41/PID/TPK/2015/PT.DKI

Putusan No.41/PID/T PK/2015/P T.DKI10.11.12.13.14.15.16.17.18.tanggal 2 April 2015 ; Penahanan oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 25 Maret sampaidengan tanggal 23 April 2015 ;Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat sejak tanggal 24 April 2015 sampai dengan tanggalPerpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal O9 Juni 2015No.131/Pen.Pid/TPK/2015/PT.DKI,

sejak tanggal 23 Juni 2015 sampaidengan tanggal 22 Juli 2015 5Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal O09 Juli 2015No.158/Pen.Pid/TPK/2015/PT.DKI, sejak tanggal 23 Juli 2015 sampaidengan tanggal 21 Agustus 2015 ;Pembantaran oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 28 Juli 2015 sampaidengan tanggal 25 Agustus 2015 ;Pembantaran oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri

tanggal 26 Agustus 2015sampai dengan tanggal 6 September 2015 ;Pembantaran oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 07 September 2015sampai dengan tanggal 20 September 2015 ;Pembantaran oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat dari tanggal 21 September 2015hingga 23 September 2015 5 Penetapan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Tinggi Jakarta tanggal 25 September 2015No.232/Pen.Pid/TPK/2015/PT.DKI

sejak tanggal 25 September 2015sampai dengan tanggal 24 Oktober 2015 ;Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Tinggi Jakarta tanggal 12 Oktober 2015No.246/Pen.Pid/TPK/2015/PT.DKI sejak tanggal 25 Oktober 2015sampai dengan tanggal 23 Desember 2015 ;Perpanjangan oleh Ketu Mhkamah Agung Republik Indonesia tanggl23 Desember 2015 Nomor : 190/PT.B/TAH.SUS/PP/2015/MA, sejakHal. 2 dari 186 hal.

07/PID/TPK/2016/PT.DKI

., sejaktanggal 10 November 2015 sampai dengan tanggal 09 Desember 2015;9 Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKIJakarta II tanggal03 Desember 2015 No. 348/Pen.Pid/PTK/2015/PT.DKI.

,sejak tanggal 10 Desember 2015 sampai dengan tanggal 08 Januari 2016;10 Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakartatanggal 23 Desember 2015 No. 441/Pen.Pid/PTK/2015/PT.DKI., sejak tanggal 23Desember 2015 sampai dengan tanggal 21 Januari 201611 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 12Januari 2016 No. 16/Pen.Pid/TPK/2016/PT.DKI., terhitung sejak tanggal 22 Januari2016 sampai dengan tanggal 21 Maret 2016;Pengadilan Tindak Pidana

Penetapan KetuaPengadilan Tinggi Jakarta tanggal O05 Februari 2016, No. 07/PID/TPK/2016/PT.DKIditunjuk menjadi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkatbanding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : Kamistanggal 10 Maret 2016 oleh Ketua Majelis tersebut serta dihadiri para Hakim Anggotatersebut, dan BETTY HARTATI, MH. , sebagai Panitera Pengganti, berdasarkan suratpenunjukkan oleh Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta No: 07/ PID /TPK 2016 /PT.DKI

Jakarta denganputusannya No. 155/PDT/2007/PT.DKI tanggal 22 Agustus 2007 yang amarnyasebagai berikut : Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi ; Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 487/PDT.G/2005/PN.JKT.BAR tanggal 19 September 2006 yang dimohonkan bandingtersebut ;MENGADILI SENDIRI :DALAM KONVENSI :DALAM EKSEPSI: Menyatakan eksepsi Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalamRekonvensi tidak dapat diterima ;DALAM POKOK PERKARA

Jakarta No. 155/PDT/2007/PT.DKI tanggal 22 Agustus 2007 yang membatalkan putusan Pengadilan NegeriJakarta Barat No. 487/Pdt.G/2005/PN.JKT.BAR tanggal 19 September 2006Hal. 23 dari 27 hal. Put.

