:Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernahmelangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orangtua, berada di bawah kekuasaan wali.Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun hartabendanya.Kemudian Pasal 51 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinanmengatur :Bahwa berdasarkan uraianuraian yang dikemukakan diatas, maka sangatberalasan apabila Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai Wali dari anakyang bersangkutan demi tumbuh kembang, masa depan, pendidikan

+22 22222 nena nen nnn nnn enn nen ee eensHanna Ayudhia Hartanty Binti Muhammad Djauhari,Perempuan, lahir di Tangerang, pada tanggal 02 Juni 2010, Umur 10 tahun,agama Islam, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3674LU270520190037, tertanggal 27 MeiBerada di bawah kekuasaan Pemohon (Nur Djalaludin Bin Abdul Basyir)sebagai Wali sampai dengan anak tersebut dewasa dan/atau telahmenikah.Membebankan biaya yang timbul dalam perkara inisesual dengan ketentuanNUKUM). 2922222 n nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn

Nagmprah Kab.Bandung Barat, setidaktidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan NegeriBale Bandung yang melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja dan melawanhukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan oranglain tetapi yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orangyang pengausaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karenapencarian atau karena mendapat upah untuk itu, dan beberapa perbuatan tersebut

Nagmprah Kab.Bandung Barat, setidaktidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan NegeriBale Bandung yang melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja dan melawanhukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan oranglain tetapi yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan dan beberapa perbuatantersebut memiliki hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satuperbuatan berlanjut, perbuatan mana yang dilakukan bahwa terdakwa adalah karyawantetap

Melanggar Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP jo pasal 64ayat (1) KUHP ; Menimbang, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsurunsur yang terkandungdalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHPsebagaimana dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :Unsur barang siapa Unsur yang melakukan atau turut serta melakukan.Unsur dengan sengaja dan melawan hukum Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaanPe PPorang lain tetapi yang ada dalam kekuasaan

No. 0046/Pdt.P/2016/PA.Msa.sampai saat ini belum mencapai umurnya18 tahun, sehingga masihberada di bawah umur, oleh karena itu anak tersebut berada dalamkekuasaan orang tua (pemohon) dan pemohon sebagai orang tuamewakili anak tersebut baik di dalam maupun di luar Pengadilan;Menimbang, bahwa dalam Pasal 50 ayat (1) UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa anak yang belum mencapai 18tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak beradadi bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah

kekuasaan wall;Menimbang, bahwa pemohon tidak dicabut kekuasaannya terhadapanak tersebut, maka anak tersebut berada dalam kekuasaan orang tua;Menimbang, bahwa meskipun demikian, dengan memperhatikankenyataan yang ada yakni hukum yang hidup dan berkembang di dalammasyarakat utamanya dalam hal pengurusan balik namaSertifikat HakMilik menghendaki adanya perwalian orang tua terhadap anaknya yangmasih di bawah umur, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa denganpendekatan empiris/utilistis dan adanya kebutuhan

Peraturan Pemerintah Pengyanti UndangUndang No. 21 Tahun1959 jo. 55 (1), $2 Kitab UndangUndang Hukum Pidana.Subsidiair:Bahwa ia tertuduh dengan bekcrja sama secara sadar dengan BonifaciusSiahaan dan/atau dengan orangorang lain utuupun sendirisendiri pada hariyang tidak dapat ditentukan tanggalnya dengan pusti di antara bulan Januaridan tanggal 17 Maret 1967. setiduktidaknya dalam tahun 1967 di Medan ataupun di tempat lain di dalam Daerah Propinsi Suniatera Utara, dengan salahmemakai kekuasaan ataupun

mana Jaksa Agung pada pokoknya berpendapatbahwa kiranya Mehkamah Agung akan menolak permohonan kasasi tersebut;Melihat suratsurat yang bersangkutan;Menimbang terlebih dahulu bahwa meskipun berdasarkan pasal 70 dariUndangUndang No. 13 tahun 1965 sejak UndangUndang tersebut mulaiberlaku pada tanggal 6 Juli 1965 UndangUndang Mahkamah Agung Indonesia(UndangUndang No. 1 tahun 1950) dinyatakan tidak berlaku lagi, namunbaik karena Bab IV dari UndangUndang tersebut hanya mengatur kedudukan,susunan dan kekuasaan

