Ditemukan 256682 data
Urut Berdasarkan
Register : 04-09-2017 — Putus : 07-09-2017 — Upload : 25-09-2017
Putusan PN KEPANJEN Nomor 504/Pdt.P/2017/PN Kpn Tanggal 7 September 2017 — Pemohon:
SUPARDI
17 — 2
SUPARDI
17 — 2
Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belumpernah melangsungkan perkawnan ada di bawah kekuasaan orang tuanyaselama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya ;(2).
Orang tua mewakili anak mengenai segala perbuatan hukum di dalam dandi luar Pengadilan ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas anak yangbelum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernahmelangsungkan perkawinan berada di bawah kekuasaan orang tuanya termasukmewakili anak melakukan perouatan hukum baik di dalam maupun di luarpengadilan.
Register : 05-10-2018 — Putus : 18-10-2018 — Upload : 23-10-2018
Putusan PN KARANGAYAR Nomor 184/Pdt.P/2018/PN Krg Tanggal 18 Oktober 2018 — Pemohon:
PARNO
11 — 3
PARNO
11 — 3
Namundemikian sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) UndangUndang RI No. 48Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untukmemeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalihbahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksadan mengadilinya;Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Paragraf 1Penjelasan Umum UndangUndang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RI
Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 10 Ayat (1) Undangundang No.48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman;2. UndangUndang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RINomor 24 Tahun 2013; dan3. Peraturan perundangundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.MENETAPKAN:1. Mengabulkan permohonan pemohon2.
Putus : 04-03-2015 — Upload : 16-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 104 K/Ag/2015 Tanggal 4 Maret 2015 —
27 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
27 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
bahwa terhadappermohonan kasasi yang tidak memenuhi syaratsyarat formal, maka KetuaPengadilan Tingkat Pertama (/.c Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang)menyatakan permohonan kasasi tersebut tidak dapat diterima dan berkasperkaranya tidak dikirimkan ke Mahkamah Agung;Menimbang, bahwa namun demikian dengan telah dikirimkannya berkasperkara ini dan telah didaftarkan ke Mahkamah Agung, maka demi peradilanyang sederhana, cepat dan biaya ringan (Pasal 4 ayat (2) UndangUndangNomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Putusan Nomor 104 K/Ag/2015Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2009, UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamasebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 sertaperaturan perundangundangan
Register : 16-10-2019 — Putus : 24-10-2019 — Upload : 14-11-2019
Putusan PN LIMBOTO Nomor 171/Pdt.P/2019/PN Lbo Tanggal 24 Oktober 2019 — Pemohon:
DANYAL BLONGKOD
15 — 5
DANYAL BLONGKOD
15 — 5
atau orang lain yang sudah dewasa,berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik ;Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 359 KUHPerdatamenyatakan bahwa bila anak belum dewasa yang tidak berada dibawahkekuasaan orang tua dan perwaliannya sebelumnya tidak diatur dengan carayang sah Pengadilan Negeri harus mengangkat seorang wali, setelahmendengar atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah dan semenda.Bila Pengangkatan itu diperlukan karena ketidakmampuan untuk sementarawaktu melakukan kekuasaan
WONOK untuk keperluan seleksi penerimaan calon Prajurit TNI AngkatanDarat yang berada di Manado atau dengan kata lain orang tuanya tidak mampumelakukan kekuasaan orang tua untuk sementara waktu karena lokasi tempattinggal yang jauh dan MANDALA PUTRA B. WONOK saat ini belum genapberusia 21 tahun, maka Pengadilan berpendapat adalah beralasan hukum untukmengangkat Pemohonyang telah mendapat kuasa atau Ijin dari Orang TuaMANDALA PUTRA B.
