Bahwa Terbanding semula Tergugat memiliki kapasitas sebagai PemberiKeterangan Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah danbersertifikat(videbukti T.1 Sertifikat saksi Ahli dari Pusdiklat BPK RI tanggal 2 November2012, bukti T.2 Sertifikat ahli Pengadaan Nasional tanggal 27 Januari 2014,bukti T.3 Sertifikat peningkatan kapasitas pemberian keterangan ahliPengadaan Barang/Jasa Pemerintah dari Lembaga Kebijakan PengadaanBarang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Tanggal 78 Mei 2015, buktiT.4 Sertifikat peningkatan

kapasitas pemberian keterangan ahli PengadaanBarang/Jasa Pemerintah Tahun 2016yang diselenggarakan oleh DirektoratPenanganan Permasalahan Hukum Kedeputian Bidang Hukum danPenyelesaian Sanggah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/JasaHalaman 31 Putusan Nomor 93/PDT/2020/PT KPGPemerintahtanggal 25 s.d. 27 Mei 2016, dan bukti T.5 Keputusan DeputiBidang hukum dan Penyelesaian Sanggah Lembaga Kebijakan Pengadaanbarang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 TentangPenetapan Pemberi Keterangan

Pembiayaan yang berlandaskan prinsip prinsip syariahsebagaimana diatur perundangan yang berlaku dan fatwa Dewan SyariahNasional.12.Bahwa perlu Tergugat jelaskan kepada Majelis Hakim Yang Terhormat Pasal 7(1) Undangundang nomor 23 tahun 1999 yang diubah dengan Undangundangnomor 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia (BI), secara tegas telahmemberikan landasan bagi independensi BI dalam mencapai target yangditetapkan, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah denganmenggunakan berbagai instrumen kebijakan

Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;b. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran;Cc. Mengatur dan mengawasi BankBahwa atas dasar tersebut di atas, BI berhak untuk mengatur dan mengawasiBankBank di Indonesia termasuk dapat mengatur Tergugat dalam halperbankan.

Tergugat memberikan tanggapan sebagai berikut:Bahwa tugas dan kewenangan Turut Tergugat untuk mengatur dan mengawasibank termasuk bank syariah telah diatur dalam:a.Pasal 8 Undangundang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesiasebagaimana diubah terakhir dengan Undang undang No. 6 Tahun 2009b.selanjutnya disebut sebagai "UU Bank Indonesia" (Bukti TT2) yangmengatur: "Untuk mencapai tujuan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 7, Bank Indonesia mempunyai tugas sebagaiberikut:Menetapkan dan melaksanakan kebijakan

Dahlia Biru yangdiajukan tanggal 29 Nopember 2006 dan tidak lama kemudianditerbitkan Keputusan Bupati Barito Selatan tanggal 18 Januaritahun 2007 Nomor 13 Tahun 2007.Kebijakan Tergugat tersebut jelas telah bertentangan denganMemorandum Gubernur dan Bupati/Walikota untuk tidakmenerbitkan izin baru, serta mengabaikan kebijakan MenteriEnergi dan Sumber Daya Mineral. Malahan, dengan secepatnyaTergugat telah meningkatkan kegiatan Kuasa Pertambangan PT.Halaman 20 dari 37 halaman.

Putusan Nomor 544 K/TUN/201425.4.Dahlia Biru dari KP Eksplorasi menjadi Izin Usaha Produksi,sesuai Nomor 527 Tahun 2009 tanggal 23 Desember 2009.Sungguh sangat ironis kebijakan yang ditempuh oleh Tergugatc.q. Kepala Dinas Pertambangan Barito Selatan yang denganmudahnya menerbitkan izin Kuasa Pertambangan (KP) kepadaPT. Dahlia Biru pada area/lokasi yang masih dikuasai oleh PT.Sarmar Jaya Cemerlang, yang belum dicabut Izin KuasaPertambangan (KP)nya.