TJUNG TJEN LIE dan 9.THIO TJEN SIAN tersebut ;Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 155/PD1/2007/PT.DKI tanggal 22 Agustus 2007 yang membatalkan putusan Pengadilan NegeriJakarta Barat No. 487/Pdt.G/2005/PN.JKT.BAR tanggal 19 September 2006 ;MENGADILI SENDIRI :DALAM KONVENSIDALAM EKSEPSI Menyatakan eksepsi Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalamRekonvensi tidak dapat diterima ;DALAM POKOK PERKARA1.

bandingakan dicantumkan dalam amar putusan ini;Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman, UndangUndang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangandi Jawa dan Madura dan Peraturan Perundang Undangan yang berhunungan;MENGADILI: Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat; Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 30Agustus 2016 Nomor 64/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst yang dimohonkan bandingtersebut;hal 24 Putusan Perkara No. 43/PDT/2017/PT.DKI

,MH masingmasing sebagaiHakim Anggota Majelis yang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan TinggiJakarta Nomor: 43/PEN/PDT/2017/PT.DKI. tanggal 30 Januari 2017 ditunjuk sebagaiHakim Majelis untuk mengadili perkara ini pada Pengadilan Tingkat Banding, putusantersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terobuka untuk umum padahari RABU tanggal 29 MARET 2017 dengan dihadiri HakimHakim Anggota tersebutdibantu oleh DRA.Hj. EMMI ANEKA, SH.

,MHRincian Biaya Banding1 Biaya Materai : Rp. 6000,002 Biaya Redaksi : Rp. 5.000,003 Biaya Pemberkasan : Rp. 139.00,00Jumlah : Rp. 150.000,00(seratus lima puluh ribu Rupiah)hal 25 Putusan Perkara No. 43/PDT/2017/PT.DKIhal 26 Putusan Perkara No. 43/PDT/2017/PT.DKI

.:56/PDT/2014/PT.DKI tanggal 30 April 2014Jo.No.480/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst., tanggal 12 Nopember 2012).Objek terlelang adalah objek Hak Tanggungan sebagaimana tersebut dalam(a) Sertifikat Hak Tanggungan No.7269/2014 Jo Akta Pemberian HakTanggunganNo.48/2014 tanggal 22 Juli 2014 PPAT Ariani Lakhsmijati SHatas tanah/bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.545/Cipete Utara,(b) Sertifikat Hak Tanggungan No.7271/2014 Jo Akta Pemberian HakTanggunganNo.49/2014 tanggal 22 Juli 2014 PPAT Ariani Lakhsmijati

Jakarta No. 16/PDT/2020/PT.DKI tanggal 21 Januari2020, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara inidalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh HakimKetua Majelis pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020, dalam sidang terbukauntuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut serta dihadiri pulaoleh : FAJAR SONNY SUKMONO, S.H., Panitera Pengganti berdasarkan SuratPenetapan Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta No. 16/PDT/2020/PT.DKI tanggal21 Januari 2020

pemeriksaan uji laboratorium ;e 1 (satu) bungkus plastik bening berkode B berisikan metafetaminadengan berat netto 1,1008 gram yang kemudian disisihkan menjadi netto1,0583 gram guna pemeriksaan uji laboratorum ;e 1 (satu) buah timbangan digital warna silver ;e 1 (satu) buah handphone merek Nokia C2 berikut Simcard082122837783;Dirampas untuk dimusnahkan ;6 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000, (dua riburupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat Nomor : 153/PID/2013/PT.DKI

dalam fakta persidangan ternyata tidak terpenuhidan karenanya putusan Judex Facti harus dinyatakan dibatalkan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, PemohonKasasi/Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakanPenuntut Umum dalam semua dakwaan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukup alasanuntuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa danmembatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat Nomor : 153/PID/2013/PT.DKI

kepadaNegara ;Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, UndangUndang No.48 Tahun2009, UndangUndang No.8 Tahun 1981, UndangUndang No.14 Tahun 1985sebagaimana telah di ubah dan ditambah dengan UndangUndang No.5 Tahun 2004 danperubahan kedua dengan UndangUndang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILI:Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/TerdakwaMULYANDI alias ANDI alias GHALIB tersebut ;Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 153/PID/2013/PT.DKI

