Ditemukan 27977 data
80 — 40
6/PIDSUS-TPK/2017/PT.GTO
121 — 33
56/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn
TPK/2016/PN.Mdn.DEMIKEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yangmengadili perkaraperkara tindak pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasadalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaraTRIE FN hg nnn I1. Nama lengkap =: TENGKU NISFARUDDIN SYAH Als SIPAI;2. Tempat lahir : Siparepare Kab Batu Bara;3. Umur/Tgl. lahir :30 Tahun /6 Nopember 1985;4. Jenis kelamin > LEAK ILAK1j~ a nnn nnn nn err5.
127 — 30
28/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnd
161 — 24
25/Pid.Sus-TPK/2015/PNTpg
P UT US A NNomor 25/Pid.Sus/TPK/2015/PN.TpgDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriTanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara tindak pidanakorupsi dengan acara pemeriksaan biasa pada Peradilan Tingkat Pertama telahmenjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :Nama lengkapTempat lahirUmur, tgl.
115 — 46
11/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.
130 — 0
58/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST
165 — 28
10/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Ptk
Ptk.Maret 2016 dan telah diregister pendaftaran Surat Kuasa Nomor58/SK.Pid/2016/PN.Ptk tanggal 14 April 2016Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada PengadilanNegeri Pontianak Nomor 10/Pen.Pid.Sus/TPK/2016/PN.Ptk tanggal 16Maret 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim; Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pen.Pid.Sus/TP.Korupsi/2016/PN.PTK tanggal 21 Maret 2016 tentang penetapan hari sidang; Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah
80 — 46
64/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg
227 — 87
25/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Plg
74 — 15
13/PID.SUS/TPK/2012/PN.Sby
72 — 14
25/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg
MARTADINATA No.74 80BANDUNGPUTUSANNomor : 25/Pid.Sus/TPK/2011/PN.BdgDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Kelas! A Bandung yang memeriksa dan mengadiliperkaraperkara tindak pidana korupsi pada tingkat pertama denganpemeriksaan secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikutdalam perkara terdakwa : Nama lengkap : ANDAN SUYANDA binH.
tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan/pendapatnya tanggal 26 Mei 2011 ;Menimbang, bahwa terhadap Nota Keberatan (eksepsi) dariPenasihat Hukum Terdakwa dan Tanggapan (pendapat) yang diajukan olehPenuntut Umum tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan selapada tanggal 31 Mei 2011, yang amarnya sebagai berikut :MENGADILI :e Menolak keberatan/eksepsi dari Penasehat Hukum TerdakwaAndan Suyanda bin H. la Hadiya untuk seluruhnya;e Menetapkan pemeriksaan perkara pidana Nomor : 25/Pid.Sus/TPK
MARTADINATA No.74 80BANDUNGPETIKAN PUTUSANNomor : 25/Pid.Sus/TPK/2011/PN.BdgDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Kelas! ABandung yang memeriksa dan mengadiliperkaraperkara tindak pidana korupsi pada tingkat pertama denganpemeriksaan secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikutdalam perkara terdakwa : Nama lengkap : ANDAN SUYANDA binH.
Perpanjangan ke 2 Ketua PengadilanTinggi Tipikor Bandung sejak tanggal25 Agustus 2011 s/d tanggal 23September 2011 ; Dalam persidangan terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya :MAMAN BUDIMAN, SH.MH dan ROSA TEDJABUANA, SH Advokat dan CalonAdvokat beralamat di Komplek Pasanggrahan Indah Blok 28 No.14 UjungBerung Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Mei2011 ;PENGADILAN NEGERI TERSEBUT Telah membaca berkas perkaraNomor : 25/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdgatas nama terdakwa : ANDANSUYANDA
57 — 113
1/PID.SUS/TPK/2014/PN.MTR
94 — 39
7/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb
62 — 14
54/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg
PUTUSANNomor: 54/Pid.Sus/TPK/2011/PN.BdgDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tipokor pada Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa danmengadili perkara Pidana Khusus Tindak Pidana Korupsi secara Biasa pada tingkatpertama dengan Majelis Hakim, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkaraatas nama terdakwa :Nama Lengkap : H.
IKA RAHMAWATI, SH berdasarkan surat kuasa khususTertanggal 03 Agustus 2011 ;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut :Telah membaca :1.Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 25Juli 2011 Nomor: 54/ Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg , tentang Penunjukan Hakim yangmemeriksa mengadili perkara Pidana Tindak Pidana Korupsi ;2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung tanggal. 25 Juli 2011 54/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg tentang penetapan hari sidang;3.
114 — 54
116/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jkt.Pst
47 — 14
13/PID.SUS/TPK/2013/PN.JBI.
PUTUSANNO.13/PID.SUS/TPK/2013/PN.JBI.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi, yangmemeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi pada tingkat pertama,dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikandi bawah ini, dalam perkara atas nama TerdakwaTerdakwa :I Nama Lengkap : M.
93 — 17
39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg
60 — 14
7/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg
191 — 60
102/Pid.Sus/TPK/2017/PN.JKT.PST
137 — 20
91/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.
Tidak diperkenankan melakukan proses pencairan dana BLM kegiatan(APBN) dari KPPN ke rekening UPK dan dari rekening UPK ke TimPengelola Kegiatan (TPK)/Desa.2. Selurun Fasilitator (FK/FT/Ass.
disampaikankepada desadesa sebagai acuan perencanaan, pelaksanaan dan pelestariankegiatan Simpan Pinjam Perempuan;Membuka Rekening kolektif di Bank Pemerintah setempat bersamaFasilitator Kecamatan dan Ketua Tim Pengelola Kegiatan untuk dana BantuanPNPM Mandiri Perdesaan;Menyalurkan dana bantuan PNM Mandiri Perdesaan ke desa denganterlebih dahulu memeriksa Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang dibuat olehTPK serta Resalisasi dari Penggunaan dana sebelumnya;Memberikan bantuan teknis langsung kepada TPK
dan kelompokmengenai pembukuan, laporan dan pengembalian dan perguliran;Melakukan pemeriksaan pembukuan TPK dan kelompok secara berkalaatau sesuai kebutuhan;Membuka rekening di Bank pemerintah terdekat bersama FasilitatorKecamatan untuk dana operasional perencanaan dan pelatihan;Membuat rencana penggunaan dan operasional dan laporanpenggunaannya untuk dibahas dan disetujui bersama Fasilitator Kecamatan danPJOK (Penanggung jawab Operasional Kegiatan)Menyebarkan informasi yang menyangkut penggunaan
Dengan ditetapbkannya UPK Kecamatan SetuKabupaten Bekasi sebagai Lokasi Kecamatan Bermasalah maka berdasarkansurat tersebut:Tidak diperkenankan melakukan proses pencairan dana BLM kegiatan (APBN)dari KPPN ke rekening UPK dan dari rekening UPK ke Tim Pengelola Kegiatan(TPK)/Desa.Seluruh Fasilitator (FK/FT/Ass. FK), agar ditarik dari lokasi tugas.