diatur dalam : Petunjuk Teknis OperasionalProgram Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan PeraturanMENDAGRI Nomor : 414.2/3717/PMD tanggal 5 Nopember 2008 Perihal Petunjuk TeknisOperasional PNPM Mandiri Perdesaan.Bahwa dana PNPMMPd adalah merupakan keuangan Negara, hal ini dapat dilihat dari sisiobyek, subyek, proses, dan tujuan sebagai berikut :Dari sisi obyek yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi semua hak dankewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan

Negara meliputi seluruh obyeksebagaimana tersebut di atas yang dimiliki negara, dan/atau dikuasai oleh PemerintahPusat, Pemerintah Daerah, Perusahaan Negara/ Daerah, dan badan lain yang adakaitannya dengan keuangan negara.Dari sisi proses, Keuangan Negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitandengan pengelolaan obyek sebagaimana tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakandan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggunggjawaban.Dari sisi tujuan, Keuangan Negara meliputi seluruh kebijakan

Negara meliputi seluruh obyeksebagaimana tersebut di atas yang dimiliki negara, dan/atau dikuasai oleh PemerintahPusat, Pemerintah Daerah, Perusahaan Negara/ Daerah, dan badan lain yang adakaitannya dengan keuangan negara.Dari sisi proses, Keuangan Negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitandengan pengelolaan obyek sebagaimana tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakandan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggunggjawaban.20Dari sisi tujuan, Keuangan Negara meliputi seluruh kebijakan

Pengkajian dan pelaksanaan kebijakan dibidang pengawasankeuangan dan pembangunan;b. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pengawasan danpembangunan;c. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan BPKP;d. Pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadapkegiatan pengawasan keuangan dan pembangunan;e.

Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umumdibidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dantatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian,perlengkapam dan rumah tangga;Pasal 54:Hal 17 dari 135 hal Putusan Nomor 156/G/2015/PTUNJKTDalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal53, BPKP mempunyai kewenangan :a.b.Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunansecara makro;Penetapan

Bahwa berdasarkan Kepres Nomor 103Tahun 2001 tersebut, BPKP tidak lagi bertugas, tidak berfungsiatau tidak berwenang untuk melakukan pemeriksaan (audit)terhadap keuangan Negara/Daerah baik pemeriksaan umummaupun pemeriksaan tertentu atau investigasi terhadap adanyadugaan penyimpangan terhadap keuangan WNegara/Daerah.Dengan demikian maka jelaslah bahwa tugas, fungsi dankewenangan BPKP seperti tersebut dalam Pasal 52, Pasal 53dan Pasal 54 Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 adalahmenjalankan kebijakan

nasional di bidangpengawasan keuangan dan pembangunan;. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidangpengawasan keuangan dan pembangunan;koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugasBPKP;. pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaanterhadap kegiatan pengawasan keuangan danpembangunan;. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasiumum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan,organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan,kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan rumahtangga

Deputi Bidang Investigasi.Pasal 35 ayat (8)(8) Deputi Bidang Investigasi mempunyai tugas melaksanakanperumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidanginvestigasl;Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (2) PPNomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP yaitu BPKP melakukanpengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negaraatas kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden, makapenugasan dari Presiden tersebut telah diwujudkan melaluiditerbitkannya Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011 tentangPercepatan

Bahwa objek tanah tersebut sekarang dikenal menjadiKelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok;Tenggang Waktu :Bahwa Penggugat mengetahui adanya Kebijakan dan Keputusan BadanPertanahan Nasional RI Cq Badan Pertanahan Nasional Wilayah Jawa Barat CqBadan Pertanahan Nasional Kota Depok yang telah menerbitkan Sertifikat HakPakai No. 3 tanggal 17 Juni 1976 seluas 200.000 M2 (GS No. 3218/1976)dimana kemudian diatas Sertifikat hak Pakai No. 3 a quo oleh Kepala SubDirektorat Agraria Kabupaten Bogor

Pertanahan Nasional Kota Depok dalam menerbitkan 253SertifikatSertifikat Hak Milik di lokasi a guo menyebutkan objek tanahtersebut sebagai Desa Sukatani, Kecamatan Cimanggis, Kabupaten Bogor;Bahwa pada tanggal 4 November 2010 Penggugat bertemu di KantorPertanahan Kota Depok dengan Paguyuban Pemilik Kavling DepartemenDalam Negeri di Komplek Perumahan Departemen Dalam Negeri diKelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis Kota Depok;Bahwa pada pertemuan tersebut, secara informal diketahui oleh Penggugatada kebijakan