., tanggal 11 Januari2010 tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta denganputusannya Nomor 340/PDT/2010/PT.DKI., tanggal 18 Pebruari 2011 yangamarnya sebagai berikut :e Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 198/Pdt.G/ 2009/PN.Jkt.Ut, tanggal 11 Januari 2010 yang dimohonkanbanding tersebut ;e Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biayaperkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat

TRILLION GLORYINTERNASIONAL tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan TinggiJakarta, Nomor 340/PDT/2010/PT.DKI., tanggal 18 Pebruari 2011 yangmenguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Nomor 198/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Ut., tanggal 11 Januari 2010, serta Mahkamah Agung mengadili sendiriperkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawahini;Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yangkalah, maka ia harus dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam semuaHal

TRILLIONGLORY INTERNASIONAL tersebut ;Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 340/PDT/2010/PT.DKI., tanggal 18 Pebruari 2011 yang menguatkan putusan PengadilanNegeri Jakarta Utara Nomor 198/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Ut., tanggal 11 Januari2010 ;MENGADILI SENDIRI :e Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang memeriksa danmengadili perkara ini ;Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar ongkosperkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ditetapkansebesar

tanggal 06 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2018;Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.880/Pen.Pid/2018/PN.Jkt utrtanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 14 September 2018;Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri JakartaUtara tanggal 22 Agustus 2018 No: 880/Pen.Pid/2018/PN.Jkt.Utr, sejaktanggal 15 September 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018;Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakartatanggal 05 November 2018 No: 3079/Pen.Pid/2018/PT.DKI

Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri JakartaUtara tanggal 22 Agustus 2018 No: 880/Pen.Pid/2018/PN.Jkt.Utr, sejaktanggal 15 September 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018;Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakartatanggal 05 November 2018 No: 3081/Pen.Pid/2018/PT.DKI, sejak tanggal14 November 2018 sampai dengan tanggal 13 Desember 2018;3.

Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakartatanggal 05 November 2018 No: 3080/Pen.Pid/2018/PT.DKI, sejak tanggal14 November 2018 sampai dengan tanggal 13 Desember 2018;Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Pos Bantuan HukumPengadilan Negeri Jakarta Utara (POSBAKUM) berdasarkan penetapan MajelisHakim tertanggal 3 September 2018;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca:Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor887/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr., tanggal 16 Agustus

Membebankan kepada Terdakwa dan Terdakwa II untuk membayar biayaperkara masingmasing sebesar Rp.1.000, (Seribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 133/PID/ 2004/PT.DKI., tanggal 20 Oktober 2004, yang amar lengkapnya sebagai berikut : Menerima permintaan banding dari para Terdakwa dan Jaksa PenuntutUmum; Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanggal 22 Juni2004, Nomor : 1368/Pid.B/2004/PN.JKT.UT, yang dimintakan banding ; Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 20 Oktober 2004Nomor : 133/PID/2004/PT.DKI haruslah dibatalkan oleh Mahkamah AgungRI karena putusan tersebut bertentangan dengan Pasal 30 huruf b dan cUndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 jo UndangUndang Nomor 5 Tahun2003 tentang tambahan dan perubahan UndangUndang Nomor 14 TahunHal. 21 dari 24 hal. Put.

