Bahwa, Pemohon selaku Ibu kandung yang sedang menjalankan kekuasaan sebagai orangtua dari anaknya yang bernama RIRIN MAYA HARDINA SIREGAR, lahir diLhokseumawe, tanggal, 05 Mei 1996;2.

Bahwa, sebidang tanah dimaksud diatas akan dijual oleh pemohon guna untukmembiayai hidup serta membiayai pendidikan anaknya yang masih belum dewasayaitu RIRIN MAYA HARDINA SIREGAR ;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 47 UU No.1/1974 menyebutkan bahwa anakyang belum mencapai usia 18 ( delapan belas ) tahun atau belum pernah melangsungkanperkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut darikekuasaannya dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam

SIREGAR, lahir di Lhokseumawe, tanggal,05 Mei 1996, dan belum pernah melangsungkan perkawinan hal ini di dukung oleh buktisurat P.3 ;Menimbang, bahwa pada saat permohonan ini didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Lhokseumawe, tanggal 28 Pebruari 2013, usianya belum genap 17 tahun atau dengankata lain usianya masih dibawah 18 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawianan ;Menimbang, bahwa Pemohon adalah Ibu kandung dari RIRIN MAYA HARDINASIREGAR dan hingga saat ini tidak pernah dicabut kekuasaan

anakanakkakak kandung Pemohon yang masih di bawah umur yang bernama : Mei Sarman,Tempat/Tanggal Lahir Lubuk Juangan 30 Mei 2003, Ernawati, Tempat/Tanggal LahirLubuk Juangan 09 Juni 2004 dan Dewimar, Tempat/Tanggal Lahir Silawai Timur 30Desember 2008;Menimbang, bahwa batas kedewasaan seseorang ditentukan dalam Pasal 47ayat (1) Undangundang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwaanak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernahmelangsungkan perkawinannya ada dibawah kekuasaan

09 Juni 2004; Dewimar, Tempat/Tanggal Lahir Silawai Timur 30 Desember 2008;Menimbang bahwa anakanak kakak kandung Pemohon tersebut masihberumur 15 (lima belas), 14 (empat belas) dan 11 (sebelas) tahun belum dewasamaka untuk melakukan perbuatan hukum pengurusan dana Asuransi kakak kandungPemohon haruslah diwakili orang yang sudah dewasa;Menimbang, bahwa Pemohon cakap dan mampu untuk melakukan perbuatanhukum sedangkan pada diri Pemohon juga tidak terdapat halhal yang dapatmengakibatkan dicabutnya kekuasaan

tersebut diatas masih belum cakap untuk melakukan perbuatan Hukum ;Menimbang, bahwa semua anakanak pemohon selaku ahli waris danaasuransi tersebut telah menyepakati untuk diwakili oleh Pemohon pengurusannya dantujuan Pemohon mewakili kepentingan anakanak kakak kandung pemohon untukkebutuhan hidup anakanak dan pendidikan anakanak tersebut;Menimbang, bahwa Pemohon cakap dan mampu untuk melakukan perbuatanhukum sedangkan pada diri Pemohon juga tidak terdapat halhal yang dapatmengakibatkan dicabutnya kekuasaan

Menimbang, bahwa menjadi kewenangan peradilan umum untukmemeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata sebagaimana diatur dalamPasal 25 ayat (2) UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman, dimana selain terkait dengan perkara yang bersifat sengketa(yurisdiksi contentiosa) juga termasuk perkara yang bersifat sepihak (yurisdiksivoluntair) sebagaimana ditentukan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undangundang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang KetentuanKetentuan Pokok Kekuasaan

Kehakiman;Menimbang, bahwa dengan berlakunya undangundang yang baruyang mengatur mengenai kekuasaan kehakiman sebagaimana terakhir diaturdalam UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,tidak serta merta menyebabkan pengadilan negeri menjadi tidak berwenanguntuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang bersifat yurisdiksivoluntair, namun demikian kKewenangan tersebut dibatasi halhal yang secarategas diatur dalam peraturan perundangundangan;Menimbang, bahwa dalam praktik kewenangan