Mahkamah Agung maupun karena UndangUndang yangmenurut pasal 49 ayat (4) dari UndangUndang itu mengatur acara kasasi lebihlanjut belum ada, maka Mahkamah Agung berpendapat, bahwa pasal 70 dariUndangUndang tersebut di atas harus ditafsirkan sedemikian, sehingga yangdinyatakan tidak berlaku itu bukanlah UndangUndang Mahkamah AgungIndonesia (UndangUndang No. 1 tahun 1950), dalam keseluruhannya, melainkan khusus mengenai kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung,ojeh karena mana halhal yang mengenai

Perumahan Bumi Citra Lestari Blok F.1 No. 35 Rt. 008Rw. 011 Desa Waluya, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi ;Menimbang bahwa berkaitan dengan permohonan penetapan wali yangdiajukan oleh Pemohon, Majelis perlu mengemukakan ketentuan perundangundangan yang berkaitan dengan hal tersebut sebagai berikut : Pasal 47 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan menyatakan bahwa: anak yang belum mencapai umur 18(delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan adadi bawah kekuasaan

Ayat (2) orang tua mewakili anak tersebut mengenai segalaperbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan; Pasal 50 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan, anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahunatau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali;Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan undangundang tersebut,maka perwalian baru ada apabila : Anak tersebut tidak berada dalamkekuasaan orang tuanya dan

Disini kekuasaan antar kekuatan yang memaksaorang itu tidak mutlak, tidak penuh. Orang yang dipaksa itu masih adakesempatan untuk memilih akan berbuat yang mana. yang berupa keadaan darurat.

Bedanya dengan kekuasaan yangbersifat relatif ialah bahwa pada keadaan darurat ini orang yangdipaksa itu sendirilah yang memilih peristiwa pidana manakah yang ialakukan, sedangkan pada kekuasaan yang bersifat relatif orang itutidak memilih, dalam hal ini yang mengambil inisiatif ialah orang yangmemaksa..B.MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA TIDAK LENGKAP DALAMMEMPERTIMBANGKAN PUTUSAN, yang menyatakan Terdakwa merusakpintu rel gerbang Yayasan SekolahBahwa berdasarkan fakta dilapangan tidak ada ditemukan

Putusan judex facti Pengadilan Agama Padang No. 384/Pdt.G/2011/PA.Pdg, tertanggal 13 Desember 2011, tidak merefleksikan kepastianhukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum;Bab 1, Pasal 1 UndangUndang Kekuasaan Kehakiman (UndangUndang RI No.48Tahun 2009) menyatakan: Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yangmerdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilanberdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945, demi terselenggaranya Negara

Hukum Republik Indonesia;Seiring dengan ketentuan di atas, Pasal 2 ayat 4 UndangUndang KekuasaanKehakiman (UndangUndang RI No.48 Tahun 2009) menyatakan: Peradilandilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan;Selanjutnya pasal 5 ayat 1 UndangUndang Kekuasaan Kehakiman (UndangUndang RI No.48 Tahun 2009) menyatakan: Hakim dan Hakim konstitusi wajibmenggali, mengikuti dan memahami nilainilai hukum dan rasa keadilan yang hidupdalam masyarakat;Berdasarkan pasalpasal UndangUndang Kekuasaan Kehakiman

OZI langsung mengambil 1 (Satu) unit HP merk Oppo tersebuttanpa seijin dari pemiliknya selanjutnya setelah HP dalam kekuasaan sdr.OZI, terdakwa dan sdr. OZI langsung kabur dengan menggunakan sepedamotor menuju ke Jalanimam Bonjol Samarinda; Bahwa terdakwa bertugas sebagai joki yang mengemudikan sepeda motordan membonceng sdr. OZI sedangkan sdr. OZI bertugas mengambil HP; Bahwa Maksud terdakwa dan sdr. OZI mengambil 1 (Satu) unit HP merkIPhone 7+ warna merah dengan No.

OZI langsung mengambil 1 (Satu) unit HP merk Oppo tersebuttanpa seljin dari pemiliknya selanjutnya setelah HP dalam kekuasaan sdr.OZI, terdakwa dan sdr. OZI langsung kabur dengan menggunakan sepedamotor menuju ke Jalanimam Bonjol Samarinda; Bahwa terdakwa bertugas sebagai joki yang mengemudikan sepeda motordan membonceng sdr. OZI sedangkan sdr. OZI bertugas mengambil HP; Bahwa Maksud terdakwa dan sdr. OZI mengambil 1 (Satu) unit HP merkIPhone 7+ warna merah dengan No.