Sementara pada halaman yang sama pada angka IV jelas disebutkan Menerapkan bahwa Terdakwa dan Terdakwa Il serta JaksaPenuntut Umum telah menyatakan banding .... dan seterusnya.Bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 20Oktober 2004 Nomor : 133/PID/2004/PT.DKI sudah sepatutnya untukdibatalkan oleh Mahkamah Agung RI di Jakarta karena Pengadilan TinggiDKI Jakarta telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlakuserta lalai memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh

Jkt.UtJuncto Nomor 1397/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr Juncto Nomor195/PID.SUS/2020/PT.DKI yang dibuat oleh Panitera pada PengadilanNegeri Jakarta Utara, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Juli 2020,Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara mengajukanpermohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakartatersebut:Membaca Memori Kasasi tanpa tanggal bulan Juli 2020 dari PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara sebagai Pemohon Kasasi yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor212/Pdt/2019/PT.DKI. tanggal 6 Mei 2019 juncto Putusan PengadilanNegeri Jakarta Selatan Nomor 202/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel. tanggal 6September 2018:4. Menyatakan bahwa Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat hanyamemiliki sebidang tanah seluas 120 m?, sesuai dengan Akta Jual BellNomor 15/7/PK.Selatan/1983 (Bukti T4) yang dibuat oleh CamatKebayoran Lama selaku PPAT yang selanjutnya disebut sebagai TurutTerbanding, Turut Tergugat;5.

Putusan Nomor : 3/P/FP/2016/PTUN.JKTPengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimanaPutusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 355/PDT/1997/PT.DKI,tanggal 15 Juli 1997 (bukti T4) jo. putusan Pengadilan Negeri JakartaSelatan Nomor 43/Pdt.G/1996/PT.JKT, tanggal 21 November 1996 (buktiT3) yang amarnya antara lain menyatakan : Menyatakan Akta Hibah Nomor 4/1982/Kebayoran Baru, tanggal 23Juni 1982 Notaris/PPAT MMI Wiardi, S.H., dan Akteakte Jual BeliNomor 3/1980/Kebayoran Baru, tertanggal

diuraikan sebagai berikut :Bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 945/Kramat Pela berasal daritanah Negara bekas Hak Guna Bangunan No. 288/Kramat Pela semulatercatat atas nama Mustafa Djuang Harahap, Sarjana Hukum seluas 766M2 sesuai Surat Ukur tanggal 27 Maret 1982 No. 65/1982, berakhirtanggal 9 April 2002, yang kemudian berdasarkan Akta Hibah tanggal 23Juni 1982 No. 4/1982/Kebayoran Baru menjadi atas nama Iswan YudiDjuang Harahap;Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.355/PDT/1997/PT.DKI

Bukti T 9Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi JakartaSelatan tanggal 24 Juni 2015, perihal Laporan PermohonanPembatalan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 945/KramatPela (fotokopi sesuai dengan aslinya).Salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor43/Pdt.G/1996/PN.JKT, tanggal 21 November 1996 (fotokopidari fotokopi).Salinan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor355/Pdt/1997/PT.DKI, tanggal 15 Juli 1997 (fotokopi darifotokopi).Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan

No.294/PDT/2019/PT.DKI Contract of Equipment Supply oleh dan antara Penggugat denganTergugat ; Contract Of Civil Work, Installation & Commissioning oleh dan antaraPenggugat II dengan Tergugat II.Maka perjanjianperjanjian tersebut menjadi sah secara hukumsebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdata yangmenyatakan: Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; Suatu hal tertentu; Suatu sebab yang halal.Dan

,M.Hum. dan ACHMADYUSAK, S.H., M.H. masingmasing sebagai Hakim Anggota berdasarkan SuratPenetapan Ketua Pengadilan Tinggi DkKI Jakarta Nomor294/Pen/Pdt/2019/PT.DKI tanggal 16 Mei 2019 telah ditunjuk untuk memeriksadan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding danputusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari Selasa tanggal13 Agustus 2019 dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi olehHakim Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh WANGI AMAL PRAKASA,S.H