Pembantu Tomang yang beralamat di Ruko Tomang Raya Blok B IINomor 10A, Jatipulo, Palmerah, Jakarta Barat dengan cara menjaminkansertipikat Hak Milik Nomor 680/Makasar tersebut, dimana pada saatpengurusan Administrasi pihak Bank DKI meminta penetapan jinmenjaminkan dari Pengadilan Negeri;Bahwa oleh karena tererdapat anak Pemohon yang masih dibwah umurbernama SUSENO sehingga Pemohon sebagai orang tua menurut hukummenjadi kuasa bagi anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut dansebagai pemegang kekuasaan

Jkt.PstMenimbang, bahwa berdasarkan UndangUndang Perkawinan Pasal 47Ayat (1) dan (2) bahwa anak yang belum mencapai umur 18 ( delapan ) tahun ataubelum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanyaselama mereka tidak dicabut dari kKekuasaannya serta orang tua mewakili anaktersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;Menimbang, bahwa oleh karena dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan Pemohon telah berhasil membuktikan dalildalil permohonannya

subjek hukum yang dapat mewakili perbuatan hukum dari anak dibawah umur akan didasarkan pada ketentuan dan prinsip hukum dalamUndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KompilasiHukum Islam;Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana terurai di atas, MajelisHakim terlebin dahulu akan mengemukakan ketentuan Pasal 47 ayat (1)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Anak yang belummencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkanperkawinan ada di bawah kekuasaan

orang tuanya selama mereka tidakdicabut kekuasaannya dan Pasal 50, Anak yang belum mencapai umur 18(delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yangtidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wall,kedua pasal tersebut menjelaskan bahwa anak yang belum dewasa dalammelakukan perbuatan hukum tertentu diwakili orang tua atau walinya;Bahwa berdasarkan faktafakta di persidangan dan buktibukti yangdiajukan oleh Pemohon maka terbukti: Bahwa antara Pemohon dengan

Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belumpernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanyaselama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.(2).

Sri Maryati (janda almarhum Sariyadi);Menimbang, bahwa berkenaan dengan anak Pemohon bernamaPemohon Ill (15 tahun) yang masih di bawah kekuasaan Pemohon selakuorang tua yang masih hidup , Majelis perlu memberikan pertimbangan sebagaiberikut:Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 tahun1974 menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas)tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaanorang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya

Mandiri Sarolangun Nomor 1100003073639, namun secara hukum anak almarhum tersebut tidak memilikikekuasaan atas harta peninggalan tersebut;Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak terbukti bahwa Pemohon adalah sebagai orang tua yang telah dicabut kekuasaannya atas anakanaknya,karena setelah meninggalnya suami Pemohon I, anak tersebut diasuh dandirawat oleh Pemohon I, sehingga secara hukum anak bernama Pemohon Illyang belum dewasa serta belum pernah melangsungkan perkawinan tersebutberada di bawah kekuasaan

/No.198/Pdt.P/2017/PA CkrMenimbang, bahwa ayah kandung dari kedua anak tersebut (almarhumAgus Haritono) telah meninggal dunia (Bukti P.6);Menimbang, bahwa bagi seorang anak yang tidak cakap melakukanperbuatan hukum, mesti harus berada dalam kekuasaan perwalian seseorangdan atau badan hukum, karena dengan membiaran anak tersebut tidak beradadalam kekuasaan perwalian seseorang atau badan hukum, maka berarti samasaja telah berbuat dholim karena telah menelantarkan diri pribadi anak yangbelum dewasa

oleh Pemohon dalam suratpermohonannya adalah selain ia meminta agar ditetapbkan sebagai hakperwalian atas 2 (dua) orang anaknya yang bernama: Rasha Shalum Prakhas,Lakilaki, Lahir di Bekasi 9 Oktober 2001 dan Athallah Vaughn Rievendra, Lakilaki, Lahir di Bekasi 20 Juni 2007 patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa kewenangan diberikan oleh Undang Undangkepada Pengadilan mengenai perwalian adalah mengenai perwalian adalahhanya meliputi : 1) penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan dalamhal kekuasaan

peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan hal tersebut;Menimbang, bahwa untuk melakukan tindakan hukum atau perbuatanhukum seperti penjualan tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 655, maka yangbersangkutan harus mempunyai kecakapan untuk melakukan perbuatan hukumtersebut;Menimbang, bahwa Pasal 47 Undangundang Republik Indonesia Nomor 1tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan: (7) Anak yang belum mencapai umur18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan adadibawah kekuasaan