Unsur mengambil barang sesuatu;Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah perbuatanuntuk menguasai sesuatu yang semula tidak dalam kekuasaan menjadi dalamkekuasaannya, sedangkan yang dimaksud dengan barang secara umum adalahsesuatu yang bernilai ekonomis maupun magis dalam kehidupan manusia;Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidanganterdakwa melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekitar pukul16.00 wita di Jalan Sentosa di depan Gang Kenangan 3 Kelurahan

Ozi langsung mengambil 1 (Satu) unit HP merk Oppotersebut tanpa seijin dari pemiliknya selanjutnya setelah HP dalam kekuasaan sdr.Ozi, terdakwa dan sdr. Ozi langsung kabur dengan menggunakan sepeda motormenuju ke Jalan Imam Bonjol Samarinda;Dengan demikian unsur ke2 mengambil barang sesuatu telah terpenuhimenurut hukum,;3.

Ozi langsung mengambil 1 (Satu) unit HP merk Oppotersebut tanpa seijin dari pemiliknya selanjutnya setelah HP dalam kekuasaan sdr.Ozi, terdakwa dan sdr.

diijinkan untukmelakukan perbuatan hukum sendiri, maka Pemohon inginditetapkan untuk bertindak sebagai kuasa untuk mewakili anakPemohon yang masih dibawah umur dengan ahli waris lainnya dariAlmarhumah SUBARMI atau ditulis juga SUBARNI;Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkansebagai berikut:Halaman 12 dari 16 Penetapan Nomor 594/Padt.P/2020/PN BItMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan perwalian (voodgdij)adalah pengawasan terhadap anak yang di bawah umur, yang tidak berada dibawah kekuasaan

Pasal 345 KUH Perdata bahwa apabilasalah satu dari kedua orangtua meninggal dunia, maka perwalian terhadapanakanak yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orangtua yanghidup terlama, sekedar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat darikekuasaan orangtuanya (wettelijke voogdij);Menimbang, bahwa Pasal 47 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan telah mengatur sebagai berikut:(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belumpernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan

orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;(2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan di luar Pengadilan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 47 ayat (1) jo pasal50 ayat (1) Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 477 K/Sip/76tertanggal 13101976 yang menyatakan bahwa dengan berlakunya Undang Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, batas umur seseorang yangberada di bawah kekuasaan

;Menimbang, bahwa pasal 345 KUHPerdata menyebutkan bahwaApabila salah satu dari kKedua orang tua meninggal dunia, maka perwalianterhadap anak anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku olehorang tua yang hidup terlama, sekadar ini tidak telah dibebaskan atau dipecatdari kekuasaan orang tuanya;Menimbang, bahwa dengan demikian maka berdasarkan keteranganPemohon, Para Saksi dan ketentuan pasal 345 KUHPerdata, serta ketentuandalam Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 47ayat

(1) maka oleh karena salah satu orang tua dari FADILA GALIHNURAINI yang juga Istri Pemohon yaitu SIT NURHAYATI telah meninggaldunia dan oleh karena anak Pemohon yang bernama FADILA GALIHNURAINI tersebut belum berusia 18 (delapan belas) tahun sehingga masihdi bawah umur (belum dewasa), maka perwalian terhadap anak Pemohonyang bernama FADILA GALIH NURAINI tersebut dipangku oleh Pemohonsebagai orang tua yang hidup terlama dan kekuasaan Pemohon sebagaiorang tua yang menjadi wali dari anaknya tersebut

