Dinas Pekerjaan Umum KabupatenSumbawa Barat, berdasarkan surat Dinas Pekerjaan Umum KabupatenSumbawa Barat yang telah ditujukan kepada Direktur Advokasi danPenyelesaian Sanggah Wilaya LKPPRI perihal Konsultasi KelanjutanPekerjaan Pembangunan Jembatan Lang Sabunga tertanggal 29 Maret2017, namun progress fisik tersebut hanya dilakukan perhitungan setelahadanya Bencana Alam/Banjir, akan tetapi PARA TERGUGAT tetapmenyuruh PENGGUGAT untuk melakukan pekerjaan lanjutansebagaimana hasil rapat yang telah

digelar di kantor Dinas PekerjaanUmum Kabupaten Sumbawa Barat,dengan pencapaian volumepekerjaan sebesar 17,02%(berdasarkan Laporan Frogres FisikMingguan.Bahwa setelah PENGGUGAT mengetahui jumlah volume pekerjaanPembangunan Jembatan Elang Sabunga dari Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Sumbawa Barat yang telah dilakukan perhitungan secarasepihak dengan Progres Fisik hanya 54,92%.

PENGGUGAT merasaHalaman 6 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 25/Pdt.G/2018/PN.Sbw15.16.17.dirinya dirugikan dengan hasil perhitungan tersebut, PENGGUGATmeminta bantuan kepada salah satu Konsultan untuk melakukanperhitungan menyeluruh terhadap pekerjaan yang telah dilakukan olehPENGGUGAT, sebagaimana Surat Nomor : 027/BASA.SK/IV/2017tertanggal 18 April 2017.

Pembangunan Jembatan LangSabunga oleh Penggugat, tanggal 23 November 2017 (P54);55.Foto copy Laporan Progres Fisik Minggu IV Pembangunan Jembatan LangSabunga oleh Penggugat, tanggal 1 Desember 2017 (P55);56.Foto copy Surat Permohonan Perhitungan Volume Pekerjaan, tanggal 2Oktober 2017 (P56);57.Foto copy Laporan Fisik Pembangunan Jembatan Lang Sabunga olehPenggugat, Tahun 2017 (P57);58.Foto copy Foto Kondisi Nol Persen Pembangunan Jembatan Lang Sabungaoleh Penggugat (P58);59.Foto copy Foto Lokasi

progress fisik atas perintah PenggugatHalaman 74 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 25/Pdt.G/2018/PN.Sbwmenerangkan bahwa hasil audit/perhitungan Saksi tersebut tidak pernah dibawakepada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumbawa Barat (Tergugat I) danpada waktu Saksi melakukan perhitungan progress fisik tersebut hanyadidampingi oleh Direktur PT Bangun Alam Sumbawa saja dan tidak ada daripihak Dinas Pekerjaan Umum (Tergugat 1);Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yangdidalilkan oleh

Letjen Sutoyo, Malang.11810111211Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas perhitungan jumlah nilai yang harusdibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang nilainya sebagaimana didalilkandalam gugatan angka 11.Bahwa nilai tersebut adalah merupakan perhitungan yang tidak manusiawi dan sangatbertentangan dengan asas koperasi, yaitu kekeluargaan dan gotong royong, jugabertentangan dengan Landasan operasional Koperasi yaitu Pasal 33 ayat (1) UUD 1945dan UU Koperasi yang pada pokoknya adalah bahwa perkekonomian

kemakmuran perorangan.Bahwa dalam perkara ini jelas sangat terlihat niat untuk menindas seseorang (TergugatI dan Tergugat II ) dan bertujuan untuk memperkaya diri seseorang yang merasamemiliki KSP Central Dhana.Bahwa perhitunganperhitungan kewajiban bagi Tergugat I dan Tergugat II yang tidakmasuk akal terlihat sangat bertentangan dnegan asas/ landasan koperasi danbertentangan rasa kemanusiaan, misalnya :e Pinjaman pokok, yang semestinya masih tersisa Rp.80.800.000, dihitung masihsebesar Rp.190.000.000,e Perhitungan

memenuhi kewajibannya (Pasal 5) ;Menimbang bahwa terhadap adanya kewajiban bagi Para Tergugat untukmembayar bunga sebesar 2.25 % perbulan, denda keterlambatan pembayaran bungamaupun pinjaman sebesar 0.5 % perhari (Pasal 4), biaya pengacara atau wakil lain untukmenagih, dalam hal Debitur (Para Tergugat) lalai memenuhi kewajibannya (Pasal 5),Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;23Halaman dari 38 halamanMenimbang bahwa Para Tergugat dalam jawabannya pada angka 8 dan 9 menolakdengan tegas perhitungan

jumlah uang yang harus dibayarkan oleh Tergugat I danTergugat II yang nilainya sebagaimana didalilkan dalam gugatan angka 11 karena nilaitersebut adalah merupakan perhitungan yang tidak manusiawi dan sangat bertentangandengan asas koperasi, yaitu kekeluargaan dan gotong royong, juga bertentangan denganLandasan operasional Koperasi yaitu Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 dan UU Koperasi yangpada pokoknya adalah bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersamaatas asas kekeluargaan yaitu dalam