2014 tentang Perubahan atas Undangundang Republik IndonesiaHalaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 1/Pat.P/2021/PN PdpNomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan: Anak adalahseseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masihdalam kandungan;Menimbang, bahwa Pasal 345 KUHPerdata menyatakan: Bi/a salah satudari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa demi hukumoleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecatdari kekuasaan

Farhanul Huda dan Habil Syauqi dapatmelakukan perbuatan hukum sendiri;Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama Naufal Athaillah masihberumur 12 tahun sehingga dinyatakan belum dewasa berdasarkan ketentuansebagaimana terdapat dalam Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan dan Undangundang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atasUndangundang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sehingga untukmelakukan perbuatan hukum harus diwakili orangtuanya karena anak tersebutmasih dibawah kekuasaan

atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawahkekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasannya.Sedangkan dalam Pasal (2) dinyatakan bahwa orangtua mewakili anak tersebutmengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.Menimbang, bahwa demikian pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor29 Tahun 2019 tentang syarat dan tata cara penunjukan wali sebagaimanadalam pasal 1 ayat (1) yang menjelaskan bahwa Wali adalah orang atau badanyang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan

orangtuaterhadap anak.Menimbang, bahwa dari definisi serta ketentuanketentuan di atas, dapatditarik kesimpulan bahwa perwalian merupakan kewenangan yang diberikankepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakiluntuk kepentingan dan atas nama anak yang belum berusia 18 (delapan belas)tahun yang tidak mempunyai kedua orangtua, meskipun orangtua anak tersebutsudah bercerai atau salah satu telah meninggal dunia maka orang tua yanghidup tetap dapat bertindak langsung sebab memangku kekuasaan

Halaman 11 dari 13 hal.Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2021/PA.SidrapMenimbang, bahwa meskipun demikian, telah terbukti bahwasenyatanya Pemohon selaku orangtua kandung dari anak yang bernama AdeAbdi, telah merawat dan memelihara anak tersebut dengan baik, lagipulapengajuan permohonan ini guna kepentingan modal usaha dan atau untukkepentingan dan demi masa depan anak itu sendiri lagipula Pemohon dinilaidapat dan mampu menjalankan kekuasaan orangtua dalam bertindak hukumuntuk mewakili kepentingan anak Pemohon

dilakukan penahanan;yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sidoarjo karena didakwa :PERTAMA :Primair :Bahwa Terdakwa DWI PUJI MULYANTO, Amd Ip, pada hari Sabtu tanggal1 Agustus 2009 + pukul 10.00 WIB atau setidaktidaknya pada waktu tertentudalam bulan Agustus 2009 bertempat di Rumah Tahanan Negara Klas Surabayadi Medaeng, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo atau setidaktidaknya di salahsatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, denganpemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan

No. 573 K/Pid/201 2Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal170 ayat (2) ke 2e KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 2e KUHP;Subsidair :Bahwa Terdakwa DWI PUJI MULYANTO,Amd lp, pada waktu dan tempatyang sama seperti tersebut dalam dakwaan pertama primair di atas, denganpemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasanancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atauketerangan, sengaja membujuk saksi EDWIN SANTOSO, saksi AGUSARWANSYAH alias

Kualifikasi luka belum dapat ditentukan oleh karena korban minta dirawat(operasi) di RS Internasional Surabaya;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal170 ayat (2) ke 1e KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 2e KUHP ;Lebih Subsidair :Bahwa Terdakwa DWI PUJI MULYANTO, Amd Ip, pada waktu dan tempatyang sama seperti tersebut dalam dakwaan pertama primair di atas, denganpemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan,ancaman atau tipu daya atau dengan memberi

No. 573 K/Pid/2012pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan,ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atauketerangan, sengaja membujuk saksi EDWIN SANTOSO, saksi AGUSARWANSYAH alias WAWAN dan saksi MAHFUD alias IPUK serta RUSDI binMATSARI (melarikan diri belum tertangkap) untuk melakukan penganiayaandengan direncanakan terlebih dahulu yang menjadikan luka beratterhadap saksiANTON WWAYA, yang dilakukan dengan cara:Pada awalnya dihari Sabtu tanggal

