UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 keduaduanya tentang perubahanatas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, Majelis menilaiPenggugat mempunyai kapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (/egalstanding) untuk mengajukan gugatan perceraian ini;Hal. 8 dari 18 halaman Putusan No.0099/Pdt.G/2019/PA.Ktp.Menimbang, bahwa isi gugatan Penggugat adalah Penggugatbermaksud dan bertujuan agar Pengadilan menjatuhkan putusan perceraianatas perkawinan Penggugat dengan Tergugat (vide

, petitum angka 2) karenasetelah hidup bersama dan dikarunia 1 (Satu) orang anak (vide, posita angka2 dan 3) antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan danpertengkaran sejak bulan September 2013 yang disebabkan oleh Tergugattidak dapat memenuhi kebutuhan dalam berumah tangga yakni kebutuhanekonomi (vide, posita angka 4), kemudian Penggugat dengan Tergugatberpisah tempat tinggal sejak tanggal 30 Oktober 2013 hingga sekarang,Tergugat meninggalkan rumah bersama dan hingga kini tidak ada

lagikomunikasi yang baik dengan Penggugat (vide, posita angka 5) meskipunpihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat denganTergugat tetapi tetap tidak berhasil (vide, posita angka 6);Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguhsungguh mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat di setiappersidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimanadiamanatkan Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama yang tidak termasuk diubah dengan UndangUndangNomor

KHI Pasal 77), serta mempunyai tempat kediaman yangtetap berdasarkan kesepakatan bersama (vide, Pasal 32 UU No.1 Tahun1974 jo. KHI Pasal 78). Tergugat sebagai seorang suami berkewajibanmemberi bimbingan, perlindungan, pendidikan dan kesempatan belajarkepada istri serta segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengankemampuannya (vide, Pasal 34 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 jo. KHI PasalHal. 13 dari 18 halaman Putusan No.0099/Pdt.G/2019/PA.Ktp.80).

Penggugat sebagai seorang isteri berkewajiban untuk berbakti lahir danbatin kepada suami, menyelenggarakan dan mengatur rumah tangga seharihari dengan sebaikbaiknya (vide, Pasal 34 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 jo.KHI Pasal 83);Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 2 dan 3 tersebutdiatas, kenyataan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bertolakbelakang dengan fakta hukum angka 1 sebagaimana telah dipertimbangkandiatas karena antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaranbahkan

tentang Peradilan Agama yang tidaktermasuk diubah oleh UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 keduaduanya tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, Hakim menilai Penggugat mempunyaikapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (legal standing) untukmengajukan gugatan perceraian ini;Menimbang, bahwa isi gugatan Penggugat adalah Penggugatbermaksud dan bertujuan agar Pengadilan menjatuhkan putusan perceraianatas perkawinan Penggugat dengan Tergugat (vide

, petitum angka 2) karenasetelah hidup bersama dan dikaruniai 2 (dua) orang anak (vide, posita angka 2dan 3) antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihnan danpertengkaran sejak tahun 2012 yang disebabkan oleh Tergugat sering cemburubuta, menyalahnyalahkan Penggugat, dan menyuruh Penggugat mengajukancerai (vide, posita angka 4), kemudian Penggugat dengan Tergugat berpisahtempat tinggal sejak 18 Juli 2019 hingga sekarang, Penggugat tinggal di rumahorang tua Penggugat sedangkan Tergugat

tetap di rumah milik bersama (vide,posita angka 5) meskipun pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkanPenggugat dengan Tergugat tetapi tetap tidak berhasil (vide, posita angka 6);Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha dengan sungguhsungguhmendamaikan dengan cara menasehati Penggugat di setiap persidangan agarmengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 82UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidaktermasuk diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006

KHI Pasal 77),serta mempunyai tempat kediaman yang tetap berdasarkan kesepakatanbersama (vide, Pasal 32 UU No.1 Tahun 1974 jo. KHI Pasal 78). Tergugatsebagai seorang suami berkewajiban memberi bimbingan, perlindungan,pendidikan dan kesempatan belajar kepada istri serta segala keperluan hidupberumah tangga sesuai dengan kemampuannya (vide, Pasal 34 ayat (1) UUNo.1 Tahun 1974 jo. KHI Pasal 80).

Penggugat sebagai seorang isterberkewajiban untuk berbakti lahir dan batin kepada suami, menyelenggarakandan mengatur rumah tangga seharihari dengan sebaikbaiknya (vide, Pasal 34ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 jo.

Suatu sebab yang tidak terlarang;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata dan dihubungkandengan bukti surat berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor B.66/4754/6/2016tanggal 21 Juni 2016 (vide bukti surat P 1) serta keterangan saksi KADEKDEDY ADINATA, maka diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan ParaTergugat telah sepakat dan cakap untuk membuat perjanjian kredit yang tertuangdalam Surat Pengakuan Hutang Nomor B.66/4754/6/2016 tanggal 21 Juni 2016yang telah ditandatangani oleh Penggugat dan

bukti surat P 2);Bahwa atas penyerahan agunan dimaksud, Penggugat telah menerima buktipenerimaan penyerahan agunan dari Para Tergugat (vide bukti surat P 7 dan P 8);Bahwa setelah kredit cair, Para Tergugat tidak memenuhi atau melanggar isiSurat Pengakuan Hutang Nomor: B.66/4754/6/2016 tanggal 21 Juni 2016sehingga Penggugat dirugikan dari angsuran yang seharusnya dibayar ParaTergugat dan biaya cadangan aktiva produktif dengan jumlah kerugian sebesarRp.93.210.969, (Sembilan puluh tiga juta dua ratus

sepuluh ribu sembilan ratusenam puluh sembilan rupiah) (vide bukti Surat P 6);Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 10/Pat.G.S/2019/PN Sgri.

