Ditemukan 955 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : komnasa komang kosmas koanak komunal kompas konnas komas konas kombas kosnas
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 16-03-2015 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2506 K/PDT/2014
Tanggal 16 Maret 2015 — 1. NURYADIN, DKK VS PT ARUNA WIJAYA SAKTI (PT AWS)
92 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Oleh karena itu seharusnya Penggugat terlebihdahulu mengupayakan upaya diluar Pengadilan untuk adanyakepastian hukum terhadap para Tergugat menuntuthaknya;7 Bahwa pada tanggal 4 Mei 2012 terjadi kesepakatan anuraPerwakilan Tergugat (Tergugat berapa saja) dengan Pihak PemberiPinjaman yang dimediasi Komnas HAM untuk melakukanrestrukturisasi hutang dengan pemberi pinjaman atau pihakPerbankan. Kesepakatan tersebut juga dihadiri oleh Penggugat(yang diwakili oleh Achmad Roswantama).
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Perdagangan Orang
Register : 16-01-2017 — Putus : 30-05-2017 — Upload : 22-03-2018
Putusan PN KUPANG Nomor 12/Pid.Sus/2017/PN.Kpg
Tanggal 30 Mei 2017 — DIANA AMAN Alias DIANA CHIA Alias MAM DIANA
231 — 132
  • .* Advokad Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum UniversitasMuhammadiyah Jember 19921998* Ketua Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak (P3A)Kabupaten Jember 20042007* Konsultan Hukum dan Kebijakan Program Transparansi danPartisipasi Kementrian Dalam NegeriBank Dunia 20062010* Komisioner Komnas Perempuan Periode 20072009 dan20102014 Staf Ahli Hukum dan Kebijakan Kantor ASAHI, 2015.* Direktur Eksekutif Institute Pemberdayaan Perempuan danAnak Indonesia (IPPAI),2015.* Konsultan Independent UNFPA, Program
    Leneng, Yusak SabektiGunanto, Yasmin Benyamin Ndun Alias Yanto Ndun Alias BeaNdun, Martha Kali Kulla, Nikolas Lake Alias Niko, Tony Pah,Putriana Novita Sari Alias Novi, Benediktus Sani Babu danGodstar Mozez Banik Alias OD, dan tidak ada hubungan keluarga ;Bahwa ahli sebelumya bertugas di Komnas Perempuan Jabatanstruktural sebagai Wakil Ketua Periode 20072009 sekaligussebagai Komisoner di Sub Komisi Reformasi Hukum danKebijakan dan Sub Komisi Pengembangan Sistem Pemulihan,yang berlanjut untuk Komisioner
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 16-03-2016 — Upload : 12-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 30 K/Pdt.Sus-PHI/2016
Tanggal 16 Maret 2016 — PT GRAHA SARANA DUTA (GSD) VS 1. AJI SUPRIAJI, DKK
74 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • pengusaha maupun pekerja/buruh harustetap melaksanakan segala kewajibannya;Bahwa berdasarkan Pasal 170 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003Tentang Ketenagakerjaan menyatakan dan menegaskan, Pemutusanhubungan kerja yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan Pasal 151 ayat(3) batal demi hukum dan pengusaha wajib mempekerjakan pekerja/buruhyang bersangkutan serta membayar seluruh upah dan hak yangseharusnya diterima;Bahwa upaya penyelesaian perselisihan dilakukan dengan caramengadukan permasalahan kepada Komnas
Pengadilan PN BOGOR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 24-07-2019 — Putus : 19-02-2020 — Upload : 04-11-2020
Putusan PN BOGOR Nomor 123/Pdt.G/2019/PN.Bgr
Tanggal 19 Februari 2020 — PENGGUGAT Didit Wijayanto Wijaya SH MH SE Ak CA MBA d/a Taman Pegangsaan Indah Blok D No.27, Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara TERGUGAT
533 — 215
  • booking untuk Penggugat adalah staf dikantomya yaituFandi, dan Penggugat marah terhadap kejadian ini, namun terkait dengan traumapsikis yang dialami Penggugat, saksi tidak mengert dan tidak tahu;Bahwa saksi tidak tahu perihal mediasi terhadap perkara ini, begitu juga denganpermintaan maaf dari Traveloka, saksi tidak mengethauinya;Dianto Bachriadi, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang padapokoknya menerangkan:Bahwa saksi mengenal Penggugat sekitar tahun 2013, ketika saksi menjadikomisioner di Komnas
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 23-11-2015 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 23 K/PID.SUS/2015
Tanggal 23 Nopember 2015 — KUKUH KERTASAFARI,ST bin HASANUDIN
187 — 140 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Video Rekaman Persidangan Kukuh Kertasafari;e Laporan Komnas HAM yang terkait dengan pemeriksaan perkara ini;Buktibukti mana semuanya telah diserahkan oleh Penasehat HukumTerdakwa disidang Pengadilan Tingkat Pertama. Akan tetapi pada saatpelaksanaan inzage di Pengadilan Tinggi Jakarta, buktibukti tersebuttidak ada dan tidak diketahui keberadaannya.C.