Kualifikasi luka belum dapat ditentukan oleh karena korban minta dirawat(operasi) di RS Internasional Surabaya;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal353 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 2e KUHP;Subsidair :Bahwa Terdakwa DWI PUJI MULYANTO, Amd Ip, pada waktu dan tempatyang sama seperti tersebut dalam dakwaan pertama primair di atas, denganpemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan,ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan,

membiayai keperluan sekolah anakanak Pemohon maka Pemohonbersama ahli waris lainnya dari EDDY SUSILO (almarhum) berkehendak untukmenjual tanahtanah peninggalan almarhum EDDY SUSILO tersebut ;8 Bahwa karena NI KADEK AYU ESTER LINDA, baru berumur 16 (enam belas)tahun belum dewasa dan belum cakap bertindak melakukan perbuatan hukummaka perlu seorang wakilnya untuk menjalankan perbuatan hukum tersebut ;9 Bahwa Pemohon selaku orang tua kandung dari anak yang bernama NI KADEKAYU ESTER LINDA akan menjalankan kekuasaan

diuraikan tersebut di atas, makauntuk lebih mempersingkat uraian Penetapan ini serta menunjuk pula halhal yangterjadi selama dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidanganyang merupakan bagian tak terpisahkan denganpenetapan ini ; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana diuraikan tersebut di atas ; Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah agarPemohon selaku orang tua kandung dapat dapat menjalankan kekuasaan

yang berhak dan untuk biaya sekolah anakanak Pemohonnantinya ;Bahwa oleh karena anak kandung Pemohon tersebut yang bernama Ni KadekAyu Ester Linda, baru berumur 16 tahun dan belum dewasa serta belum cakapbertindak secara hukum, maka Pemohon mohon agar dapat menjalankankekuasaan orang tua dari anaknya tersebut yang masih dibawah umur untukmelakukan perbuatan hukum yaitu menjual tanahtanah warisan Eddy Susilo(Alm) tersebut ; Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon angka 2 untuk dapatmenjalankan kekuasaan

vide bukti P15) ;Menimbang, bahwa pada tanggal 28 Desember 2002 Eddy Susilo (Alm) telahmeninggal, sehingga yang menjadi ahli waris dari Eddy Susilo (Alm) adalah Tan SylviaTheresia Gwat Liang (istri Pertama) dan ketiga anakanaknya tersebut di atas serta NiNengah Yurniati (Istri kedua/ Pemohon) dan kedua anakanaknya tersebut di atas (videbukti P8) ; Menimbang, bahwaberdasarkan Pasal 47 ayat (1) UndangUndang No. tahun1974, anak yang belum dewasa atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan

orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, artinyasecara hukum Pemohon selaku orang tua kandung dari anak yang bernama Ni KadekAyu Ester Linda yang tidak pernah dicabut kekuasaannya selaku orang tua yang sah darianaknya yang berhak melakukan kekuasaan orang tua atas anaknya tersebut dan berhakmewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luarPengadilan ;Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon untuk mewakili anaknyayang bernama Ni kadek Ayu Ester Linda yang

Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atausebagian kepunyaan orang lain;Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur tindak pidana yangkedua ini adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalamkekuasaan seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi (beradadiluar) kekuasaan orang yang berhak tersebut dan yang dimaksud sesuatubarang adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud danbiasanya mempunyai nilai ekonomis;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta

Rokan Hulu;Menimbang, bahwa 1 (Satu) pucuk senapan angin kaliber 5,5 merkVMG warna coklat tersebut semula berada dibawah kekuasaan orang yangberhak yaitu Saksi ALIRMAN K Als ALIR Bin (Alm) KARIM selaku pemiliknyayang pada saat kejadian pencurian, tetapi kemudian 1 (Satu) pucuk senapanangin kaliber 5,5 merk VMG warna coklat tersebut berpindah tempat yaituberada dibawah kekuasaan Terdakwa dimana barang tersebut termasuk dalampengertian segala sesuatu yang berwujud serta memiliki nilai ekonomis;Menimbang

Taspendan pengurusan pada Bank BRI atas nama Mualim Nampira;Menimbang, bahwa dari faktafakta tersebut di atas, maka ternyata daripermohonan penetapan perwalian ini mengandung kepentingan hukum yangsangat berkaitan erat dengan kedudukan siapa yang menjadi wali dan siapayang akan berada dalam kekuasaan wali;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 50 ayat (1) UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa anak yang belum mencapai umur 18(delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan

, yangtidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali,Halaman 12 dari 17 Him.

Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2020/PA.MORTBdan pada ayat (2) ditegaskan pula bahwa perwalian itu mengenai pribadi anakyang bersangkutan maupun harta bendanya;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 330 KUH Perdata joPasal 345 KUH Perdata jo Pasal 107 ayat (1, 2, 3 dan 4) Kompilasi HukumIslam yang pada intinya menegaskan bahwa yang belum dewasa adalahmereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak pernah menikahsebelumnya, dan manakala tidak berada dibawah kekuasaan orang tua beradadibawah perwalian

Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2020/PA.MORTBmaksud untuk mengurangi makna dan tujuan hukum secara normatif, dankarena ada kewenangan secara hukum yang diberikan oleh hukum itu sendirikepada Hakim untuk memutuskan suatu perkara yang diserahkan kepadanyasebagaimana termuat dalam Pasal 5 UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai perubahan atas UndangUndangNomor 4 Tahun 2004, dimana Hakim dalam memutuskan perkara berkewajibanuntuk menggali, mengikuti dan memahami nilainilai hukum

Bahwa berdasarkan Undangundang yang berlaku di Indonesia sebagainegara hukum (state court system) maka telah dibagi dan terpisahberdasarkan Yuridiksi atau Kewenangan mengadili.Bahwa kewenangan/kekuasaan absolute disebut juga kekuasaankehakiman atribusi (atributie van rectsmacht) adalah kewenangan mutlakatau kompetensi absolut suatu) pengadilan, kewenangan' badanpengadilan di dalam memeriksa jenis perkara tertentu dan secara mutlaktidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain (R.

bagi.Selanjutnya bahwa berdasarkan Gugatan yang telah disampaikan, yaknidi dalam Petitum Penggugat pada poin 3 Gugatan Penggugatmenyebutkan "menyatakan tanah yang terletak di Jalan Pelita IV no. 29Kelurahan Sidorame Barat Kecamatan Medan Perjuangan dengansertifikat Nomor : 123 atas nama Muhammad Noor Sahaja adalahmerupakan warisan yang belum dibagi.Bahwa berdasarkan dalildalil yang telah disebutkan di atas jelasbertentangan dengan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 18 UUNomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan

Kehakiman yang menyatakanbahwa kekuasaan kehakiman terdiri dari Peradilan Umum, PeradilanAgama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.Bahwa berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agamasebagaimana diatur pada Pasal 2 yang menyebutkan "Bahwa PengadilanAgama merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagirakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkaraperkaraperdata tertentu.

belumdibagi, selanjutnya sampai dengan saat ini tidak ada satu pun putusanpengadilan maupun instansi yang berwenang bahwa obyek tersebutmerupakan warisan antara Penggugat dengan para Tergugat.Bahwa berdasarkan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimanadiubah dengan Undangundang Nomor 50 Tahuun 2009 tentangPengadilan Agama, maka Pengadilan Negeri Medan tidaklah berwenangmemeriksa dan mengadili perkara aquo.Bahwa berdasarkan Pasal 134 HIR/132 RV yang berbunyi "jikaperselisinan itu tidak termasuk kekuasaan

biaya perkara inipada dua tingkat pengadilan akan dibebankan kepada Pembanding semulaHalaman 21 dari 22 Putusan Perdata Nomor 556/Pdt/2021/PTMDNTergugat I.II.1I dan.IV, yang pada Pengadilan Tingkat Banding ditetapkansejumlah Rp.150.000,(Seratus lima puluh ribu rupiah);Memperhatikan Pasalpasal dalam Reglemen Hukum Acara Perdatauntuk Daerah Luar Jawa dan Madura Reglement Tot Regeling Van HetRechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg), (S. 1927227.)UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan

Put.No.24/PDT/2019/PT PLGKEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PENGGUGATPENGGUGAT adalah Warga negara Republik Indonesia, Pemilik MobilToyota Kijang Inova G Diesel, Warna silver metalik, Nomor Rangka :HFX5429482511628, Nomor Mesin : 2KD6157610, Nomor BPKBK00080389.yang telah disita sedengan sewenangwenang dan secaramelawan hukum oleh TERGUGAT;Bahwa berdasarkan Pasal 7 UndangUndang Republik Indonesia Nomor48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, PENGGUGAT adalahWarga Negara Republik Indonesia, yang tidak

dapat dikenakan penyitaan,kecuali atas perintah tertulis dari kekuasaan yang sah dalam hal danmenurutcara yang diatur dalam UndangUndang..

