Bukti a quo membuktikan bahwa benar Penggugat dan Tergugatadalah suami istri yang sah sebagaimana pula dipertimbangkan di atas;Menimbang, bahwa dari buktibukti tertulis yang diajukan olehPenggugat, dinilai belum dapat untuk membuktikan dalildalil perceraiannya,karenanya harus dipertimbangkan dari bukti lainnya;Menimbang, bahwa bukti lain yang diajukan oleh Penggugat adalah duaorang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan dengan dibawah sumpahnya.

Pasal 134 Kompilasi HukumIslam Tahun 1991;Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sebanyak 2(dua) orang dinilai pula telah memenuhi batas minimal pembuktian saksisehingga Penggugat tidak perlu menambah alat bukti lainnya, selain itu pulapara saksi yang dihadirkan adalah berasal dari keluarga atau setidaknyaorang yang dekat dengan Penggugat, oleh karenanya saksi tersebut telahmemenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975;Menimbang, bahwa meskipun tidak ada

No. 283/Pdt.G/2022/PA.Pbr.1015202530menjadi pendapat Majelis, sebagaimana pendapat ahli figih dalam KitabAhkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi:al g>Artinya: "Siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam,kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim, dangugurlah haknya" ;Menimbang bahwa berdasarkan dalildalil Penggugat yang dihubungkandengan buktibukti yang diajukan, dinilai saling bersesuaian satu sama lainsehingga telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:1.

Kondisi yang demikian dapatdianggap telah terjadi broken marriage;Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangantersebut di atas, terbukti bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaranterus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan tidakadanya lagi kecocokan sebagaimana diuraikan di atas, dinilai terbukti secarasah;Menimbang, bahwa adapun unsur tidak adanya harapan akan hiduprukun lagi dalam rumah tangga tersebut, dapat pula dibuktikan dengan faktahukum bahwa Penggugat dengan

diutamakandaripada meraih maslahat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannyahukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untukkemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaanmanusia baik di dunia maupun di akhirat sehingga bila menimbulkanmafsadat yang sangat kompleks maka seharusnya lebih diutamakanmendahulukannya daripada meraih mashlahat yang belum tentu diperoleh;Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuantersebut, karena mudharat yang ditanggung dinilai

., dan ketidakhadiran Pemohon tersebut dinilai tidakdisebabkan sesuatu halangan yang sah;Bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidakmengirimkan orang lain sebagai wakil atau kKuasanya yang sah meskipun telahdipanggil secara resmi dan patut dengan masingmasing relaas Nomor :3456/Pdt.G/2020/PA.Sbg. pada tanggal 02 Oktober 2020 dan 14 Oktober 2020dan ketidakhadiran Termohon tersebut dinilai tidak disebabkan sesuatuhalangan yang sah;Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk

No.195/Pdt.P/2015/PA.Skg.persidangan pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksiseperti tersebut di atas.Menimbang, bahwa bukti P, yang diajukan pemohon oleh majelishakim dinilai telah memenuhi syarat sebagai alat bukti autentik karena dibuatoleh pejabat yang berwenang dan isinya berkaitan langsung dengan perkarainl;Menimbang, bahwa tentang kedua saksi yang diajukan Pemohon olehmajelis hakim dinilai telah memenuhi syarat sebagai saksi karena keduanyatelah datang menghadap di muka

Bahwa sebagai Pengurus PARA PENGGUGAT mempunyai Tugas danKewajiban yakni menjalankan Yayasan sebagaimana diatur dalam AD(anggaran dasar) dan Undangundang Yayasan dan dalam menjalakanroda kegiatan Yayasan PARA PENGGUGAT telah menjalankan denganbaik dan benar dan hal ini terobukti hingga saat ini PARA PENGGUGATtidak pernah mendapat teguran, peringatan dari Pengawas maupunPembina dalam bentuk apapun baik lisan maupun tertulis, sehingga tidakdapat dikatakan bahwa Pengurus dinilai merugikan Yayasan;6.

Bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 28 tahun 2004 tentangYayasan Pasal Pasal 32 ayat 4, Pembina Yayasan mempunyai hakuntuk mengganti Pengurus apabila ada tindakantindakan, Perbuatanperbuatan Pengurus Yayasan yang dinilai oleh Pembina Yayasanmerugikan Yayasan;10.Bahwa PARA PENGGUGAT (Pengurus Yayasan) selama ini telah11melaksanakan kegiatankegiatan sebagai Pengurus secara benar atausesuai dengan AD Yayasan dan tidak pernah menyimpang ataumengingkari ketentuanketentuan dalam AD, dan pula PARAPENGGUGAT

Islam kota Magelang masa bakti20142019) tertanggal 6 Nopember 2016, nyatanyata telah merugikanPARA PENGGUGAT baik Moril maupun Materiil :KERUGIAN MORIL PARA PENGGUGAT merasa dilecehkan harga diri dan kehormatanSerta merasa dipermainkan oleh sikapdan perilaku PARA TERGUGATatas tindakan dengan di keluarkanya Surat keputusan No. 042/PBYKI/KEP/X1I/2016 tertanggal 6 Nopember 2016 yang tidak sesuaidengan ketentuan AD dan Undangundang Yayasan.Halaman 7 dari 23 halaman Nomor: 359/PDT/2017/PT SMGApabila dinilai

