penggugat tersebut tergugat I mengajukanjawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa pada point 2 jawaban tergugat I disimpulkan bahwa menurut tergugatI gugatan penggugat tidak lengkap, karena tidak mencantumkan Nilawati danMahmud Basri sebagai pihak yang terkait dalam Perkara ini, dan terhadap haltersebut tergugat I menyatakan mestinya Nilawati dan Mahmud Basri ikut digugat(sebagaimana maksud point 12 jawaban Tergugat I) sebab menurut tergugat I, keduaorang tersebutlah yang tahu bagaimana proses peralihan

Atja Sondjaja, SH Tuada perdata Mahkamah Agung RI dalammakalahnya beberapa permasalahan hukum berpendapat bahwamengenai peralihan hak atas tanah dibawah tangan adalah bahwa terhadaptanah yang telah bersertifikat peralihan haknya harus dilakukan dihadapanPPAT, haknya beralih pada saat Akta tersebut ditanda tangani.

Terhadaptanah yang belum bersertifikat apabila peralihannya dilakukan dimukaFungsionaris Adat/Kepala Desa adalah sah (memenuhi unsur terang,tunai/kontan dan konkrit);Bahwa berdasarkan Bukti P1, didalamnya diterangkan bahwa padatanggal 25 September 1994 telah terjadi peralihan hak atas sebidang tanahyang terletak dibukit sentang Desa/Gampong Tanjong Dalam SelatanKecamatan Langkahan Kabupaten Aceh Utara, yang batasbatasnyasebagai berikut:Utara : berbatas dengan tanah Adnan Hasyim 491 Meter.Selatan

kepada Nilawati, dan perbuatan hukum menjual tanah a quo kepadaNilawati tersebut tergugat I lakukan tanpa sepengetahuan penggugat sehinggaterbitlah Akta Jual Beli (AJB) No. 011/TJA/1996 yang dibuat dihadapan tergugat IIdan tergugat III, padahal sebelumnya tergugat I pada tahun 1994 telah menjual tanaha quo kepada penggugat, sehingganya sewaktu tergugat I menjual tanah a quo kepadaNilawati, sebenarnya tergugat I bukanlah orang yang berhak lagi atas tanah a quosebab terhadap tanah a quo telah terjadi peralihan

Bahwa Terlawan III dalam perkara 147/PDT.G/2012/PN.BTM tersebut telahmenjawab sesuai dengan prosedur pada saat persidangan dalam perkaraHalaman 22 dari 29 Putusan Perdata Nomor 91/ PDT/2018/PT.PBRtersebut diproses, dengan menguraikan, bahwa pada saat peralihan Hakdilakukan oleh Terlawan Ill, selaku PPAT kepala Pelawan dalam perkara ini,tidak ada perkara apapun yang mengakibatkan rumah milik Pelawan tidakdapat dilakukan proses peralihan hak dengan jual beli dan Terlawan III sudahmelakukan pengecekkan

1517/HT.04.10/111/2013 Tanggal 22 Maret 2013 atasperkara perdata Nomor 147/Pdt.G/2012/PN.BTM, maka ke inginan dariHalaman 23 dari 29 Putusan Perdata Nomor 91/ PDT/2018/PT.PBR10.Pelawan untuk mengalihkan kepada Pihak lain tidak dapat dilaksanakan,sebagaimana telah disampaikan oleh Pelawan dalam dalil gugatannya padaangka 6 ;Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997Tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 45 Ayat (1) : Kepala Kantor Pertanahanmenolak untuk melakukan pendaftaran peralihan

atau pembebanan hak, jikasalah satu syarat di bawah ini tidak dipenuhi :a. sertipikat atau surat keterangan tentang keadaan hak atas tanah tidaksesuai lagi dengan daftardaftar yang ada pada Kantor Pertanahan ;b. perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) tidakdibuktikan dengan akta PPAT atau kutipan risalah lelang sebagaimanadimaksud dalam Pasal 41, kecuali dalam keadaan tertentu sebagaimanadimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) ;c. dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran peralihan

Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetapatau ;g. perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1)dibatalkan oleh para pihak sebelum didaftar olen Kantor Pertanahan ;Sebagaimana dengan telah tercatatnya Sita Jaminan oleh Pengadilan NegeriKlas la Batam dengan Nomor W4.U8/1517/HT.04.10/111/2013 Tanggal 22Maret 2013 atas perkara perdata Nomor 147/Pdt.G/2012/PN.BTM ;Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut jelas dan tegas bahwa Kantor TurutTerlawan IV berhak untuk menolak pelaksanaan Peralihan

Yustina YennyWijayanti dan belum ada peralihan, atas hal tersebut maka menjadikan dalil perlawanan Pelawan membingungkan dan membuat gugatanperlawanan menjadi kabur.Serta didalam dalil Perlawanan Pelawannomor 3, Pelawan memohon agar jual beli antara Terlawan IV denganTerlawan ll dan Terlawan Ill adalah sah secara hukum, dan dalilperlawanan pada nomor 5 dan 6 pada intinya meminta majelis hakimmenyatakan jual beli obyek sengketa antara Pelawan dengan TerlawanIV adalah sah secara hukum serta Pelawan

MelawanHukum yang ditujukan kepada Terlawan IV, apabila obyek sengketamemang benar hak milik Pelawan dan bebas dari beban serta kewajibandari pihakpihak lain, karena secara tersirat terdapat sengketakepemilikan diantaranya;1.4 Bahwa dalil nomor 1 Perlawanan Pelawan adalah dalil yang tidak benardan tidak jujur, dikarenakan bahwa pemilik sahSertifikat Hak MilikNomor : 2608, yang terletak di Jalan Kyai Mojo, Kelurahan Semanggi,Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta dengan luas 679 m2. tersebutbelum ada peralihan

Bukan atas dasar akta jual beli yang belum sah dansurat keterangan PPAT Nomor 11/PPAT/X/2016 yang diterbitkan oleh PPATRita Esti Sri Purnawati, SH, tertanggal 3 Oktober 2016.Bahwa jika dilakukan penelitian terhadap buktiSertifikat Hak Milik Nomor 2608 yang terletak di Jalan Kyai Mojo, Kelurahan Semanggi, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta dengan luas 679 m2, atas nama pemegang hak milik Yustina Yenny Wijayanti, tidak terdapat catatan peralihan hak setelah nama tersebut, disamping itu hal ini

Yustina Yenny Wijayanti dalam perkara nomor 260/Pdt.G/2015/PN.SKt.yang diajukan oleh kuasa hukumnya pada tanggal 4 Januari 2016 tidak dapat menunjukan bahwa sudah terjadi peralihan pada obyek tersebult. Sehingga menurut hukum tanah dan bangunan dengan SHM No. 2608 sejak tahun 2013 adalah milik Sdri.

Sri Purnawanti,SH yang diperkuatdengan Surat Keterangan Nomor 11/PPAT/X/2016 yang diterbitkan oleh KantorNotaris & PPAT Rita Esti Sri Purnawati,SH Surakarta tertanggal 3 Oktober 2016;Halaman 29 dari 32 halaman Putusan Nomor 520/Pdt/2017/PT SMGMenimbang bahwa Terlawan membantah dalil Pelawan tersebut denganalasan bahwa Pelawan bukan pemilik tanah dan bangunan Sertifikat Hak MilikNomor 02608 seluas 679 meter persegi karena masih atas nama Yustina YennyWijayanti (terlawan IV) dan belum ada catatan peralihan

Bahwa peralihan hak yaitu jual beli antara Ida Bagus Alit, SH (alm)dengan Dewa Made Puja adalah pada tanggal 14 September2004 akta notaris No. 53/2004 dan No. 54/2004 adalah melawanhukum, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatanHukum...hukum yang mengikat. Dengan demikian akta notaris No.53/2004 dan No. 54/2004 adalah tidak sah dan tidak mempunyaikekuatan yang mengikat ;4.