Pengadilan PN BALIGE Perdata
Register : 11-02-2021 — Putus : 24-01-2022 — Upload : 31-01-2022
Putusan PN BALIGE Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg
Tanggal 24 Januari 2022 — Penggugat:
1.MANGATAS TOGI BUTAR BUTAR
3.Tuan Bevin Butar-butar
Tergugat:
1.Negara cq Pemerintah RI cq Presiden RI
2.Negara cq.Pemerintah RI cq.Presiden RI cq. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
3.Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi kreatif RI
4.Negara cq. Pemerintah RI cq. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI
5.Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Gubernur Sumatera Utara
6.Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara
7.Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Dinas Kehutanan Provinsi sumatera Utara
8.Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Bupati Toba
9.Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq.Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Toba
10.Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Pemerintah Kabupaten Toba
11.Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Kementrian Agraria dan Tata Ruang Kepada BPN Nasional
12.B
163 — 132
  • Sumut, Kepala BPKHWilayah Sumut Kemenhut di Medan, Kakan BPN RI Pemkab Toba, KepalaDinas Dishutbun Pemkan Toba, diberi tanda BP60;61.Fotokopi dari fotokopi Laporan pengaduan masyarakat adat raja bius ButarbutarDesa Sigapiton kepada Komnas HAM RI, No.25/RBBDS/XII/2020, tgl 22desember 2020, diberi tanda BP61;Halaman 132 dari 214 Putusan Perdata Nomor 15/Pat.G/2021/PN Big62.Fotokopi Surat dari Komnas HAM RI No.243/KPMT/III/2021, tgl 29 maret 2020,diberi tanda BP62;63.Fotokopi dari fotokopi Surat Sekda
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 23-12-2019 — Putus : 16-07-2020 — Upload : 16-07-2020
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 137/G/2019/PTUN.Mks
Tanggal 16 Juli 2020 — Penggugat:
Misriani Ilyas, SP.MSi
Tergugat:
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN
Intervensi:
ADAM MUHAMMAD
909 — 478
  • Bukti P42 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Komisi Nasional AntiKekerasan Terhadap Perempuan Nomor: 03/7/KNAKTP/Pemantauan/Surat Rekomendasi/VI/2020, tanggal 2 Juni 2020,Hal: Surat Rekomendasi Komnas Perempuan untuk KasusPemecatan Sari. Misriani Ilyas, Calon Legislatif Terpilin DPRDProvinsi Sulawesi Selatan ;Menimbang, bahwa selain mengajukan buktibukti surat, Penggugat juga telahmengajukan Ad Informadum yang diberi tanda Ad Informandum P1 dengan perinCiannya sebagai berikut:1.