KesejahteraanIslam kota Magelang masa bakti 20142019) tertanggal 6 Nopember2016 adalah Cacat Hukum dan Batal demi Hukum;Menyatakan Surat Tugas tertanggal 6 Nopember 2016 Nomor : 043/PBYKV/ST/XI/2016 kepada TERGUGAT VIII Batal demi hukum;Menyatakan Surat Kuasa yang diterbitkan oleh TERGUGAT kepadaTERGUGAT VII tertanggal 7 Nopember 2016 Batal demi Hukum;Menghukum PARA TERGUGAT secara Tanggung renteng untukmembayar ganti kerugian Moril dan Materiil kepada PARA PENGGUGATsebesar:KERUGIAN MORILApabila dinilai

demikian Suratkeputusan tersebut sah dan mempunyai kekuatan Hukum.Bahwa yangmenjadi alasan/dasar dikeluarkannya Surat keputusan No No.042/PB YKI/KEP/IX/2016 tentang pemberhentian pengurus YayasanKesejahteraan Islam Kota Magelang masa bakti 2014 2019 hal inidengan bunyi Undangundang No.28 tahun 2004 tentang perubahanatas Undangundang nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan.Pasal 32 ayat(4) : Dalam hal pengurus sebagaimana dimaksud padaayat (1) selama menajalankan tugas melakukan tindakan yang olehPembina dinilai

Wahab, sementara Penggugat tetap pada dalil gugatannya,karena tanah dan meteran listrik tersebut diperoleh Penggugat dan Tergugatsetelah menikah, maka dinilai pula sebagai alas hak yang perlu dibuktikan lebihlanjut oleh kedua belah pihak, sebagaimana maksud Pasal 283 R.bg;Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan alas haknya, telahmengajukan buktibukti baik bukti tertulis maupun saksi yang dapatdipertimbangkan lebih lanjut; HIm. 18 dari 37 Him.Put.

No. 0267/Pdt.G/2018/PA DpMenimbang, bahwa berdasarkan bukti T1 yang telah dinilai sebagaibukti permulaan, namun ternyata bukti tersebut tidak memiliki kekuatanpembuktian yang sempurna dan mengikat, karena tidak didukung dengan alatbukti yang lain yang setidaknya bukti pemberian (hibah) pemerintah desakepada orang tua Tergugat bernama A.

Alwi selaku pihak ketiga tanpa keberatan apapunbahkan secara suka rela memberikan kesempatan kepada Majelis untukmelakukan pemeriksaan tanah objek sengketa, maka dinilai sikap pihak ketigapula bahwa pihak ketiga memilikiberitikad baik, maka sesuai denganHIm. 30 dari 37 Him.Put.

No. 0267/Pdt.G/2018/PA Dpketentuan Pasal 5 huruf (6) Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentangperlindungan Konsumen, maka hak atas tanah objek sengketa tersebut patutuntuk dilindungi oleh hukum;Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini objek harta bersamaberupa sebidang tanah dan bangunan rumah telah dinilai sebagai hartabersama, sementara tanah dan bangunan rumah tersebut telah dijual olehTergugat diluar sepengetahuan Penggugat, maka tindakan pengalihan hak olehTergugat, dinilai pula sebagai

No. 0267/Pdt.G/2018/PA DpMenimbang, bahwa terkait dengan objek berupa Meteran Listrik yangtelah dinilai sebagai harta bawaan Tergugat, maka petitum angka 5 gugatanPenggugat yang telah diletakkan sita pada diri objek tersebut patut dinyatakantidak sah dan berharga;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka MajelisHakim secara ex officio memerintahkan kepada Penitera Pengadilan AgamaDompu untuk melakukan pengangkatan sita atas objek berupa meteran listrik;Menimbang, bahwa dengan ditentukan

Surat Edaran DirektoratJenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang PenyesuaianBea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama dan Pasal 1888 KUHPerdata;Halaman 28 dari 74 Putusan Nomor 143/Pdt.G/2021/PA.BjbHalaman 28 dari 74 Putusan Nomor 143/Pdt.G/2021/PA.BjbMenimbang, bahwa alat bukti T.10 berupa Surat Pernyataan Ketua RTan Badrian meskipun telah diberi materai cukup telah dinazegelen dinilai tidakrelevan dengan materi perkara ini Karena telah dicabut sebagaimana tercantumdalam bukti P.15

Terhadapalat bukti T.11 tersebut, dinilai sebagai alat bukti permulaan dan harusdikuatkan alat bukti lainnya;Menimbang bahwa alat bukti T.12 berupa Fotokopi Buku KepemilikanAlkah Mahabbah atas nama Hj merupakan akta otentikkarena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidak dibantah,sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat(volledig en bindende bewijskracht), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.BgJo. Pasal 1870 KUHPerdata.

Terhadap alat bukti tersebut dinilai sebagai buktipermulaan yang harus dikuatkan alat bukti lain;Menimbang bahwa alat bukti T.17 berupa Print Out foto dan chat antaraPemohon dengan Pak RT untuk menerangkan bantahan Pergugat perihalbarang milik kantor BKSDA yang hilang dan alat bukti T.18 Print Out chatantara Pemohon dengan suami Mira/Ira dinilai tidak ada relevansinya denganpokok gugatan rekonvensi Penggugat karena berkaitan dengan hak milik pihakketiga, sehingga dikesampingkan;Menimbang, bahwa selain

Satu buah rumah yang terletak diwon nn nnn nnn nnn nn nnn nnn nn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nn nnn nn nnn nn nnn nnn nnn ne nnn nnn nena untukPenggugat Rekonvensi;Menimbang bahwa keberatan Penggugat terhadap kesepakatanpembagian harta bersama dinilai oleh majelis hakim sebagai Ssuatu sikap yangkontradiktif karena kesepakatan terhadap Harta Bersama tersebut telahdilaksanakan sebagian baik oleh Penggugat maupun Tergugat.

Bjbmaupun buktibukti dari Kedua belah pihak serta permohonan tambahan yangditujukan atau terkait dengan pihak ketiga selain Penggugat dan Tergugatoleh Majelis Hakim dinilai tidak mempunyai keterkaitan terhadap perkara a quoatau dinilai sudah tidak relevan dipertimbangkan lebih jauh.