Para Tergugat yang sebesar Rp.190.000.000, danatas hutangnya tersebut, Para Tergugat juga sudah menyerahkan dua buah SHM atas duabidang tanah milik Tergugat I, serta Para Tergugat juga telah membayar kepada Penggugatsebesar Rp.109.200.000, sehingga hutang pokok yang tersisa sebesar Rp.80.800.000,dibandingkan dengan tuntutan Penggugat agar Para Tergugat membayar seluruh hutangnyaberikut bunga, denda dan seluruh biayabiaya yang berkaitan dengan upaya penagihan,yang besarnya Rp.1.419.751.125,, maka perhitungan

246.156.458 12 93.203.486 16 152.952.972Jumlah 135.303.428113 523.896.620 37 Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dari kantor pajak KPPPratama Palembang Ilir Barat ditemukan PPh 21, PPh 22, PPh 23 dan PPN yangtidak disetorkan ke Kantor Pajak KPP Pratama Palembang Ilir Barat sebesarRp388.593.192,00 (tiga ratus delapan puluh delapan juta lima ratus Sembilan puluhtiga ribu seratus sembilan puluh dua rupiah), sehingga menimbulkan kerugian padapendapatan negara;Bahwa setelah dilakukan perhitungan

PPN yg sah disetor (MPN) Rp 93.203.486, Jumlah kerugian pada pendapatan Negara Rp 152.952.972, (seratus lima puluh dua juta sembilan ratus lima puluh dua ribu Sembilan ratus tujuhpuluh dua rupiah);Jumlah kerugian pada pendapatan Negara menurut perhitungan ahli untuk tahun2008 adalah sebesar Rp388.593.192,00 (tiga ratus delapan puluh delapan juta limaratus sembilan puluh tiga ribu seratus Sembilan puluh dua rupiah);Bahwa selama tahun 2009, Terdakwa telah melakukan pemotongan / pungutan PajakPPh Pasal

Nomor 1030 K/Pid.Sus/2016tidak disetorkan ke Kantor pajak KPP Pratama Palembang Ilir Barat sebesarRp188.274.427,00 (seratus delapan puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh empatribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah), sehingga menimbulkan kerugian padapendapatan Negara;Bahwa setelah dilakukan perhitungan kerugian pada pendapatan negara oleh Ahlidengan menghitung jumlah pajak yang telah dipotong atau dipungut kemudiandikurangi dengan jumlah pajak yang telah sah dibayar dengan rincian adalah sebagai

Nomor 1030 K/Pid.Sus/2016Rp388.593.192,00 (tiga ratus delapan puluh delapan juta lima ratus sembilan puluhtiga ribu seratus sembilan puluh dua rupiah), sehingga menimbulkan kerugian padapendapatan negara;e Bahwa setelah dilakukan perhitungan kerugian pada pendapatan negara oleh ahlidengan menghitung jumlah pajak yang telah dipotong atau dipungut kemudiandikurangi dengan jumlah pajak yang telah sah dibayar dengan rincian adalah sebagai berikut:Tahun 2008;PPh Pasal 21:a.

PPN yg sah disetor (MPN) Rp = 93.203.486,Jumlah kerugian pada pendapatan Negara Rp 152.952.972, (seratus lima puluh dua juta sembilan ratus lima puluh dua ribu Sembilan ratus tujuhpuluh dua rupiah);e Jumlah kerugian pada pendapatan Negara menurut perhitungan ahli untuk tahun2008 adalah sebesar Rp388.593.192,00 (tiga ratus delapan puluh delapan juta limaratus sembilan puluh tiga ribu seratus sembilan puluh dua rupiah);Bahwa selama tahun 2009, Terdakwa telah melakukan pemotongan pungutan PajakPPh Pasal

BPKP ProvinsiKalimantan Selatan ;Bahwa sesuai Laporan Hasil perhitungan Kerugian Keuangan Negaraatas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Pakaian HASIP/LINMASPersiapan Pemilu Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2009 oleh BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi KalimantanSelatan, Nomor : S8186/PW16/5/2009 tanggal 04 Desember 2009, terdapatkerugian keuangan Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbusebesar Rp. 452.318.181,82 dengan rincian sebagai berikut : Harga Pekerjaan

Judex Facti dalam perkara aquo tidak mempertimbangkan adanyakerugian keuangan Negara berdasarkan perhitungan BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan PropinsiKalimantan Selatan sebagaimana surat Nomor S8186/PW 16/5/2009tanggal 04 Desember 2009, dimana terdapat kerugian keuangan Negarasebesar Rp.452.318.181,82 serta alasanalasannya sehingga faktatersebut tidak termuat dalam pertimbangan putusan perkara aquo.Bahwa BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan, merupakaninstitusi yang berwenang

melakukan penghitungan kerugian keuanganNegara, tehnik perhitungan keuangan Negara yang dilakukan telahdilakukan dengan caracara yang dibenarkan menurut mengenai teknispengelolaan keuangan yakni dengan Review Dokumen dan ReviewBerita Acara Pemeriksaan (BAP) tetapi Judex Facti dalampertimbangannya justru menilai tekhnis cara perhitungan kerugianNegara yang dilakukan oleh BPKP yang seharusnya hal tersebut bukanmerupakan ranah/ kewenangan Judex Facti ;B.

