Ditemukan 11051 data
81 — 74
TERRYHERDIAWAN dapat menjawab, menanggapi segala pertanyaan dan pertanyaan silangyang diajukan kepadanya bahwa Terdakwa mampu mengemukakan pandangan danpendapatnya yang menggambarkan kemampuannya untuk membedabedakan antaraperbuatan baik dan buruk dalam menentukan kehendaknya sesuai dengan keinsyafantentang baik buruknya perbuatan itu, Terdakwa berada dalam keadaan sehat (normal),tidak mengidap sakit psikis / kejiwaan yang merupakan alasan pemaaf untuk melepaskandari dipidana tanpa kesalahan (geen straf zonder
218 — 1406 — Berkekuatan Hukum Tetap
perkara ini,kita Samasama menyadari dan memahami bahwa kebenaran yang sejatiharus kita cari disini dan InsyaAllah kita semua akan terhindar dari dosa.Begitupun sepatutnya terhadap Permohonan Peninjauan Kembali ini yangmemberikan mengungkapkan Bahwa Novum dan atau Bukti Baru dalamPermohonan Peninjauan Kembali ini adalah Surat Pernyataan yang ditandatangani bermateraii cukup oleh TONY YUSUF Alias TONY tertanggal 03Februari 2009;Dalam KUH Pidana kita mengenal azas nulla poena sine lege atau 'geenstraft zonder
58 — 16
Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakahberdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukantindak pidana yang didakwakan kepadanya ;Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana,maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsurunsur dari tindak pidana yangdidakwakan kepadanya ; Menimbang, bahwa dalam hukum pidana tetap berlaku dan dipegang teguh asas/prinsipyang menyatakan Tiada hukuman tanpa kesalahan (geen straf zonder
1.SOMA DWIPAYANA, SH
2.TIGANA BARKAH MARADONA, SH
Terdakwa:
MARWAN HAKIM ALIAS MARWAN
146 — 33
Kelompok paham negatif, mengartikan melawan hukum (wederrchtelijk)ini sebagai tidak berdasarkan hukum (niet steunent op het recht), atausebagai tanpa hak (zonder bevoegdheid) ;Menimbang, bahwa dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotikamemuat ketentuan di mana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaanNarkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagaipejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat danMakanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis.
82 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pemohon(dahulu Pembanding/Terdakwa Il);Bahwa hal ini sejalan dengan doktrin schulduit sluitings gronden(merupakan alasanalasan yang menghapus kesalahan (dalam arti luas)sehingga pertanggungjawaban pidana menjadi ditiadakan atau disebut jugasebagai dasar pemaaf atau bila suatu tindak pidana yang dilakukan olehseseorang memenuhi syarat untuk menggunakan dasar pemaaf sebagaidasar untuk menghapus kesalahannya, maka dihapuskannya unsurkesalahan (gen straft zonder
511 — 177
Bahwa untukpertanggungjawaban pidana tidak cukup hanya dengan dilakukannyaperbuatan pidana saja, akan tetapi juga harus ada kesalahan, atausikap batin yang dapat dicela, yang dalam asas hukum dikenal dengangeen straf zonder schuld (Belanda) atau ohne schuld keine strafeHalaman 99 dari 159 Putusan Nomor 142/Pid.B/LH/2020/PN Sdw(Jerman), serta tiadanya alasan penghapus pidana pada diri atauperbuatan pelaku perbuatan pidana;Bahwa dalam hukum pidana, juga mengenal alasan penghapus pidanayang disebut
Menurut hukum Indonesia, tidak adakesalahan tanpa melawan hukum, teori ini Kemudian diformulasikansebagai: tiada pidana tanpa kesalahan atau geen straf zonder schuldatau keine strafe ohne schuld (Jerman) atau actus non facit reum nisimens sist rea atau actus reus mens rea (Latin). Asas ini merupakandasar dari pertanggungjawaban pidana dan tidak ditemukan dalamundangundang. Ada juga postulatlain yang berbunyi nemo punitur sineinjuria, facto, seu defalta.