Bahwa Tergugat tidak sependapat dengan dalil gugatan Penggugatpada point angka 8,9,10,11, yang pada intinya menyatakan peralihanitu tidak semestinya dilakukan mengingat perbuatan Ida Bagus Alit,SH (alm) menguasai tanah sengketa tanpa hak dan melawan hukum,perlu ditegaskan disini Tergugat sebagai Lembaga Admnistrasi, tidakmempunyai kewenangan untuk menguji isi materiil dalam akta yangdibuat oleh PPAT, sepanjang persyaratan administrasi terpenuhi tidakada alasan bagi Tergugat untuk memproses peralihan

Bahwa Tergugat tidak sependapat dengan dalil gugatan Penggugatpada posita 22 point 4c yang menyatakan bahwa pihak Penggugatsangat dirugikan karena ketidak hadiran pihak Tergugat, justrusebaliknya Pihak Penggugat mestinya melakukan gugatan pemegangHak Terakhir dalam hal ini Dewa Made Puja (Tergugat II Intervensi)karena pada saat terjadinya peralihan hak atas sertipikat hak milikNomor: 953/Desa Batuan, dan sertipikat hak milik Nomor: 957/DesaBatuan berdasarkan AktaJual Beli No. 53/2004 dan No. 54/2004tanggal

tidak sah oleh karena perkara Nomor : 71/Pdt.G/2003/PN.Gir telah dicabut oleh para pihak pada tanggal 12 Mei 2004,sedangkan peralihan hak terjadi tanggal 14 September 2004 sehinggapada saat terjadinya peralihan status tanahnya kembali seperti237.

terletak di DesaBatuan dan luasnya 20 are ; 22 nnn neon nnn nnn neee Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut atas nama Ida Bagus Alitdan sebelum diperkarakan atas nama Ni Pica; e Bahwa Saksi mengetahui yang menang dalam perkara No.71/Pdt/G/2003/Pn.Gir. adalah Anak Agung Mayun ; Bahwa...e Bahwa Saksi pernah mengajukan permohonan banding bersamaTergugat yang lainnya tetapi tidak jadi karena ada perdamaian antaraAnak Agung Mayun dengan Tergugat dan kompensasi uang 100 juta ;Bahwa Saksi mengetahui proses peralihan

Dan Rumah Dinas aquo sampai saat iniditempati oleh Tergugat Dan saat ini Sertipikat Hak Milik No.423/Melawai dimaksud masih tercatat atas nama Andry Sondang MaruliSimanjuntak (Tergugat ).Bahwa oleh karena Sertipikat dimaksud berasal dari Almarhum R.H.Soehardjiman (orang tua Tergugat Il) yang diterbitkan oleh Turut Tergugatll berdasarkan perbuatan melawan hukum, maka sertipikat tersebutmenjadi cacat hukum dan peralihan hak dari Almarhum R.H.Soehardjiman (orang tua Tergugat Il) kepada Ir.

Johan HasiholanSimanjuntak (orang tua Tergugat ) berdasarkan akta jual belliNo.36/Kebayoran Baru/2003 tanggal 27 Mei 2003 dihadapan PPAT Ny.Poerbaningsih Adi Warsito, SH ( Turut Tergugat Ill) menjadi cacat hukumpula, dan selanjutnya peralihan hak dari Ir. Johan Hasiholan Simanjuntak(orang tua Tergugat l) kepada Tergugat berdasarkan kewarisan No.336/1.711.1 tanggal 06/10/2010 oleh Camat Kebayoran Baru Jo.

Johan Hasiholan Simanjuntak (orang tuaTergugat ), dan seterusnya peralihan hak dari Ir.

Selanjutnya Sertipikat Hak Milik No.423/Melawai tersebut telahdilakukan pencatatan peralihan hak ke atas nama Insinyur JOHANHASIHOLAN SIMANJUNTAK berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 27Mei 2003 No.36/Kebayoran Baru/2003 yang dibuat dihadapan PPATNy. POERBANINGSIH ADI WARSITO, SH, terdaftar tanggal 24 Juni2003.