Bahwa oleh karena Para Tergugat telah melanggar isi perjanjian kredit kemudianPenggugat memberikan Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali (vide bukti suratP3,P4danP5) yaitu : Surat Peringatan Nomor: B64/KBUXI/ADK/04/2018, tanggal 02 April 2018; Surat Peringatan Nomor: B78/KBUXI/ADK/05/2018, tanggal 19 Mei 2018; Surat Peringatan Nomor: B84/KBUXI/ADK/06/2018, tanggal 04 Juni 2018;Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas,Hakim berpendapat Para Tergugat telah melakukan

Para Tergugat tidak membayar dan melunasi seluruh sisapinjaman/kreditnya (pokok + bunga + denda/pinalty) secara sukarela kepadaPenggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 2155,luas 185 M2, terletak di Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Bulelengatas nama AZARY (vide bukti Surat P 2) dengan batasbatas tanah sebagai berikut: Utara : Tanah Milik Wayan Tantra;Timur : Jalan;Selatan : Tanah Milik; Barat : Tanah Milik Sutono;yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang

Tinggi Tata UsahaNegara Surabaya telah dipertimbangkan secara tepat dan benar sehingga untukmenghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama maka pertimbanganhukum tersebut diambil alin dan menjadi pertimbangan hukum sendiri MajelisHakim tingkat banding dalam memeriksa dan memutus perkara ini ;DALAM POKOK SENGKETA:Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah :Surat Bupati Lombok Utara Nomor : 141/253/KLU/2017 tabggal 24 November2017 Perihal : Pemungutan Suara Ulang (vide

Halaman 10 dari 22 HalamanKepala Desa Sokong Tahun 2017, tanggal 14 Agustus 2017 (vide buktiBahwa Marianto (Terbanding/Penggugat) dinyatakan Lulus SeleksiTambahan Bakal Calon Kepala Desa Sokong berdasarkan PengumumanHasil Tes Seleksi Bakal Calon Kepala Desa Sokong, tanggal 22 Agustus2017 (vide bukti P3) dan ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Sokong( vide bukti P4 = T.XVI ) 5 2 22 22 2ne nnn one one nnn neeBahwa pada tanggal 19 Oktober 2017 telah dilaksanakan Pemilihan KepalaDesa Sokong untuk masa

Halaman 11 dari 22 Halamanmencabut Surat Keterangan Pengganti ljazah atas nama Marianto(Terbanding/Penggugat) , (vide bukti P14 = T.XIl) ; Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2017, BPD Desa Sokong telahmelaksanakan Rapat Pleno Terbuka Terbatas yang tercantum dalam BeritaAcara Rapat Pleno Terbuka Terbatas menindaklanjuti Hasil PemilihanKepala Desa Sokong masa bakti 2017 2023, dan kemudian BPD DesaSokong menyampaikan Surat Nomor : 012/BPD/SKG/X/2017 tertanggal 31Oktober 2017 yang ditujukan kepada Bupati

Lombok Utara Perihal :Permohonan Keputusan (vide bukti P15 = T.XXIll) ; Bahwa adanya pendapat Hukum dari Tim Hukum yang terdiri dari Prof.

Dr.Galang Asmara, SH., M.Hum. dan Sofwan, SH., MH. mengeluarkanPendapat Hukum Terkait Kasus Pilkades Desa Sokong, tertanggal 20November 2017 ( vide bukti T.XXVI) ; Bahwa pada tanggal 24 November 2017 Pembanding/Tergugatmenerbitkan objek sengketa (vide bukti P1 = T.XIX) 5Menimbang, bahwa dari faktafakta hukum tersebut diatas dapatdisimpulkan bahwa Terbanding/Penggugat dalam proses pencalonannya sebagaiCalon Kepala Desa Sokong masa bakti 2017 2023 telah mengikuti semuatahapantahapan yaitu mulai dari

TALUKompetensi AbsolutMenimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 Huruf a angka 8UU No. 3 Tahun 2006 (vide: salah satu kompetensi/kewenangan peradilanagama adalah perceraian karena talak, maka perkara ini menjadi Kewenanganabsolut Pengadilan Agama Talu (absolute competentie);Kompetensi RelatifMenimbang, bahwa karena Termohon bertempat kediaman di wilayahhukum Pengadilan Agama Talu sehingga berdasarkan SK KMA Nomor107/KMA/SK/VI/2021 jo.

meneruskan perkawinan;Analisis AlatAlat BuktiMenimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon,Pemohon telah mengajukan alat bukti Surat dan dua orang saksi, yang masingmasing bukti tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Duplikat Kutipan AktaNikah Pemohon dan Termohon, alat bukti tertulis tersebut adalah fotokopi dariduplikat akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undangundang dihadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (vide

: Pasal 1868 KitabUndangUndang Hukum Perdata), bermeterai cukup (vide: Pasal 3 ayat (1)huruf b, Pasal 5, 17 dan Pasal 28 huruf c UndangUndang Nomor 10 Tahun2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (vide: Pasal 301 R.Bg.jJuncto Pasal 1888 Kitab UndangUndang Hukum Perdata), sehingga HakimHalaman 9 dari 19 halaman putusan Nomor 658 /Padt.G/2021/PA.