Judex Facti dalam perkara aquo tidak mempertimbangkan adanyakerugian keuangan Negara berdasarkan perhitungan BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan PropinsiKalimantan Selatan sebagaimana surat Nomor S8186/PW 16/5/2009tanggal 04 Desember 2009, dimana terdapat kerugian keuangan NegaraHal. 27 dari 32 hal. Put. No. 65 K/PID.SUS/2011sebesar Rp.452.318,181,82 serta alasanalasannya sehingga faktatersebut tidak termuat dalam pertimbangan putusan perkara aquo ;b.

Berdasarkan perhitungan uang muka kompensasi PHK PegawaiPerusahaan Umum (Perum) Pegadaian Nomor : 355/SDM.309003/2009 tanggal 26 Mei 2009, Penggugat telah menerima uang muka PHK sebesar Rp. 42.570.156, (empat puluh dua juta lima ratus lima tujuh puluh ribu seratus lima puluh enam rupiah). c.

Keputusan Direksi Perum PegadaianNomor 15A/SDM.300323/2009 tanggal O05 Januari 2009 tentangKompensasi Pemutusan Hubungan Kerja Pasal 4 ayat 1 dan Pasal 6.Bahwa perhitungan uang kompensasi PHK dan pemberian uangmanfaat pensiun sebagaimana diuraikan diatas telah diterima denganbaik oleh Penggugat.

Bahkan dalam surat Penggugat tertanggal 10 April 2015 dantertanggal 12 Agustus 2015 yang dikirimkan kepada Tergugat,Penggugat tidak pernah mempermasalahkan perhitungan uang kompensai PHK yang dilakukan Tergugat atau menyebutkan Pengqugat belum menerima uang kompensasi PHK dari Tergugat.

Berdasarkan perhitungan Uang Muka kompensasi PHK Perum PegadaianNomor :081/Kp3.09.003/2003, tanggal 01 April 2003, sebesarRp.17.557.500, dimana hal tersebut telah diakui oleh Penggugat dalamHal. 66 dari 72 hal. Put. No.55/G/2016/PHI.Sby.67posita gugatan Penggugat poin 14e (hal.7) dan replik Penggugat poin 13c(hal.20) serta bukti T13B;2. Berdasarkan perhitungan uang muka kompensasi PHK nomor355/SDM.309003/2009 tanggal 26 Mei 2009 sebesar Rp.42.570.156,(vide bukti T12A dan T13B);3.

, Penggugat juga mendapatkan uang pensiun sebesar Rp.3.463.800,per bulan (vide bukti T7 dan T8);Menimbang, bahwa masa kerja penggugat seperti yang telah didalilkanPenggugat sesuai bukti P2 adalah 34 tahun 7 bulan, dengan upah sebesarRp.14.581.350, (vide bukti P10) yang dijadikan dasar perhitungan uangkompensasi PHK nya; Dan atas dalil Penggugat tersebut, tergugatmembantahnya bahwa sebagai dasar perhitungan uang kompensasi PHKadalah bukan Rp.14.581.350, melainkan sebesar Rp.11.419.400, (UpahPokok

Nomor 578 K/Pdt.SusPHI/2016kelangsungan bekerja serta jaminan perhitungan masa kerja dariTergugat kepada Penggugat , termasuk hakhak yang lainsebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 30 Peraturan MenteriTenaga Kerja Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syaratsyaratpenyerahan sebagian pelaksana pekerjaan kepada perusahaan lain,yang berbunyi: Dalam hal Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tidakmemuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal29, maka hubungan kerja antara perusahaan penyedia jasapekerja

Jaminan perhitungan masa kerja apabila terjadi pergantianperusahaan penyedia jasa pekerja/buruh untuk menetapkan Upah;7.2.

Bahwa Kontrak Kerja PKWT antara Penggugat II dan Tergugat untukjangka waktu 1(satu) tahun terhitung dari tanggal 01 Maret 2014sampai dengan 28 Pebruari 2015 tidak memuat jaminan hakkelangsungan bekerja serta jaminan perhitungan masa kerja dariTergugat kepada Penggugat II sebagaimana diatur di dalam PeraturanMenteri Tenaga Kerja Nomor 19 Tahun 2012 Syaratsyaratpenyerahan sebagian pelaksana pekerjaan kepada perusahaan lain:Pasal 28, Setiap perjanjian kerja penyediaan jasa pekerja/buruh wajibmemuat

Jaminan perhitungan masa kerja apabila terjadi pergantianperusahaan penyedia jasa pekerja/oburuh untuk menetapkan Upah;Bahwa selain Penggugat Ill tidak mendapat jaminan kelangsunganbekerja maupun jaminan perhitungan masa kerja dalam kontrak kerjaPKWT tahun 2013 dan tahun 2014, sejak mulai bulan Februari 2015sampai dengan saat ini Penggugat III tetap bekerja pada Tergugat danmemerima Upah setuiap bulan tanpa adanya Perjanjian Kerja PKWTantara Penggugat dan Tergugat, sehingga hubungan kerja antaraPenggugat