Bulukumbadengan batasbatasUtara dengan Jalan Raya ,Timur dengan tanah TUTI,Selatan dengan tanah HasnahBarat dengan sungai .adalah harta bawaan Penggugat atau dinilai sesuai harga sekarang3. Menghukum tergugat untuk menyerahkan harta bawaan Penggugattersebut pada nomor 2.1 (husus untuk tanah seluas 15 x20 =300 meter) atau dinilai dengan harga sekarang kepada Penggugat dalamkeadaan utuh dan sempurna.4. Menyatakan harta bersama Penggugat dan tergugat adalah :1.

tersebut secaraformil dapat diterima sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa bukti bertanda P yang secara formal dan materildinilai telah memenuhi syarat bukti autentik maka harus dinyatakan terbuktibahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah bercerai;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugatadalah orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi, dan keduanya telahmemberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, sehinggasecara formal kedua saksi tersebut dinilai

dan bangunan rumahyang berdiri di atasnya, yang terletak di Desa Bontomacinna, KecamatanGantarang, Kabupaten Bulukumba, dengan batasbatas: Utara adalah jalanraya, Timur adalah tanah Tuti, Selatan adalah tanah Hasnah dan Baratadalah sungai, adalah merupakan harta yang diperoleh dalam masaperkawinan Penggugat dan Tergugat;Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertimbangan tersebut di atas,Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti yang diajukan oleh Tergugatbertanda T.1, bukti mana yang secara formal dinilai

memenuhi syarat buktiautentik, dan secara materil bukti tersebut menegaskan tentang kedudukanobyek sengketa tersebut di atas berupa sebidang tanah yang dibeli dari Hj.Hal. 36 dari 46 Putusan Nomor 632/Pdt.G/2017/PA.BIkSutra pada tahun 2013, suatu bukti yang dinilai telah bersesuaian dengandalil gugatan Penggugat dan dalil bantahan Tergugat, mengenai perolehanobyek sengketa tersebut di atas, sehingga dengan demikian, telahmembuktikan pula bahwa obyek sengketa berupa sebidang tanah sebagaiobyek sengketa

merah bernomor polisi DD 1089 BZ, dihubungkandengan bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana diterangkan olehseorang saksi Penggugat, dimana obyek sengketa tersebut diperolehPenggugat dan Tergugat dalam masa perkawinannya, maka terlepas dariketerangan seorang saksi tersebut, namun karena obyek sengketa tersebuttidak dibantah dengan tegas oleh Tergugat, dan/atau diakui oleh Tergugat,maka berdasarkan pengakuan Tergugat tersebut, serta didukung puladengan bukti surat bertanda T.4 dan T.5, yang dinilai

Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama berikutnya pada hal 23yang menyatakan : Bahwa mengenai adanya pencantuman ancaman pidana penjarasecara minimal, Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat dan menilai hal tersebut akansangat membelenggu kebebasan Hakim dalam memutus perkara berdasarkan hati nuranidan rasa keadilan, karena jika dihadapkan dengan perkara Terdakwa sebagai anggota TNIyang melakukan tindak pidana ini maka ancaman pidana minimal tersebut dinilai akandirasakan kurang

Bahwa pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan seorangprajurit walaupun ia sedang menjalani pidana selalu mendapat haknya berupa gajidari Negara sehingga Negara akan dirugikan terlalu besar karena harus membayargaji seorang prajurit TNI yang tidak melaksanakan tugas pokoknya di kesatuanmaka acaman minimal dinilai akan dirasakan kurang memberikan manfaat sehinggaMajelis Hakim Tingkat Pertama menilai bahwa hukuman minimal yang dijatuhkankepada Terdakwa tidak perlu diterapbkan sebagaimana

bahwa berdasarkan alasanalasan yang diuraikan di atas, MajelisHakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama tidakdapat dipertahankan lagi dan oleh karenanya harus dibatalkan dan Pengadilan MiliterTingkat Banding akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan di bawah ini.Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatifmaka Majelis Hakim Tingkat Banding akan membuktikan Dakwaan pertama lebih dahuludengan mengemukan unsurunsur yang dinilai

Bahwa para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai Prajurit TNIAD denganpangkat Serka, sampai dengan kejadian perbuatannya yang menjadikan perkara inimasih tetap aktif sebagai Prajurit TNIAD dan dinilai bertanggung jawab secarahukum.Dengan demikian Majelis Hakim Banding berpendapat, unsur kesatu telah terpenuhi.Unsur kedua : Tanpa hak atau melawan hukum.Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu tindakan atau perbuatan sipelaku dalam hal ini Terdakwa adalah bersifat melawan hukum, walaupun

Bahwa benar dalam melakukan perbuatan sebagaimana terungkap di atas ternyatapada diri Terdakwa tidak ada kekuasaan dan kewenangan dalam pemilikan danpenguasaan ataupun menjadi perantara dengan Saksi Sertu Zulheri maupun pihaklain dalam jual beli dan peredaran Narkotika jenis sabusabu dinilai Terdakwamelakukan secara tanpa hak demikian pula Terdakwa tidak memiliki jjin dariInstansi yang berwenang untuk melakukan kegiatan peredaran Narkotika dalambentuk apapun sehingga dinilai perbuatan Terdakwa tersebut

23 (dua puluh tiga) tahun, dan sekarang Pemohon Konvensi danTermohon Konvensi tidak pernah berbaikan lagi, akan tetapi TermohonKonvensi membantah tentang sebabsebab perselisihan dan pertengkarantersebut;Menimbang, bahwa meskipun Termohon Konvensi telah mengakui antaraTermohon Konvensi dan Pemohon Konvensi telah terjadi perselisihan danpertengkaran, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian, danoleh karena Termohon Konvensi membantah tentang sebab perselisihan danpertengkaran yang dinilai