Dalam hal ahli waris tidak mempunyai kecakapanuntuk melakukan perbuatan hukum karena yang bersangkutan belum dewasa,Halaman 11 dari 15, Penetapan Nomor 42/Pat.P/2021/PN Bmsmaka harus diwakili orang tuanya apabila ahli waris tersebut masih di bawahkekuasaan orangtua, atau diwakili seorang wali apabila ahli waris tersebut tidakberada dibawah kekuasaan orangtua;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa salah satu anak kandung Pemohon atau jugasebagai anak

bernama EFRIZA RISFI SYAHPUTRA masih berusia 16 (enambelas) tahun, yang mana anak tersebut pada saat permohonan ini didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Banyumas pada tanggal EFRIZA RISFISYAHPUTRA umurnya belum genap 18 (delapan belas) tahun, sehingga sesualberdasarkan ketentuan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 1Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang pada pokoknya berbunyi :Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belumpernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan

orang tuanyaselama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;maka anak Pemohon tersebut masih berada di bawah kekuasaan orang tua yaituPemohon, dan berdasarkan Pasal 47 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 1 Tahun1974 Tentang Perkawinan, Pemohon selaku orang tua dari anaknya yang bernamaEFRIZA RISFI SYAHPUTRA memiliki kekuasaan penuh untuk mewakili anaktersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkapdipersidangan, Pemohon sebagai orang

tua kadung EFRIZA RISFI SYAHPUTRAtidak ditemukan keadaankeadaan yang dapat membebaskan pemohon sebagaipemegang kekuasaan terhadap anaknya dan tidak pula pernah dipecat kekuasaanorang tua dari Pengadilan;Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 48Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang padapokoknya berbuny/i:Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikanbarangbarang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18(delapan belas) tahun

Mengambil Sesuatu Barang ;wonn Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalahmemindahkan barang dari tempat semula ke tempat lainnya, dapat juga diartikan bahwasuatu tindakan memindahkan suatu barang yang nyatanyata di bawah kekuasaan oranglain yang berhak untuk berada di bawah kekuasaannya seolaholah sebagai barang miliksendiri sehingga barang tersebut berada diluar kekuasaan si pemilik yang sah; wonn Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah setiap bagian dari hartabenda

Unsur ini menunjukkan bahwa telah berpindahtangannya sesuatu barangmilik seseorang ke tangan atau kekuasaan orang lain yang tidak berhak secara keseluruhan maupun sebahagian ; Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidangan sebagaiberikut : e Bahwa benar pada hari kamis tanggal 26 Januari 2012 sekitar jam 08.30 Wibbertempat di jalan umum areal kebun sawit PTPN VII Padang Ratu Kec.Padang Ratu Kab.

Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukumialah adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa yang $=membuat pelakumemperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki olehpemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari12pemiliknya dengan cara yang bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak13Bahwa benar pada hari kamis tanggal 26 Januari 2012 sekitar

Daime PerumAlam Lestari RT/RW. 001/005 Kelurahan Doyo Baru, Kecamatan Waibu,Kabupaten Jayapura telah bersedia menjadi wali dari seorang anak lakilakibernama Amran Bongalembang, lahir di Bungin 16 April 1996 untuk mendaftarsebagai calon TNI AD di Kabupaten Jayapura Papua;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 50 Undang Undang Nomor : 1Tahun 1974, seorang anak yang tidak berada dibawah kekuasaan orangtuanya, maka akan berada dibawah kekuasaan wali dan untuk itu JanatulFirdaus menyatakan bersedia untuk

Namundemikian sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) UndangUndang RINomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarangmenolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yangdiajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkanwajib untuk memeriksa dan mengadilinya;Menimbang, bahwa terhadap kasus hukum kongkret yang belumdiatur undangundang, maka Hakim harus menemukan hukum dengan caramenggali, mengikuti dan menghayati nilainilai hukum yang hidup

dalammasyarakat, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 Ayat (1)UndangUndang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil permohonannya,Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P.1 s/d P4serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Parno Sugianto dan saksi AsmaulHusnah sebagaimana tersebut diatas;Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalahmemohon untuk menetapkan bahwa nama AGUSNOTO dan AGUS NOTOadalah merupakan

alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum;Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, danpemeriksaan perkara ini dilakukan di ruang sidang Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo Hal. 2 dari5 halamanPutusan No. 14/Pdt.G/2014/PA Dgl.Selatan, Kabupaten Sigi dalam program sidang keliling yang dilaksanakan oleh PengadilanAgama Donggala, serta demi asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan berdasarkanPasal 2 ayat (4) UndangUndang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan

wakil/kuasanya yang sah serta ketidakhadiran Penggugat dan Tergugattersebut tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, dan tidak diketahuipenyebabnya, serta oleh karena pemeriksaan perkara ini dilakukan di ruang sidang Kantor UrusanAgama Kecamatan Dolo Selatan, Kabupaten Sigi dalam program sidang keliling yangdilaksanakan oleh Pengadilan Agama Donggala, dan demi asas peradilan yang sederhana, cepatdan biaya ringan berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UndangUndang RI Nomor 48 Tahun 2009Tentang Kekuasaan