Perselisihnan antara Pemohon Kasasi II/Penggugatl dengan TermohonKasasi/Tergugat dalam perkara a quo timbul saat berlangsungnyahubungan kerja berdasarkan Surat PKWT untuk periode 01 Maret 2014sampai dengan 28 Pebruari 2015 (bukti P33=bukti T8) yang telah bataldemi hukum karena tidak memuat jaminan kelangsungan bekerja danjaminan perhitungan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 28 dan Pasal 29Permenakertrans Nomor 19 Tahun 2012 juncto Putusan MahkamahKonstitusi R.I.

Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;b. biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/oburuh dankeluarganya ketempat dimana pekerja/oburuh diterimabekerja;Cc. penggantian perumahan serta pengobatan danperawatan ditetapkan 15% (lima belas perseratus) dariuang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerjabagi yang memenuhi syarat;d. halhal lain yang ditetapbkan dalam perjanjian kerja,peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.(5) Perubahan perhitungan uang pesangon, perhitungan uangpenghargaan

Bahwa sesuai aturan tentang Pengawas Ketenagakerjaan, makasudah seharusnya hal yang dimintakan oleh Penggugat yang dalamhal init adalah kekurangan upah, THR, cuti haid dan cuti tahunan,Halaman 25 dari 62Putusan Nomor 377/Pdt.SusPHI/2020/PNMdnterlebin dahulu~ dilakukan pengawasan oleh PengawasKetenagakerjaan, yang selanjutnya akan menuangkan hasilpengawasannya tersebut dalam bentuk tertulis, dimana hal tersebutyang dapat dijadikan acuan tentang perhitungan hak yang dimaksud.

uang pesangon, perhitungan uangpenghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sebagaimanadimaksud dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan denganPeraturan Pemerintah.

Bahwa sekalipun perhitungan hak atas pemutusan hubungan kerjadidalam Pasal 169 dan Pasal 164 UndangUndang RI No. 13 Tahun2003 tentang Ketenagakerjaan memiliki rumus yang sama, namundalam hal alasan dari pemutusan hubungan kerja tersebut, jelassangat berbeda pada kedua pasal tersebut, dimana dalam Pasal 164berbicara tentang pemutusan hubungan kerja yang niatnya datangdari pengusaha, Pasal 169 berbicara tentang pemutusan hubungankerja yang niatnya datang dari pekerja/ buruh.

Bahwa sesuai aturan tentang Pengawas Ketenagakerjaan, makasudah seharusnya hal yang dimintakan oleh Penggugat yang dalamhal ini adalah kekurangan upah, THR, cuti haid dan cuti tahunan,terlebin dahulu~ dilakukan pengawasan oleh PengawasKetenagakerjaan, yang selanjutnya akan menuangkan hasilpengawasannya tersebut dalam bentuk tertulis, dimana hal tersebutyang dapat dijadikan acuan tentang perhitungan hak yang dimaksud.

harga satuan pekerjaan beton pada proyek gedung SMAN 1Senori perhitungan penggunaan bahan bangunan dan penggunaan tenaga kerja yangdibutuhkan menggunakan standar satuan bahan dan tenaga kerja yang sudahditentukan oleh Pemda/PU sebelum CCO maupun setelah CCO dan khusus untukpengerjaan beton menggunakan standar Nasional Indonesia (SNI) ;e Bahwa selaku konsultan dalam menyusun RAB, untuk menentukan HPS tetapmenggunakan harga satuan bahan dan tenaga kerja (analisa) sama dengan RAB;Atas keterangan dari

kerugian negara ;e Bahwa metode yang dipergunakan dalam perhitungan kerugian keuangan negaraadalah dengan menghitung nilai fisik pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasiteknis sebagaimana yang dinyatakan oleh ahli Tehnik Sdipil dari ITS ;Hal 31 dari 60 Putusan No.60/Pid.Sus/Tpk/2014/PN.Sby3232Bahwa berdasarkan hasil audit dapat disimpulkan, bahwa telah terjadi penyimpanganterhadap ketentuan peraturan peundangundangan yang berlaku dalam pelaksanaanpekerjaan pembangunan Gedung SMA Negeri I Senori

untuk menemukankerugian secara materiil dengan cara analisis perhitungan yang dilakukan denganmembandingkan (mencari selisih) dari pekerjaan fisik yang harus dilakukan olehKontraktor pelaksana (sesuai Kontrak dan CCO) dengan kondisi fisik saat dilakukanpemeriksaan ;e Bahwa Besarnya biaya yang diperlukan untuk menyempurnakan kembali kondisi fisikbangunan agar sesuai dengan Kontrak dan CCO adalah Rp. 154.279.224, 58 danmetode yang dilakukan adalah dengan Perhitungan biaya penyempurnaan kondisi fisikbangunan