Putusan Nomor 49 PK/TUN/20133813.16.17.38Berdasarkan surat dari Kantor Pertanahan Kota Depok tersebut makaakhirnya secara formal dan resmi Penggugat mendapat informasi bahwabenar ada kebijakan dan Keputusan dari Badan Pertanahan Nasional RI CqBadan Pertanahan Nasional Wilayah Jawa Barat Cq Badan Pertanahan NasionalKota Depok yang telah menerbitkan sejumlah 253 Sertifikat Hak Milik di dalamlokasi tanah a quo;Dengan demikian Penggugat menarik kesimpulan secara formal benar adakebijakan dan keputusan

Bahwa kebijakan dan Keputusan Badan Pertanahan Nasional RI Cq BadanPertanahan Nasional Wilayah Jawa Barat Cq Badan Pertanahan Nasional KotaDepok yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Pakai No. 3 tanggal 17 Juni 1976sebagaimana tersebut diatas dilokasi Desa Sukatani, Kecamatan Cimanggis,Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor, objek tanah tersebut sekarang dikenalmenjadi Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, makaPenggugat merasa sangat dirugikan, karena dalam proses peralihan hak atastanah

pemilik hak Verponding tersebut;Kesalahan prosedur lainnya yang lebih fatal lagi adalah tidak adanya ganti rugiberupa pembayaran dalam bentuk apapun terhadap pemilik asal atau pemilikEigendom Verponding tersebut;23 Bahwa dengan demikian Badan Pertanahan Nasional RI Cq BadanPertanahan Nasional Wilayah Jawa Barat Cq Badan Pertanahan NasionalKota Depok dalam proses pembuatan dan penerbitan Sertifikat Hak PakaiNo. 3 tanggal 17 Juni 1976 tersebut telah melalui dan melakukan proseduryang salah, maka kebijakan

Surat Keputusan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan DaerahJawa Tengah Nomor 0169/HT.01.01/2008 tanggal 5 Juni 2008 tentangPedoman Kebijakan Perkreditan angka 3 Profesionalisme dan IntegritasPejabat Bank ;butir 3.1. menerapkan kemahiran profesinya di bidang perkreditansecara jujur, cermat, dan penuh kehatihatian serta bertanggung jawab,serta menerapkan prinsip good corporate governance ;Bahwa Terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dalammelaksanakan tugas antara lain diatur berdasarkan Peraturan

Priyantono Djarot Nugroho ;1 (satu) lembar Surat dari Yanu Elva Etliana,SE.MT tertanggal 27 Juni2011 Perihal : Permohonan Maaf yang ditujukan kepada PimpinanBank Jateng Cabang Semarang ;1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan tertanggal 27 Juni 2011 dariYanu Elva Etliana, S.E., M.T ;1 (satu) bendel foto copy Surat Keputusan Direksi PT BankPembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor 0169/HT.01.01/2008tanggal 5 Juni 2008 tentang Pedoman Kebijakan Perkreditan ;1 (satu) bendel foto copy Surat Keputusan Direksi

BankPembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor 0169/HT.01.01/2008tanggal 5 Juni 2008 tentang Pedoman Kebijakan Perkreditan;Hal. 30 dari 59 hal. Put. No. 144 PK/Pid.Sus/201514.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.1 (satu) bendel foto copy Surat Keputusan Direksi PT. BankPembangunan Daerah Jawa Tengah No. 0203/HT.01.01/2006 tanggal 12September 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Kredit;1 (satu) bendel foto copy Surat Keputusan Direksi PT.

BankPembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor 0169/HT.01.01/2008tanggal 5 Juni 2008 tentang Pedoman Kebijakan Perkreditan;1 (satu) bendel foto copy Surat Keputusan Direksi PT. BankPembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor 0203/HT.01.01/2006tanggal 12 September 2006 tentang Pedoman PelaksanaanPemberian Kredit;1 (satu) bendel foto copy Surat Keputusan Direksi PT.