Kemudian terjadi peralihan Pewarisan dari Insinyur JOHANHASIHOLAN SIMANJUNTAK ke atas nama ANDRY SONDANGMARULI SIMANJUNTAK berdasarkan Surat Keterangan Waris tanggal06101994 No.336/1.711.1 yang dibuat oleh Camat Kebayoran Baru joSurat Penolakan/ Persetujuan Ahli Waris No.177 tanggal 26 4 2011 ;Bahwa berdasarkan eksepsi tersebut di atas, TURUT TERGUGAT Ilmohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan kiranyamempertimbangkan untuk menyatakan : Menerima seluruh eksepsiTURUT TERGUGAT Il dan

., adalah cacat hukum terhadap Akta Jual Beli tersebuttidak sah, sehingga proses peralihan hak yang dilakukan oleh Penggugatadalah tidak sah, dengan demikian dalil penggugat tersebut patut ditolak;.

Bahwa dari sejakPenggugat mengetahui, melaporkan hingga diputusnya perkara tindakPidana "Menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam suatu aktaautentik" yang dilakukan oleh dengan Made Gede Pusna dan Putu SudiraAntara, S.H. terhadap tanah objek sengketa, mengetahui bahwa Proses jualbeli tersebut adalah cacat hukum, Penggugat sama sekali tidak pernahdatang namun Penggugat masih berdalih bahwa Penggugat membeli tanahobjek sengketa untuk berinvestasi dalam faktanya peralihan hak atas tanahtersebut

alas hakyang sah mengklaim dan mengakui hak milik orang lain dengan berdalihtelah melakukan Peralihnan hak atas dasar jual beli didasarkan atas adanyaperbuatan/tidakan pidana dalam pembuatan Akta Jual Beli tersebutsehingga tidak sah secara hukum, karena terbukti adanya keterkaitandengan tindak pidana "menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalamsuatu akta autentik" atas pemufakatan dan turut serta yang dilakukan olehPenggugat dengan Made Gede Pusna dan Putu Sudira AntaraMahendra, S.H. melakukan peralihan

Rundeh pemiliksah atas tanah waris yang ditinggalkan kepada Tergugat, sehingga Tergugatmempunyai alas hak atas tanah tersebut, selain itu dalam gugatannya tidakdiuraikan dengan jelas hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat danTurut Tergugat, maka gugatan Penggugat terhadap Tergugat adalah gugatan yangkabur, tidak jelas sekaligus error in persona;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat telah memberikantanggapan bahwa gugatan Penggugat bukanlah mengenai perkara warismelainkan peralihan

kepada Tjahya SaputraSimon;Menimbang, bahwa terhadap bukti T18 tentang Putusan Pengadilan NegeriDenpasar No.92/Pdt.G/2018/PN.Dps., tanggal 18 Pebruari 2019, dalam perkaraantara Ketut Sutardja, dk. sebagai Penggugat melawan Gede Suarta, dk.sebagai Tergugat, yang antara lain dalam amarnya putusannya menyatakan AktaHal. 31 dari 36 halaman, Putusan Nomor 1033/Pdt.G/2018/PN DpsJual Beli, tanggal 13 Desember 2005 adalah cacad hukum dan tidak mempunyaikekuatan hukum, dan menyatakan proses pendaftaran peralihan

Masayu Moesdarsono, SH (buktiT 1.2, T l.2 ) berkepala Jual beli dan Pengoperan Hak dansecara nyata sejak Akta Jual Beli dan Pengoperan Hakdibuat rumah dan tanah obyek sengketa telah diserahkan dandikuasai oleh Yayasan Melati Putih IKK PU PropinsiBengkulu) akan tetapi sSesungguhnya secara yuridis belumterjadi peralihan hak karena selama harga rumah milik63negara belum dilunasi maka status Ir.

Noek Whardana Ramidjan sifatnyahanya perjanjian biasa yang hanya mengikat kedua belahpihak , perjanjian tersebut sifatnya ikatan jual beli danbukan merupakan bukti peralihan hak (vide Putusan MahkamahAgung RI nomor 1540K/Pdt/ 2008 tertanggal 18 Mei 2010 );Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat1 UU No.5 Tahun 1960 tentang Pokok Pokok Agraria yangberbunyi setiap peralihan , hapusnya dan pembebanandengan hakhak lain harus didaftarkan menurut ketentuanketentuan yang dimaksud dalam pasal

