Ditemukan 9412 data
ITI Binti SAIT
Tergugat:
1.1. Presiden Direktur PT. PEMBANGUNAN DELTAMAS
2.2. Direktur Utama PT. LOGOS CIKARANG LOGISTICS PARK
Turut Tergugat:
1.Bpk. H. ENDAH (Pangilan nama anaknya)
2.4. Bpk. JASIM alm. (Panggilan nama anaknya) digantikan oleh anaknya bernama JASIM
3.Bpk. H. AMIN MULYADI
4.Kepala Desa Sukamahi
5.PPAT/Camat Kecamatan Cikarang Pusat
6.8. Kepala Kantor Pertanahan/Agraria dan Tata Ruang (ATR) Kabupaten Bekasi
257 — 182
Terkait ganti rugi immaterial Penggugat, Mahkamah Agung RI telahberpendapat bahwa ganti rugi immateriil hanya dapat dikabulkan dalamhalhal tertentu, sebagaimana dapat dilihat pada Putusan MahkamahAgung RI Nomor 650/PK/Pdt/1994 tanggal 29 Oktober 1994, yangpada pokoknya menyatakan:"Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUH Perdata, gantirugiImmateriil hanya dapat diberikan dalam halhal tertentu saja sepertikematian, luka berat dan penghinaan."
Nurcholis Majid
Tergugat:
1.Erni Mugiaasih
2.Eni Rahayuningsih
3.Pairin
4.Kepala Desa Babakan
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pangandaran
121 — 10
No.21/Pdt.G/2018/PN Cmsperkara peninjauan kembali No.650/PK/Pdt/1994 menerbitkan pedoman yangisinya Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPerdata dalam hal ganti kerugianImmateril dalam perbuatan melawan hukum hanya dapat diberikan dalam halhaltertentu Saja seperti perkara kematian, Iluka berat dan penghinaan dimana apabiladihubungkan dengan gugatan rekonpensi aquo tidaklah mencakup terhadap ketigaperkara tersebut sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat terhadapgugatan rekonpensi ini
1.MENNENG
2.ANTON
3.LAI SESA
Tergugat:
1.ANDARIAS PALA'LANGAN
2.TODING
3.EDI
4.ALBERTIN TA'DUNG
5.SAMUEL TULAK, SH
6.BARA' ALLO TAMING
7.TIKU BARA' TAMBING
104 — 33
Jaditongkonan di dalam masyarakat Toraja dulu sampai sekarang adalah tongkonandengan fungsifungsi dan peranperan sosial dan ada bagianbagian tertentu yang tidakboleh tertukar misalnya kalau dari dulu bagiannya adalah kepala kerbau belang tidakboleh dirubahrubah, kalau dari dahulu bagiannya adalah kaki kanan kerbau lalu tibatlba kaki kanan kerbau ini hilang maka terpaksa harus dipotong lagi seekor kerbauhanya untuk mengambil kaki kanannya karena tidak bisa diganti dengan kaki kiri sebalbitu penghinaan
299 — 318 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tanah dan bangunan yang dirampas olehNegara untuk digunakan sebagai tanggul penampung dan penahanluapan lumpur tanpa ada proses pembebasan hak atas tanahmerupakan praktek penghinaan dan perampasan atas sisikemanusian, hak, harkat dan martabat para korban. Dengan demikianasas kemanusiaan tidak terpenuhi dalam Pasal 15 a quo;Bahwa disamping asasasas tersebut diatas, Pasal 15 a quo jugatidak memenuhi asas keadilan.
HENDRIK TUNGKA
Tergugat:
JAK YOSIS NUKUBOI
114 — 47
ganti rugi immaterialkarena tertekan dan tidak tenang menjalani kehidupan karena tidak dapatmemanfaatkan tanah objek sengketa sejumlah Rp. 30.000.000.000,00 (tigapuluh milyar rupiah)Halaman 70 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 148/Pdt.G/2020/PN JapMenimbang, bahwa sesuai putusan Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 650/PK/Pdt/1994 bahwa untuk mengabulkan tuntutan gantirugi immateril yang diajukan oleh Penggugat hanya dapat dikabulkan dalam haltertentu saja seperti kKematian, luka berat dan penghinaan
1.SADIMAN
2.MESINEM
3.RETINEM
4.SUKAMTO
5.SUYANTI
6.MISNO
7.SUMANTO
8.SYAHMENAN
9.PANIMAN
10.MIJEN
11.RIDWAN SIANIPAR
12.MANIJO
13.MISRIANI
14.EDI SANTOSO
15.MUSLIM
16.JUMADI
17.JENAH
18.SAYID
19.DIMIN
20.PONIMAN
21.SUKADI
22.PAIMAN
23.NARLI
24.NGATINO
25.JUHARI
26.ADI SANTOSO
27.NURHAMDAN
28.MISNO
Tergugat:
1.PT SOCFINDO
2.PT SOCFINDO
3.KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL INDONESIA
4.KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA
5.KEPALA KANTOR PERTAHANAN KOTA ADMINISTRASI KABUPATEN ASAHAN
6.PARDI
Turut Tergugat:
GUBERNUR SUMATERA UTARA, SELAKU KEPALA DAERAH PROVINSI TINGKAT I SUMATERA UTARA
100 — 20
Bahwa, Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusanperkara Peninjauan Kembali No.650/PK/Pdt/1994 menerbitkan pedomanyang menerangkan sebagai berikut:Halaman 54 dari 153 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Tjbberdasarkan Pasal 1370, 1371,1372 KUHPerdata, ganti kerugianimmaterial hanya dapat diberikan dalam halhal tertentu saja sepertiperkara kematian, luka berat, dan penghinaan. 52.