BankPembangunan Daerah Jawa Tengah No. 0169/HT.01.01/2008 tanggal 5Juni 2008 tentang Pedoman Kebijakan Perkreditan;1 (satu) bendel foto copy Surat Keputusan Direksi PT. BankPembangunan Daerah Jawa Tengah No. 0203/HT.01.01/2006 tanggal 12September 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Kredit;1 (satu) bendel foto copy Surat Keputusan Direksi PT. BankPembangunan Daerah Jawa Tengah No. 0328/HT.01.01/2008 tanggal 10Hal. 39 dari 59 hal. Put.

Tugas Panitia Pemilihan adalah bersifatkolektif kolegial, yaitu seluruh kebijakan Panitia Ssemuanya berpijak padakebersamaan, dimana seluruh pengurus dan anggota harus terlibat.Bahwa tidak benar, ketika Tergugat menjadi Sekretaris Panitia PemilihanKepala Desa Bulusari, Tergugat mempunyai tugas dan kewajibanmerencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi danmengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan.Bahwa dalil Penggugat yang tercantum dalam angka 3 huruf b tersebut diatas yang

perintah atau larangan bagi peserta/calon kepala desa atau timHalaman 11 dari 23 halaman, Putusan Nomor 363/PDT/2019/PT SMGsuksesnya hanya diperbolehkan menggunakan 1 (satu) atau lebihkendaraan pengangkut masyarakat pemilih menuju ke lokasi pemilihanatau ke lokasi transit di posko pemenangan masingmasing calon kepaladesa.Bahwa karena mobilisasi pemilih pada hari pemilihan tidak diatur dalamPeraturan Daerah a quo, dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Bulusaritidak pernah membuat/menerbitkan ketentuan atau kebijakan

Bahwa untuk menegakkan disiplin dalam pelaksanaanpenugasan partai berdasarkan kebijakan dan/atau perintahpartai perlu menjatuhkan hukuman yang setimpal denganpelanggaran yang dilakukan;d.

Keberatan atas kebijakan atau penjatuhan sanksi yang ditetapkanoleh organisasi Partai telah diatur mekanismenya secara jelas dalamAnggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) sebagaimanatersebut diatas, dimana ditentukan anggota yang di pecat sebagai AnggotaPartai memiliki hak untuk mengajukan keberatan untuk diselesaikanmelalui lembaga penyelesaian perselisinan internal Partai yakni melaluiMahkamah Partai;7.

Edy Suryadi mengeluarkan kebijakan organisasiyang memungut biaya dengan besaran tertentu pada setiap anggotaGAPENSI Propinsi Kalimantan Selatan, padahal mengenai iuran anggotatelah ada keputusan dan pedoman tersendiri, selain itu juga berdasarkantujuan organisasi dalam ADART GAPENSI seharusnya organisasimenjadi wadah yang ikut mendorong dan menghidupkan iklim usaha danlapangan pekerjaan yang baik, melakukan pembinaan SDM anggotaorganisasi, dan bukan malah sebaliknya seolah olah seperti maumemeras

Edy Suryadi sesungguhnya berada dalam keadaanpailit atau Bankruptcy.Bukti P8 : Koran Radar Banjarmasin tanggal 19 Oktober 2012 tentangAnggota Gapensi keluhkan pungutan biaya dengan besaran tertentu padasetiap anggota GAPENSI Propinsi Kalimantan Selatan dan Koran Kotaku, Rabutanggal 24 Oktober 2012 yang berisi Anggota Gapensi akan hengkang dananggota Gapensi ancam hengkang atas kebijakan pungutan biaya yangdilakukan oleh Ketua Gapensi Kalimantan Selatan.Bukti P9 : Copy surat Dewan Pertimbangan Daerah

Azas Kepastian Hukum, yakni azas dalam negara hukum yangmengutamakan landasan peraturan perundangundangan, kepatutan, dankeadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara. Terbukti denganHalaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 15 K/TUN/201214peraturan dan sanksi yang menjadi pedoman pengadaan tidak dilaksanakansecara adil kepada semua peserta yang melanggar peraturan;b. Azas Proporsionalitas, yakni azas yang mengutamakan keseimbanganantara hak dan kewajiban penyelenggara negara.