19 sedangkan ayat 2berbunyi pendaftaran sebagaimana dimaksud merupakanalat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milikserta sahnya Peralihan dan pembebanan hak tersebut;Menimbang, bahwa peraturan pelaksanaan PendaftaranTanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 UU No. 5Tahuni960 tersebut tertuang dalam Peraturan PemerintahNo.24 tahun 1994 yang menyatakan peralihan hak atas tanahharus dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah(PPAT) dan didaftarkan pada Badan Pertanahan Nasional,dengan telah

didaftarkan nya peralihan hak tersebut makapenyerahan tanah secara yuridis ( yuridische levering ) menjadi sah;sMenimbang, bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas64maka menurut hemat Majelis, belumterjadiperalihanhakatas rumah dantanahyang terletak di Jalan Gedang KM 7KecamatanGading Cempaka Kota Bengkulu dari Turut Tergugat (Ir.

ada25urgensinya dan/atau tidak ada relevansinya denganKantor Pertanahan Kabupaten Malang sebagaikapasitas Tergugat IV ;Bahwa, dalil gugatan Para Penggugat adalah tidak benar,tidak berdasar, karena Badan Pertanahan Nasional /Kantor Pertanahan Kabupaten Malang adalah lembagaAdministrasi Negara (Lembaga Pencatat AdministrasiPertanahan dii Indonesia) yang bersifat pasif artinyaKepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malang selakuPejabat Tata Usaha Negara didalam penyelenggaraanproses permohonan balik nama (peralihan

Bahwa tanah obyek sengketa tersebut pada angk 19(posita) sudah didaftarkan pewrmohonan pemblokiran olehPara Penggugat pada tanggal 09072007 kepada TergugatIV dan dalam tahapO proses pemblokiran, maka sesuaiperaturan yang berlaku pemblokiran tersebut masaberlakunya 30 (tiga puluh) hari sejak tercatat didalamBuku Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Malang,sehingga apabila terjadi peralihan hak mak proses tidakdapat dihentikan selama tidak ada bukti permohonanpemblokiran dan/atau Sita Jaminan (Conservatoir

Singosari kabupaten malang ;Menimbang, bahwa selain itu Gugatan Penggugat jugamemuat fakta dan peristiwa adanya perbuatan melawan hukumtersebut ;Menimbang, bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Malangditarik sebagai pihak dalam perkara ini karena KantorPertanahan Kabupaten Malang adalah sebagai pihak/instansiyang memproses peralihan hak dari Penggugat kepadaTergugat I ;Menimbang, bahwa dari uaraian tersebt diatas makaMajelis berpendapat bahwa Eksepsi Tergugat I dan TergugatIV yang menyatakan bahwa gugatan

KecamatanSingosari Kabupaten malang, Sertifikat hak MilikNo. 248 dan 253 (obyek sengketa) antara Penggugatdengan Tergugat I melalui Tergugat II ;2.Bahwa jual beli tersebut telah dilaksanakan didepan Tergugat III (Notaris Prima Cipta Budisantoso, sh.) pada tanggal 20 Juli 2005 ;3.Bahwa dari jual beli tersebut Penggugat telahmenerima uang pembayaran sebesar Rp. 350.000.000,(tiga ratus lima puluh juta rupiah ) dari TergugatI melalui Tergugat II ;4.Bahwa akibat jual beli tersebut telah dilakukanproses peralihan

karena dalam jual beli tanah dan bangunan obyeksengketa Penggugat hanya menerima pembayaran sebesar Rp.350.000.000, (tiga ratus lima puluh juta ruiah) dari hargaRp. 850.000.000, (delapan ratus lima puluh juta rupiah)padahal Penggugat hanya mau menjual obyek sengketa jikapembayarannya dilakukan kontan yaitu sebsar Rp.850.000.000, (delapan ratus lima puluh juta rupiah) ;Menimbang, bahwa dari buktibukti tertulis yangdiajukan oleh Tergugat I maupun Tergugat IV keseluruhannyayang menujukkan terjadinya peralihan

./2010secara tanpa hak dan melawan hukum telah diduduki dan dikuasaiserta telah dibangun bangunan rumah oleh para Tergugat , Il, Illdan IV;8.Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa adalah hak milik yang sahdari Penggugat, maka segala surat transaksi peralihan hak atastanah obyek sengketa tersebut yang dibuat tanpa seijin Penggugatadalah tidak sah dan tidak mengikat menurut hukum;9.Bahwa perbuatan para Tergugat , Il, a dan IV, yang telah10.11.12.13.menduduki, menguasai, dan telah membangun bangunan