Bahwa, berdasarkan uraian di atas dan oleh karena ParaPenggugat menuntut ganti kerugian immaterial pada suatu perkara yangbukan merupakan perkara kematian, luka berat, atau penghinaan, makamenyebabkan gugatan a quo menjadi sangat tidak jelas/kabur, sehinggaharus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya atau atau setidak tidaknyadinyatakan tidak dapat diterima.Berdasarkan hal hal sebagaimana dikemukakan dalam Eksepsi di atas, makaTergugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tanjungbalai c.q.
91 — 41
Bahwa, berdasarkan dalil PENGGUGAT DR sebagaimana angka 11,12, 13, 14 dani5 di atas, telah terbukti TERGUGAT DR telahmelakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagimana diatur dalamPasal 1372 KUHPerdata Jo Pasai 1373 KUHPerdata, yaitu :Pasal 1372KUHPerdata :" Tuntutan perdata tentang hal penghinaan adalah bertujuanmendapatkan penggantiankerugian serta pemulihan kehormatan dannama baik " ;Pasal 1373 KUHPerdata :" Selain dari pada itu, siterhina dapat menuntut supaya dalam putusan itujuga dinyatakan,bahwa
63 — 45
Penggugat juga paham dan sadar adanya UndangUndang Republik IndonesiaNomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, serta dugaanmelanggar UndangUndang tersebut yang menyangkut Pasal 27 Ayat (3) Setiap Orangdengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ataumembuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yangmemiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang dikaitkan denganUUD NKRI 1945, Pasal 28 F.
138 — 66
Bahwa di sisi lain, apabila Penggugat tidak dapat membuktikan korelasiantara halhal yang dinyatakan sebagai kerugian Materiil maka ParaPenggugat dapat dianggap melakukan kebohongan publik dan haltersebut merupakan penghinaan terhadap hukum.
252 — 207
biaya mengajukan gugatan tersebut adalah biaya resmiberperkara di Pengadilan yang memiliki dasar hukum tersendiri, sedangkanbiaya jasa advokat sampai saat ini menurut hukum Indonesia belum dapatdikualifikasi sebagai kerugian dalam berperkara di Pengadilan ;38 Bahwa atas permohonan ganti rugi immateril oleh Penggugat, sesuai Pasal1370, Pasal 1371, dan Pasal 1372 KUHPerdata, telah ditentukan bahwa gantirugi immateriil hanya dapat diberikan dalam halhal tertentu saja yaitukematian, luka berat dan penghinaan
167 — 20
Majelis memandang adil dan patut ganti kerugian yang sesuaidan sepadan untuk dikabulkan sebesar Rp 6.787.500.000, (enam milyar tujuh ratusdelapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa terhadap kerugian immateriil yang dimintakan oleh ParaPenggugat sebesar Rp 100.000.000.000, (seratus milyar rupiah), makaberdasarkan Pasal 1370 Jo Pasal 1371 Jo Pasal 1372 KUH Perdata, gugatan gantirugi immateriil hanya dapat dikabulkan dalam halhal tertentu saja seperti kematian,luka berat dan penghinaan
RANI ANDINI YASA
Termohon:
POLDA MALUKU UTARA
173 — 108
Tetapikehadiran suatu barang bukti tidak mutlak dalam suatu perkara pidana,karena ada beberapa tindak pidana yang dalam proses pembuktiannyatidak memerlukan barang bukti, seperti tindak pidana penghinaan secaralisan (Pasal 310 ayat 1 KUHP) (Ratna Nurul Afiah, Barang Bukti,hal.19).Dengan demikian, dalam konsteks UU ITE, dapat disita barang bukti berupahandphone atau alat/mesin elektronik yang digunakan oleh tersangka untukmelakukan dugaan tindaka pidana hanya berdasarkan peraturan perundangundangan
81 — 67
Puncak dari penghinaan Sitti Ha, pada saat Sitti Ha akanmenikah, dia tidak menghiraukan nasehat orang tuanya yang tidakmerestui hubungannya dengan calon suaminya, Sitti Ha justrumengatakan, bahwa kenapa Abd. Samad mau mencampuri urusansaya kalau mau menikah, bukan abdul samad yang memelihara,memberi makan, membelikan pakaian, bahkan menyekolahkan saya.Kalimat ini membuat Abdul Samad mengeluarkan air mata. Setelahpernikahan Sitti Ha, Abd. Samad sudah sering sakitsakitan, yangmerawat Abd.