Republik IndonesiaNomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen.Bahwa perbuatan TERGUGAT yang telah menyita 1 (satu) unit MobilMerk.Type Kijang Inova G Diesel, Nomor Rangka : HFX542G48251 1628,Nomor Mesin : 2KD6157610, Nomor BPKB K00080389 atas nama EMMYNATALIA, SH, Nomor Polisi BG 431 KU.milik PENGGUGAT yangdilakukan pada tanggal 06 Maret 2018 atau pada wakiu sore hari atausetidaknya pada suatu waktuwaktu tertentu pada bulan Maret tahun 2018yang dilakukan TERGUGAT tanpa perintah tertulis oleh kekuasaan

yangsah dalam hal dan menurutcara yang diatur dalam UndangUndang, makaperbuatan TERGUGAT tersebut merupakan suatu perbuatan yangmelawan hukum, bahwa penyitaan yang dilakukan TERGUGAT tersebut,telah bertentangan dengan Pasal 7 UndangUndang Republik IndonesiaNomor 48 tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman;Dan bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor1380/PMK010/2012 Tentang pendaftaran Fidusia bagi PerusahaanPembiayaan yang dikeluarkan tanggal 7 Oktober 2012.KERUGIAN PENGGUGATBahwa

PENGUASAAN KEMBALI ATAS BARANG BUKAN MERUPAKANPERBUATAN MELAWAN HUKUM, NAMUN PERBUATAN YANGDIJAMIN OLEH PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN.23.Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT yangmenyatakan tindakan TERGUGAT dalam melakukan penguasaankembali bertentangan dengan UndangUndang nomor 48 tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan Menteri Keuangan nomor130/PMK010/2012 tentang Pendaftaran Fidusia bagi PerusahaanPembiayaan, dengan alasan sebagai berikut:24.Bahwa faktanya BARANG di atas

Perbuatan mengambil berartiperbuatan yang mengakibatkan barang di bawah kekuasaan yang melakukanatau yang mengakibatkan barang di bawah kekuasaan yang melakukan atauyang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya.Tetapi hal ini tidak selalu demikian, hingga tidak perlu disertai akibatdilepaskan dari kekuasaan pemilik. (vide hukum pidana bagian khusus (kuhpbuku Il; Brig.Jen. Drs. H.A.K. MOCH. ANWAR, S.H.

Perbuatanmemiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku.Pelaku harus sadar, bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain.Menimbang, bahwa memiliki bagi diri sendiri adalah setiap perbuatanpenguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakanakan pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya. (kuhp buku II; Brig. Jen. Drs.H.A.K. MOCH. ANWAR, S.H.

Terdakwa;Keadaan yang memberatkan: Perbuatan Terdakwa membuat resah masyarakat; Perbuatan terdakwa tidak sesuai norma norma yang berlaku di masyarakat;Keadaan yang meringankan: Terdakwa kooperatif dan berjanji tidak akan mengulang lagi; Terdakwa telah menyesali perbuatannya; Terdakwa belum pernah dihukum;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke3 KUHP, Undangundang RINomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan

untuk memberikanputusan apakah Pengadilan Negeri berwenang atau tidak untuk memeriksaperkara dalam putusan sela sebagaimana dimaksud oleh RetnowulanSutantio, SH dalam bukunya Hukum Acara Perdata dalam Teori danPraktek, Penerbit Mandar Maju, 1995, Bandung, cetakan VII, halaman 40.Adapun yang mejadi dasar hukum mengenai eksepsi kewenangan absolutadalah sebagai berikut:Pasal 134 HIRHalaman 6 dari 24 Putusan 49/Pdt/2018/PT MDNTetapi dalam hal perselisihan itu mengenai suatu perkara yang tiadamasuk kekuasaan