Pengadilan PA JAKARTA SELATAN Perdata Agama Perceraian
Register : 22-02-2013 — Putus : 18-03-2014 — Upload : 09-09-2014
Putusan PA JAKARTA SELATAN Nomor 502/Pdt.G/2013/PA.JS
Tanggal 18 Maret 2014 — PENGGUGAT MELAWAN TERGUGAT
109 — 71
  • Sulaimi Mustafa, S.H. bermaterai cukup dandicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya( P.6);Fotokopi Surat Komisi Perlindungan Anak Indonesia kepada TergugatKonvensi/Penggugat bermaterai cukup namun tidak ada aslinya ( P.7);Fotokopi Surat Komisi Perlindungan Anak Indonesia kepada PenggugatKonvensi/Tergugat bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinyaternyata sesuai dengan aslinya ( P.8);Fotokopi Surat Komnas Anak No. 194/Komnaspa/IV/2013 bermaterai cukupnamun tidak ada aslinya ( P.9
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 18-08-2016 — Putus : 01-03-2017 — Upload : 20-05-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 133/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Bdg
Tanggal 1 Maret 2017 — PT.DIRGANTARA INDONESIA (Persero), dahulu PT.Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN); Melawan; Ir.HARIBES ALINOESIN;
107 — 35
  • Bahwaatas adanya peristiwa tindakan yang semenamena sebagaimana yangtelah diuraikan di atas, maka saat ini Tergugat menanggung malu dan bebanpsikologis serta rusaknya hubungan silaturahmi dengan ribuan karyawanmaupun hilangnya kesempatan untuk berkarya, bahkan Tergugat harusmenanggung biaya tambahan berupa biaya perjalanan dan penyiapan bahanselama konsultasi dengan pihak DPR RI, Kementerian Tenaga Kerja,Komnas HAM, Dewan Pers, biaya pengacara selama proses awal tingkatpertama hingga tingkat akhir.Sehingga
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 23-10-2009 — Putus : 22-06-2010 — Upload : 10-04-2015
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 520/Pdt.G/2009/PN.JKT.BAR.
Tanggal 22 Juni 2010 — RAYMOND TEDDY H.; LAWAN; 1. PT. RAJAWALI CITRA TELEVISI INDONESIA; 2. SUTANTO HARTONO; 3. ARIEF SUDHITOMO; 4. PT. KOMPAS CYBER MEDIA; 5. TAUFIK HIDAYAT MIHARDJA; 6. PT. KOMPAS MEDIA NUSANTARA ; 7. RIKARD BAGUN; 8. PT. METRO GEMA MEDIA NUSANTARA (WARTA KOTA); 9. H. DEDY PRISTIWANTO; 10. SOEWIDA HENALDI; PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA BADAN RESERSE KRIMINAL UMUM Cq. DIREKTORAT I KEAMANAN TRANS NASIONAL; DEWAN PERS
180 — 59
  • Niagamas Laga Jaya dengan PT.Dubai Petrolium Corporate Service Limited; Surat Kuasa Nomor: 103/PM2P/SK/II/2008; Surat PernyataanPencabutan Kuasa tertanggal 29 Oktober 2008; Surat Keterangan Pencabutan Kuasa tertanggal 29 Oktober 2008;31 Bukti bertanda P25: Fotocopy Pemberitaan Koran SKH Pos Kota, tertanggal 29 Januari 2009 dengan Judul:Terlibat Judi di Hotel Sultan 13 Terdakwa Jadi Pesakitan;32 Bukti bertanda P26: Fotocopy Surat dari KOMNAS HAMNomor:853/K/PMT/II/2009, tertanggal 25 Februari 2009;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 08-03-2017 — Upload : 25-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 147 K/Pdt.Sus-PHI/2017
Tanggal 8 Maret 2017 — SEMPURNA GINTING, SKM, S.H VS PT. PERTAMINA BINA MEDIKA (PERTAMEDIKA)
170 — 275 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • L00000/2015S8;3.3 Membuat Aduan Tertulis kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Kabupaten Langkat, yang merespon langsung denganmengadakan Rapat Dengar Pendapat pada tanggal 29 September2015 yang dihadiri oleh Direktur dan Wakil Direktur RSPPB, yanghasilnya meminta agar pihak RSPPB dapat menyelesaikanpersoalan ini segera secara Internal perusahaan;3.4 Membuat Aduan kepada Ombudsman Republik IndonesiaPerwakilan Provinsi Sumatera Utara;3.5 Membuat Aduan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia(Komnas
Pengadilan PTUN MEDAN TUN Pertanahan
Register : 14-09-2018 — Putus : 10-04-2019 — Upload : 22-08-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 119/G/2018/PTUN.MDN
Tanggal 10 April 2019 — Penggugat: PERKUMPULAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT FORUM KAUM TANI LAUCIH Tergugat KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG Tergugat II Intervensi : PT. PERKEBUNAN NUSANTARA II
1074 — 1581
  • 51 Tahun 2009 Tentang perubahan keduaatas Undangundang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.Halaman 5PutusanPerkara No: 119/G/2018/PTUNMDNTENGGANG WAKTU GUGATAN.Gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalamketentuan Undangundang Pasal 55 Undangundang No. 5 tahun 1986.Bahwa Penggugattelah mengirimkan surat kepada Presiden RI, Menteri BUMN,Menteri Menkopolhukam, Menteri ATR Badan Pertahanan Nasional RI, MenteriDalam Negeri, Ketua KPK, Ketua Ombusdman, Ketua Komnas