Paul Waney dan almarhumahSejtje Enggelina Rawung;4.Menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris satusatunya yangberhak atas tanah obyek sengketa;5.Menyatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik sah dariPenggugat;6.Menyatakan bahwa perbuatan para Tergugat , Il, III dan IV yangtelah menguasai dan menduduki serta membangun bangunan rumah diatas tanah obyek sengketa milik Penggugat dengan tanpa hak dantanpa ijin Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;7.Menyatakan bahwa segala surat transaksi peralihan

Bahwa Kantor Badan Pertanahan Nasional Banyuwangi (TergugatIV) telah melakukan Peralihan Hak terhadap jaminan kredit berupa SertifikatHak Milik tanah dan bangunan diatasnya dengan luas 1.280 M2, SHM No.0537 A.n. HANIK IRAWATININGSIH kepada Hj. Fauziah (Tergugat 1);18.

Menyatakan sah dan berharga Pembatalan Peralihan Hak atas Tanah danBangunan yang saat ini atas nama Hj.Faziah dengan luas 1.280 M2 yangterletak di Dsn Krajan Desa Banyuanyar Kecamatan Kalibaru Banyuwangi;6. Memerintahkan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional KabupatenBanyuwangi untuk mengembalikan hak kepemilikan tanah dan bangunantersebut kepada keadaan semula;7.

sehingga terbit Hak Milik pada tahun 1984, yaitu Sertifikat Nomor: 62/DesaPasir Panjang, atas nama Ulip Bin Bacam Dandu, oleh karena tanahtersebut telah dijual kepada Jaumar Hutapea maka sertifikat diserahkanoleh Ulip binti Bacam Dandu kepada Jaumar Hutapea namunterjadinyajual beli antara Ulip binti Bacam Dandu dengan Jaumar Hutapea, atasdasar SKPT yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten KotawaringinBarat, bukan atas dasar sertifikat hak milik, maka tidak dapat dilakukanPendaftaran Pencatatan Peralihan

tanah tersebut belum dapat didaftarkan menjadi atas namaJaumar Hutapea (almarhum) maka untuk meneruskan atas dasar Akta JualBeli menjadi atas nama Jaumar Hutapea (almarhum), sehingga pada tahun2015, memperbaharul dengan melakukan transaksi Kembali dengan pemilikyang disebutkan pada Sertifikat Hak Milik Nomor 62/Desa Pasir Panjang,yaitu antara Ulip bin Bacam Dandu dengan Minar Pasaribu, dibuat kembaliAkta Jual Beli Nomor 609/NTH/PPAT/X/2015, tanggal 8 Oktober 2015, dantelah didaftarkan pencacatan Peralihan

Pol: SKTLK/198/V/2009/POLRESTA, tertanggal 27 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh PolrestaPasuruan, diberi tanda bukti P5;Suratsurat bukti P1 s/d P5, seluruhnya telah diberi materai secukupnya dan telahsesuai dengan aslinya;Menimbang, bahwa selain mengajukan buktibukti surat tersebut diatas,Pemohon dipersidangan juga mengajukan saksisaksi yaitu;SAKSI: DWI JOKO SISWANTO;e Bahwa saksi bekerja sebagai PNS di Kantor BPN:e Bahwa benar saksi mengetahui tentang peralihan hak dan jual beli dariKreditur ke Debitur

Bangilan dan sertipikat Hak Tanggungan No. 226/1996tersebut hilang;Menimbang, bahwa dari keterangan saksi DWI DJOKO SISWANTO, ternyatasaksi hanya mengetahui mengenai adanya peralihan hak dari kreditur kepadadebitur, akan tetapi saksi tidak mengetahui secara pasti, apakah hutang pemohontelah lunas atau belum, oleh karena prosedur untuk melakukan pelunasan hutangpemohon, datadatanya diperoleh dari Bank Umum Nasional (BUN) CabangPasuruan untuk mencatat isi surat pelunasan, nomornomor surat dan tanggal