Putusan Nomor 304/Pdt.G/2019/PA.PspkMenimbang, bahwa bukti (P) merupakan akta otentik dan dinilai telahmemenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani olehpejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untukkepentingan pembuktian, dan telah dicocokkan dengan aslinya di mukapersidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti a quo dapat dijadikan sebagaialat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;Menimbang, bahwa bukti (P) yang diajukan

Putusan Nomor 304/Pdt.G/2019/PA.Pspkistri Ssudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaranterusmenerus yang tidak dapat didamaikan lagi, dengan demikian keterangankedua orang Saksi a quo patut dinilai telah memenuhi syarat materilsebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, sehinggakesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan dalildalil permohonan cerai PemohonKonvensi yang dikaitkan dengan buktibukti dan dihubungkan

Putusan Nomor 304/Pdt.G/2019/PA.PspkMenimbang bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkahmasa iddah, sejumlah Rp6.000.000, (enam juta rupiah) untuk selama masaiddah terlalu besar jika dibandingkan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensikarena Tergugat rekonvensi bekerja sebagai supir hanya Sanggup membayarbiaya iddah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.500.000, (satu juta limaratus ribu rupiah) selama masa iddah, oleh sebab itu Hakim akan menetapkanberdasarkan kepatutan dan dinilai mampu dipenuhi

Putusan Nomor 304/Pdt.G/2019/PA.Pspkselama masa iddah, oleh sebab itu Hakim akan menetapkan berdasarkankepatutan dan dinilai mampu dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi yaitusejumlah 1.000.000, (satu juta rupiah) selama masa iddah, TergugatRekonvensi harus membayar biaya iddah tersebut kepada Penggugatrekonvensi;Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tentangmutah (kenangkenangan) sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)oleh Tergugat rekonvensi hanya sanggup dan bersedia membayarnya

;Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dinilai oleh Majelis hakim secaratidak langsung telah mengakui dalildalil gugatan Penggugat dan Tergugat telahmelepaskan hakhaknya untuk membela kepentingan dirinya atas gugatan Penggugat dipersidangan, namun untuk mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materi perselisihandan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana didalilkanPengeugat dalam posita gugatannya, serta untuk menghindari kemungkinan terjadinyapersepakatan cerai (agrreement

Hal 14 dari 24+> sglama keduanya terikat dalam perkawinan, untuk itu terhadap keterangan saksisaksi"2 trsebut dinilai oleh Pengadilan telah memenuhi syarat materil suatu kesaksian=he ay Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak,anak tersebut dalam asuhan Penggugat; Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sering terjadi perselisihandan pertengkaran,~ Bahwa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugattelah berselingkuh dengan perempuan

Menimbang, bahwa berpijak dari keterangan dua orang saksi tersebut di atas,meskipun beberapa diantaranya merupakan peristiwa atau keadaan yang secara materilterpisah atau berdiri sendiri, namun antara satu keterangan dengan keterangan lainnyaterdapat persesuaian dan keterkaitan erat (innerlijk samenhang), schingga secarakescluruhan dapat mendeskripsikan dengan utuh konstruksi peristiwa yang terjadidalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. sehingga terhadap faktafakta peristiwatersebut tidak dapat dinilai

Sehingga, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 307 R.Beg.dali) Penggugat tentang perselisihan dan pertengkaran dinilai telah dikuatkan dengandua orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materil bukti saksi, sehingga, cukupalasan bagi Majelis Hakim menyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugatfs KS SA ibac perselisihan dan pertengkaran:3 Ne= 2a ei VS Menimbang, bahwa berdasarkan alatalat bukti yang telah dipertimbangkan dieeMe nasi ditemukan fakta fakta hukum sebagai berikut :Peiree f Bahwa

Pengeugat sudah tidaklagi memiliki personal care and attention based on love and respect (perhatian dankepedulian yang didasari rasa cinta dan penghormatan), demikian pula Tergugat tidakmelakukan upaya apapun untuk yang bisa mengembalikan keadaan rumah tangganyaharmonis seperti sedia kala, dengan demikian unsur tidak ada harapan untuk dirukunkankembali dalam rumah tangga dinilai oleh Pengadilan telah terpenuhi dan terbukti:Menimbang, bahwa selama menjalani proses persidangan, tidak tampak daridirl

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan denganpermohonan pengesahan nikah, dan untuk mengetahui sejauhmana telahterpenuhinya ketentuan hukum terhadap perkawinan Pemohon denganPemohon Il, maka walaupun dalildalil permohonan Pemohon dan Pemohonll tidak dibantah oleh Termohon dan/atau dapat dinyatakan sebagaiHal. 12 dari 23 Putusan Nomor 296/Pdt.G/2017/PA Blkpengakuan diamdiam dari Termohon, namun pembenaran ataupun disebutsebagai pengakuan murni oleh Termohon tersebut tidak dapat dinilai

bernilai sebagai bukti akta bawah tangan, oleh karena itu, jikaditinjau dari aspek materil bukti tersebut yang menerangkan tentang adanyapersetujuaan Termohon kepada Pemohon untuk menikah lagi, dan buktitersebut menunjukkan peristiwa hukum yang dilakukan oleh Termohon padatanggal 2 Maret 2017 yang merupakan penegasan atas persetujuanTermohon yang dibuatnya pada tanggal 8 Mei 2006 sebagaimana yangtermuat dalam materi bukti bertanda PIPIIl.3, dimana bukti PLPIL3 ini jugamerupakan bukti yang patut dinilai

