fundamentum Petendi / Posita salingbertentangan dengan Petitum yang diuraikan saling tumpang tindin danuraianya kabur serta Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor. 6 Tahun 1975 Perihal Ujitvoerbaar bijvoorraad Tanggal 1 Desember 1975 Menegaskan agar

ISMAIL dengannomor berkas : 14148684/2015 tanggal 2 maret 2015, setelah dilakukan plotingulang terhadap peta bidang tanah Nomor : 376/2015 tanggal 24 April 2014bidang tanah tersebut tumpang tindin dengan HM.380 SU. 538/1982 Persil No.1dan Persil No.2, Desa Kuala Dua sehingga proses penerbitan sertifikat yangdimohonkan Penggugat tertunda;7. Bahwa SHM No.380/SU.538/1982, sebagai pemegang hak atas nama IvanWidarko (Tergugat), dengan luas tanah +28.000 M?;8.

Hal ini telahmenimbulkan kerugian bagi anggota Penggugat yang telah memperolehlahan secara sah dari Badan Pengusahaan Kawasan PerdaganganBebas Dan Pelabuhan Bebas Batam karena telah menimbulkanketidakpastian hukum terhadap lahan Hak Pengelolaan yang menjaditumpang tindin dengan kawasan hutan sesuai Surat Keputusan TergugatIl yang menjadi dasar bagi Tergugat untuk tidak memprosespermohonan sertifikat atas lahan yang masuk kawasan hutan tersebut;b.

Bahwa disamping kewenangan Pemohon PeninjauanKembali, Pemohon Kasasi Semula Pembanding/Tergugat berdasarkan ketentuan tersebut di atas,kewenangan Pemohon Peninjauan Kembali, PemohonKasasi, Pemohon Kasasi Pembanding/Tergugat untukmenghindari adannya tumpang tindin (yang telahdirealisasikan Pemohon Peninjauan Kembali SemulaPembanding/Tergugat dengan menerbitkan SuratKeputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor:540/KEP/101.A/2012, tentang Revisi Lampiran DaftarKoordinat Dan Peta Surat Keputusan Bupati HalmaheraTengah

Bahwa ketentuanketentuan serta uraian tersebut di atasmembuktikan bahwa tidak ada alasan bagi TermohonPeninjauan Kembali, Termohon Kasasi SemulaTerbanding/Penggugat menolak/keberatan terhadapSurat Keputusan a quo yang telah diterbitkan olehPemohon Peninjauan Kembali, Pemohon Kasasi SemulaPembanding/Tergugat sebagai bentuk penyelesaian agartidak terjadi tumpang tindin atas wilayah izin usahaHalaman 56 dari 140 halaman.

Kembali,Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat Nomor:540/KEP/101.A/2012, tentang Revisi Lampiran Daftar Koordinatdan Peta Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor540/KEP/253/2011 tentang Persetujuan Penggabungan IzinUsaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi antara PT FajarBhakti Lintas Nusantara dengan PT Gebe Karya Mandiri besertaLampirannya Nomor : 540/KEP/100.A/2012 diterbitkan padatanggal 06 Maret 2012, maka Kepala Daerah telah memberikanupaya penyelesaian agar tidak terjadi tumpang tindin

Penggugat:Bahwa Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor:540/KEP/101.A/2012, tentang Revisi Lampiran Daftar Koordinatdan Peta Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor540/KEP/253/2011 tentang Persetujuan Penggabungan IzinUsaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi antara PT FajarBhakti Lintas Nusantara dengan PT Gebe Karya Mandiri besertaLampirannya Nomor : 540/KEP/100.A/2012 diterbitkan padatanggal 06 Maret 2012, maka Kepala Daerah telah memberikanupaya penyelesaian agar tidak terjadi tumpang tindin

pembuatan surat tanah di Desa Bumbung adalahmelakukan pengecekan lahan oleh perangkat desa untuk mengetahuiletak lahan, luas lahan, dan siapa sepadan lahan, apakah bermasalahatau tidak, saat itu perangkat desa bumbung yang kelokasi tersebut untukmelakukan pengecekan lahan sebelum surat dibuat; Bahwa kondisi Jahan tersebut sebelum Sporadik tersebutditandatangani Terdakwa tidak tahu apakah lahan tersebut dikuasai oranglain atau tidak, dimana saya tidak mau menandatngani surat jikalahan tersebut tumpang tindin

BahwaHakim berpendapat proses pemeriksaan permintaan Pra Peradilan adalahmencakup dari awal dibacakannya permohonan hingga selesai dibacakanputusan atas permohonan tersebut, sehingga demi kepastian hukum dan untukmenghindari adanya tumpang tindin atau penjatunhan putusan yang berbedaantara Pra Peradilan dengan perkara pokoknya, serta sesuai ketentuan Pasal82 ayat (1) huruf d KUHAP, perkara Pra Peradilan ini haruslah dinyatakangugur; Bahwa hal ini sejalan dengan pendapat M.

tidak turut sebagai Tergugat untuk dapat dimintakan Sertipikattersebut batal demi hukum atau setidaktidaknya tidak berkekuatan hukum,maka Sertipikat tersebut tertap berkekuatan hukum, dan konsekwensinyaapabila ada putusan yang menyatakan tanah terperkara kepunyaan atauhak milik orang lain, menurut hukum kepemilikan hak atas sebidang tanahtersebut menjadi tumpang tindin serta putusan yang demikian noneksekutabel karena terdapat dua pemilik hak atas sebidang tanah(tumpang tindih) yaitu tanah terperkara