Pasal 134Kompilasi Hukum Islam, bukan orang di bawah umur dan bukan orang yangsedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawahsumpah bukan orang yang dilarang sebagai saksi (vide: Pasal 172 R.Bg. junctoPasal 1910 dan 1912 Kitab UndangUndang Hukum Perdata), masingmasingsecara sendirisendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (vide:Pasal 171 R.Bg.) dan di bawah sumpah (vide: Pasal 175 R.Bg. juncto Pasal1911 Kitab UndangUndang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebuttelah

Pasal 116 huruf fKompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tetap harus dipertimbangkansecara cermat untuk mengabulkan permohonan/gugatan, (vide YurisprudensiNomor 299/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2003), yang diambil alin menjadipendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa keterangan dua orang saksidalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (rechts gevolg)mempunyal kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harusdipertimbangkan secara cermat.Menimbang, bahwa dengan demikian kesaksian

/Penggugat dalam memori bandingnya, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :1 Bahwa menurut Pengadilan Negeri keberatankeberatan Pembanding/Penggugat pada angka 1 sampai angka 5 pada dasarnya dapat dibenarkan,karena ternyata sesuai hasil dari pemeriksaan tempat, bahwa Terbanding/Tergugat menyatakan tidak berkeberatan atas batasbatas kedua bidangtanahnya yang ditunjukkan oleh Pembanding/ Penggugat dan sketgambarannya sebagaimana ternyata dalam Berita Acara Pemeriksaantempat tersebut (Vide

(0,365 Ha)sebagaimana dinyatakan Pembanding/ Penggugat dalam suratgugatannya ; e Bahwa menurut Pengadilan Tinggi perbedaan itu dapat terjadikarena Terbanding/Tergugat telah memasang papan namakepemilikan (tanah milik Pemerintah Propinsi Bali) diatas tanahyang merasa dimiliki oleh Pembanding/Penggugat, tanpadisertai keterangan/ identitas lainnya, maka Pembanding/Penggugat menempuh jalur hukum berdasarkan buktibuktiyang dimiliknya (Vide Surat bukti P.1 dan P.2 luas tanahnyaseluas 0,365 Ha atau 3650

Vide surat bukti P.2) dan tanah pipil No. 295 Subak Sanglah Nomor :113, persil Nomor : 72 b, klas III, luas 0,175 Ha (1750 M?

Vide surat bukti P.1)kepunyaan Pan Sepeleg (almarhum) yaitu kakek dari Pembanding/Penggugat ; Menimbang, bahwa kedua persil yang terdapat dalam surat bukti P.1 dan P.2telah terdaftar pada Buku Rincikan Subak Sanglah Nomor : 113 (Vide surat buktiP.3) hal ini lebih membuktikan bahwa memang benar tanahtanah sesuai suratbukti P.1 dan P.2 adalah merupakan hak milik dari Pan Sepeleg (almarhum) ; Menimbang, bahwa hal ini lebih diperjelas lagi karena kedua bidang tanahdalam surat bukti P.1 dan P.2 lokasinya

;5 Menyatakan hukum perbuatan Terbanding/Tergugat memasang papankepemilikan dibatas tanah milik Pembanding/Penggugat (sesuai surat buktiP.1 dan P.2) yang terletak di Banjar Bumi Werdhi, Desa Dauh Puri Kauh,Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, pipil No. 295, persil Nomor :72 b, klas II, luas 0,175 Ha (Vide surat bukti P.1) dan pipil Nomor : 295,Subak Sanglah Nomor : 113, persil Nomor : 72 b, klas HI, luas 0,190 Ha(Vide surat bukti P.2), keduanya atas nama Pan Sepeleg (almarhum) adalahmerupakan

memenuhi ketentuanhukum yang berlaku, sehingga cukup beralasan atau tidak untuk dikabulkan ;Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, yang pertama dan utamaharus dibuktikan terlebin dahulu adalah apakah benar antara Penggugat danTergugat terikat perkawinan yang sah menurut hukum ;Menimbang, bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorangpria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentukkeluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan YangMaha Esa (Vide

Pasal 1 Undangundang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan) ;Menimbang, bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menuruthukum masingmasing agamanya dan kepercayaannya itu (Vide Pasal 2 ayat(1) Undangundang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) ;Menimbang, bahwa tiaptiap perkawinan dicatat menurut peraturanperundangundangan yang berlaku (Vide Pasal 2 ayat (2) Undangundang RINomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) ;Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluargayang bahagia

Kematian, b.Perceraian dan c. atas keputusan Pengadilan (Vide Pasal 38 UndangundangRI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) ;Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukupalasan, bahwa antara suami dan isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagaisuami isteri (Vide Pasal 39 ayat (2) Undangundang RI Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan) ;Menimbang, bahwa alasanalasan yang dapat dijadikan dasar untukperceraian adalah :a.

Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarandan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;(Vide Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undangundang RI Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan jo.

Pasal 45 ayat (1) Undangundang RINomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) ;Menimbang, bahwa kewajiban orang tua yang dimaksud dalam Pasal 45ayat (1) Undangundang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berlakusampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terusmeskipun perkawinan antara kedua orang tua putus (Vide Pasal 45 ayat (2)Undangundang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, untuk kepentingan

tentang Peradilan Agama yang tidaktermasuk diubah oleh UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 keduaduanya tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, Hakim menilai Penggugat mempunyaikapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (legal standing) untukmengajukan gugatan perceraian ini;Menimbang, bahwa isi gugatan Penggugat adalah Penggugatbermaksud dan bertujuan agar Pengadilan menjatuhkan putusan perceraianatas perkawinan Penggugat dengan Tergugat (vide

, petitum angka 2) karenasetelah hidup bersama dan dikaruniai 2 (dua) orang anak (vide, posita angka 2dan 3) antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihnan danpertengkaran sejak sekitar 6 (enam) tahun usia pernikahan yang disebabkanoleh Tergugat selingkuh, sering bersikap kasar dan tidak memberi nafkahkepada Penggugat (vide, posita angka 4), kemudian Penggugat denganTergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2018 hingga sekarang,Tergugat pergi dari rumah bersama meninggalkan