sebagai bukti akta bawah tangan, makaMajelis Hakim berpendapat bahwa dengan tidak adanya bantahan Termohonterhadap buktibukti tersebut, sehingga berdasarkan bukti tersebut secaraformal dan materil dinilai telah membuktikan bahwa Termohon menyetujuiPemohon menikah dengan Pemohon ll;Hal. 13 dari 23 Putusan Nomor 296/Pdt.G/2017/PA BlkMenimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Pemohon Il adalah orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksisebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, dan

kedua saksi tersebut telahmemberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, maka secaraformal kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat, dan berdasarkanketerangan kedua saksi tersebut secara materil masih perlu dipertimbangkandi bawah ini mengenai nilai kebenarannya;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon dan Pemohon Il tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:Bahwa saksi Herawati binti Raba dan saksi Tahiruddin bin Raba telahmenerangkan hadir pada pernikahan

telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalilpermohonan Pemohon dan Pemohon Il, sehingga secara materil dinilai telahmemenuhi syarat bukti saksi, karena itu patut dinyatakan bahwa dalilpermohonan Pemohon dan Pemohon Il tersebut telah terbukti;Menimbang, bahwa adapun mengenai keterangan kedua saksi yangberkenaan dengan status Pemohon sebagai pria beristri pada saat menikahdengan Pemohon Il dengan hanya didasarkan pada adanya persetujuan istriterdahulu in casu Termohon sebagaimana surat

Bahwa penilaan besarnya ganti kerugian oleh penilai sebagaimanadimaskud dalam Pasal 33 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentangPengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum junctoPasal 65 (1) Peraturan Presiden RI Nomor 71 Tahun 2012 tentangPenyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan UntukKepentingan Umum secara jelas telah diatur tentang penilaian meliputi:tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yangberkaitan dengan tanah dan atau kerugian lain yang dapat dinilai

diajukan Pemohon dalam melakukan keberatandiantaranya berdasarkan: Berdasar Pasal 33 Undang Undang Nomor 2Tahun 2012 tentangPengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan UmumjJuncto Pasal 65 (1) Peraturan Presiden RI Nomor 71 Tahun 2012Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi PembangunanUntuk Kepentingan Umum secara jelas telah diatur tentang penilaianmeliputi: tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan,tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah dan atau kerugian Lainyang dapat dinilai

Dengan demikian usaha tambak Pemohon adalah riildapat dinilai baik dari sisi pengadaan tambak maupun operasioanlpemelihnaraan udang bahkan oleh Satgas A dan B telah dilakukaninventarisasi dan identifikasi maupun penghitungan semua benda yangada di atas tambak Pemohon, sehingga sangatlah tidak masuk akal jikanilainya adalah: Rp0,00 (nol rupiah); Pasal 56 (1) a Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 16 Tahun 2011tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil ProvinsiDaerah Istimewa Yogyakarta

(dua ribu tiga ratus enam puluh meter persegi) yang terletak diPadukuhan Palihan, Desa Palihan, Kecamatan Temon, Kabupaten KulonProgo maupun bangunan, benda yang berada di atas usaha tambaktersebut secara keseluruhan harus dinilai;Menyatakan bahwa penilaian dari Termohon Keberatan I/Tim PengadaanTanah terhadap usaha Tambak Milik Pemohon di atas tanah seluas 2360m?

tanah yangtercantum dalam daftar nominatif dapat dilakukan penilaian/dapat dihitung nilainya oleh Penilai Pertanahan dikarenakanadanya keharusan dari Penilai Pertanahan untukmengidentifikasi lebih lanjut tentang legalitas dari objekpengadaan tanah yang dinilai, diantaranya adalah kesesuaianlegalitas tentang objek yang akan dinilai;Bahwa benar tambak udang yang diklaim milik TermohonKasasi (semula Pemohon Keberatan) yang berlokasi di WilayahPadukuhan Palihan, Desa Palihan, Kecamatan Temon,Halaman

Pasal 33 huruf f Penjelasan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2012yang menjelaskan kerugian lain yang dapat dinilai adalah kerugian nonfisik yang dapat disetarakan dengan nilai uang, karena kehilanganusaha atau pekerjaan, biaya pemindahan tempat, biaya alih profesidan nilai atas properti;Halaman 3 dari 41 Hal. Put. Nomor 3535 K/Pdt/2016b. Pasal 65 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentangPenyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untukKepentingan Umum;c.

Kerugian non fisik / tidak langsung: Berupa kerugian lain yang dapat dinilai;Bahwa Pemohon Keberatan selaku petani usaha tambak memiliki alatbukti Surat Keterangan dari Kepala Desa Jangkaran yang membuktikanbahwa Pemohon Keberatan adalah petani tambak yang mengelola usahatambak yang terletak di Wilayah Desa Jangkaran, Kecamatan Temon,Kabupaten Kulon Progo.

Nomor 3535 K/Pdt/2016selanjutnya dijadikan dasar untuk melakukan penilaian terhadapobjek penetapan lokasi dengan metode menggunakan daftarnilai/daftar/data pembanding aset, faktorfaktor aset yang dinilai,data analisa pasar untuk per bidang tanah, meliputi:. Tanah;. Ruang atas tanah dan bawah tanah;Bangunan;. Tanaman;0QaQ0Cc8FhlUwD.

pada saatmelakukan penilaian adalah ketentuan perundangundangan yangberlaku pada saat penilaian dan bukan ketentuan perundangundangan yang berlaku pada saat obyek yang dinilai dibuat/dibangun;Bahwa benar tidak semua objek pengadaan tanah yang tercantumdalam daftar nominatif dapat dilakukan penilaian/dapat dihitungnilainya oleh Penilai Pertanahan dikarenakan adanya keharusandari Penilai Pertanahan untuk mengidentifikasi lebih lanjut tentangfeaseable legality dari objek pengadaan tanah yang dinilai