Register : 14-08-2018 — Putus : 27-08-2018 — Upload : 29-07-2021
Putusan PN LHOK SUKON Nomor 111/Pdt.P/2018/PN LSK Tanggal 27 Agustus 2018 — Pemohon:
KAHFIYANTO
12 — 2
KAHFIYANTO
12 — 2
pihak panitia seleksi TNIAD tersebut, maka pemohonberkepentingan untuk bertindak sebagai Wali dan sekaligus menguruskepentingan anak tersebut hanya khusus dalam kaitannya menandatanganisemua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi TNIAD;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 359 KUHPdt bahwa untuk menunjukPerwalian yang bahwa orang tua si anak harus berdasarkan Penetapan Pengadilan;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 50 UdangUndang Nomor 1 Tahun1974, seorang anak yang tidak berada dibawah kekuasaan
orang tuanya, maka akanberada dibawah kekuasaan wali dan untuk itu menunjuk KAHFIYANTO untuk menjadiwali dari Keponaan pemohon yang bernama FUAD ALDY adalah cukup beralasandan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga dapat dikabulkan;Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, makasegala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;Memperhatikan ketentuan Pasal 359 KUHPdt dan Pasal 50 UndangundangNomor 1 Tahun 1974 serta ketentuan Peraturan Perundangundangan lain
Register : 04-04-2019 — Putus : 15-05-2019 — Upload : 15-05-2019
Putusan PTA PALU Nomor 8/Pdt.G/2019/PTA.Pal Tanggal 15 Mei 2019 — Pembanding/Tergugat VS Terbanding/Penggugat
136 — 65
136 — 65
Pasal 26 ayat (1) UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, oleh karena itu permohonan banding tersebutharus dinyatakan secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding dalamkapasitasnya sebagai hakim yudex facti setelah mempelajari dan mencermatiseluruh suratsurat yang terdapat dalam berkas perkara banding yang terdiridari bundel A dan bundel B secara utuh terkait putusan Pengadilan Agama Paluyang diajukan banding dalam perkara aquo, dengan
Palu akan mengadilisendiri, yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat bandingdibebankan kepada Pembanding;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun2009 tentang Kekuasaan
Register : 05-10-2020 — Putus : 15-10-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan PTA JAMBI Nomor 26/Pdt.G/2020/PTA.Jb Tanggal 15 Oktober 2020 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
138 — 73
138 — 73
Bahwadisamping itu Pembanding telah membayar pula biaya banding sebagaimanaResi kantor Pos No. 3650007/2020/824116 tanggal 10 Agustus 2020 danbiaya tersebut telah diterima pula oleh Kasir Pengadilan Tinggi Agama Jambi;Menimbang bahwa berdasarkan faktafakta diatas maka PengadilanTinggi Agama Jambi berpendapat Pembanding telah mengajukan permohonanbanding dalam masa tenggang banding menurut caracara sebagaimana diaturdalam Pasal 199 ayat (1) RB.g, Pasal 26 ayat (1) UndangUndang Nomor 48Tahun 2009, tentang Kekuasaan
dengan hukum acara atau tidak memenuhi azassidang tertutup untuk umum;Menimbang, bahwa segala azas dan ketentuan umum dalam hukumacara perdata yang berlaku pada pemeriksaan persidangan di ruang sidangpengadilan berlaku pula terhadap pemeriksaan perkara perdata perceraianyang dilaksanakan secara elitigasi secara elektronik sepanjang tidak diatursecara khusus dalam Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang persidang elitigasi.Menimbang, bahwa menurut Pasal 13 ayat (1) UndangUndang Nomor48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Register : 15-07-2020 — Putus : 22-07-2020 — Upload : 23-07-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 340/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr Tanggal 22 Juli 2020 — Pemohon:
1.HANNEY KURNIAWAN
2.RIRI PURWANTI
20 — 10
1.HANNEY KURNIAWAN
2.RIRI PURWANTI
20 — 10