Artinya, jika tidak adakesalahan yang merupakan suatu rumusan delik itu dilakukan olehsuatu subjek hukum, maka sangat tegas bahwa subjek hukum tersebuttidak dapat dijatuhi pidana (geen straf zonder schuld);Bahwa terkait dengan bentuk kesalahan berupa kesengajaan, dalamMemorie van Toelichting (MvT) atau risalah pembentukan KUHP diHalaman 103 dari 159 Putusan Nomor 142/Pid.B/LH/2020/PN SdwTweede Kammer (Parlemen Belanda) pada tahun 1881 tidakmemberikan definisi tentang kesengajaan, tetapi dalam memoripenjelasan
49 — 11
ayat (1) huruf h KUHAP, telah terpenuhi;Menimbang, bahwa dipidananya seseorang sesuai ketentuan pasal 197 (1)h KUHAP jo pasal 6 (2) UU No.48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tidaklahcukup perbuatan terdakwa telah memenuhi unsurunsur pasal yang didakwakan.Untuk mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dapat dianggapbertanggungjawab secara pidana haruslah terdapat penyataan kesalahanterdakwa atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya, sesuai azas hukumpidana tiada pidana tanpa kesalahan (Geen Straf Zonder
Gus Irwan Selamat Marbun, SH
Terdakwa:
ARI SAPUTRA TANJUNG Alias ARI Bin BAHRUM TANJUNG
78 — 26
unsur Perbuatandilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhiseluruh unsur Pasal 365 ayat (2) ke2 KUHPidana sebagimana dalam suratdakwaan Primair, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaanprimar;Menimbang, bahwa asas hukum tiada pidana tanpa kesalahan (geenstraaf Zonder
412 — 160
Bahwa untukpertanggungjawaban pidana tidak cukup hanya dengan dilakukannyaperbuatan pidana saja, akan tetapi juga harus ada kesalahan, atausikap batin yang dapat dicela, yang dalam asas hukum dikenal dengangeen straf zonder schuld (Belanda) atau ohne schuld keine strafe(Jerman), serta tiadanya alasan penghapus pidana pada diri atauperbuatan pelaku perbuatan pidana;Bahwa dalam hukum pidana, juga mengenal alasan penghapus pidanayang disebut juga dengan strafuitsiluitingsgronden, yakni meskipunperbuatan
Menurut hukum Indonesia, tidak adakesalahan tanpa melawan hukum, teori ini kKemudian diformulasikansebagai: tiada pidana tanpa kesalahan atau geen straf zonder schuldataukeine strafe ohne schuld (Jerman) atau actus non facit reum nisimens sist rea atau actus reus mens rea (Latin). Asas ini merupakandasar dari pertanggungjawaban pidana dan tidak ditemukan dalamundangundang. Ada juga postulat lain yang berbunyi nemo punitur sineinjuria, facto, seu defalta.
Artinya, jika tidak adakesalahan yang merupakan suatu rumusan delik itu dilakukan olehsuatu subjek hukum, maka sangat tegas bahwa subjek hukum tersebuttidak dapat dijatuhi pidana (geen straf zonder schuld);Bahwa terkait dengan bentuk kesalahan berupa kesengajaan, dalamMemorie van Toelichting (MvT) atau risalah pembentukan KUHP diTweede Kammer (Parlemen Belanda) pada tahun 1881 tidakmemberikan definisi tentang kesengajaan, tetapi dalam memoripenjelasan dengan tegas disebutkan bahwa pemerintah Belanda
VEGI FERNANDEZ, SH.
