Ditemukan 274758 data
9 — 7
Pasal 134 Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara aquo Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksiSaksi dari pihak keluarga atauorangorang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk mendapatkankebenaran yang lebih meyakinkan ;Menimbang, bahwa memenuhi dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pemohon tentang PelaksanaanUndangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menghadirkanpihakpihak yang dekat dengan Pemohon dan
tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran secara terusmenerus yang disebabkan Termohon tidak patuh dan berani sama Pemohon,dan sekarang Pemohon dengan Termohon sudah berpisah selama kurang lebih6 bulan dan selama berpisan keduanya tidak pernah melaksanakankewajibannya layaknya suami istri ;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
28 — 25
berikut: Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah; Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukunkarena Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak; Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggalselama kurang lebih 2 (dua) bulan dimana Pemohon yang meninggalkankediaman bersama; Bahwa pihak keluarga telan berupaya menasihati Pemohon agarkembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon namun tidakberhasil;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 UndangUndang Nomor1
;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka permohonanPemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 TahunHalaman 10 dari 12 Hal Put.No. XXX/Pdt.G/2021/PA.Srog1974 Tentang Perkawinan jo.
15 — 10
Pasal 134 Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara aquo Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksisaksi dari pihak keluarga atauorangorang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk mendapatkankebenaran yang lebih meyakinkan ;Menimbang, bahwa saksisaksi yang diajukan Pemohon sudah dewasa,berakal sehat dan keterangannya telah disampaikan di depan persidangan dandi bawah sumpahnya serta saksi tersebut bukanlah orangorang yang dilaranguntuk menjadi saksi menurut
Putusan Nomor 0082/Pdt.G/2022/PA.SIwberpisah keduanya tidak pernah melaksanakan kewajibannya layaknya suamiistri dan tidak ada harapan hidup rukun kembali;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.
13 — 11
Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sejak bulanFebruari 2019 , Termohon telah pergi meninggalkan rumah tempat kediamanbersama dan sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 2tahun 6 bulan dan selama berpisah keduanya sudah tidak pernahmelaksanakan kewajibannya layaknya suami istri ;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (b) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
dan tempat tinggalnya diwilayah Republik Indonesia yang berakibat Pemohon dan Termohon sekarangsudah berpisah selama 2 tahun 6 bulan, maka mendasarkan pada ketentuanPasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentangPelaksanaan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 133 InpresNomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka dengan demikiansyarat perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (b) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
15 — 8
Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sejak bulanFebruari 2017, Termohon telah pergi meninggalkan rumah tempat kediamanbersama dan sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 3tahun dan selama berpisah keduanya sudah tidak pernah melaksanakankewajibannya layaknya suami istri ;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (b) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
Putusan No. 0745/Padt.G/2020/PA.SIwsudah berpisah selama 3 tahun, maka mendasarkan pada ketentuan Pasal 21ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang PelaksanaanUndangundang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 133 Inpres Nomor 1 Tahun1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka dengan demikian syaratperceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (bo) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.
15 — 0
Ul> AE prio aw Laoll 55>Artinya : Mencegah mafsadat lebih diuttamakan daripada menarik kemaslahatan Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, maka majelishakim berpendapat bahwa apa yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya patutdinyatakan telah terbukti kebenarannya, sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undangundang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf b. dan huruf f.
terakhir dengan UndangUndang Nomor50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor Tahun 1974 Tentang Perkawinan,UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009, UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Het Herziene IndonesiaReglemen (HIR), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Mahkamah Agung Nomor1
19 — 5
Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang nomor1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi HukumIslam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1). Antara Penggugatdan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, dan belum pernahbercerai, (2). Antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisinan danPutusan Nomor 271/Pdt.G/2021/PA.Sqt Hal. 7 dari 13 hal.pertengkaran secara terus menerus. (3).