Penggugat (vide, positaangka 5) meskipun pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkanPenggugat dengan Tergugat tetapi tetap tidak berhasil (vide, posita angka 6);Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha dengan sungguhsungguhmendamaikan dengan cara menasehati Penggugat di setiap persidangan agarmengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 82Hal. 8 dari 17 Halaman Putusan No. 764/Pdt.G/2019/PA.KtpUndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidaktermasuk diubah

KHI Pasal 77),serta mempunyai tempat kediaman yang tetap berdasarkan kesepakatanbersama (vide, Pasal 32 UU No.1 Tahun 1974 jo. KHI Pasal 78). Tergugatsebagai seorang suami berkewajiban memberi bimbingan, perlindungan,pendidikan dan kesempatan belajar kepada istri serta segala keperluan hidupberumah tangga sesuai dengan kemampuannya (vide, Pasal 34 ayat (1) UUNo.1 Tahun 1974 jo. KHI Pasal 80).

Penggugat sebagai seorang isterberkewajiban untuk berbakti lahir dan batin kepada suami, menyelenggarakandan mengatur rumah tangga seharihari dengan sebaikbaiknya (vide, Pasal 34ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 jo.

(vide : Bukti P1);2. Bahwa, identitas diri Pemohon atas nama EFRINA juga tertera pada KartuKeluarga (KK) dengan Nomor : 2171121802082325, atas nama kepala keluargaRUSDI RUSLAN, yang dokumenya telah dikeluarkan oleh Kepala DinasHal. 1 dari 14 hal Penetapan Nomor 111/Padt.P/2021/PN. Btm.Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 12 Juni 2009.(vide : Bukti P2);3.

(vide : Bukti P3);4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon telah di karuniai 3 (tiga)orang anak yang bernama :4.1. ANNISA MAYANG RUSDI, Tempat/Tanggal Lahir : Belakang Padang,23 September 1994, anak ke Satu, Perempuan dari Suami Istri IR. Rusdi.Rdan Efrina, berdasarkan identitasnya yang tertera pada Kutipan AktaKelahiran dengan Nomor : 1397/KUCSBTM/1994, yang telah dikeluarkanoleh Kepala Dinas Kependudukan dan Penatatan Sipil Kota Madya Batam,pada tanggal 25 Oktober 1994.

(vide : Bukti P4);4.2. NILAM MUSTIKA RUSDI, Tempat/Tanggal Lahir : Batam, 20September 1996, anak Kedua, Perempuan dari Suami Istri IR. Rusdi Ruslandan Efrina, berdasarkan identitasnya yang tertera pada Kutipan AktaKelahiran dengan Nomor : 1380/KUCSBTM/1996, yang telah dikeluarkanoleh Kepala Dinas Kependudukan dan Penatatan Sipil Kota Madya Batam,pada tanggal 18 November 1996. (vide : Bukti P5);4.3.

(vide : Bukti P6);5. Bahwa, selama pernikahan Pemohon beserta Suami hidup harmonis dantidak pernah berselisih dalam menjalani rumah tangga serta tidak pernahbercerai Sampai dengan pada tanggal 09 Juni 2014, atas nama suami RUSDIRUSLAN, telah meninggal dunia di Kota Batam berdasarkan yang tertera padaKutipan Akta Kematian dengan Nomor : 227KMCSBTM/2014, yangdokumenya telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 17 Juni 2014. (vide : Bukti P7);6.

(vide : Bukti P9); Komplek Perumahan Masyeba Indah Blok U No.26, Kel. BukitTempayan, Kec. Batu Aji Kota Batam, berdasarkan Sertifikat Hak GunaBangunan (SHGB) dengan Nomor : 3590, atas nama RUSDI RUSLAN,yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia KotaBatam, pada tanggal 17 Februari 2005. (vide : Bukti P10);8.

gugatannya;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk keteranganyang telah tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakansatu kesatuan tidak terpisahkan dengan putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMHalaman 7 dari 19 halaman putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.TALUMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahgugatan cerai sebagaimana yang telah diuraikan diatas;Kompetensi AbsolutMenimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 Huruf a angka 9UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 (vide

meskipun sudahdinasehati/didamaikan;Analisis AlatAlat BuktiMenimbang, bahwa untuk menguatkan gugatan Penggugat, Penggugattelah mengajukan alat bukti Surat dan dua orang saksi, yang masingmasingbukti tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta NikahPenggugat dan Tergugat, alat bukti tertulis tersebut adalah fotokopi dari aktaotentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undangundang di hadapan atauoleh pejabat umum yang berwenang (vide

: Pasal 1868 Kitab UndangUndangHukum Perdata), bermeterai cukup (vide: Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, 17dan Pasal 28 huruf c UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dancocok dengan aslinya (vide: Pasal 301 R.Bg. juncto Pasal 1888 Kitab UndangUndang Hukum Perdata), sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulisHalaman 10 dari 19 halaman putusan Nomor 15/Padt.G/2022/PA.

Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 5, 6, dan 7ayat (1) KHI, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat, telahdan masih terikat dalam pernikahan sah;Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita gugatannya,Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke dalam persidangansebagaimana dalam duduk perkara;Menimbang, bahwa karena saksisaksi yang dihadirkan Penggugat kedalam persidangan sebagai orangorang dekat dengan Penggugat yaitumengenal Penggugat dan Tergugat (vide

Pasal134 KHI, bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang tergangguingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah bukan orangyang dilarang sebagai saksi (vide: Pasal 172 R.Bg. juncto Pasal 1910 dan 1912Kitab UndangUndang Hukum Perdata), masingmasing secara sendirisendiritelah memberikan keterangan di hadapan sidang (vide: Pasal 171 R.Bg.) dan dibawah sumpah (vide: Pasal 175 R.Bg. juncto Pasal 1911 Kitab UndangUndangHukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telan memenuhi

Bahwa terdapat Keputusan Bupati Tebo Nomor : 442 Tahun 2017Tentang Pengangkatan Kepala Desa Pemilihan Antar Waktu DesaTambun Arang Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo tanggal 8 September2017 (vide bukti P.1);2. Bahwa terdapat surat pengaduan masyarakat Desa Tambun Arangtanggal 03 Juli 2018 yang ditujukan kepada Ketua BPD yang memintaagar Kepala Desa Tambun Arang Mardiana diberhentikan (vide bukti T1);3.

Bahwa terdapat surat dari Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD)Desa Tambun Arang tanggal O6 Juli 2018 #Nomor144/BPD/TA/20/V1I/2018 Hal : laporan dan Permohonan yang ditujukankepada Camat Sumay (vide bukti T2);4. Bahwa terdapat surat dari Camat Sumay tanggal 12 Juli 2018 Nomor :144/159/PEMKCS/2018 Perihal : Mohon Petunjuk dan Arahan yangditujukan kepada bupati Tebo Cq Kepala Dinas PMD Kabupaten Tebo(vide bukti T3);5.

Bahwa terdapat surat dari Kepala Dinas PMD Kabupaten Tebo tanggal18 Juli 2018 Nomor : 140/182/Pemkeldes Perihal : Tanggapan yangditujukan kepada Camat Sumay (vide bukti T4);6. Bahwa terdapat surat dari Ketua BPD Tambun Arang tanggal 27 Juli2018 Nomor : 144/BPD/TA/24/VII/2018 Hal : Usulan PemberhentianKepala Desa Tambun Arang Kec.Sumay yang ditujukan kepada BupatiTebo melalui Camat Sumay (vide bukti T7);7.

Bahwa terdapat surat Camat Sumay Nomor : 005/175/ Sumay/2019tanggal 26 Agustus 2019 perihal Penyampaian Hasil PermintaanKeterangan (vide bukti T35);18.

Adanya penyegelan kantor desa oleh sekelompok masyarakat DesaTambun Arang yang menolak pengaktifan Mardiana menjadi kepala desapada tanggal 23 april 2019 (vide bukti T39);2. Adanya penyegelan kantor desa oleh sekelompok masyarakat DesaTambun Arang yang menolak pengaktifan Mardiana menjadi kepala desapada tanggal 24 Juni 2019 (vide bukti T40);3.

tentang Peradilan Agama yangtidak termasuk diubah oleh UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 keduaduanya tentang perubahanatas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, Majelis menilaiPenggugat mempunyai kapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (/egalstanding) untuk mengajukan gugatan perceraian ini;Menimbang, bahwa isi gugatan Penggugat adalah Penggugatbermaksud dan bertujuan agar Pengadilan menjatuhkan putusan perceraianatas perkawinan Penggugat dengan Tergugat (vide

, petitum angka 2) karenasetelah hidup bersama dan hingga sekarang belum dikaruniai anak (vide,posita angka 2 dan 3) antara Penggugat dan Tergugat sering terjadiperselisihan dan pertengkaran sejak Maret 2018 yang disebabkan olehTergugat malas bekerja sehingga tidak bisa mencukupi nafkah, sering berkatakasar, dan mengucapkan kata cerai kepada Penggugat (vide, posita angka 4),kemudian Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak April2018 hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat

(vide, positaangka 5) meskipun pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkanPenggugat dengan Tergugat tetapi tetap tidak berhasil (vide, posita angka 6);Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguhsungguh mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat di setiappersidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimanaHal. 8 dari 18 halaman Putusan No.0766/Pdt.G/201 8/PA.Ktp.diamanatkan Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama yang tidak termasuk diubah

KHI Pasal 77), serta mempunyai tempat kediaman yang tetapberdasarkan kesepakatan bersama (vide, Pasal 32 UU No.1 Tahun 1974 jo.KHI Pasal 78). Tergugat sebagai seorang suami berkewajiban memberibimbingan, perlindungan, pendidikan dan kesempatan belajar kepada istriserta segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya(vide, Pasal 34 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 jo. KHI Pasal 80).

Penggugatsebagai seorang isteri berkewajiban untuk berbakti lahir dan batin kepadasuami, menyelenggarakan dan mengatur rumah tangga seharihari dengansebaikbaiknya (vide, Pasal 34 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 jo.

bahwa surat kuasa khusus dari Penggugat tersebut telahmemenuhi persyaratan surat kuasa khusus, dan kuasa hukum/advokat telahmemenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, oleh karenanya maka kuasahukum Penggugat mempunyai hak (persona standi in judicio) untuk mewakiliPenggugat dalam perkara ini;Hal. 7 dari 17 Halaman Putusan No. 579/Pdt.G/2019/PA.KtpMenimbang, bahwa Penggugat telah menikah secara sah denganTergugat sebagaimana maksud Pasal 2 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan (vide

tentang Peradilan Agama yang tidaktermasuk diubah oleh UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 keduaduanya tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, Hakim menilai Penggugat mempunyaikapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (legal standing) untukmengajukan gugatan perceraian ini;Menimbang, bahwa isi gugatan Penggugat adalah Penggugatbermaksud dan bertujuan agar Pengadilan menjatuhkan putusan perceraianatas perkawinan Penggugat dengan Tergugat (vide