Bahwa dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan diperoleh keterangandari saksi ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, BapakIR. M. Aries Suprianto, yang pada pokoknya menerangkan bahwa susunan urutanatau letak dari syaratsyarat yang tidak berurutan diperbolehkan dan dianggap telahmemenuhi syaratsyarat peserta lelang jika memang dapat ditunjukkan pada panitiaketika pembukaan penawaran. Dan Pemohon Kasasi telah memenuhi seluruhpersyaratan pendaftaran lelang.6.

pemaksaan dan permintaan proyek atau meminta sejumlah uangatas tidak diterimanya usulan proyek yang akan dialokasikan pengerjaannya/pemenangnya secara pribadi kepada instansi terkait padahal selaku AnggotaDPRD mempunyai kewajiban menjaga etika dan norma dalam hubungankerja dengan lembaga lain dalam menyelenggarakan Pemerintahan DaerahKabupaten.Bahwa tuduhan Tergugat III dan III poin d di atas adalah upaya untukmenjatuhkan kredibilitas Penggugat sebagai anggota dewan yang kritis dantegas terhadap kebijakan

yang sama sehingga tuduhan Tergugat1,11 dan HI pada poin f di atas adalah tuduhan yang lebih bersifat fitnah dansangat berlebihan yang bertujuan untuk menghancurkan masa depan karirPolitik Penggugat.g Menentang hasil keputusan DPC PPP Kabupaten Kampar tentang perubahansusunan pimpinan Fraksi PPP Plus DPRD Kabupaten Kampar.Bahwa tuduhan Tergugat III dan II pada poin g di atas adalah tidak benarsecara hukum dikarenakan Penggugat telah menerima dan tidak ada usahadan upaya sedikitpun untuk menolak kebijakan

bahwasannya rumah Penggugat belumditempati (Kosong) tidak berpenghuni yang tentu saja volume pemakaian listrikdirumah Penggugat tidak sama dengan rumah yang ada penghuninya, terkaitdengan tuduhan kelalaian Penggugat yang berakibat dibongkarnya meteran listrikPenggugat oleh Tergugat, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 4 keputusanDireksi PLN a qou hanya dilakukan pemutusan sementara bukan pemutusanrampung dengan syarat bilamana Penggugat membayar tunggakannya makameteran dapat dipasang kembali;Bahwa kebijakan

Sehingga demikian dalil PEMOHON KEBERATANini jelas lah terbantahkan dan sangat patut ditolakBahwa pada poin ke18 dalil dari PEMOHON KEBERATAN seperti ini:Bahwa kebijakan Tergugat yang menyatakan terhadap pelanggan yang telahmenunggak selama 3 (tiga) bulan kemudian dilakukan pemutusan ataupembongkaran meteran pelanggan dan mewajibkan pelanggan untukmembayar biaya pasang baru kembali dan pelanggan tersebut dikategorikanpelanggan baru jelas bertentangan dengan pasal 10 huruf a jo.

Penganiayaan yang mengakibatkan lukaluka berat;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkansebagai berikut:Unsur ke1 Barang siapa;Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada persoon yang di jadikan subjek hukum dariperbuatan pidana tersebut;Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang ataudengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana yang lebih lanjut diuraikanoleh Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam buku Teoriteori dan kebijakan

Barang Siapa:2 Melakukan Penganiayaan;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkansebagai berikut:Unsur ke1 Barang siapa;Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada persoon yang di jadikan subjek hukum dariperbuatan pidana tersebut;Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang ataudengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana yang lebih lanjut diuraikan16oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam buku Teoriteori dan kebijakan

Bahwa perbuatan seperti ini sangat tercela dan bertentangandengan kebijakan pimpinan TNI dalam ~memenuhi setiap rencanakebutuhan perlengkapan perorangan prajurit TNI namun= dalamprakteknya dilapangan diselewengkan dengan maksud menguntungkan18diri sendiri sementara prajurit yang berhak terpaksa membelikaporlap dengan gajinya.a Bahwa perbuatan Terdakwa ini tidak dilakukan sendiri danbukan baru kali ini dan per buatan ini tidak selesai karenatertangkap oleh petugas POM, oleh karenanya, guna memberikan