HARMAWAN KAENI :n nnn nnn e Bahwa saksi adalah pensiunan PNS Derpartemen PU mengaku sebagai AhliPengadaan barang dan/jasa, insinyur lulusan ITB dan mengaku sebagai Tim PerumusPerPres Nomor 54 Tahun 2010 ;e Bahwa dalam perhitungan kerugian keuangan negara harus ada perhitungan secararinci tentang terjadinya kerugian tersebut ;e Bahwa adanya HPS adalah untuk pengendalian penawaran dan menentukan batas ataspenawaran dalam lelang suatu proyek ;e Bahwa dalam pengerjaan suatu proyek spesifikasi harus sesuai

dengan kontrak ;e Bahwa Pengguna Anggaran (PA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), PejabatPelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)harus ikut bertanggungjawab apabila pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengane Bahwa karena panitia penerima barang telah menerima pekerjaan berarti pekerjaantelah sesuai dengan kontrak apabila ternyata tidak sesuai maka panitia salah ;e Bahwa perhitungan yang dilakukan oleh ahli ITS dan BPKP kurang dapatdipertanggungjawabkan ;Atas keterangan

., tidak berhakmemperoleh pembayaran terhadap pelaksanaan pekerjaan tersebut olehkarenanya mengakibatkan kerugian Negara sebesar(Rp6.494.000.000,00 + Rp300.000.000,00 + Rp15.277.215,00)Rp6.809.277.215,00; atau setidak tidaknya;Senilai pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yaitupekerjaan pembesian dan pembetonan dengan nilai sebesarRp3.512.089.932,00 sesuai dengan hasil perhitungan Audit dari BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan ProvinsiBanten Nomor LAP840/PW 30/5/2013

Nomor 60 PK/Pid.Sus/2017 Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaaan tanggal 1 November 2011; Daftar Perhitungan Prestasi Pekerjan tanggal 1 November 2011; Laporan Mingguan tanggal 29 Oktober 2011: Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 10/PermPem/DAU/X/ 2011 tanggal 31 Oktober 2011;14. 1 bundel Legalisir Bukti Termen IV/Pembayaran keV yang terdiridari : Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 253429T/020/110 tanggal23 Desember 2011 sebesar Rp2.121.277.215,00 (dua miliar seratusdua puluh satu juta dua ratus

Nomor 60 PK/Pid.Sus/2017Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: SPTJB/PPkSP1/47 tanggal 02 September 2011:wenn n nena nena nnn nnn anna Ringkasan Kontrak tanggal 20 September 2011;Kwitansi/Bukti Pembayaran Termin ke Il sebesar 62 % tanggal20 September 2011;wo Berita Acara Pembayaran Termin ke Il sebesar 62 % No:KU.08.11/PPKSP1/BAP/26 tanggal 20 September 2011:wan Permohonan / Pengajuan Pembayaran Termin ke II sebesar62% dari PT Delima Agung Utama tanggal 20 September 2011:Daftar Perhitungan

Nomor 60 PK/Pid.Sus/201717.18.w Berita Acara Pemeriksaan & Penelitian Teknis Hasil PekerjaanKonstruksi 100 % No : 01/BAPAN/PPKSP1/ SNVTPJSABBWSC3/PSPSCbn/2011 tanggal 9 Desember 2011: Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaaan tanggal 9 Desember 2011: Daftar Perhitungan Prestasi Pekerjan tanggal 9 Desember 2011; Surat Pernyataan Ir. Yayan Suryana tanggal 9 Desember 2011;wa Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 12/PermPem/DAU/XII/2011 tanggal 08 Desember 2011;15.

Nomor 60 PK/Pid.Sus/2017sebagai bukti yang memenuhi unsur Melawan Hukum sehinggaunsur tersebut tidak terpenuhi apabila ditujukkan kepada PemohonPeninjauan Kembali ;4.2 Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasl.Dengan berdasarkan hasil perhitungan audit dari BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilanProvinsi Banten Nomor LAP840/PW 30/5/2013 tanggal 9 Desember2013 adanya kerugian Keuangan Negara sebesarRp3.512.089.932,00 (tiga miliar lima ratus dua belas juta

Artinya atas setiap transaksi penjualan konsentrat, misalnya100.000 DMT, maka sejumlah 60.000 DMT perhitungan TC/RCnyamenggunakan rumusan Tonase bagian A, dan sisanya sebesar 40.000 DMTperhitungan TC/RCnya menggunakan rumusan Tonase bagian B.