, yangselanjutnya disebut dengan adjustment di antaranya adalahkesesuaian legalitas tentang objek yang akan dinilai;Bahwa benar terbukti banyak peralatanperalatan berupa barangbarang elektronik yang tercantum dalam daftar nominatif tidakdilakukan penilaian atau dinilai Rp0,00 (nol rupiah) dikarenakantermasuk personal properti barang bergerak yang bisa dipindahkantanpa menimbulkan kerusakan;Bahwa benar tambak udang yang diklaim milik Termohon Kasasi(semula Pemohon Keberatan) yang berlokasi di Desa

Jayakarta 85 AK dan Gdg Rawa Melati atasSelisih harga pasar yang dinilai US$ 356,595 terhadapNilai buku di neraca senilai US$ 206,595(20%x US$ 150,000) =US$ 30,0009 BUNGA SELAMA 14 BULAN atas ditahannya DEVIDEN danHAK KEMITRAAN 20% di dalam Perseroan diperhitungkan1% per bulan (1%x US$ 941,461) = 141,219TOTAL JUMLAH BAGIAN DIVIDEN, KEUNTUNGAN LAIN, US$I 122.433DAN HAK KEMITRAAN 20% ATAS NAMA JOHN KUMALA,ATAS PERSEROAN PT KARYA LESTARI MAKMURDIBULATKAN = US$ 1.122.50010 Bahwa cukup beralasan bagi

Bilamana hubungan antara positum dengan petitum tidak ada atau tidak jelas, maka menjadikangugatan tersebut adalah kabur, sehingga menurut hukum acara perdata, gugatan yang berkwalitas demikian ini,harus dinyatakan: tidak dapat diterima"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat ini dinilai tidakkabur;Menimbang, bahwa para Tergugat pada pokoknya tidak membantah dalil Penggugat selaku pemegang saham 20% dariPT Karya Lestari Makmur.

Namun bukti T1 ini dinilai tidak dapat menghapuskan kekuatanpembuktian dari Akte No.76 tanggal 23 April 2004 tersebut, karena perubahan yang demikian tidak dapat dilakukan hanyasepihak oleh Penggugat dan Tergugatll (selaku pengurus) akan tetapi harus melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Sahamsebagaimana telah diatur dalam Anggaran Dasar PT Karya Lestari Makmur.

(Halaman 11).Putusan No. 76/Pdt.G/2013/PN.JKT.BAR, hal: 24Demikian pula, bukti T1 ini dinilai tidak memiliki kekuatan pembuktian yang membatalkan kesepakatan tertanggal 31Maret 2004 karena berdasarkan Akte No.61 tertanggal 24 Agustus 2009, ternyata pihak Penggugat tetap tercatat sebagaipemegang saham 60 lembar PT Karya Lestari Makmur dan Penggugat juga diangkat kembali sebagai Direktur dari PT KaryaLestart Makmur.

Bukti P3 dan P4 ini dinilai sebagai suatu kesepakatan yang berlaku antara Penggugat dan para Tergugat.Berdasarkan ketentuan Pasal 1320 jo Pasal 1338 KUH Perdata, kesepakatan yang demikian berlaku sebagai undang undangbagi mereka yang membuatnya dan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

telah memenuhisyarat materil dan formil sebagai bukti autentik, sehingga dengan demikianharus dinyatakan terbukti bahwa calon istri kedua Pemohon bertempat tinggaldi Desa Molibagu Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang MongondowSelatan dan saat ini berstatus sebagai PNS serta tidak terikat perkawinandengan lakilaki lain (perawan);Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa surat jaminan berlakuadil yang dinilai sebagai bukti surat di bawah tangan, akan tetapi karena buktiP.5 tersebut tidak dibantah

Oleh karena ituberdasarkan bukti P.5 tersebut patut dinyatakan terbukti banhwa Pemohonmampu untuk berlaku adil terhadap istriistrinya yakni Termohon dan calon istrikedua Pemohon;Menimbang, bahwa atas bukti P.6 berupa surat pernyataan bersediadimadu yang dibuat oleh Termohon, dinilai sebagai bukti surat di bawahtangan, namun karena bukti P.6 tidak dibantah oleh Termohon, maka buktitersebut memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, olehkarenanya berdasarkan bukti P.6 tersebut Termohon telah

sebagai bukti surat di bawah tangan, namun karena buktitersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut memilikikekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, oleh karenanya berdasarkanbukti P.13 patut dinyatakan bahwa selama melangsungkan pernikahanPemohon dan Termohon memperoleh harta bersama ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.14, P15 dan P.16,masingmasing berupa surat keterangan jual beli, yang dinilai sebagai buktisurat di bawah tangan, namun bukti tersebut tidak dibantah

* yang terletak diDusun Desa Molibagu Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten BolaangMongondow Selatan adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P17 berupa suratketerangan jual beli, yang dinilai sebagai bukti surat di bawah tangan, namunbukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut memilikikekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, oleh karenanya berdasarkanbukti P.17 patut dinyatakan terbukti bahwa kebun kelapa seluas + 3.5 ha yangterletak

Pasal 55 dan 58Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat kumulatif, dimana pengadilan agamabersangkutan hanya dapat memberi izin poligami apabila semua persyaratantelah terpenuhi, dengan demikian terhadap buktibukti yang diajukan Pemohonsebagaimana telah disebutkan di atas dan telah dipertimbangkan sebagaifakta, maka ketua majelis dan hakim anggota berpendapat bahwa alasanPemohon untuk izin poligami dinilai telah memenuhi syarat ketentuan hukumyang berlaku;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta calon istri