239 — 72
Apalagi dengan pernyataanTergugat menyangkut kekuatiran Tanah Negara yang di dalamnyaterdapat Objek Sengketa menjadi sarang teroris, dapat dipandang sebagaibentuk penghinaan yang nyata yang dilakukan oleh Tergugat kepada ParaPenggugat khususnya, dan kepada masyarakat Kota Ambon danmasyarakat Maluku pada umumnya.13.Bahwa terorisme sebagai tindakan keji, tidak bermoral dan melanggarhukum, untuk itu pelakunya menjadi musuh bersama umat manusiaberadab.
91 — 12
Bahwa Pedoman selanjutnya mengenai ganti kerugian dalamPerbuatan Melawan Hukum yaitu dalam Pasal 1372 ayat (2)KUHPerdata yang isinya: Dalam menilai suatu dan lain, Hakimharus memperhatikan berat ringannya penghinaan, begitu pulapangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, danpada keadaan. Begitu juga yang dikemukakan oleh Prof. RosaAgustina dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum,Hal. 20 dari 82 hal.
272 — 433
Khusus kerugian moril atau immaterial sama sekallitidak mendasar yang diajukan oleh penggugat dalam perkara ini sangat tidakrelevan dengan Putusan Mahkamah Agung no. 650/PK/Pdt/1994 yang telahmenerbitkan Pedoman Pemenuhan Gugatan Immateril berdasarkan Pasal 1370, 1371,1372 KUHPerdata dimana ganti kerugian immaterial hanya dapat diberikan dalamhalhal tertentu saja seperti Perkara Kematian, Luka Berat dan Penghinaan.
Terbanding/Pembanding/Penggugat IV : SUMARNO
Terbanding/Pembanding/Penggugat II : SUMINTO
Terbanding/Pembanding/Penggugat V : EDI RAHMAT
Terbanding/Pembanding/Penggugat III : SLAMET C
Terbanding/Pembanding/Penggugat I : GALIMAN
77 — 52
Hal ini Sesuaidengan Putusan Mahkamah Agung RI dalam perkara Peninjauan KembaliNo.650/PK/Pdt/1994 yang menerbikan pedoman yang isinya BerdasarkanPasal 1370, 1371, 1372 KUHPerdata ganti kerugian immateriel hanya dapatdiberikan dalam halhal tertentu saja seperti perkara Kematian, luka beratdan penghinaan.
PT. PUDAN KREASI
Tergugat:
1.KEPALA BIRO LAYANAN PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA (BLPPBMN)
2.KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA PAKET PEKERJAAN SATUAN KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XXV PROVINSI PAPUA DAN PAPUA BARAT PADA BIRO LAYANAN PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
3.PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT (BPTD) WILAYAH XXV PROPINSI PAPUA dan PAPUA BARAT
4.KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT (BPTD) WILAYAH XXV PROPINSI PAPUA dan PAPUA BARAT
357 — 102
Ganti rugi karena tindakan penghinaan (Pasal 1372 KUHPerdata)5.
119 — 14
rangkaQishas (membalas kezaliman)(Syarah Shahih Muslim Libni Baz, Hadist No 2735)Maka Jauhilah harta berharga mereka, waspadalah terhadap doaorang yang terdolimi karena tidak ada Hijab (Penghalang) antaradoanya dan Alllah (Artinya: Mudah terkabul) (HR Bukhari NO 1496dan Muslim No 19)dan jika tetap dibagi maka tergugat menarik sewa tempat untukbagian bangunan dari penggugat sebesar 40 juta pertahun, Dikalikansejak rumah itu didirikan tahun 2002.Tergugat tidak akan pernah lupadengan katakata kasar dan penghinaan
151 — 100
Apabila hal tersebut dilakukan, maka itu samasaja merupakan suatu penghinaan terhadap instansi Pengadilan Negeri KualaKapuas sebagai instansi pelaksana Eksekusi atas Putusan Pengadilan NegeriKuala Kapuas Kelas II Nomor: 26/Pdt.G/2017/PN.Klk.