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 27-09-2017 — Upload : 20-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 122 PK/Pdt.Sus-PHI/2017
Tanggal 27 September 2017 — 1. PRAMANA, DKK VS 1. PT. GRAHA SARANA DUTA (GSD), , DK
75 — 97 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ;Bahwa upaya penyelesaian perselisihan dilakukan dengan caramengadukan permasalahan kepada Komnas HAM, Komisi B DPRDDKI Jakarta, Gubernur DKI Jakarta, Komisi Ill, Komisi VI, Komisi IXDPR RI, dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI;Bahwa sehubungan dengan perselisihan PHK ini, telah dilakukanupaya mediasi beberapa kali di Kementerian Tenaga Kerja danTransmigrasi RI, dimana selanjutnya Mediator mengeluarkan anjuranNomor B.284/PHIJSK/PPPHI/XII/2013 tanggal 24 Desember 2013,yang berisi antara
Pengadilan PTUN SERANG TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 02-08-2016 — Putus : 05-01-2017 — Upload : 05-01-2017
Putusan PTUN SERANG Nomor 29/G/2016/PTUN-SRG
Tanggal 5 Januari 2017 — - BAMBANG PUJIANTO dkk Melawan - ASISTEN I SEKDA KOTA CILEGON
331 — 269
  • Putusan No. 29/G/2016/PTUNS RG636.637.638.639.640.641.642.643.644.645.646.P 656P657a:P657b:P65/7c:P657d:P 658P 659P 660P 661P 662P 663Agustus 2016, atas nama Safik (fotokopi sesuai dengan asili);: Tanda Terima surat dari Komnas HAM RI No. Agenda 111240,tanggal 30 Agustus 2016 atas surat dari Kantor Pengacara Esy &Go (fotokopi sesuai dengan asli);Asli foto survey lapangan dan verifikasi Petugas PT. Kereta ApiIndonesia;Asli foto survey lapangan dan verifikasi Petugas PT.
Pengadilan PN CIREBON Pidana Khusus
Register : 02-03-2021 — Putus : 17-06-2021 — Upload : 30-07-2021
Putusan PN CIREBON Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Cbn
Tanggal 17 Juni 2021 — Penuntut Umum:
1.EVELIN NUR AGUSTA, S.H., M.H.
2.RAMA HADI, SH
Terdakwa:
AULIA PUJI ASTUTI alias AULIA
297 — 104
  • ., keterangannya dibacakan dari BeritaAcara Pemeriksaan (BAP) di tingkat penyidikan yang pada pokoknya sebagaiberikut: Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keteranganAhli pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di penyidikan adalah benar; Bahwa Ahli sebelumnya bertugas di Komnas Perempuan dengan jabatanstruktural sebagai Wakil Ketua periode 2007 s/d 2009 sekaligus sebagaiKomisioner di Sub Komisi Reformasi Hukum dan Kebijakan serta SubKomisi Pengembangan Sistem Pemulihan, yang berlanjut
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT
Putus : 12-10-2015 — Upload : 27-10-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor NOMOR: 531/Pid.B/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 12 Oktober 2015 —
86 — 32
  • jadi dipanggil Penyidik untukmenjadi saksi ;Bahwa kondisi Terdakwa ketika dikonfrontir dengan Kusumawati, iatertekan, saat itu ia dipaksa tandatangan di BAP tanpa didampingiPenasihat Hukum dan anggota keluarganya, Penasihat Hukumdibohongi Penyidik, dengan mengatakan tidak ada pemeriksaan, tidakada BAP, tidak ada Konfrontir tapi nyatanya ada;Bahwa pada saat proses Penyidikan ada pencabutan Surat Kuasa,karena Terdakwa kurang bayar;Bahwa Penasihat Hukum saat di Penyidikan tidak melaporkan Penyidikke Komnas
Pengadilan PN JAYAPURA Perdata Khusus PHI
Register : 19-10-2020 — Putus : 31-10-2019 — Upload : 19-10-2020
Putusan PN JAYAPURA Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Jap
Tanggal 31 Oktober 2019 — Pemohon Kasasi - Abdul Malik, Dkk Termohon Kasasi - PT Freeport Indonesia
340 — 186
  • Bahwa aksi pemogokan kerja sesuai dengan ketentuan PeraturanPerundangundangan, telah mendapatlegitimasi secara sah dari PengawasKetenegakerjaan Provinsi Papua tanggal 12 September 2018 dengan SuratNomor : 560/1271/2018, yang muara penjelasannya dari Surat DinasTenaga Kerja, Transmigrasi dan Perumahan Rakyat Kabupaten Timikatanggal 28 Agustus 2017 Nomor : 560/800/2017;Bahwa atas deretan rekomendasi dan desakan dari dokumen diatas,diperkuat dengan hasil telaah dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia(Komnas
Pengadilan PN CIREBON Pidana Khusus
Register : 02-03-2021 — Putus : 17-06-2021 — Upload : 30-07-2021
Putusan PN CIREBON Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Cbn
Tanggal 17 Juni 2021 — Penuntut Umum:
1.NURI SRI AMARANTI, S.H., M.H.