Perbuatan tercela dan bertentangan dengan kebijakan pimpinanTNI.as Terdakwa hanya memikirkan keuntungan pribadi dan pihak laindengan cara mempermain kan hak prajurit.Menimbang, bahwa setelah mengkaji pertimbangan tersebutdiatas maka Majelis berpen dapat guna memberikan efek jera bagiTerdakwa maka pidana bersyarat lebih tepat dijatuhkan ke padaTerdakwa.Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan halhal tersebut di atas, Majelis berpendapat, pidana sebagaimanatercantum pada diktum di bawah

Politik Hukum PidanaKajian Kebijakan Kriminalisasai dan Deskriminalisasi.

Proses Evaluasi Rancangan peraturan Desa tentangAPBDesa dilakukan oleh Camat dengan waktu paling lama 20 hari kerja yangbertujuan untuk tercapainya keserasian antara kebijakan Desa dan kebijakandaerah, keserasian antara kepentingan masyarakat Desa dan kepentinganPemerintah Desa serta untuk meneliti agar APBDesa tidak bertentangandengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan/atau peraturanDesa lainnya yang ditetapkan oleh Desa bersangkutan.

Mendapatkan pelindungan hukum = atas kebijakan yangdilaksanakan. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnyakepada perangkat Desa;Bahwa sesuai Pasal 27 UndangUndang Nomor : 6 tahun 2014 tentang Desa,dalam melaksanakan tugas, kKewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimanadimaksud dalam Pasal 26, Kepala Desa wajib : Menyampaikan laporanpenyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepadaBupati/Walikota.

Memberikan dan/atauHalaman 90 dari 237 Putusan Nomor 23/Pid.SusTPK/2018/PN.Sbymenyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepadamasyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran;Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 113 tahun 2014tanggal 31 Desember 2014 tugas dan tanggungjawab Terdakwa selaku KepalaDesa Jari adalah sebagai berikut : Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaanAPBDesa. Menetapkan PTPKD.

Mendapatkanpelindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan. Memberikan mandatpelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa. SesualPasal 27 UndangUndang Nomor : 6 tahun 2014 tentang Desa, kewenagnandan tanggungjawab Kepala Desa adalah sebagai berikut : MenyampaikanHalaman 123 dari 237 Putusan Nomor 23/Pid.SusTPK/2018/PN.Sby3)4)laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggarankepada Bupati/Walikota.

SesuaiPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 113 tahun 2014 tanggal 31 Desember2014, kewenangan dan tanggungjawab Kepala Desa adalah sebagai berikut :Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa.

Perumusan kebijakan dan pelaksana2. Bupati terkait bidang Kesehatan kebijakan serta evaluasi dan pelaporanupaya kesehatan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan DinasKesehatan di Kab. Lampung Utara3. Pengawasan, kordinasi, bimbingan dan pengendalian sumber daya yangada dibawah rentang kendali Kepala Dinas Kesehatan4.

Keuangan dan Pembangunan (BPKP) PerwakilanProvinsi Lampung sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit PenghitunganKerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Anggaran DanaBantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada Dinas Kesehatan KabupatenLampung Utara Tahun Anggaran 2017 dan 2018 Nomor: 1006/PW08/5/2020tanggal 20 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan DanPembangunan Perwakilan Provinsi Lampung,kemudian keputusan atau kebijakanpemotongan dana BOK tersebut merupakan keputusan/kebijakan

31LU/2016 tanggal 30 Desember 2016 Tentang Pemberhentian danPengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan Dalam Jabatan Pimpinan TinggiPratama (Eselon IIb) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara;Menimbang, bahwa yang menjadi tugas dan wewenang terdakwa selakuPengguna Anggaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utaraberdasarkan Pasal 9 Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor: 27 Tahun 2017tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan KabupatenLampung Utara adalah:** Perumusan kebijakan

dan pelaksana kebijakan serta evaluasi danpelaporan upaya kesehatan dalam rangka penyelenggaraankewenangan Dinas Kesehatan di Kab.

Perumusan kebijakan dan pelaksana2. Bupati terkait bidang Kesehatan kebijakan serta evaluasi danpelaporan upaya kesehatan dalam rangka penyelenggaraankewenangan Dinas Kesehatan di Kab. Lampung Utara3. Pengawasan, kordinasi, bimbingan dan pengendaliansumberdaya yang ada dibawah rentang kendali KepalaDinas Kesehatan4. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkuptugasnya5.

Merumuskan dan mempersiapakan rancangan kebijakan umumanggaran (KUA).2. Melaksanakan pembahasan kebiajakan umum anggaranbersama sama dengan badan anggaran DPRDHalaman 71 dari 105 halaman Putusan Nomor 25/Pid.SusTPK/2019/PN Bgl3. Merumuskan dan mempersiapakan rancangan prioritas danplapon anggaran sementara (PPAS) untuk kemudian dibahanbersama denganbadan anggaran DPRD4.

Merumuskan dan menyusun rancangan kebijakan dan umumperubahan APBD, priorotas plapon anggaran sementaraperubahan, menyusun rancangan peraturan daerah tentangperubahan APBD dan peraturan BUPATI tentang penjabaranperubahan APBD.5. Pelaksanaan tugas lainnya yang berkaitan dengan prosesmempersiapkan, merumuskan dan menyusun anggaran daerahsesuai ketentuan perundang undangan.6.

Salah satu bagian dari team perumus Kebijakan AnggaranPemerintah daerah;4. Pelaksanaan rapat pembahasan Anggaran Pemerintah DaerahKab. Bengkulu Tengan bersama anggota Banggar.APBD Dinkes Benteng tahun 2018 adalah Rp. 78.116.104.775,1. Belanja Tidak Langsung/Belanja Pegawai Rp.34.726.104.775,2.

Perencanaan Kebijakan Analisa Pengkajian Daerah;3. Pengumpulan data dan informasi pembangunan daerah;4. Mengendalikan dan mengevaluasi program program daerah.Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Anggota Tim AnggaranPemerintah Daerah Kab.

Bengkulu Tengah adalah salah satu bagian dariteam perumus Kebijakan daerah KUA (Kebijakan Umum Anggaran) danPPAS (Plafon Anggaran Sementara);Bahwa Mitra kerja saksi adalah semua OPD;BahwaYang menentukan capaian program visi misinya adalah KepalaDaerah;Halaman 79 dari 105 halaman Putusan Nomor 25/Pid.SusTPK/2019/PN Bgl BahwaAnggaran yang paling banyak untuk Kabupaten Benteng dibidangInfrastruktur, Pendidikan dan Kesehatan; BahwaAnggota banggar terdiri dari Anggota DPRD; Bahwa Rapat yang pernah saksi

Fotocopy Artikel berjudul AAUPB SEBAGAI DASAR PENGUJIAN DANALASAN MENGGUGAT KEPUTUSAN' TATA USAHANEGARA, Oleh : GEDE EKA PUTRA, S.H, MH (Hakim PTUNPalembang) http://ptunpalembang.go.id/index.php/berita/beritapengadilan, selanjutnya diberi tanda (Bukti P 31);Hal 35 Putusan Nomor Perkara 178/G/2019/PTUNMDN32.Fotocopy Kutipan Buku dengan Judul Paradigma Kebijakan Hukum PascaReformasi: Dalam Rangka Ultah ke80 Prof.

Aparatur Negara, danReformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor:182/6597/SJ tanggal 13 September 2018 tentang Penegakan Hukumterhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah Dijatuhi Hukuman BerdasarkanPutusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap karena MelakukanTindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang AdaHubungannya dengan Jabatan (vide bukti: T4), Majelis Hakim berpendapatbahwa fakta hukum tersebut membuktikan bahwa objek sengketa a quo terbitdidasarkan pada kebijakan

sebagaimanadimaksud dalam Pasal 57 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintahan sebagaimana pula diatur dalam Surat MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor:B/50/M.S.00.00/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH olehHal 46 Putusan Nomor Perkara 178/G/2019/PTUNMDNPPK terhadap PNS yang telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan PutusanPengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap;Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan obyek sengketa didasarkan pada suatu kebijakan