Menimbang, bahwa pemohon tidak mengemukakan sesuatu apapun lagi dan mohonpenetapan ;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, segala sesuatuyang tercatat dan dilampirkan dalam berita acara persidangan telah ikut pula dipertimbangkanserta merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon ialah sebagaimanatersebut diatas ;Menimbang, bahwa pada prinsipnya penyelenggaraan kekuasaan

kehakiman (JudicialPower) melalui badan peradilan bidang perdata tugas esensinya ialah menerima, memeriksa,mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya sebagaimana tertuangdalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;Menimbang, bahwa anak pemohon lahir di wilayah hokum Lhokseumawe, yang olehkarenanya sudah tepat bagi pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan NnegeriLhokseumawe ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya pemohondipersidangan

Perkawinan), Pasal 47 Ayat (1): Anak yang belummencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernahmelangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanyaselama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

keterangan Pemohondan saksisaksi keduanya belum pernah menikah, sehinggadihubungkan dengan landasan yuridis normatif di atas, maka XXXXdan XXXX dikatagorikan sebagai anak yang belum dewasa atau dibawah umur;Menimbang, bahwa karena XXXX dan XXXX termasuk anakyang belum dewasa, maka demi hukum harus berada di dalamkekuasaan orangtuanya, dan orang tuanya tersebut berwenangmewakili anaknya mengenai segala perbuatan hukum di dalam dandi luar Pengadilan, karena sampai saat ini belum ada pencabutanterhadap kekuasaan

eksepsi Tergugat mengenai kewenanganmengadili (kompetensi absolut/relatif) maka berdasarkan Pasal 136 HIR/162 RBgPengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;Menimbang, bahwa dengan adanya eksepsi kewenangan absolute yangdiajukan oleh Para Tergugat, maka yang menjadi pertanyaan Apakah Peradilan Umumatau Peradilan Agama yang berwenang untuk mengadili perkara gugatan Nomor 34/PDT.G/2015/PN Spn;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan absolute adalahmenyangkut pembagian kekuasaan

(wewenang) mengadili antar lingkungan pengadilan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 18 Undang Undang Republik IndonesiaNomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, maka Kekuasaan kehakiman(Judicial Power) yang berada dibawah Mahkamah Agung, dilakukan dan dilaksanakanoleh beberapa lingkungan peradilan yang terdiri dari:1 Peradilan Umum;2 Peradilan Agama;3 Peradilan Militer, dan4 Peradilan Tata Usaha Negara;Menimbang, bahwa eksepsi Para Tergugat menyatakan perkara ini adalahkewenangan dari Peradilan

Agama, maka selanjutnya akan dipertimbangkan mengenaikekuasaan mengadili dari Peradilan Agama;Menimbang, bahwa Peradilan Agama diatur dalam Undang Undang Nomor 7Tahun 1989, diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah keduakalinya dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009;Menimbang bahwa UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama, dalam Bab III mengenai Kekuasaan Pengadilan Pasal 49 yang berbunyi sebagaiberikut:1 Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan

yang diatur dalam atau berdasarkan undangundangmengenai perkawinan yang berlaku;3 Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf bialah penentuan siapasiapa yang menjadi ahli waris, penentuanmengenai harta peninggalan, penentuan bagian masingmasing ahliwaris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.Menimbang bahwa dengan diundangkannya UndangUndang Nomor 3 Tahun2006 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama, dalam Bab III mengenai Kekuasaan

bersama antara orangorang Islam dilakukan di Pengadilan Agamasebagaimana Pasal 49 huruf a angka 10 mengenai penyelesaian harta bersamaUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;Menimbang, bahwa penyelesaian harta bersama antara Penggugat denganTergugat I tunduk pada Pasal 49 huruf a angka 10 UndangUndang Nomor 3 Tahun2006 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama, maka perkara ini masuk dalam kekuasaan