Terdakwa:
HO HARIATY
763 — 609
GSM serta Laporan hasil Perjalanan Dinas yang dibuat oleh IR.AMRIZAL ISMAIL (Ahli Perizinan Perkebunan) tersebut, diketahuibahwa di areal PT GSM terdapat: mesin pompa air ada 3 (tiga)buah, selang hisap sebanyak ada 4 (empat) rol, selang keluar ada27 rol (3 rol dalam keadaan rusak), 2 unit escavator merk komatsudalam keadaan rusak, 1 (Satu) unit kendaraan berat zonder dalamkeadaan rusak dan 1 (satu) menara api/menara pantau dalamkeadaan roboh dan rusak; terbakar tidak terdapat menarapengawas api,
AMRIZALISMAIL (Ahli Perizinan Perkebunan) tersebut, diketahui bahwa diareal PT GSM terdapat: mesin pompa air ada 3 (tiga) buah, selanghisap sebanyak ada 4 (empat) rol, selang keluar ada 27 rol (3 roldalam keadaan rusak), 2 unit escavator merk komatsu dalamkeadaan rusak, 1 unit kendaraan berat zonder dalam keadaan rusakdan 1 (satu) menara api/menara pantau dalam keadaan roboh danrusak; terbakar tidak terdapat menara pengawas api, pompa airhanya ada 3 unit, tidak terdapat satgas pengendalian kebakaran
Amrizal ismail (AhliPerizinan Perkebunan) tersebut, diketahui bahwa di areal PT GSM terdapat:mesin pompa air ada 3 (tiga) buah, selang hisap sebanyak ada 4 (empat) rol,selang keluar ada 27 rol (3 rol dalam keadaan rusak), 2 unit escavator merkkomatsu dalam keadaan rusak, 1 unit kendaraan berat zonder dalam keadaanrusak dan 1 (Satu) menara api/menara pantau dalam keadaan roboh danrusak; terbakar tidak terdapat menara pengawas api, pompa air hanya ada 3unit, tidak terdapat satgas pengendalian kebakaran
AINUL FITRYAH, S.H.
Terdakwa:
ESTU DWIYANTO Bin TAMIS
27 — 5
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas dan dengan telah terpenuhinya unsurunsur dalam Pasal 114 ayat (1)Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka MajelisHakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MENJUALNARKOTIKA GOLONGAN I;Halaman 52 dari 57 halaman Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2018/PN Tat.Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, makasesuai dengan asas geen straf zonder
1.RAHMAT SYARIF, SH., MH.
2.ADNAN FARHANSYAH, S.H
Terdakwa:
1.Dodi Mulyadi Pgl. Dodi Bin M. Nasir
2.Todi Novel Pgl. Todi bin Zahirman
87 — 6
dipertimbangkan terlebih dahuluapakah perbuatan Para Terdakwa memenuhi seluruh unsur delik dari perbuatanpidana yang didakwakan kepada mereka dan juga apakah Para Terdakwadapat dipertanggungjawabkan atas pebuatan yang telah terbukti memenuhiunsur delik dari perbuatan pidana yang didakwakan kepada mereka ataukahtidak, haruslah dipertimbangkan dan dibuktikan apakah pada diri ParaTerdakwa terbukti ada unsur kesalahan ataukah tidak, sebab tanpa kesalahanmaka seseorang tidak dapat dipidana (green straft zonder
Terbanding/Terdakwa : BERNADUS SABON TAWA
109 — 44
dengan UU No. 20 tahun 2001 tentangHalaman 44 dari 50 halaman, Putusan Nomor 11/Pid.SusTPK/2021/PT KPGpemberantasan Tindak Pidana Korupsi hanya mencakup secara melawanhukum dalam pengertian formalmemperhatikan pendapat dari HazewinkelSuringa yang merujuk padaarrestarrest HOGE RAAD masingmasing tanggal 23 Mei 1898, W.7134,tanggal 28 Agustus 1916, W.10009 dan tanggal 29 April 1935, NJ.1936Nomor 50, yang menyebutkan bahwa :melawan hukum atau wederrechtelijk>mengandung pengertianzonder bevoegdheid, zonder
1.Husain, SH., MH.