, petitum angka 2) karenasetelah hidup bersama dan hingga sekarang belum dikaruniai anak (vide, positaangka 2 dan 3) antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan danpertengkaran sejak tahun 2013 yang disebabkan oleh Tergugat malas bekerjasehingga tidak dapat memberi nafkah kepada Penggugat (vide, posita angka4), kemudian Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulanJuni 2019 hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat (vide,posita angka 5) meskipun pihak keluarga

KHI Pasal 77),serta mempunyai tempat kediaman yang tetap berdasarkan kesepakatanbersama (vide, Pasal 32 UU No.1 Tahun 1974 jo. KHI Pasal 78). Tergugatsebagai seorang suami berkewajiban memberi bimbingan, perlindungan,pendidikan dan kesempatan belajar kepada istri serta segala keperluan hidupberumah tangga sesuai dengan kemampuannya (vide, Pasal 34 ayat (1) UUNo.1 Tahun 1974 jo. KHI Pasal 80).

Penggugat sebagai seorang isteriberkewajiban untuk berbakti lahir dan batin kepada suami, menyelenggarakanHal. 12 dari 17 Halaman Putusan No. 579/Pat.G/2019/PA.Ktpdan mengatur rumah tangga seharihari dengan sebaikbaiknya (vide, Pasal 34ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 jo.

tentang Peradilan Agama yangtidak termasuk diubah oleh UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 keduaduanya tentang perubahanatas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, Majelis menilaiPenggugat mempunyai kapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (/egalstanding) untuk mengajukan gugatan perceraian ini;Menimbang, bahwa isi gugatan Penggugat adalah Penggugatbermaksud dan bertujuan agar Pengadilan menjatuhkan putusan perceraianatas perkawinan Penggugat dengan Tergugat (vide

, petitum angka 2) karenasetelah hidup bersama dan dikaruniai 1 (Satu) orang anak (vide, posita angka2 dan 3) antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan danpertengkaran sejak 2 (dua) bulan usia pernikahan yang disebabkan olehTergugat sering berkata kasar, sering tidak pulang ke rumah, dan sering tidakmemberi nafkah (vide, posita angka 4), kemudian Penggugat denganHal. 8 dari 18 halaman Putusan No.0087/Pdt.G/2019/PA.Ktp.Tergugat berpisah tempat tinggal sejak saat Penggugat hamil tua

menjelangmelahirkan hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat (vide,posita angka 5) meskipun pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkanPenggugat dengan Tergugat tetapi tetap tidak berhasil (vide, posita angka 6);Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguhsungguh mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat di setiappersidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimanadiamanatkan Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama yang tidak

KHI Pasal 77), serta mempunyai tempat kediaman yangtetap berdasarkan kesepakatan bersama (vide, Pasal 32 UU No.1 Tahun1974 jo. KHI Pasal 78). Tergugat sebagai seorang suami berkewajibanmemberi bimbingan, perlindungan, pendidikan dan kesempatan belajarkepada istri serta segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengankemampuannya (vide, Pasal 34 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 jo. KHI Pasal80).

Penggugat sebagai seorang isteri berkewajiban untuk berbakti lahir danbatin kepada suami, menyelenggarakan dan mengatur rumah tangga seharihari dengan sebaikbaiknya (vide, Pasal 34 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 jo.KHI Pasal 83);Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 2 dan 3 tersebutdiatas, kenyataan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bertolakbelakang dengan fakta hukum angka 1 sebagaimana telah dipertimbangkandiatas karena antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaranbahkan

(Ahkamul Quran II : 405) ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihatiPenggugat (vide Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam) jo Pasal 154 ayat (1)Rbg., jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentangpelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974, jo.

rumahtangga, oleh karena itu yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalahkejadian yang dijadikan alasan tersebut;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil gugatannya,Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, yakni Fotokopi Kartu tandaPenduduk (P.1), Fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.2), Fotokopi SuratKeterangan (P.3), serta 2 (dua) orang saksi;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 merupakan akta otentik,dibuat dalam bentuk yang ditentukan undangundang di hadapan pejabatumum yang berwenang (vide

: Pasal 1868 Kitab UndangUndang HukumPerdata), bermeterai cukup (vide: Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1)huruf (a) UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meteraijuncto Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaanhalaman 9 dari 19 halaman, Putusan Nomor 490/Pdt.G/2020/PA.SgtaHarga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya(vide: Pasal 301 R.Bg. juncto Pasal 1888 Kitab UndangUndang HukumPerdata)

Maka harusdinyatakan terbukti bahwa Penggugat berdomisili di dalam wilayah hukumPengadilan Agama Sangatta;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 merupakan akta otentik,dibuat dalam bentuk yang ditentukan undangundang di hadapan pejabatumum yang berwenang (vide: Pasal 1868 Kitab UndangUndang HukumPerdata), bermeterai cukup (vide: Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1)huruf (a) UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meteraijuncto Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000Tentang

Maka harus dinyatakan terbukti bahwaPenggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, maka gugatanPenggugat memiliki dasar hukum yang sah;Menimbang, bahwa saksi 1 (Satu) dan 2 (dua) yang diajukan olehPenggugat bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (vide:Pasal 172 ayat (1) R.Bg. juncto Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab UndangUndang Hukum Perdata), sudah disumpah sesuai agamanya (vide: Pasal175 R.Bg. juncto Pasal 1911 Kitab UndangUndang Hukum Perdata) dantelah memberikan keterangan

Pasal 1909 KUH.Perdata), kedua saksi tersebut telah diambil sumpahnya sebelum memberikanketerangan di depan persidangan (vide Pasal 175 R.Bg.