Bahwa dalam memberikan pertimbangan hukum, Majelis HakimTingkat Banding telah mengesampingkan serta melanggar ketentuanpasal 23 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang KetentuanKetentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman;Bahwa dalam ketentuan Pasal 23 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004Tentang KetentuanKetentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang wajibdijalankan dan dipedomani serta diperhatikan oleh Pengadilan in casuMajelis Hakim Tingkat Banding, tersebut ditegaskan bahwa "Segalaputusan Pengadilan selain harus

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim TingkatBanding telah melanggar ketentuan huruf c angka 1 dan 2 KeputusanKetua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/104.A/SK/2006tentang Pedoman Perilaku Hakim, sehingga dengan demikian PemohonKasasi semula Tergugat I/Terbanding berpendapat bahwa PutusanMajelis Hakim Tingkat Banding tersebut tidak dapat dipertahankan danoleh karenanya patut dibatalkan;Bahwa mengingat ketentuan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentangKetentuanKetentuan Pokok Kekuasaan

Bahwa dalam memberikan pertimbangan hukum, Majelis HakimTingkat Banding telah mengesampingkan serta melanggar ketentuanpasal 23 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang KetentuanKetentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman;Bahwa dalam ketentuan Pasal 23 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004Tentang KetentuanKetentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang wajibdijalankan dan dipedomani serta diperhatikan oleh Pengadilan in casuMajelis Hakim Tingkat Banding, tersebut ditegaskan bahwa "segalaputusan pengadilan selain harus

dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim TingkatBanding telah melanggar ketentuan huruf c angka 1 dan 2 KeputusanKetua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/104.A/SK/2006tentang Pedoman Perilaku Hakim, sehingga dengan demikian PemohonKasasi Il semula Tergugat 11/Terbanding II berpendapat bahwa PutusanMajelis Hakim Tingkat Banding tersebut tidak dapat dipertahankan danoleh karenanya patut dibatalkan;Bahwa mengingat ketentuan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentangKetentuanKetentuan Pokok Kekuasaan

Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikanbiaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekasisteri;Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terhadap anak yang belumberumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkanPutusan Perkara Nomor 4/Pdt.G/2015/PN Sdw, halaman 32 dari 40perkawinan, ia berada dalam kekuasaan orang tuanya selama kekuasaantersebut tidak dicabut dari orangtuanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) UndangundangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, atas permintaan orang tua yang lain,keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telahdewasa atau pejabat yang berwenang, pencabutan kekuasaan salah satu ataukedua orang tua dilakukan dengan keputusan pengadilan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,dengan tidak adanya permintaan pencabutan kekuasaan salah satu atau keduaorang tua seorang anak lakilaki bernama

JOSHUA ANDREAS MERANG darihasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang lahir pada tanggal 25September 2010 serta oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebutmasih berusia 4 (empat) tahun, maka Majelis Hakim berpendapat demikepentingan anak maka anak tersebut masih berada dalam kekuasaan keduaorang tuanya yaitu Penggugat dan Tergugat karena anak tersebut masihmembutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya ;Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugatputus karena perceraian

, sedangkan anak Penggugat dan Tergugat tetapberada dalam kekuasaan Penggugat dan Tergugat sebagai ibu dan bapaknya,maka baik Penggugat dan Tergugat secara bersamasama tetap berkewajibanmemelihara) dan mendidik anak tersebut, sematamata berdasarkankepentingan anak tanpa dihalangi oleh siapapun ;Putusan Perkara Nomor 4/Pdt.G/2015/PN Sdw, halaman 33 dari 40Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,petitum ke3 patut untuk dikabulkan ;Menimbang, bahwa terhadap petitum ke4 dan petitum

ditolak untuk seluruhnya ;DALAM KONPENSI DAN REKONPENSIPutusan Perkara Nomor 4/Pdt.G/2015/PN Sdw, halaman 36 dari 40Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konpensi/T ergugatRekonpensi dikabulkan seluruhnya, sedangkan gugatan PenggugatRekonvensi/Tergugat Konvensi ditolak seluruhnya, maka Majelis Hakimberpendapat adalah patut apabila Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensidihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;Memperhatikan ketentuan UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan

;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 50 Undangundang No 1tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undangundang No. 16Tahun 2019, tentang perkawinan, bahwa setiap anak yang belum mencapal18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidakberada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,terbukti bahwa anak yang bernama ANAK, saat ini ikut dalam seleksipenerimaan calin anggota TNI AD, hal mana salah satu