2.Sakaaria Aly Said, SH
Terdakwa:
HAIDIR Alias EDI Bin MUH. ISSA
29 — 19
RepublikIndonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwa pada asasnya tidak seorangpun dapat dijatuhipidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurutundangundang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapatbertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atasdirinya (vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman);Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidanaterdapat asas geen straft zonder
141 — 60
Pasal 55 ayat (1) ke1 Kitab UndangUndang HukumPidana telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakanoleh Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif Pertama;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif Pertama telahterpenuhi, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbanganpertimbangan hukumtersebut diatas dihubungkan dengan asaz pemisahan antara tindak pidanadan pertanggungjawaban pidana geen straf zonder schuld (tidak adapenjatuhan
AFRINALDI, SH
Terdakwa:
Dinh Minh Chi
113 — 68
Seseorang tidakdapat dikenakan hukuman pidana apabila ia tidak melakukan kesalahan (geenstraf zonder schuld) ;Menimbang, bahwa secara yuridis mengenai kesalahan dikenal dalamdua bentuk: pertama, bentuk kesalahan berupa kesengajaan dan kedua, bentukkesalahan berupa kealpaan/kehilafan;Menimbang, bahwa dengan mengambil alin segala bentuk pertimbangansebelumnya (uraian Unsurunsur), Majelis Hakim memandang dengan adanyapernyataan Terdakwa bahwa Terdakwa selaku nahkoda BV 97878 TS dariPelabuhan Phuoc TinhVietnam
69 — 10
TgtUndang Undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapatbertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atasdirinyva (Pasal 6 ayat (2) Undangundang No. 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman); = Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidanaterdapat asas geen straft zonder schuld, artinya tiada pidana/hukuman tanpakesalahan dan sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapatapayang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan
37 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasu Simaremare pidanapenjara selama 15 (lima belas) tahun atas peran yang sama dalammewujudkan delik pidana telah menciderai rasa keadilan dalam penjatuhanpidana yang bersendikan kepada geen straf zonder sculd.Para Terdakwa1.BrAd.1.Judex factie keliru mempertimbangkan duduk perkara ;Judex facti tidak mempertimbangkan alasan Memori Banding paraTerdakwa tentang Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung yangmengadili perkara telah menunjukkan sikap dan mengeluarkan penyataanbahwa para Terdakwa telah
55 — 10
Prinsip Gien Actie Zonder Belang", atau tiada gugatan tanpakepentingan, sudah sangat terlihat karena Penggugat tidak memilikikwalitas serta tidak berhak untuk mengajukan Gugatan Terhadap PARATERGUGAT.Bahwa didalam surat gugatannya Penggugat mengajukan gugatankepada Para Tergugat dan menyatakan bahwa Para Tergugat telahmelakukan perbuatan melawan hukum dan akibat Gugatan Penggugat iniPara Tergugat telah merasa dirugikan dan dicemarkan nama baiknya karenaPara Tergugat tidak pernah menguasai tanah Penggugat
NUR SRICAHYAWIJAYA, S.H
Terdakwa:
MUH ALWI alias ALWI bin ABDUL MULKAN
56 — 11
Lamintang, SHdalam bukunya DasarDasar Hukum Pidana Indonesia, (hal 345 355)Wederrechtelijk ini meliputi pengertian sebagai berikut : Bertentangan dengan hokum objektif atau, Bertentangan dengan hak orang lain atau, Tanpa hak yang ada pada diri Seseorang atau tanpa kewenangan;Menimbang, bahwa Unsur Tanpa Hak mengandung arti bahwa perbuatantersebut adalah tidak sesuai dengan hukum sedangkan menurut Simons dalambukunya Leerbook halaman 175 176 bahwa suatu anggapan umum menyatakantanpa hak sendiri (zonder