belum pernahbercerai, sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum untuk bertindaksebagai pihakpihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi injudicio);Menimbang, bahwa untuk membuktikan antara Penggugat dan Tergugattelah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sehinggaPutusan Nomor 271/Pdt.G/2021/PA.Sqt Hal. 8 dari 13 hal.tidak ada harapan rukun lagi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1
65 — 14
, dimana buktitersebut memuat keterangan yang menyatakan bahwa Pemohon danTermohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 26 Januari1991 dan sampai saat ini belum pernah bercerai, dengan demikian alatbukti tertulis dimaksud dinilai telah memenuhi persyaratan materiil.Menimbang bahwa oleh karena alat bukti tertulis P telah memenuhipersyaratan formil dan materiil, maka alat bukti a quo harus dinyatakandapat dipertimbangkan.Menimbang bahwa ketentuan Pasal 7 ayat 1 Instruksi Presiden Nomor1
karena itu permohonan Pemohon cukup beralasan.Menimbang bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga sebagaimanatersebut di atas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untukmembentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkanKetuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga tujuan perkawinan untuk membentukkeluarga yang sakinah (AlQur'an Surat ArRum ayat 21) akan sulit tercapai.Menimbang bahwa meskipun salah satu prinsip UndangUndang Nomor1
12 — 13
Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam diIndonesia, telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka proses mediasi sebagaimana yang diatur dalam Perma Nomor1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa karena tidak diketahui alamat Tergugat yang jelas danpasti di wilayah Republik Indonesia, Tergugat telah dipanggil melalui media massadalam hal ini pemanggilan dilakukan melalui Radio sebagaimana diatur dalampasal
Pasal 1 Undangundang Nomor1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan gugatan Penggugat telan memenuhiunsurunsur yang tersebut pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 jo.
13 — 9
Penggugat dapat dikabulkan dengan versteksebagaimana dimaksud Pasal 149 ayat (1) Rbg;Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dapat dikabulkandengan verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian(personal recht) dan harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidakakan dapat rukun sebagai suami isteri, maka kepada Penggugat tetap dibebanikewajiban untuk membuktikan dalildalil gugatannya, sebagaimana,sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor1
kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauhmelanggar norma agama dan norma hukum dan atau untuk menghindari eksesnegatif yang lebin besar atau aspek mudharat yang ditimbulkan daripada asaskemanfaatan yang diperoleh, sehingga Majelis Hakim berpendapat lebih layakrumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dibubarkan atau diceraikandaripada tetap dipersatukan;Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan olehPenggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor1
11 — 1
Pasal 134 Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara aquo Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksiSaksi dari pihak keluarga atauorangorang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk mendapatkankebenaran yang lebih meyakinkan ;Menimbang, bahwa untuk memenuhi dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangundangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pemohon telah menghadirkan pihakpihak yang dekat dengan Pemohon
bahwa meskipun telah dilakukan upaya perdamaian olehpihak keluarga, dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalamproses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, namun Pemohon tetap tidak berniat meneruskankehidupan bersama dengan Termohon ;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
12 — 9
sejakbulan Januari 2019 Tergugat telah pergi dari rumah tempat kediaman bersamadan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah selama 2 tahun danselama pisah Tergugat dan sudah tidak pernah melaksanakan kewajibanlayaknya seorang suami sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagidalam rumah tangga ;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (b) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
Putusan No. 0132/Padt.G/2021/PA.SIwPenggugat dan Tergugat sekarang sudah selama 2 tahun dan selama berpisahTergugat menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediamanbersama, maka mendasarkan pada ketentuan Pasal 21 ayat (3) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1 Tahun 1974 jo.
11 — 2
Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan;Menimbang, meskipun tidak ada bantahan dari Termohon, namun untukmemastikan perkara a quo beralasan dan tidak melawan hukum serta untukmencegah terjadinya kesepakatan dalam perceraian, Hakim menilai Pemohontetap harus membuktikan dalildalil Permohonannya;Hal. 7 dari 12 Hal. Put.