Bahwa pilihan hukum untuk penyelesaian perselisihan yang telah disepakatitelah diatur dalam ketetentuan perundangundangan yang berlaku yangmana dengan tegas apabila para pihak telah menentukan pilihan hukumuntuk penyelesaian sengketa ke arbitrase, maka Pengadilan tidakberwenang mengadili perkara aqua sebagaimana berikut:UndangUndang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan KehakimanPasal 59(1) Arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luarpengadilan yang didasarkan pada perjanjian

arbitrase yang dibuatsecara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.(2) Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetapdan mengikat para pihak.(3) Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secarasukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah ketua pengadilannegeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.Penjelasan Pasal 59 Ayat (1)UndangUndang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan KehakimanYang dimaksud dengan arbitrase dalam ketentuan ini termasuk

Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 2 UndangUndang Nomor : 142.7.Tahun 1970 Tentang Pokokpokok Kekuasaan Kehakiman jo. pasal 50UndangUndang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum(Pengadilan Negeri) sebagaimana telah diubah dalam UndangUndangNomor: 8 Tahun 2004 disebutkan bahwa, badanbadan peradilantermasuk pengadilan negeri bertugas dan berwenang memeriksa,memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkatpertama.Bahwa apabila Pelawan dan Terlawan dalam Akad PembiayaanMurabahah

tidak memilin forum penyelesaian sengketa melaluiBASYARNAS, maka penyelesaian sengketa pembiayaan pada banksyariah berlaku ketentuan sebagai berikut:a. ketentuan Pasal 25 ayat (3) Undangundang Kekuasaan KehakimanNomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan:Halaman 2 dan 11 halaman Jawaban dalam Perkara Perdata Nomor149/Pdt.G/Plw/2015/PN.LBP.Peradilan agama sebagaimana dimaksudHalaman 11 dari 24 Putusan 49/Pdt/2018/PT MDNpada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, danmenyelesaikan

namun pembahasan terhadap unsur barang siapaakan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nantinya, setelahkeseluruhan unsurunsur dalam rumusan tindak pidana yang didakwakan atas diriterdakwa tersebut dipertimbangkan ;ad. 2 Unsur Mengambil Sesuatu Barang ;Menimbang bahwa unsur mengambil mengalami berbagai penafsiransesuai dengan perkembangan masyarakat; Semula mengambil diartikanmemindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain, sehingga mengakibatkanbarang berada di bawah kekuasaan

yang melakukan atau yang mengakibatkanbarang berada diluar kekuasaan pemiliknya ; Dan pada umumnya perbuatanHalaman 13 dari 21 Putusan Nomor 226/Pid.B/2015/PN.Smdmengambil dianggap selesai terlaksana apabila barang itu sudah berpindah daritempatnya semula ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah bendaberwujud maupun tidak berwujud, benda hidup maupun benda mati, yangmerupakan benda bergerak ataupun tidak bergerak dan dapat memiliki nilai dalamkehidupan ekonomis seseorang ;Menimbang,

menggunakan sepeda motor bersama dengan saudara Wa Dede, Bahwamobil tersebut kemudian ditemukan pada hari Selasa tanggal 22 September 2015Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 226/Pid.B/2015/PN.Smdsekitar pukul 23.30 WIB di Kebun dekat rumah saudara Imron di desa Pasil KailiKecamatan Ciawi Kabupaten Kuningan dengan dibantu oleh Polisi ;Menimbang, bahwa berdasarkan perbuatan terdakwa tersebutmengakibatkan mobil kijang inova dan dompet berada di bawah kekuasaanterdakwa atau dengan kata lain berada diluar kekuasaan

Sedangkan memiliki atau menguasaiadalah setiap perobuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yangmewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlakatas barang itu sehingga berakibat bahwa kekuasaan benda/barang itu menjadidilepaskan dari pemiliknya.

No. 2150 K/Pdt/2005Bahwa mengenai sebidang tanah Panglilina (Tanah Kekuasaan/Milik)TOPOLO (a) NE MALUTE seluas + 3,5 ha dari Tongkonan Buntu Kendek yangdikuasai oleh Tergugat RINGGAN (a) PONG SETTI dengan tanpa alas haksedikitpun yang terletak di Kampong Kole, Lembang Pangli, KecamatanSesean, Kabupaten Tana Toraja dengan batasbatas sebagai berikut :Sebelah utara dengan : Tanah Pangliliina (Tanah Kekuasaan/Milik)NeKalikku dengan NeLommo ;Sebelah timur dengan : Sawah milik LaiKende; ;Sebelah selatan