tonase atau jumlah berat yang digunakan didalam perhitungan adalah jumlah yang diserahkan bagi pengapalanekspor atau penjualan dalam negeri; bahwa untuk membuktikan bahwa tonase atau jumlah berat yangdigunakan di dalam perhitungan adalah jumlah yang diserahkanbagi pengapalan ekspor atau penjualan dalam negeri telahdilakukan secara tepat, Pemohon Banding seharusnyaHalaman 29 dari 177 halaman Putusan Nomor 1499/B/PK/PJK/2017mendokumentasikan secara lengkap setiap metode penghitunganyang digunakan;

ulang Treatment andRefining Cost (TCRC) karena Terbanding menilai perhitungan yangdilakukan Pemohon Banding tidak sesuai dengan praktek usahainternasional yang umum berlaku, dengan harga terbaik dan denganpersyaratan terbaik dan dengan persyaratan terbaik serta sesuaidengan keadaan pasar dunia dan syarat yang diperoleh dalamkeadaan yang perlu pada saat itu;Bahwa menurut Terbanding perhitungan Treatment and RefiningCost (TCRC) Pemohon Banding yang tidak sesuai adalah bahwaTreatment and Refining Cost

ulang Price Participation(PP) karena Terbanding menilai perhitungan yang dilakukan PemohonBanding tidak sesuai dengan praktek usaha internasional yang umumberlaku, dengan harga terbaik dan dengan persyaratan terbaik sertasesuai dengan keadaan pasar dunia dan syarat yang diperoleh dalamkeadaan yang perlu pada saat itu;Bahwa menurut Terbanding perhitungan Price Participation (PP)Pemohon Banding yang tidak sesuai bahwa Price Participation (PP)adalah suatu mekanisme partisipasi yang akan meningkatkan

Surat angkutan atau konosemen apabila pengadaan barangdilaksanakan di luar wilayah kerja;m. surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaandari PPTK apabila pekerjaan mengalami keterlambatan;n. foto/ouku/dokumentasi tingkat + kemajuan/ penyelesaianpekerjaan;0. potongan jamsostek (potongan sesuai dengan ketentuan yangberlaku/surat pemberitahuan jamsostek); danp. khusus untuk pekerjaan konsultan yang perhitungan harganyamenggunakan biaya personil (billing rate), berita acara prestasikemajuan

Inti Artha Nusantara sejumlah Rp1.035.598.220,92 (satu miliar tiga puluhlima juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus dua puluh rupiahsembilan puluh dua sen) atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut yang dapatmerugikan keuangan negara atau perekonomian negara sejumliahRp1.035.598.220,92 (satu miliar tiga puluh lima juta lima ratus sembilan puluhdelapan ribu dua ratus dua puluh rupiah sembilan pulunh dua sen) sebagaimanaLaporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara Badan Pengawasan

Ahli Politeknik Negeri Ambon terdapatselisin kontrak dan pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp1.494.926.495,38 (satumiliar empat ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus dua puluh enamribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah tiga puluh delapan sen) sedangkanuntuk Pavling Block terpasang yang tidak sesuai dengan Standar NasionalIndonesia (SNI) belum dilakukan perhitungan selisih kerugian.Bahwa setelah Ahli Politeknik Negeri Ambon melakukan perhitungan ahli selisihantara kontrak dan pekerjaan

sebagai berikut: HASIL PERHITUNGAN AHLISELISIH ANTARA KONTRAK DAN PELAKSANAANPekerjaan 2 Pembangunan Taman Kota SaumlakiNomor Kontrak : 602/140/AMDM/Pemb.Tmn.Kt.Saumlaki/DAU/2017Lokasi SaumlakiTahun Anggaran : 2017PembersiURAIAN VOL PANJANG TINGGI SELISIHDemobilisasiihan Lokasi PEKERJAAN AMPHY THEATERGalian Tanahcm untuk coranPasir t.10 cm untukBatu BataPlesteran batu dan batu bataCor Beton tumbuk t.7 cmPEK.

Ahli Politeknik Negeri Ambon terdapatselisin kontrak dan pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp1.494.926.495,38 (satumiliar empat ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus dua puluh enamribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah tiga puluh delapan sen) sedangkanuntuk Pavling Block terpasang yang tidak sesuai dengan Standar NasionalIndonesia (SNI) belum dilakukan perhitungan selisih kerugian.Bahwa setelah Ahli Politeknik Negeri Ambon melakukan perhitungan selisihantara kontrak dan pekerjaan ternyata

gugatan Point No. 8 Yang menyatakanudangan Panpilkades Nomor: 141.1/21/03140/Panpilkades/2017 tentangPelaksanaan rekapitulasi perhitungan perolehan suara dari setiap TPS danPenetapan Calon Kepala Desa terpilih pada pemilihan kepala desa baampahKec Mentaya Hulu kab.

Kotawaringin Timur Tahun 2017...dst.... undangandimaksud juga tidak dihadiri Ketua BPD dan Ketua Panwaspilkades dan tidakdisampaikan undangan in casu adalah tidak benar dan tidak sesuai Faktayang ada, Karena Pada tanggal 04 November 2017, undangan tentangpelaksanaan rekapitulasi perhitungan suara dari setiap TPS dan PenetapanCalon Kepala Desa Terpilih, Undangan tersebut dihadiri oleh Ketua BPDBaampah dan Ketua Panwaspilkades.

No. 40/G/2017/PTUN.PLK11.12.menggunakan perhitungan berdasarkan RT sebagamana diatur dalam pada ayat 2Pasal 174 Perda Nomor 4 Tahun 2016; Bahwa Pada Tanggal 23 Oktober 2017 Panitia Pemilihan Kepala Desa Baampahmelaksanakan Rapat Pleno di Gedung Olah Raga Desa Baampah, pada saat itu dihadiri oleh Kedua Calon Kepala Desa, Pj.