2.YUKE SINAYANGSIH ANGGRAENI, SH
3.RAMA HADI, SH
Terdakwa:
IRWANTO alias TOGAR
194 — 50
  • ., keterangannya dibacakan dari BeritaAcara Pemeriksaan (BAP) di tingkat penyidikan yang pada pokoknya sebagaiberikut: Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keteranganAhli pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di penyidikan adalah benar; Bahwa Ahli sebelumnya bertugas di Komnas Perempuan dengan jabatanstruktural sebagai Wakil Ketua periode 2007 s/d 2009 sekaligus sebagaiKomisioner di Sub Komisi Reformasi Hukum dan Kebijakan serta SubKomisi Pengembangan Sistem Pemulihan, yang berlanjut
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 16-08-2016 — Putus : 26-04-2017 — Upload : 17-05-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 176/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 26 April 2017 — AGUS HERMAWAN, DKK;KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
88 — 69
  • Bahwa siap membuka ruang dialog mengenai hal ihwal sejarah tanah,kondisi social serta hak warga masyarakat RT.08 RW.08 KelurahanHalaman 144 dari 155 halaman Putusan Nomor 176/G/2016/PTUN Jkt.Gunung Kebayoran Baru Jaksel dengan difasilitasi oleh KOMNAS HAMbesert aselurun Jajaran Pemerintah.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 28-11-2008 — Upload : 09-07-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 191PK/PDT/2008
Tanggal 28 Nopember 2008 — PEMERINTAH R.I., Cq. MENTERI DALAM NEGERI & OTONOMI DAERAH, Cq. GUBERNUR KEPALA DAERAH PROVINSI RIAU, Cq. WALIKOTA KEPALA DAERAH KOTA PEKANBARU ; PEMERINTAH R.I., Cq. MENTERI DALAM NEGERI & OTONOMI DAERAH, Cq. GUBERNUR KEPALA DAERAH PROVINSI RIAU, Cq. WALIKOTA KEPALA DAERAH KOTA PEKANBARU, Cq. DINAS TATA KOTA DAERAH KOTA PEKANBARU ; PEMERINTAH R.I., Cq. MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI RIAU, Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN DAERAH KOTA PEKANBARU ; P.T. MAKMUR PAPAN PERMATA ; C.V. TIEKA JAYA ; KOLEMAN dahulu KHO BUN HUAT ; KARYANTO dahulu KWEK JANG TEK ; HASYIM SUDIYONO, dkk.
38 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • sekarangpembangunannya sudah mencapai 80% ;bahwa perbuatan Tergugat dan Ill telah nyatanyata tanpahak dan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian paraPenggugat yang tidak mengindahkan saransaran berbagai InstansiPemerintah maupun LembagaLembaga yang kompenten yangmenganjurkan Tergugat menyelesaikan hak atas tanah paraPenggugat dengan cara musyawarah membayar ganti rugi danmemberikan hak prioritas untuk mendapatkan tempat gunamempertahankan hidup dan meningkatkan taraf hidup, Surat Depdagri(bukti P39), Surat Komnas