Pasal 1909 KUH.Halaman 9 dari 17 Halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.KAGPerdata), kedua saksi tersebut telah diambil sumpahnya sebelum memberikanketerangan di depan persidangan (vide Pasal 175 R.Bg.

(1) dan Pasal 309R.Bg Jo Pasal 1908 KUH.Perdata;Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan terhadap dalildalil permohonan Pemohon dan segenap buktibukti yang diajukannya dipersidangan, majelis hakim menyatakan terbukti dan menetapkan faktafaktahukum dalam perkara ini, sebagai berikut:Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yangpernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Lempuing, OganKomering llir dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0388/032/VII/2014 tanggal14 Agustus 2014; (Vide

antaraPemohon dengan Termohon sudah tidak menjalin komunikasi, tidak salingpedulikan lagi satu sama lain sampai dengan sekarang; (Vide Keterangansaksisaksi Pemohon);Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon, maupun para saksi pernahmenasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali membina rumahtangga, akan tetapi tidak berhasil (Vide Keterangan saksisaksi Pemohon);Menimbang, bahwa faktafakta tersebut di atas telah cukup jelasmendeskripsikan perselisihnan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohondan

Pasal 153 ayat (2) huruf b), adapun masa iddah tersebut mulai berlakuterhitung sejak setelah Pemohon mengikrarkan talaknya di sidang penyaksianikrar talak Pengadilan Agama Kayuagung (vide Pasal 70 ayat (3) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduaUndangUndang Nomor 50 tahun 2009);Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 Jo.

buktinya danmengajukan kesimpulan secara lisan tetap pada gugatannya;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk keteranganyang telah tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakansatu kesatuan tidak terpisahkan dengan putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahgugatan cerai sebagaimana yang telah diuraikan diatas;Kompetensi AbsolutMenimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 Huruf a angka 9UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 (vide

meskipun sudahdinasehati/didamaikan;Analisis AlatAlat BuktiMenimbang, bahwa untuk menguatkan gugatan Penggugat, Penggugattelah mengajukan alat bukti Surat dan dua orang saksi, yang masingmasingbukti tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta NikahPenggugat dan Tergugat, alat bukti tertulis tersebut adalah fotokopi dari aktaotentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undangundang di hadapan atauoleh pejabat umum yang berwenang (vide

: Pasal 1868 Kitab UndangUndangHukum Perdata), bermeterai cukup (vide: Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, 17dan Pasal 28 huruf c UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dancocok dengan aslinya (vide: Pasal 301 R.Bg. juncto Pasal 1888 Kitab UndangUndang Hukum Perdata), sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulistersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapatditerima untuk dipertimbangkan;Menimbang, bahwa bukti P secara materiil menjelaskan hubunganperkawinan Penggugat

7ayat (1) KHI, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat, telahdan masih terikat dalam pernikahan sah;Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita gugatannya,Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke dalam persidangansebagaimana dalam duduk perkara;Halaman 10 dari 18 halaman putusan Nomor 34/Padt.G/2022/PA.TALUMenimbang, bahwa karena saksisaksi yang dihadirkan Penggugat kedalam persidangan sebagai orangorang dekat dengan Penggugat yaitumengenal Penggugat dan Tergugat (vide

Pasal134 KHI, bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang tergangguingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah bukan orangyang dilarang sebagai saksi (vide: Pasal 172 R.Bg. juncto Pasal 1910 dan 1912Kitab UndangUndang Hukum Perdata), masingmasing secara sendirisendiritelah memberikan keterangan di hadapan sidang (vide: Pasal 171 R.Bg.) dan dibawah sumpah (vide: Pasal 175 R.Bg. juncto Pasal 1911 Kitab UndangUndangHukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telan memenuhi

Pasal 49 huruf a UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006tentang perubahan pertama atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama, Majelis menilai perkara ini secara absoluttermasuk wewenang Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa Penggugat telah menikah secara sah denganTergugat sebagaimana maksud Pasal 2 UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 tentang Perkawinan (vide, P.2). Berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayatHal. 8 dari 23 halaman Putusan No.0261/Pdt.G/201 6/PA.

, petitum angka 2) karenasetelah hidup bersama dan dikaruniai seorang anak (vide, posita angka 2dan 3) antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisinan danpertengkaran sejak tahun 2013 yang disebabkan oleh Tergugat tidakberusaha untuk mencukupi nafkah keluarga karena malas bekerja dan seringminum minuman keras hingga mabuk (vide, posita angka 4), kemudianPenggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 15 Desember2012 hingga sekarang karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dantidak

dapat diketahui lagi keberadaannya (vide, posita angka 5) meskipunPenggugat telah berusaha untuk mencari Tergugat tetapi tidak berhasilmenemukannya (vide, posita angka 6);Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguhsungguh mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat di setiappersidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimanadiamanatkan Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama yang tidak termasuk diubah dengan UndangUndangHal. 9 dari 23 halaman

Kr.mengasuh dan memelihara anakanak baik mengenai pertumbuhan jasmani,rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya (vide, Pasal 33 UUNo.1 Tahun 1974 jo. KHI Pasal 77), serta mempunyai tempat kediaman yangtetap berdasarkan kesepakatan bersama (vide, Pasal 32 UU No.1 Tahun1974 jo. KHI Pasal 78).

Tergugat sebagai seorang suami berkewajibanmemberi bimbingan, perlindungan, pendidikan dan kesempatan belajarkepada istri serta segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengankemampuannya (vide, Pasal 34 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 jo. KHI Pasal80).