Bahwa dalil Penggugat tentang dalil gugatan Point No. 8 Yang menyatakanundangan Panpilkades Nomor: 141.1/21/03140/Panpilkades/2017 tentangPelaksanaan rekapitulasi perhitungan perolehan suara dari setiap TPS danPenetapan Calon Kepala Desa terpilih pada pemilihan kepala Desa BaampahKec. Mentaya Hulu Kab.

No. 40/G/2017/PTUN.PLK Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi tanggal 13 Maret 2018 Ketua BPDatas nama Mahmud memberikan keterangan bahwa saksi tersebut hadir pada rapattanggal 4 Nopember 2017 dan sampai sekarang saksi tidak pernah menandatanganiRekapitulasi Hasil Perolehan Perhitungan Suara dan Surat Keputusan Panitia Pilkadestentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih.

Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak April 2008 Nomor 00027/207/08/058/12 tanggal 30 Maret 2012,atas nama PT Kencana Sawit Indonesia, NPWP 01.071.361.8058.000,beralamat di Multivision Tower Lantai 15, Jalan Kuningan Mulia Blok 9B,Jakarta Selatan, sehingga jumlah pajak yang kurang dibayar dihitungkembali menjadi sebagai berikut: Dasar Pengenaan Pajak Rp 6.761.158.750,00Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri Rp 409.718.571,00Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan Rp 766.403.414,00Jumlah Perhitungan

tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp0,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak Rp 6.761.158.750,00Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri Rp 409.718.571,00Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan Rp 766.403.414,00Jumlah Perhitungan

perkara sebagaiberikut:Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding kepada Pengadilan Pajakterhadap Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP93/WPJ.09/BD.06/2009Tanggal 10 Februari 2009 tentang Keberatan Atas Surat Ketetapan PajakKurang Pajak Nilai00001/307/04/445/07 Masa Pajak Januari s.d Desember 2004 Tanggal14 Desember 2007, yang Pemohon Banding terima tanggal 12 Pebruari 2009;Bayar Tambahan Pertambahan Nomor:BAHWA berdasarkan uraian Surat Keputusan tersebut, permohonan PemohonBanding ditolak dengan perhitungan

Koreksi atas penjualan lokal Rp.15.412.752.024,00Bahwa koreksi yang dilakukan oleh pemeriksa atas penjualan lokalRp.15.412.752.024 didasarkan asumsi pembelian bahan baku dan bahanpembantu yang dikirim customer kepada Pemohon Banding, kemudianpemeriksa menggros up 15% dari asumsi Harga Pokok Penjualan yangdibuat sendiri oleh pemeriksa sehigga penjualan kami menjadiRp. 31.272.669.463,00;Bahwa berdasarkan penjelasan diatas dan karena seluruh data maupun buktipendukung telah Pemohon Banding serahkan maka perhitungan

Putusan Nomor 1172/B/PK/Pjk/2020Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari kasus ini menjadiseperti perhitungan Pemohon dengan perincian sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak:Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 49.641.183.140Jumlah seluruh Penyerahan 49.641.183.140Perhitungan PPN Kurang Bayar:Pajak yang harus dipungut/dibayar sendiri 4.964.118.265Dikurangi:PPN Masukan yang dibayar sendiri 4.925.337.689Dibayar dengan NPWP sendiri 38.780.576Jumlah pengurang 4.964.118.265Jumlah Pajak yang

dapat diperhitungkan 4.964.118.265Jumlah perhitungan PPN yang kurang bayar 0Sanksi Administrasi:Bunga Pasal 13 (2) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 0Jumlan PPN yang masih harus dibayar 0Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 30 Juni 2016, yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembalidari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.45020/PP/M.II/18/2013 Jenis Pajak : Pajak Bumi dan BangunanTahun Pajak : 2008Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap perbedaanbesarnya angka NJOP PBB Tahun Pajak 2008 antara penetapan yang dilakukanTerbanding dengan perhitungan menurut Pemohon Banding dengan nilai sengketasebesar Rp. 61.740.000.000,00 dengan perincian sebagai berikut:Obyek NJOP menurut NJOP menurut KoreksiPajak Terbanding Pemohon BandingPer M?

Obyek Pajaknya ditentukan berdasarkan nilai indikasiratarata yang diperoleh dari hasil penilaian secara massal;bahwa penjelasan lebih lanjut pada Pasal 1 angka 13 Keputusan Terbanding NomorKEP16/PJ.6/1998 tanggal 30 Desember 1998 tentang Pengenaan Pajak Bumi danBangunan, menyatakan bahwa Nilai Indikasi Ratarata adalah nilai pasar wajar ratarata yang dapat mewakili nilai tanah dalam suatu Zona Nilai Tanah;bahwa Terbanding menerbitkan SPPT PBB Tahun Pajak 2008 untuk NOP73.24.180.013.003 0165.0 dengan perhitungan