No.294/PDT/2019/PT.DKI

potong kaos warna hijau berlengan putih merk Cole ;(satu) potong celana panjang jeans warna hitam merk Fredperry ;(satu) potong kaos warna hitam merk Giordano ;30 1 (satu) potong celana pendek warna hitam yang bertuliskan pelabuhanratu ;Dirampas untuk dimusnahkan ;31. 1 (satu) unit Hp merk Blacberry 9530 warna hitam Strom 1 ;Dikembalikan kepada Terdakwa ;e Membebankan ongkos perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,(dua ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 111/PID/ 2013/PT.DKI

lengkapnya sebagai berikut :1.2.Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut ;Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal No. 1696/PID.B/2012/PN.JKT.BAR tanggal 5 Pebruari 2013 yang dimintakan banding;Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam keduatingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.000, (duaridu rupiah) ;Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 111/PID/2013/PT.DKI

PutusanPengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 1696/PID.B/ 2012/PN.JKT.BAR,tanggal 05 Februari 2013 yang diambil alin Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor :111/PID/ 2013/PT.DKI. tanggal 14 Mei 2013 tidak salah dalam menerapkanhukum dan telah benar tentang cara mengadili perkara aquo sesuai ketentuanyang berlaku dan tidak melampaui batas kKewenangannya ;Hal. 24 dari 26 hal. Put.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor280/PID.SUS/2017/PT.DKI., tanggal 14 November 2017 yang amarlengkapnya sebagai berikut: Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut; Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor915/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Brt., tanggal 28 Agustus 2017 yang dimintakanbanding tersebut sekedar kualifikasi pidana yang didakwakan kepadaTerdakwa, sehingga amar selengkapnya

akandikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;e Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;e Memerintahkan barang bukti berupa :* 1 (satu ) bungkus kecil plastik bening berisikan Narkotika Golongan I jenis Kristal0,2 Gram warna putih berat bersih 0,0741 gram netto sisa setelah pemeriksaan0,0543 gram, dirampas untuk dimusnahkan ; Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 272/PID/2011/PT.DKI

Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (duaribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor253/Pid/2012/PT.DKI. tanggal 14 Agustus 2012 yang amar lengkapnyasebagai berikut : Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ; Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor373/Pid.Sus/2012/PN.Jkt.Bar tanggal 30 Mei 2012 yang dimintakan bandingtersebut ; Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ; Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya

Putusan Banding No.414/Pdt/2014/PT.DKI., tanggal 22 Juli 2014, jo. Putusan PengadilanNegeri Jakarta Selatan No. 370/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel., tanggal 28Agustus 2013, yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT), dansalah satu amarnya yaitu:Menghukum Para Tergugat (MUEHLBAUER AG~ danMUEHLBAUER TECHNOLOGIES SDN.

yangdidasarkan kepada Akta Wasiat Nomor 103, tanggal 20 Januari 1990tersebut menjadi batal demi hukum;Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, TurutTergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat VIIuntuk tunduk dan patuh atas putusan perkara ini;Membebankan kepada Tergugat dan Tergugat II untukmembayar biaya perkara sebesar Rp3.216.000,00 (tiga juta dua ratusenam belas ribu rupiah);Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi DKI JakartaNomor 290/PDT/2017/PT.DKI

Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkarayang hingga hari ini dihitung sebesar Rp 539.000, (limaratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan TinggiJakarta No. 125/ Pdt/2004/PT.DKI. tanggal 07 Juli 2004adalah sebagai berikut: Menerima permohonan banding, dari para Pembandingsemula para Penggugat; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barattanggal 10 Juni 2003 No. 292/Pdt.G/2002/PN.JAK.BAR.yang dimohonkan banding tersebut; Menghukum para Pembanding

Putusan Banding Pengadilan Tinggi DKI JakartaNo. 125/Pdt/2004/PT.DKI Jakarta tertanggal 7 Juli 2004jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.292/Pdt.G/2002/ PN.Jkt.Bar tertanggal 10 Juni 2003karena Judex Fecti telah salah atau keliru dalammenerapkan hukum dan bertentangan dengan hukum yangberlaku sehingga tidak memenuhi rasa keadilan;2.