./2011/PA.KIt, Bahwa,oleh karena Gugatan Rekompensi Bekas Istri Penggugat adalahditolak dalam inkrah Putusan Pengadilan maka Bekas Istri tidakberhak 50% gaji, serta Penggugat adalah tidak ada kewajibanapapun kepada Bekas Istri selain apa yang tertuang dalam amarputusan pengadilan vide Pasal 34 ayat (2) Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975;Bahwa pada tanggal 7 Desember 2012 Penggugat kepada Tergugatsebenarnya Penggugat telah menyampaikan keberatan menyatakantidak setuju dan menolak

Bahwa, oleh karena tersebut dalam keterangan Objek Gugatanpada huruf butir (vi) dan Tergugat adalah mengeluarkan keputusanpenolakan maka diduga dengan sengaja melanggar dan tidak patuhpada Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010;Bahwa Tergugat adalah sengaja tidak memberikan kepastian hukumkepada Penggugat sehingga hal tersebut patut diduga dengan sengajamelanggar AsasAsas Pemerintahan Yang Baik vide pasal 3 ayat (1)UndangUndang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999;Bahwa Tergugat adalah diduga

Bahwa, oleh karena Tergugat telah mengeluarkan keputusan penolakanterhadap permohonan Penggugat sejak diterimanya pada tanggal 2 Juli2014 sebagaimana tersebut pada maksud Objek Gugatan, makamengingat tenggang waktu empat bulan yang ditetapkan telah lewat,serta gugatan diajukan pada tanggal 17 Januari 2015 dan didaftarkandan diterima Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal18 Januari 2015 adalah yang waktu kurang dari waktu sembilan puluhhari setelahnya vide pasal 55 UndangUndang Nomor 5

Bahwa oleh karena telah ada(vide bukti P11) Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor060/Pdt.G/2012/PTA.Smg berdasarkan yang telah mempunyai hukumtetap memutuskan perkara (vide bukti P5) Kompilasi Hukum Islam (KHI)yang menyatakan bahwa bekas isteri nyatanyata telah diperiksadan ada eksaminasi pemeriksaan di pengadilan dan telah diputuskantidak termasuk yang berhak mutah, dikarenakan substansi pokok klausula"kehendak perceraian" tidak terbukti dan Suami/saya/PNS Pria yangmenceraikannya;Bahwa, oleh

peraturan perundangundangan yang berlaku, sehinggakeberadaannya wajid dicabut dan atau dinyatakan gugur dan batal demihukum:Bahwa alasanalasan dan buktibukti Pemohon saat diperiksa atas dugaanpelanggaran disiplin, yang secara langsung dan atau melalui perintahTermohon vide bukti P21 dan dengan hasil pemeriksaan vide bukti P43 dimanaPemohon juga berpedoman dan atau meyakini merujuk pada pasal 18 pada PPHalaman 24 dari 30 halaman.

terjadi dipersidangan dan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan inidianggap sudah tercantum selengkapnya dalam penetapan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA : Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam permohonannyaadalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa Pemohon beralamat di Dusun Puri Kencana Blok DD02 RT.01 RW.03 Desa Sumber Girang Kecamatan Puri Kabupaten Mojokertosehingga merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Mojokerto untukmemeriksa dan memutus permohonannya ( vide

bukti P1 dan P7 );Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon agar PengadilanNegeri Mojokerto menunjuk Pemohon selaku Wali yang menjalankankekuasaan orangtua bagi seorang anak keponakan lakilakinya yang belumdewasa bernama CANDRA MARLIAN MARANTIKA khusus untuk kepentinganmendaftar sebagai TNIAL, sehingga permohonan telah berdasarkan hukum yaitupasal 360 KUHPerdata dan pasal 26 (2), pasal 33 (2), pasal 34 UU RI No.23tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ( vide bukti P5 dan P6 ) ;Menimbang, bahwa

diberi tanda P1sampai dengan P8 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang masingmasingbernama SUMARTI dan YONUS PRIHASTONO, yang telah memberikanketerangannya di bawah sumpah;Menimbang, bahwa setelah memperhatikan suratsurat bukti, keterangansaksisaksi dihubungkan dengan keterangan Pemohon, ternyata bahwa CANDRAMARLIAN MARANTIKA tersebut adalah anak kandung dari sepasang suami isteriMARDI dengan SUMARTI, yang sekarang telah ikut serta tinggal bersama danmenjadi anggota keluarga pamannya PARSO ( vide

P6 dan P8 );Menimbang, bahwa setelah memperhatikan suratsurat bukti, keterangansaksisaksi dihubungkan dengan keterangan Pemohon, ternyata bahwa CANDRAMARLIAN MARANTIKA telah tercatat juga sebagai warga / penduduk DusunPuri Kencana Blok DD 02 RT.01 RW.03 Desa Sumber Girang Kecamatan PuriKabupaten Mojokerto dan bermaksud / berkeinginan untuk mendaftar sebagaiTNIAL di Wilayah Hukum Jawa Timur ( vide bukti P5 dan P7 );Menimbang, bahwa setelah memperhatikan suratsurat buktidihubungkan dengan keterangan

Pemohon ternyata bahwa orangtua kandungTermohon MARDI dengan SUMARTI tersebut kesemuanya bertempattinggal diKampung Baru RT.005 RW.002 Desa/Kelurahan Baru Kecamatan Pasar ReboKabupaten / Kota Jakarta Timur (vide bukti P2, P3 dan P8);Menimbang, bahwa setelah memperhatikan suratsurat bukti danketerangan saksisaksi ternyata Pemohon adalah adik kandung dari ayahTermohon MARDI, dan apabila Termohon tetap bertempattinggal bersamaorangtuanya di Jakarta Timur akan mengalami kesulitan untuk mendaftar sebagaiTNIAL