Ditemukan 9692 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 02-03-2015 — Putus : 25-08-2015 — Upload : 08-09-2015
Putusan PA BONDOWOSO Nomor 369/Pdt.G/2015/PA.Bdw.
Tanggal 25 Agustus 2015 —
262
  • yangtelah dimintai keterangan dalam prihal konpensi, dengan demikian telahdipertimbangkan syarat formil dan matriilnya;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi penggugatmenyatakan bahwa tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat sejakbulan Pebruari 2015 sampai sekarang (kurang lebih 7 bulan) lamanya.Berdasarkan fakta diatas tuntutan nafkah lampau selama berpisah daripenggugat kepada tergugat adalah logis dan menjadi nafkah lampau yangterhutang yang harus dibayar oleh tergugat, dengan mengingat dokrin
Register : 14-12-2018 — Putus : 17-01-2019 — Upload : 08-10-2019
Putusan PN MAGELANG Nomor 124/Pid.B/2018/PN Mgg
Tanggal 17 Januari 2019 — Penuntut Umum:
AKSA DIAN AGUNG, SH
Terdakwa:
SUDARYANTO PUNJUL bin SUDARNO
7412
  • Lalu, pedang yang dibawa Terdakwa, Terdakwa gunakan untukmenyabetkan dan atau melukai saksi HENDRA, yang pada saat itu saksi HENDRAsedang menyabetkan pedangnya ke arah saksi WAWAN, dengan demikian unsursengaja dalam hal ini adalah sudah dimiliki oleh terdakwa;Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan = unsurpenganiayaan yang mana pembuat Undangundang sama sekali tidak membuatdefenisi apa yang dimaksud dengan penganiayaan sehingga menurutJurisprudensi dan Dokrin yang di maksud dengan melakukan
Register : 26-06-2020 — Putus : 02-09-2020 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 532/Pid.Sus/2020/PN Smr
Tanggal 2 September 2020 — Penuntut Umum:
RIDHAYANI NATSIR, SH
Terdakwa:
ANDRE IRAWAN Als IWAN Bin SUGER
254
  • Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;Menimbang, bahwa mengenai unsur Tanpa Hak atau melawan hukumyang dalam dokrin hukum pidana dikenal dengan istilah wederrechtelijk yangoleh Drs.CST.Kansil, SH dan Christine S.T.Kansil, SH diartikan dalam tigabentuk yakni pertama bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam halini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kKedua bertentangan dengan hakorang lain dan ketiga dengan tidak berhak sendiri;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi, bukti Surat
Register : 26-03-2007 — Putus : 09-08-2007 — Upload : 01-06-2011
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 18/G/2007/PTUN-BDG
Tanggal 9 Agustus 2007 — BAMBANG SANTOSO, DKK VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG, Ir. LUTFI HAMID
10659
  • Keputusan tata Usaha Negara yang digugat inibertentangan dengan AzasAzas Umum PemerintahanYang Baik yaitu) Azas Kecermatan dan Azas KepastianHukum beserta dokrin Pemberian alasan dengan dasaryang teguh dari Philipus M. Hadjon,Dkk ;Maka berdasarkan hal hal sebagaimana yang telahdiuraikan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua PengadilanTata Usaha Negara Bandung/Majelis Hakim yang memeriksaperkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagaiberikut1.
Register : 29-11-2012 — Putus : 22-11-2012 — Upload : 17-12-2012
Putusan PN MANADO Nomor 22Pid.Sus/2012/PN.Mdo
Tanggal 22 Nopember 2012 — Octavanny L Kandio
5410
  • pembelaannya mohonkepada Majelis hakim sebagai berikut :e Menyatakan Terdakwa Octavanny L Kandio tidak terbukti secarasah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, atau jikaMajelis Hakim berpendapat lain, menghukum Terdakwa denganhukuman yang seringaringannya.e Melepaskan Terdakwa Octavanny L Kandio dari segala dakwaandan tuntutan hukum ( Onslag van alle rechtsvelvoging).e Merehabilitasi harkat martabat atau nama baik Terdakwa.e Menetapkan biaya perkara ditanggung Negara.Menimbang, bahwa dalam dokrin
Putus : 12-12-2013 — Upload : 17-12-2014
Putusan PN TANGERANG Nomor 2319/PID.B/2013/PN.TNG
Tanggal 12 Desember 2013 — LEO CANDRA Als. LEO Ad. ABDUL SOLEMAN
3717
  • misalnya menjual,memakan, membuang, mengadakan, membelanjakan uang dan sebagainya ;Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan melawan hak adalahbertentangan dengan hukum atau peraturan perundangundangan yang berlaku ;Menimbang, bahwa memiliki dengan melawan hak adalah berarti bertindak seakanakan pemilik atau bertindak sebagai pemilik sedangkan ia bukan pemilik atau ia tidakmempunyai hak milik atas barang itu ;Menimbang, bahwa sejalan dengan pengertian seperti yang telah diuraikan diatasdari Dokrin
Register : 01-12-2020 — Putus : 21-12-2020 — Upload : 22-12-2020
Putusan PN MATARAM Nomor 848/Pid.Sus/2020/PN Mtr
Tanggal 21 Desember 2020 — Penuntut Umum:
1.YULIA OKTAVIA ADING,SH.
2.NI MADE SAPTINI
3.PINTONO HARTOYO, SH
Terdakwa:
1.HERMAN EFENDI Alias ODOR
2.I GEDE ADNYANA Alias BOLIN
8228
  • nantiperbuatannya dapat memenuhi unsurunsur delik lainnya dalam pertimbanganhukum dibawah ini kepadanya akan dipandang sebagai Subyek Hukum dandimintakan pertanggungjawaban pidana;Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum di atas, unsur ke1telah terpenuhi menurut hukum;Ad. 2: Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual,Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar AtauMenyerahkan Narkotika Golongan ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsure melawan hukummenurut dokrin
Register : 30-11-2017 — Putus : 08-02-2018 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 1396/Pid.Sus/2017/PN Smr
Tanggal 8 Februari 2018 — Penuntut Umum:
MEILANY MAGDALENA M, SH
Terdakwa:
PETER JAYADI ALIAS FETER BIN DAIJ
746
  • Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;Menimbang, bahwa mengenai unsur Tanpa Hak atau melawan hukum yangdalam dokrin hukum pidana dikenal dengan istilah wederrechtelijk yang olehDrs.CST.Kansil, SH dan Christine S.T.Kansil, SH diartikan dalam tiga bentuk yaknipertama bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukumtertulis maupun tidak tertulis, kKedua bertentangan dengan hak orang lain danketiga dengan tidak berhak sendiri;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi, bukti Surat
Register : 22-02-2016 — Putus : 13-05-2016 — Upload : 10-07-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 58/PID/2016/PT PT MKS
Tanggal 13 Mei 2016 — Pembanding/Jaksa Penuntut : Lili Mangiri
Terbanding/Terdakwa : Sitti Habibah alias Deng Baji Binti Deng Lacco
6433
  • DAENG LACCO ;; Bakwa menurut dokrin (pendapat ahli hukum) pengertian perbuatan"Feit dapat kita ditemukan adanya dua pendapat yaitu : a. Feiten dilinat dari Sudut Materiele yaitu perbuatan yangdilakukanolehmanusia, Perbuatanyang dilakukanolehmanusia ini sudah barang tentu perbuatan yang dilarang olehUndangUndang HukumPidana, sehingga membawakonsekwensi bila ada sesorang yang melakukannya maka harusmenerima sanksi hUKUM ; 72 22 b.
Putus : 06-03-2019 — Upload : 19-03-2019
Putusan PT PONTIANAK Nomor 17/PDT/2019/PT PTK
Tanggal 6 Maret 2019 — ERWIN SUGIARTO,SH.M.Kn Selanjutnya disebut PEMBANDING semula TERGUGAT II; Lawan : SUSANTO, selanjutnya di sebut sebagai TERBANDING semula PENGGUGAT;
9042
  • Dokrin atau Pendapat Ahli Hukum M. Yahya Harahap, SH dalambukunya*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan,Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan; Penerbit Sinar Grafika.Jakarta, Cetakan ketiga Desember 2005, halaman 455 yang menyatakanbahwa :... pada dasarnya tidak sama antara Wanprestasi dengan PerbuatanMelawan Hukum ditinjau dari sumber, bentuk, maupun wujudnya.
Putus : 21-04-2015 — Upload : 09-06-2015
Putusan PT BANTEN Nomor 15/ PDT/ 2015/ PT BTN
Tanggal 21 April 2015 — LIE SWAN IN alias HARYADI SRIJAYA, ; PT. EPS INDONESIA, ; PT. JINWOO ENGINEERING INDONESIA ; PT. SAMWON COOPER TUBE INDONESIA ; 4. PT. SANGIL INDONESIA ; THIO KIANG HAI ; KEPALA DESA CIRARAB ; KEPALA KECAMATAN LEGOK ; KEPALA BPN KABUPATEN TANGERANG, ; LAUW LELY,
8761
  • ., KasuskasusPengadaan Tanah Dalam Putusan Pengadilan (Suatu Tinjauan Yuridis)Mahkamah Agung RI, tahun 1998, Hal.39) ;Dalam hukum perdata yang dicari adalah kebenaran formil, maka sesuaidengan Dokrin hukum dari Prof. Dr.
    Boedi Harsono,S.H., Kasuskasus Pengadaan Tanah Dalam Putusan Pengadilan (SuatuTinjauan Yuridis) Mahkamah Agung RI, tahun 1998, Hal.39) ;Dalam hukum perdata yang dicari adalah kebenaran formil, maka sesuaidengan Dokrin hukum dari Prof. Dr.
    Boedi Harsono, S.H., KasuskasusPengadaan Tanah Dalam Putusan Pengadilan (Suatu Tinjauan Yuridis)Mahkamah Agung RI, tahun 1998, Hal.39) ;Dalam hukum perdata yang dicari adalah kebenaran formil, maka sesuaidengan Dokrin hukum dari Prof. Dr.
Register : 21-11-2018 — Putus : 14-02-2019 — Upload : 16-02-2019
Putusan PA DONGGALA Nomor 334/Pdt.G/2018/PA.Dgl
Tanggal 14 Februari 2019 — Penggugat melawan Tergugat
124
  • Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KHI dan sesuai puladengan dokrin Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab lanatut Tholibin Juz 4halaman 254 yang berbunyi:9 aire 53 dlyol ale CIS sofa endsS92 yurDbi 9 wogri Yo abog puHalaman 18 dari 27 putusan Nomor334/Pdt.G/2018/PA.DglArtinya : Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita,harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dansyaratsyaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil;dan dalam Kitab Tuhfah IV : 132 :CISL alsle!
Register : 18-05-2021 — Putus : 06-07-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN DUMAI Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Dum
Tanggal 6 Juli 2021 — Penuntut Umum:
AGUNG NUGROHO, SH.
Terdakwa:
SURIYADI Als SURYA Bin Alm MAHYUDIN
718
  • memenuhi seluruh unsurunsur pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan alternatif yaitu kKesatu melanggar Pasal 55 UndangUndangNomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau keduamelanggar pasal 480 ke1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusunsecara alternatif yang menurut Dokrin
Register : 21-04-2020 — Putus : 08-06-2020 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 332/Pid.Sus/2020/PN Smr
Tanggal 8 Juni 2020 — Penuntut Umum:
FLORENCIA TIMBULENG,SH
Terdakwa:
PADLAN ALIAS BAPAK ALI BIN ASNAWI
205
  • Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;Menimbang, bahwa mengenai unsur Tanpa Hak atau melawan hukum yangdalam dokrin hukum pidana dikenal dengan istilah wederrechtelijk yang olehDrs.CST.Kansil, SH dan Christine S.T.Kansil, SH diartikan dalam tiga bentuk yaknipertama bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukumtertulis maupun tidak tertulis, kedua bertentangan dengan hak orang lain danketiga dengan tidak berhak sendiri;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi, bukti Surat
Register : 18-05-2021 — Putus : 06-07-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN DUMAI Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Dum
Tanggal 6 Juli 2021 — Penuntut Umum:
AGUNG NUGROHO, SH.