dahulumempertimbangkan mengenai kewenangan absolut untuk memeriksa,mengdili dan memutus perkara a quo yang diajukan oleh para Pemohon,sebagaimana terural dibawah ini;Menimbang bahwa setelah diteliti secara cermat surat permohonanpara Pemohon telah menguraikan dalam positanya nomor 4, bahwa paraPemohon telah menikah secara Islam di KUA Kecamatan Tanjung Priok,Jakarta Utara pada tanggal 05 Juni 2020, sesuai dengan Kutipan Akta NikahNomor : 755/032/V1/2020.Menimbang bahwa dalam Undangundang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan
Kehakima, Pasal 18 menyebutkan Kekuasaankehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilanyang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkunganperadilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tatausaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.Selanjutnya dalammelaksanakan kekuasaan kehakiman tersebut dalam lingkungan peradilanagama telah diatur kewenangannya sebagaimana dalam UndangundangNomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor
Register : 27-04-2018 — Putus : 30-04-2018 — Upload : 07-11-2018
Putusan PN BITUNG Nomor 98/Pdt.P/2018/PN Bit Tanggal 30 April 2018 — Pemohon:
ROBERT BALO
20 — 17
ROBERT BALO
20 — 17
mengajukanPermohonan ini yaitu agar Pengadilan Negeri Bitung dapat menetapkan Pemohon sebagai Walidari WAYHUDI JAYA PRATAMA guna mengikuti seleksi penerimaan calon TNI AD Tahun 2018,dimana akan dipergunakan sebagai salah satu persyaratan dalam mengikuti seleksipenerimaan calon TNI AD tahun 2018;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 50 Undangundang Nomor: 1 Tahun 1974:Ayat (1) : Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernahmelangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan
orang tua,berada dibawah kekuasaan wali.
Putus : 06-07-2010 — Upload : 27-04-2014
Putusan PN BOJONEGORO Nomor 34/PDT.P/2010/PN.BJN Tanggal 6 Juli 2010 — WANTONO
13 — 9
13 — 9
Candisari, Kota Semarang.Bahwa, SUYETNO bermaksud mendaftarkan diri sebagai calon TNIAD dan untukkepentingannya tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri yang menunjukpemohon selaku wali yang menjalankan kekuasaan orang tua bagi anak tersebut;Bahwa, pemohon bersedia dan sanggup ditunjuk sebagai wali bagi anak yang bernamaSUYETNO, dari orang tuanya bernama : SUTRISNO (ayah) dan SARTIMAH (ibu);Sehubungan dengan apa yang diuraikan tersebut diatas, maka pemohon memohonkiranya Bapak Ketua Pengadilan
Negeri Bojonegoro, berkenan memeriksa permohonanpemohon dan selanjutnya mengeluarkan penetapan yang isinya sebagai berikut:31 Mengabulkan permohonan pemohon tersebut.2 Menunjuk pemohon (WANTONO) selaku wali yang menjalankan kekuasaan orangtua bagi seorang anak lakilaki bernama SUYETNO, lahir di Bojonegoro, pada tanggal29 Juli 1991 untuk kepentingan mendaftarkan TNIAD.3 Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon.Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pemohon diwakili olehkuasanya
Register : 13-08-2020 — Putus : 02-09-2020 — Upload : 03-09-2020
Putusan PA TANJUNG BALAI KARIMUN Nomor 78/Pdt.P/2020/PA.TBK Tanggal 2 September 2020 — Pemohon melawan Termohon
10 — 8
10 — 8
ternyataketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menuruthukum;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon tidak hadir dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidakternyata ketidak hadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yangsah, maka majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon patutdianggap sebagai pihak yang tidak bersungguhsungguh dalam mengajukanperkara;Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun adalahpelaksana kekuasaan
kehakiman yang mengedepankan asas cepat,sederhana, dan biaya ringan dalam menegakkan hukum dan keadilan sesuaidengan maksud Pasal 2 ayat (4) UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman Jo.