bahwa antaraPemohon dan Termohon telah terjadi perselisinan dan pertengkaran, yangbersifat terus menerus tidak ada harapan untuk kembali hidup rukun dalamrumah tangga karena rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon betulbetul telah pecah;Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga (perkawinan) telahpecah, sebagaimana rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mawaddahwa rahmah dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki FirmanAllah SWT. dalam Surat ArRum ayat 21 dan Pasal 1 Undangunudang Nomor1
11 — 5
Pasal 134 Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara aquo, Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksisaksi dari pihak keluarga atauorangorang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk mendapatkankebenaran yang lebih meyakinkan ;Menimbang, bahwa memenuhi dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangundangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat telan menghadirkanpihakpihak yang dekat dengan Penggugat
bahwa meskipun telah dilakukan upaya perdamaian olehpihak keluarga, dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalamproses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, namun Penggugat tetap tidak berniatmeneruskan kehidupan bersama dengan Tergugat ;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
merupakan bukti otentik karenadikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yang kemudian telahbermeterai cukup, dinazzagel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyatasesuai, sehingga Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut sebagai buktiotentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat serta telah memenuhisyarat formil dan materiil, oleh karenanya harus dinyatakan terobukti bahwaPenggugatdan Tergugat telah dan masih terikat oleh suatu perkawinan yangsah sebagaimana ketentuan Pasal 2 UndangUndang Nomor1
dandengan tidak tinggal serumah antara Penggugat dan Tergugat dalam waktuyang cukup lama yakni sejak bulan Mei 2013 hingga sekarang, adalah suatuyang tidak wajar dalam kehidupan berumah tangga sehingga Majelis Hakimtelah menemukan fakta kejadiannya yaitu rumah tangga/perkawinanPenggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak bisa dirukunkan serta sulituntuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah,sebagaimana dikehendaki dalam AlQur'an pada Surat ArRum Ayat 21, danPasal 1 UndangUndang Nomor1
53 — 34
adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihakPenggugat dengan memberikan nasehat seperlunya, namun tidak berhasil,dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud pasal154 Rbg, juncto Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009, Sedangkan upaya untuk mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor1
/PA.Nnkberniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan faktayang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.
14 — 9
Pasal 134 Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara aquo Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksisaksi dari pihak keluarga atauorangorang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk mendapatkankebenaran yang lebih meyakinkan ;Menimbang, bahwa saksisaksi yang diajukan Pemohon sudah dewasa,berakal sehat dan keterangannya telah disampaikan di depan persidangan dandi bawah sumpahnya serta saksi tersebut bukanlah orangorang yang dilaranguntuk menjadi saksi menurut
SlwTermohon kurang terima dengan penghasilan Pemohon yang hanya sebagaipekerja buruh dan Termohon sering berkata kasar;, dan sekarang Pemohon dengan Termohon sudah berpisah selama 7bulan dan selama berpisah keduanya tidak pernah melaksanakankewajibannya layaknya suami istri ;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1 Tahun 1974 tentang
11 — 2
Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon danTermohon datang sendiri menghadap ke persidangan, oleh Majelis Hakim telahberupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapiupaya tersebut tetap tidak berhasil;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan keduabelah pihak agar rukun kembali membina rumah tangga, bahkan upayaperdamaian tersebut telah dilakukan secara maksimal melalui mediasisebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor1
Jika kondisi rumah tanggaPemohon dan Termohon yang sudah demikian itu masih akan dipertahankan,dikhawatirkan akan menimbulkan mudlarat yang lebin besar bagi kedua belahpihak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian sebagaimanatersebut dalam pasal 39 ayat (2) Undangundang Republik Indonesia Nomor1 tahun 1974 jo.
13 — 10
Pasal 134 Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara aquo Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksiSaksi dari pihak keluarga atauorangorang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk mendapatkankebenaran yang lebih meyakinkan ;Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan.
No 1004/Pdt.G/2021/PA.SlwRI Nomor 01 Tahun 2016, namun Pemohon tetap tidak berniat meneruskankehidupan bersama dengan Termohon ;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.
25 — 22
Dengan demikian Majelis Hakim menilai telah memenuhiketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undangundang Nomor 7 tahun 1989 jo.Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan dalamperkara ini karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, hal ini sesualdengan maksud ketentuan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat memohon agardijatunkan
tersebut telah memiliki kekuatan hukum yang tetapsebagaimana ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan;Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut di atas maka Penggugathanya mengajukan bukti Surat saja yang salah satunya adalah asli salinanputusan Pengadilan Negeri yang memutus perkara Tergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1