No. 2150 K/Pdt/2005Bahwa Tanah Obyek Sengketa Pangliliina (Tanah Kekuasaan/Milik)TOPOLO (a) NE MALUTE yang bernama PANGLULUKAN tersebut dijadikanRANTE=(Tempat melangsungkan acara ritual pesta kematian) pada waktuTOPOLO (a) NE MALUTE meninggal dunia pada waktu itu diupacarakan ditanah obyek sengketa dan mulai saat itu tanah sengketa dijadikan ataudifungsikan sebagai RANTE = PANTUNUAN milik keturunan TOPOLO (a) NEMALUTE dari Tongkonan BUNTU KENDEK ;Bahwa setelah tanah obyek sengketa telah dijadikan

kepada PenggugatPenggugat sebagai Keturunan TOPOLO (a) NEMALUTE dari Tongkonan Buntu Kendek sebagai Pemilik yang sah sertamenghukum pula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalamperkara ini ;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Penggugat mohon kepadaPengadilan Negeri Makale agar memberikan putusan sebagai berikut : Mengabulkan gugatan PenggugatPenggugat untuk seluruhnya; Menyatakan tanah obyek sengketa adalah RANTE = PANTUNUAN yangbernama Panglulukan sebagai Panglilina (Tanah Kekuasaan

Menyatakan tanah obyek sengketa adalah RantePantunuan yang bernamaPanglulukan sebagai Pengliliina (tanah kekuasaan/tanah milik) Topolo (a)NeNalute dari Tongkonan Buntu Kendek ;3. Menyatakan para Penggugat adalah keturunan/ahli waris Topolo (a)NeMalute dari Tongkonan Buntu Kendek yang berhak atas tanah obyeksengketa ;4.

Penggugat dengan katakata seperti anjing, babi, sukamabukmabukan, sering main judi dan Tergugat memiliki wanita idamanlain;Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulanMaret 2018 akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumahdan tidak berhubungan lagi seperti layaknya suami istri yang hinggasekarang lebin kurang selama 7 bulan, Penggugat yang pergimeninggalkan tempat kediaman bersama;Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini usianya masih dibawahumur, dan berada dalam kekuasaan

Tngsekarang lebin kurang selama 7 bulan, Penggugat yang pergimeninggalkan tempat kediaman bersama;Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini usianya masih dibawahumur, dan berada dalam kekuasaan Tergugat;Bahwa selama ini Penggugat ingin bertemu dengan anakanaknyanamun mengalami kesulitan dan hambatan dari Tergugat;Bahwa Penggugat sebagai ibu dari anak tersebut sanggup dan mampuuntuk mengurus, mengasuh dan mendidik anak tersebut sebagaimanaselama ini telah dilaksanakannya, Penggugat berkelakuan baik

Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini usianya masih dibawahumur, dan berada dalam kekuasaan Tergugat;c. Bahwa selama ini Penggugat ingin bertemu dengan anakanaknyanamun mengalami kesulitan dan hambatan dari Tergugat;d. Bahwa Penggugat sebagai ibu dari anak tersebut sanggup dan mampuuntuk mengurus, mengasuh dan mendidik anak tersebut sebagaimanaselama ini telah dilaksanakannya, Penggugat berkelakuan baik dan tidakpernah terlibat dalam tindak pidana apapun;e.

of the child), baik dari segi kesehatan, pertumbuhan fisik,psikis maupun keutuhan mental, akhlak dan agamanya, sehingga untuk kedepannya diharapkan anak dapat tumbuh dan berkembang secara natural dansesuai dengan fitrahnya, dan sama sekali tidak dimaksudkan untuk memenuhikeinginan ataupun ego dari kKedua orang tuanya;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi Penggugatdipersidangan terbukti saat ini anak Penggugat dan Tergugat tersebut masihberusia dibawah atau belum mumayyis dan dalam kekuasaan

Bersyukurlah padaku dan padaorang tuamu dan kepada Ku lah kau kembali ;Menimbang, bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat beradadalam kekuasaan Tergugat, sedangkan dipersidangan terbukti Tergugat sukamabukmabukan, meminumminuman keras dan berjudi sehingga majelishakim menilai Tergugat termasuk orang yang memiliki sifat yang tidak terpujiHalaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 1611/Pdt.G/2018/PA.