Objek PPN atas Promosi Khusus sebesar Rp. 38.263.244.141,00Bahwa atas surat permohonan keberatan tersebut di atas telah diterbitkan suratkeputusan keberatan oleh Tebanding yang menolak permohonan keberatanPemohon Banding dengan perhitungan sebagai berikut: Uraian Semula (Rp) Ditambah Menjadi(dikurangi) (Rp)RpPPN Kurang (Lebih) 11.301.841.675 O 11.301.841.675BayarSanksi Bunga 3.390.552.503 0 3.390.552.503Sanksi KenaikanJumlah PPN ymh dibayar 14.692.394.178 0 14.692.394.178 Alasan Material Pengajuan

Dalam hal ini Pemohon Banding bertindak sebagaikuasa menjual;Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka menurut Pemohon Banding ataspengambilalihan aktiva ini bukan merupakan objek PPN;Perhitungan Pajak menurut Pemohon BandingObyek DPP PPN menurut Terbanding Rp. 113.018.416.752Jumlah diajukan banding Rp. 113.018.416.752Obyek DPP PPN menurut Pemohon Banding Rp. 0PPN terutang Rp.Kredit Pajak Rp. 0PPN Yang Harus Dibayar Rp. 0Sanksi Administrasi:Bunga Pasal 13 ayat 2 Rp. 0Jumlah Yang Masih Harus Dibayar Rp

Keberatan atas pemotongan biaya penutupan PT Hansa sebagaimanatercantum dalam perhitungan dividen PT Karya Lestari Makmur Viskaltahun 2010 sebesar = US$2,350;3. Bagian Keuntungan 2011 PT Klima/Freon(20 % x US$1,645,149) = US$329,039;4. Bagian Keuntungan 2011 PT Klima/Fike(20 % x US$67,888) = US$13,578;5. Bagian 20 % dari hak kemitraan Perseroan, sebagai pemegang saham20% perseroan, yang dinilai dari total asset neraca per 31 Oktober 2011(20 % US$2,290,123) = US$458,025;6.

Keberatan atas pemotongan biaya penutupan PT Hansa sebagaimanatercantum dalam perhitungan dividen PT Karya Lestari Makmur Viskaltahun 2010 sebesar = US$2,350;3. Bagian Keuntungan 2011 PT Klima/Freon(20 % x US$1,645,149) =US$329,039;4. Bagian Keuntungan 2011 PT Klima/Fike(20 % x US$67,888) = US$13,578;5. Bagian 20 % dari hak kemitraan Perseroan, sebagai pemegang saham20% perseroan, yang dinilai dari total asset neraca per 31 Oktober 2011(20 % US$2,290,123) = US$458,025;Hal. 4 dari 21 hal. Put.

Tergugat sangat perhitungan terhadap Penggugat, apabila Penggugatmeminta uang untuk belanja, Tergugat mengomel dan tidak ikhlas memberi,hal tersebut menyebabkan Penggugat merasa tidak nyamanb.

No. 66/Pdt.G/2017/PA.Skgperselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sangat perhitungan terhadapPenggugat dan bila Penggugat minta uang belanja Tergugat mengomel sehinggaPenggugat merasa tidak nyaman dan Tergugat kurang menghargai Penggugat danbila orang tua Penggugat datang Tergugat tidak mau menemui orang tua Penggugattersebut.Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidanganyang secara formal dalil gugatan Penggugat sudah dapat dibenarkan, tapi olehkarena perkara ini knusuSs

, maka telah terbukti antaraPenggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimanamaksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksisaksiPenggugat yang keterangannya dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat denganTergugat adalah pasangan suami istri, pernah tinggal bersama dan sekarangPenggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal disebabkan telah terjadiperselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sangan perhitungan

Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinyaPerselisihan dan Pertengkaran: Tergugat sering cemburu tidak jelas; Tergugat sering berkata kasar; Tergugat sering marah karena pembicaraan orang lain terkaitPenggugat; Tergugat tidak percaya kepada Penggugat; Tergugat perhitungan kepada Penggugat.6. Bahwa akibat kejadiankejadian tersebut, Penggugat mengusirTergugat dari kediaman bersama pada tanggal 26 April 2020 yang kintelah mencapai 9 bulan lamanya sampai sekarang;7.

Penggugat dan Tergugat tinggalbersama hidup rukun, namun keduanya belum dikaruniai anak; Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejakbulan April 2020 sudah tidak rukun lagi, keduanya seringberseliisih dan bertengkar; Bahwa penyebab terjadinya perselisinan dan pertengkarankarena Tergugat sering cemburu dan berkata kasar terhadapPenggugat selain itu Tergugat sering marah karena mendengarpembicaraan orang lain terkait nama Penggugat, Bahwa Tergugat tidak mempercayai lagi Penggugat danTergugat perhitungan

Tergugat sering marah bilamendengar pembicaraan orang lain, terkait Penggugat, dan Tergugatsangat perhitungan terhadap Penggugat dan selalu menyuruh Penggugatuntu mengajukan perceraian; Bahwa akibat perselisinan dan pertengkaran tersebut, Penggugatmengusir Tergugat keluar dari rumah pada tanggal 26 April 2020, sejaksaat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang; Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan namun tidakberhasil;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut