Ditemukan 1046 data
59 — 28
Bahwa segala sesuatu yang telah disampaikan dalam Eksepsi, mohon agardianggap merupakan satu kesatuan yang ticlak terpisahkan dari pokok perkara;4.
21 — 3
Terdakwa bersamasama temantemannya masih menjaga barangbarang bolo pecah yang dipakai untuksyukuran kemudian main judi kyukyu tersebut ;Bahwa benar maksud dan tujuan para Terdakwa bermain, dan ataumenyelenggarakan judi jenis dadu tersebut untuk mengharapkan kemenangandalam bermain judi tersebut dan kalau menang bisa menambah untuk kebutuhanpara Terdakwa seharihari makanmakan dan bisa membeli rokok;Bahwa benar Terdakwa bersamasama temantemannya tersebut diatasmelakukan permainan judi jenis kyukyu ticlak
1. SARIYAH Binti P. MARDIJAH
2. MANIRAH Binti P. MARDIJAH
3. H. SOLEH Bin P. MARDIJAH
4. ASDIYAH Binti P. MARDIJAH
5. MARLINA Binti P. MARDIJAH
Tergugat : H. NURUL JALAL
Turut Tergugat : H. SARUKI
113 — 14
Bahwa halhal yang telah diurai dalam Eksepsi tersebut diatas, dianggapterulang dan menjadi satu kesatuan yang ticlak terpisahkan dengan uraianjawaban dalam pokok perkara;Hal. 8 dari 40 Hal.
62 — 29
posita angka 7 adalah Tergugat Ibukan Tergugat II, maka Tergugat I menolakdengan tegas posita Penggugat angka 7 yangpada intinya menyatakan keberatanPenggugat atas suratsurat teguran kepadaPenggugat yang berisi keharusan membayarhutangnya sesuai jumlah yang tercantumdalam suratsurat teguran tersebut, karenasuratsurat teguran tersebut diberikan tanpaalasan yang jelas.Hal. 21, Put.No.370/Pdt/2015/PT SMG22Dalil Penggugat yang demikian sangat mengadaada dan tidakberdasar hukum sama sekali sehingga ticlak
113 — 45
padahalmasih melekat hak orang lain pada Tanah Sengketa tersebut, yaitu hakPENGGUGAT sebagai ahli waris verponding tersebut, yakni Verponding No.263,turunan No.124, tertulis atas nama LEONARD EQUIND SMITH/PATEMAH ,dimana menurut hukum masa verponding tersebut pada tahun 1972 belumberakhir, jadi Tanah Sengketa bukan Tanah Negara ;Dan oleh karena perolehan sertifikat Hak Guna Usaha aquo diperoleh dariperbuatan melawan hukum, maka sertifikat Hak Guna Usaha aquo harusdinyatakan tidak sah/cacat hukum dan ticlak
58 — 21
No 303/Pat/2017/PT SMGmemeriksa, memutus dan mengadili sebagai berikutDALAM EKSEPSI1.BiMenerima dan mengabulkan seluruh eksepsi Para Tergugat(Tergugat Il dan Tergugat Ill) ;Menolak gugatan Penggugat atau setidak tidaknya menyatakangugatan Penggugat ticlak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard)DALAM POKOK PERKARA1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaktidaknyamenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima(Niet ontvankelijk Verklaad) ;2.
27 — 8
.14.15.16.15direnovasi menjadi full bangunan berlantai dua tanpa adanya surat jinmendirkan bangunan (IMB), hal ini menunjukkan adanya indikasipenyimpangan terhadap pondasi bangunan rumah yang ditempati Penggugat,sehingga Penggugat merasa tidak perlu untuk mengurus jin mendirikanbangunan (IMB) sebagai sarat untuk mendirikan bangunan ; Bahwa benar telah tedadi beberapa kali pertemuan antara Penggugat denganpara Tergugat atas inisiatif Penggugat, namun tetap saja pertemuan tersebuttidak membawa hasil dan ticlak
14 — 8
Pemohon minta agar anaknyadiperiksakan ke Dokter tapi ticlak digubris oleh Termohon. Tidak punyarasa belas kasihan, akhimya Pemohon memeriksakan anaknya kedokter,sampai resep dan kwitansi dari Dokter Pemohon kirimkan kepadaTermohon dan Termohon tidak pernah menengok atau memberi uanguntuk berobat, tidak pernah memberi biaya. Sehingga Pemohonmelaporkan Termohon kepada Polisi Resort Slawi karena penculikan danpenelantaran anak dibawah umur,;Angka 2.2.Bahwa harapan Termohon sama dengan harapan.
71 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 1435 k/Pdt/2014yakni Verponding Nomor 263, turunan Nomor 124, tertulis atas namaLeonard Equind Smith/Patemah , dimana menurut hukum masaverponding tersebut pada tahun 1972 belum berakhir, jadi tanah sengketabukan Tanah Negara;Dan oleh karena perolehan sertifikat Hak Guna Usaha a quo diperoleh dariperbuatan melawan hukum, maka sertifikat Hak Guna Usaha a quo harusdinyatakan tidak sah/cacat hukum dan ticlak berkekuatan hukum;Bahwa sangat jelaslah penguasaan tanah sengketa oleh Nyonya TjitraGrant
139 — 97 — Berkekuatan Hukum Tetap
IKPP Sungai SiakPerawang Pekanbaru in casu tidak adanya buoy/pelampungatau pembatas alur yang boleh dan ticlak boleh dilayarioleh lalu~ lintas kapal yang melewati dermaga khusustersebut, singkatnya TERGUGAT I!
118 — 82
Slamet Mulyatno MBA diakui setelahditunjukkan Bukti P11 dan lampiran a ( Relevan Bukti relevan buktiP3 s.d P 7)e Bahwa pernah melihat Anjuran setelah ditunjukkan ( relevan Bukti P9)e Bahwa PT EPS anak perusahaan Pegadaian yang mengelola orangpegadaian.e Bahwa sekarang ganti PT POJ ( Pesona Optima Jasa ) anakperusahaan Pegadaian.e Bahwa yang dialihnkan dari Pegadaian Ke PT EPS kurang lebih 100orang.e Bahwa menurut Permen 19/2012 yang boleh diout sourchingSatpam, Sopir dan Catering untuk Adminitrasi ticlak
74 — 22
No. 330PK/Pdt/2003.Dari ke 4 (empat) Putusan Peradilan diatas clan bila kits teliti satu persatu isidari Amar Putusannya ticlak ada satu pun ada kalimat yang "Membatalkan ataumenyatakan tidak sah Hak Guna Bangunan No. 2 Tahun 1992.4 Bahwa disamping alasanalasan yang Tergugat II Intervensi jelaskan pads point 3(tiga) diatas juga di perkuat lagi dengan Putusan Perkara No. 96/Pdt.G/1998/PN.BJM Jo No. 11/Pdt/2010/PT.BJM.
114 — 9
Bahwa oleh karena jual beli tersebut merupakan perbuatan melawan hukum makapenyerahan tanah dan sertifikat 5 Ruko sengketa dari BPPN kepada ParaPenggugat Intervensi adalah ticlak sah dan merupakan perbuatan melawanhukum.
Demikian juga balik nama atas ruko sengketa dari BPPN kepada parsPenggugat Intervensi adalah ticlak sah dan batal demi hukum atau dapatdibatalkan ;e Alasan gugatan Intervensi Poin 11 s/d 16 kami jawab sebagai berikut: Bahwa dalamperkara Pidana hakim harus mencari dan menemukan kebenaran yang sebenarbenarnya (kebenaran materiil), oleh karena itu hakim dalam memutusperkara 1077/Pid.B/2005/PN.Sby juga mempertimbangkan latar belakangterjadinya perkara tersebut, antara lain : Dalam pertimbangan hakim
29 — 4
Tuntutan Para Penggugat terhadap Turut Tergugat Illterkait deilgan untuk ticlak melakukan tindakan hukummerupakan ituntutan yang tidak jelas danl mengadaada.Berdasarkan Putusan MARI No. 582.K/Sip/1973, tanggal18 Desember 1975, menyatakan bahwa apabila petitumgugatan adalah tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidakdapat diterima.5.
45 — 48
pada awal bulan Juni kerumah terdakwa dengan diantar om saksi;e Bahwa mengenai masalah uang saksi tidak tahu;e Bahwa terdakwa Adi Wicaksono menyampaikan kepada saksi kalau isterinya adalahjaksa;e Bahwa kata terdakwa dia punya tanah yang banyak dan hotel di Bali;e Bahwa terdakwa menjanjikan kalau dalam waktu satu bulan saksi akan diberangkatkanmengikuti susulan Calon Bintara Polri;e Bahwa Awalnya saksi percaya namun setelah waktu satu bulan yang dijanjikan tidakjuga berangkat akhirnya saksi mulai ticlak
91 — 27
rupiah) pada bulan Juni 2013 ;3 Bahwa pada tanggal 1 September 2013, kwitansi terlampir, dilakukanpembayaran tahap kedua sebesar Rp. 110.000.000, (seratus sepuluh jutarupiah); sesuai bobot progress pekerjaan sudah mencapai 40% (empatpuluh persen), sesuai Surat Perintah Kerja pada angka 4b ;4 Bahwa sekitar bulan November 2013, setelah pekerjaan mencapai 50%(lima puluh persen), Tergugat hendak menagih pembayaran tahap ketiga,akan tetapi Penggugat mendak pembayaran tahap ketiga, dengan alasanpekerjaan ticlak
803 — 404
Karena jika yang dipasang foto dari tampang Penggugat ticlak akan mungkinmemiliki nilai jual di hati masyarakat pencinta lunpia.Anehnya sekarang ini tanpa memiliki rasa malu Penggugat malah mengajukangugatan terhadap Tergugat I dengan tuduhan bahwa Tergugat I telah meniru produkLunpia Express.
105 — 102
Bahwa mencermati tindakan sepihak dan sewenang wenang yang telahdilakukan oleh TERGUGAT, PARA PENGGUGAT berpendapat bahwabukan tidak mungkin untuk selanjutnya TERGUGAT melakukanpelanggaran hak PARA PENGGUGAT clan melampaui batasHal.17 dari 90 hal.Putusan No.177/Pdt.G/201 2/PN.Jkt.Sel.23.18wewenangnya termasuk ticlak menjalankan putusan lembaga pengadilansebagaimana tertuang didalam Pasal 20 ayat (2) Undang Undang Nomor24 Tahun 2004 Tentang Lemabaga Penjamin Simpanan.Berkenaan dengan hal tersebut,
memutuskan bahwa TERGUGAT terbukti melakukanPerbuatan Melawan Hukum dan Menghukum Lembaga PenjaminSimpanan (TERGUGAT) mengganti kerugian kepada Rita Gosal dkkselaku PARA PENGGUGAT berupa pembayaran simpanan nasabahberikut bungs yang wajar;Bahan pertimbangan lainnya yang dapat Majelis Hakim gunakan untukmemutus perkara ini dan menyatakan TERGUGAT telah melakukanperbuatan melawan hukum dan harus memberikan ganti rugi kepadaPARA TERGUGAT adalah adanya Pemetaan Kasus Eks Nasabah BankIFl yang diperlakukan ticlak
110 — 13
tidakmembayarkan kepada yang berhak menerimanya.Pengeluaran KAS dengan nomor KAS/760/X11/2009 tanggal 23 Desember 2009yaitu biaya honor Polres Sanggau sebesar Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratusribu rupiah) namun terdakwa YERSIA BANGUN tidak membayarkan kepadayang berhak menerimanya.Pengeluaran KAS dengan nomor KAS/763/X11/2009 tanggal 23 Desember 2009yaitu pembayaran Biaya Biaya Koordinasi dengan Pemda Sanggau sebesar Rp.3.750.000, (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) namun terdakwa YERSIABANGUN ticlak
menerimanya.Pengeluaran KAS dengan nomor KAS/760/X11/2009 tanggal 23 Desember 2009yaitu biaya honor Polres Sanggau sebesar Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratusribu rupiah) namun terdakwa YERSIA BANGUN tidak membayarkan kepadayang berhak menerimanya.Pengeluaran KAS dengan nomor KAS/763/X11/2009 tanggal 23 Desember 2009yaitu pembayaran Biaya Biaya Koordinasi dengan Pemda Sanggau sebesar Rp.3423.24.25.26.Zs28.29.30.31.3.750.000, (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) namun terdakwa YERSIABANGUN ticlak
26 — 9
Bahwa ternyata fakta dilapangan menunjukkan bahwa proses atau prosedur perjanjianhutang piutang yang terjadi antara para penggugat dengan tergugat ticlak sesuai denganUndangundang yang berlaku.Bahwa Undang Undang Perlindungan Konsumen (UU RI Nomor 8 Tahun 1999)merumuskan Ketentuan klausula baku sebagai berikut, bahwa setiap aYUran atauketentuan dan syaratsyarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulusecara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atauperjanjian