2018tanggal 29 Januari 2018 perihal Penyerahan Hasil Inventariasasi danIdentifikasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan dan PengembanganTerminal Kijing Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat.Halaman 9 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor36/Pdt.G/2018/PN Mpw9.10.11.12.13.Bahwa penilaian ganti kerugian oleh Penilai dilakukan bidang per bidangtanah meliputi:a. tanah;b. ruang atas tanah dan bawah tanah;c. bangunan;d. tanaman;e. benda yang berkaitan dengan tanah; dan/atauf. kerugian lain yang dapat dinilai

bahwa harga yang ditetapkan olehKJPP terlalu rendah;Bahwa berdasarkan NJOP Per Meter persegi di daerah Sungai Kunyit hanyasebesar kurang lebin Rp. 660,00 (enam ratus enam puluh rupiah), sedangkannilai yang diberikan oleh KJPP sudah jauh melebihi dari NJOP di daerahtersebut.Bahwa terkait dengan keberatan yang disampaikan oleh Pemohon mengenaitidak dilibatkannya Pemohon dalam penentuan nilai ganti kerugian, haltersebut telah diatur dalam pasal 34 UU No. 2 Tahun 2012 :(1) Nilai Ganti Kerugian yang dinilai

Menyatakan nilai harga ganti rugi Pemohon yang sudah dinilai olehtim Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Pungs Zulkarnain dan Rekan adalahsah dan mengikat.3.

Bahwa besarnya nilai ganti rugi kepada Pemohon sebagai pemilik lahanyang disampaikan oleh Termohon Keberatan II pada saat dilaksanakannyamusyawarah, dimana penetapan nilai ganti kerugian tersebut dinilai oloehpenilai berdasarkan pasal 34 UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang PengadaanTanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang berbunyisebagai berikut:(1) Nilai Ganti Kerugian yang dinilai olen Penilai sebagaimana dimaksuddalam Pasal 33 merupakan nilai pada saat pengumuman penetapanlokasi pembangunan

Menyatakan nilai harga ganti rugi Pemohon yang sudah dinilai oleh timPenilai Publik Pungs Zulkarnain dan Rekan adalah sah dan mengikat;3. Menghukum Pemohon untuk membayar semua ongkos perkara.SUBSIDIAIR Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono)Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Keberatannya KuasaHukumnya, dipersidangan mengajukan buktibukti berupa surat, sebagaiberikut :1.

Bahwa kemudian selama berumah tangga antara Termohon denganPemohon juga mempunyai harta gono gini yang berupa:Halaman 6 dari 39 halamanPutusan Nomor: 0859/Pat.G/2018/PA.Clpa). 1 (Satu) unit kendaraan motor roda 2, Merk/Tipe: Honda Vario, NomorPolisi R 5582 RF yang apabila dinilai dengan uang maka sehargaRp.10.000.000, (Sepuluh juta rupiah);b). 1 (Satu) unit televisi 39 inc merk LG, yang apabila dinilai dengan uangmaka seharga Rp.2.000.000, (dua juta rupiah);c). 1 (Satu) unit lemari es 2 pintu merk

Polytron, yang apabila dinilai denganuang seharga Rp.1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah);d). 1 (satu) unit mesin cuci kapasitas 9 kg merk LG, yang apabila dinilaidengan uang seharga Rp.1.500.000, (Satu juta lima ratus ribu rupiah);.

Menetapkan hukumnya harta berupa:a). 1 (Satu) unit kendaraan motor roda 2, Merk/Tipe: Honda Vario, NomorPolisi R 5582 RF yang apabila dinilai dengan uang maka sehargaRp.10.000.000, (Sepuluh juta rupiah);b). 1 (Satu) unit televisi 39 inc merk LG, yang apabila dinilai dengan uangmaka seharga Rp.2.000.000, (dua juta rupiah);c). 1 (Satu) unit lemari es 2 pintu merk Polytron, yang apabila dinilai denganuang seharga Rp.1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah);d). 1 (satu) unit mesin cuci kapasitas

Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat Rekonvensi danTergugat Rekonvensi mempunyai harta gono gini sebagai berikut:a). 1 (Satu) unit kendaraan motor roda 2, Merk/Tipe: Honda Vario, NomorPolisi R 5582 RF yang apabila dinilai dengan uang maka sehargaRp.10.000.000, (Sepuluh juta rupiah);b). 1 (Satu) unit televisi 39 inc merk LG, yang apabila dinilai dengan uangmaka seharga Rp.2.000.000, (dua juta rupiah);c). 1 (Satu) unit lemari es 2 pintu merk Polytron, yang apabila dinilai denganuang seharga

;Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dinilai oleh Majelis hakim secaratidak langsung telah mengakui dalildalil gugatan Penggugat dan Tergugat telahmelepaskan hakhaknya untuk membela kepentingan dirinya atas gugatan Penggugat dipersidangan, namun untuk mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materi perselisihandan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana didalilkanPenggugat dalam posita gugatannya, serta untuk menghindari kemungkinan terjadinyapersepakatan cerai (agrreement

Hal 11 dari 22keluarga yang diajukan oleh Penggugat dinilai memenuhi syarat formil bukti saksi,sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat dalampersidangan dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknyasebagai berikut :.