Terdakwa:
PARUBAHAN POHAN Als BAHAR Bin PARUHUM POHAN
697
  • Penuntut Umum kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan alternatif yaitu kesatu melanggar Pasal 55 UndangUndangNomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubahHalaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Dumdengan UndangUndang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau keduamelanggar pasal 480 ke1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusunsecara alternatif yang menurut Dokrin
Register : 24-07-2019 — Putus : 11-09-2019 — Upload : 30-09-2019
Putusan PN MADIUN Nomor 75/Pid.B/2019/PN Mad
Tanggal 11 September 2019 — Penuntut Umum:
INDRA NOVIANTO,SH
Terdakwa:
1.ARDIYANTARA SURYA JAULANDRA Bin INDRAJAYA
2.NURUL WIKANDARI Binti SUPARNO
7510
  • Setidaktidaknya kesengajaan itu adadua yakni kesengajaan berupa kehendak dan kesengajaan' berupapengetahuan (yang diketahui);Menimbang, bahwa dari dua istilah inilah dokrin mengenai kesengajaanini berasal. Menurut Drs. Adami Chazawi, S.H. dalam bukunya PelajaranHukum Pidana Bagian. Hal. 9398. disebutkan bahwa ada 2(dua) pahamkesengajaan yaitu :1.
Register : 18-05-2021 — Putus : 06-07-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN DUMAI Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Dum
Tanggal 6 Juli 2021 — Penuntut Umum:
AGUNG NUGROHO, SH.
Terdakwa:
BASUKI Als ABAS Bin Alm WIJI
8410
  • memenuhi seluruh unsurunsur pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan alternatif yaitu kKesatu melanggar Pasal 55 UndangUndangNomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau keduamelanggar pasal 480 ke1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusunsecara alternatif yang menurut Dokrin
Register : 05-02-2016 — Putus : 04-05-2016 — Upload : 09-08-2019
Putusan PA BANGIL Nomor 0278/Pdt.G/2016/PA.Bgl
Tanggal 4 Mei 2016 — Penggugat melawan Tergugat
165
  • dan mengabaikan Penggugattanpa nafkah lahir dan batin, hingga sekarang terhitung hingga selama 10 bulandengan demikian Majelis Hakim menganggap Tergugat belum memberikannafkah wajib kepada Penggugat selama 10 bulan, karenanya nafkah tersebutmenjadi nafkah lampau yang terhutang yang harus dibayar oleh Tergugat, haltersebut sesuai dengan pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Tergugatdiwajibkan untuk menanggung biaya penghidupan istri dan anakanak sesualidengan penghasilannya, dengan mengingat dokrin
Putus : 20-01-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 68 PK/Pid/2014
Tanggal 20 Januari 2015 — H. KHAMSON ALIAS AGOR
7339 Berkekuatan Hukum Tetap
  • dalam Pasal 263 ayat (1) (2) c KUHAP, karenaPutusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, No. 28/Pid.B/2012/PN.SBB,tanggal 26 Juni 2012, adalah merupakan putusan lepas dari segalatuntutan hukum (Ontslag van alle rechtvervoelging), sebagaimanadimaksud dalam Pasal 191 ayat (2), sehingga putusan lepas dari segalatuntutan hukum tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 67 dan Pasal 263ayat (1) KUHAP, tidak dapat dimohonkan upaya hukum banding maupunkasasi.Ketentuan UndangUndang tersebut, juga dikuatkan oleh dokrin
Register : 18-03-2015 — Putus : 29-04-2015 — Upload : 23-06-2015
Putusan PN BIREUEN Nomor 34/Pid.Sus/2015/PN Bir
Tanggal 29 April 2015 —
284
  • dengan tanggal 24Januari 2015;2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2015 sampaidengan tanggal 05 Maret 2015;3 Penuntut Umum sejak tanggal 04 Maret 2015 sampai dengan tanggal23 Maret 2015;4 Hakim Pengadilan Negeri Bireuen sejak tanggal 18 Maret 2015sampai dengan tanggal 16 April 2015;5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bireuen sejak tanggal 17April 2015 sampai dengan tanggal 15 Juni 2015;Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum dari Yayasan Penyuluhan danBantuan Hukum Dokrin