22Menimbang, bahwa berpijak dari keterangan dua orang saksi tersebut di atas,meskipun beberapa diantaranya merupakan peristiwa atau keadaan yang secara materilterpisah atau berdiri sendiri, namun antara satu keterangan dengan keterangan lainnyaterdapat persesuaian dan keterkaitan erat (innerlijk samenhang), sehingga secarakeseluruhan dapat mendeskripsikan dengan utuh konstruksi peristiwa yang terjadidalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga terhadap faktafakta peristiwatersebut tidak dapat dinilai

Sehingga, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 307 R.Bg.dalil Penggugat tentang perselisihan dan pertengkaran dinilai telah dikuatkan dengandua orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materil bukti saksi, sehingga, cukupalasan bagi Majelis Hakim menyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugatterjadi perselisihan dan pertengkaran;Menimbang, bahwa berdasarkan alatalat bukti yang telah dipertimbangkan diatas, maka ditemukan faktafakta hukum sebagai berikut : Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah

Hal 17 dari 22melakukan upaya apapun untuk yang bisa mengembalikan keadaan rumah tangganyaharmonis seperti sedia kala, dengan demikian unsur tidak ada harapan untuk dirukunkankembali dalam rumah tangga dinilai oleh Pengadilan telah terpenuhi dan terbukti;Menimbang, bahwa selama menjalani proses persidangan, tidak tampak daridiri Penggugat rasa penyesalan dan ingin merubah keputusannya untuk berceraisekalipun Majelis Hakim telah sungguhsungguh dan senantiasa mendamaikan pihakberperkara dengan cara

Karena bersifat kodrati,Penetapan Nomor: 205/Pdt.P/2020/PA.Sgta Hal. 11 dari 18 hal.perkawinan dinilai sebagai hak asasi, sehingga harus dijamin dan dilindungioleh negara;Menimbang, bahwa jaminan dan perlindungan negara terhadaphak kodrati di atas (perkawinan) diatur dalam Pasal 28B ayat (1) UndangUndang Dasar 1945 juncto Pasal 10 ayat (1) UndangUndang Nomor 39Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pada pokoknya mengatur hak setiaporang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melaluiperkawinan

mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun (vide:Pasal 7 ayat (1) UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);Menimbang, bahwa reasoning ditetapkan batas minimal usiaperkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan di atas dijelaskan dalam Penjelasan Umum Paragraf Keempatundangundang tersebut, di antaranya karena batas usia 19 (Sembilan belas)tahun dinilai

Nominal tersebut dinilai cukup untuk membiayai kebutuhanrumah tangga keduanya. Terlebih kedua orang keduanya dalam perkara aquo berkomitkan untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi,sosial, kesehatan dan pendidikan keduanya;Menimbang, bahwa dari aspek psikologis, mental keduanya dinilaitelah matang dan siap untuk melangsungkan perkawinan. Selain itu, secarasosiologis Perkawinan di bawah umur masih dianggap sebagai hal yang wajardalam masyarakat.

:ed Lacdl ue ole prio aw leoll 559Artinya : Menghindari kemadlaratan (kerusakan) lebih didahulukan dari padamenarik kemanfaatan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakimberpendapat, rencana perkawinan antara keduanya dinilai telah sejalandengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child);Menimbang, bahwa Hakim perlu. mengetengahkan beberapaketentuan hukum Islam sebagai berikut:1.

Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:vlad puts i ol telwg asle alll ho Jnsill JlsFang ae 5 e555 SELII 2Sio EUnisul ppstls 3 aj aslo re S4oJL aedArtinya: Nabi Saw bersabda: Hai para pemuda, barangsiapa di antarakalian yang telah sanggup (materil dan immateril), makamenikahlah, barangsiapa yang belum sanggup, maka hendaklahia berpuasa karena puasa itu akan menjadi benteng baginya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan diatas, permohonan Pemohon dinilai terbukti Karena telah

;Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dinilai oleh Majelis hakimsecara tidak langsung telah mengakui dalildalil gugatan Penggugat danTergugat telah melepaskan hakhaknya untuk membela kepentingan dirinyaatas gugatan Penggugat di persidangan, namun untuk mengetahui bentuk,Putusan Nomor 308/Pdt.G/2021/PA.Prgi Hal 8 dari 17sifat, serta kualitas materi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tanggaPenggugat dan Tergugat sebagaimana didalilkan Penggugat dalam positagugatannya, serta untuk menghindari kemungkinan

menurut Pengadilan kesaksian keluarga dapatditerapkan bahkan kesaksian keluarga tersebut, disamping berfungsi sebagaipembuktian sekaligus dimaksudkan sebagai keterangan keluarga serta orangorang dekat yang perlu didengarkan oleh Pengadilan sebagaimana yangdimaksud oleh ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974Tentang Perkawinan, dengan demikian Pengadilan berpendapat terhadapsaksisaksi keluarga yang diajukan oleh Penggugat dinilai

memenuhi syaratformil bukti saksi, sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi tersebut diatas, diberikan di bawah sumpah dan berdasarkan pengetahuan langsung(direct knowledge/experience) mengenai keadaan rumah tangga Penggugatdengan Tergugat selama keduanya terikat dalam perkawinan, untuk ituterhadap keterangan saksisaksi tersebut dinilai oleh Pengadilan telahmemenuhi syarat materil Suatu kesaksian sebagaimana dimaksud olehketentuan

Sehingga,dengan mengacu pada ketentuan Pasal 307 R.Bg. dalil Penggugat tentangperselisihan dan pertengkaran dinilai telah dikuatkan dengan dua orang saksiyang memenuhi syarat formil dan materil bukti saksi, sehingga, cukup alasanbagi Majelis Hakim menyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugatterjadi perselisihan dan pertengkaran;Menimbang, bahwa berdasarkan' alatalat bukti yang telahdipertimbangkan di atas, maka ditemukan faktafakta hukum sebagai berikut : Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah

Penggugat sudah tidak lagi memilikipersonal care and attention based on love and respect (perhatian dankepedulian yang didasari rasa cinta dan penghormatan), demikian pulaTergugat tidak melakukan upaya apapun untuk yang bisa mengembalikankeadaan rumah tangganya harmonis seperti sedia kala, dengan demikian unsurtidak ada harapan untuk dirukunkan kembali dalam rumah tangga dinilai olehPengadilan telah terpenuhi dan terbukti;Menimbang, bahwa selama menjalani proses persidangan, tidaktampak dari diri