Register : 30-06-2009 — Putus : 03-08-2009 — Upload : 14-11-2011
Putusan PN PADANG Nomor 614/PID.B/2009/PN.PDG Tanggal 3 Agustus 2009 — HASAN BASRI Pgl.SORI
56 — 4
56 — 4
identitassebagaimana tersebut diatas, selama persidangan berlangsungterdakwa dengan bebas memberikan ~ keterangan sedang tidakterganggu jiwanya dan ditemukan adanya alasan pemaaf maupunalasan pembenar atas' kesalahan terdakwa karena itu kepadanyadapat diminta pertanggung jawaban pidana, dengan demikian unsurini telah terpenuhi ;Ad. 2 Mengambil barang sesuatuYang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatubarang dari suatu tempat ketempat lain yang mengakbiatkanbarang itu berada diluar kekuasaan
terdakwasendiri dipersidangan, bahwa benar tedakwa telah menunjukkanbarang bukti adalah milik korban dan bukan kepunyaan dariterdakwa dan terdakwa mengambil tanpa seiizin dari pemiliknyadengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi ;Ad. 4 Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan melawan Hukum :Unsur ini terwujud dalam keinginan, kehendak atau tujuandari terdakwa untuk memiliki barang secara melawan hukum,sedangkan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan memilikiyang dikehendaki tanpa adanya atas hak dan kekuasaan
Putus : 23-04-1973 — Upload : 13-01-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 208K/Sip/1973 Tanggal 23 April 1973 — Friedrich Lubiens
135 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
135 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
dari penggugat diajukan jawabanmemori kasasi yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusatpada tanggal 27, 29 Januari 1973 ;Menimbang terlebih dahulu, bahwa meskipun berdasarkan pasal 70 dariUndangUndang No. 13 tahun 1965 sejak UndangUndang tersebut mulaiberlaku pada tanggal 6 Juli 1965 UndangUndang Mahkamahg Agung Indonesia (UndangUndang tanggal 6 Mei 1950 No. 1 dinyatakan tidak berlaku lagi,namun baik karena Bab V dari UndangUndang tersebut hanya mengaturkedudukan, susunan dan kekuasaan
Mahkamah Agung maupun karenaUndangUndang yang menurut pasal 49 ayat (4)dari UndangUndang itu mengatur acarakasasi lebihlanjut belum ada, maka Mahkamah Agung berpendapat bahwa pasal 70 dariUndangUndang tersebut diatas harus ditafsirkan sedemikian sehingga yangdinyatakan tidak berlaku itu: bukanlah UndangUndang Mahkamah AgungIndonesia dalam keseluruhannya melainkan khusus mengenai kedudukan,susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung oleh karena mana halhal yangmengenai acarakasasi Mahkamah Agung masih perlu
Register : 22-05-2017 — Putus : 01-02-2017 — Upload : 22-05-2017
Putusan PN KARANGAYAR Nomor 18/Pdt.P/2017/PN.Krg Tanggal 1 Februari 2017 — Nama : DARMO SUWITO MARIYEM.
Tempat/Tgl lahir : Karanganyar, 31-12-1959;
U mur : 58 tahun.
Jenis kelamin : Perempuan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta;
Kebangsaan : Indonesia.
Alamat : Tlumpu Rt. 003 Rw. 003 Desa Waru, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar, yang selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;
16 — 3
16 — 3
Namundemikian sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) UndangUndang RI No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolakuntuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukandengan dalin bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajibuntuk memeriksa dan mengadilinya;Menimbang, bahwa terjadinya perbedaan nama yang tercantum dalamsuratsurat Pemohon tersebut dilatarbelakangi oleh kurang telitinya Pemohonsewaktu mengurus suratsurat;Menimbang, bahwa berdasarkan
Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2017/PN.Krg.keperluan tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum,oleh karenanya maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebutdikabulkan, maka segala biaya yang timbul dari Permohonan ini dibebankankepada Pemohon;Mengingat,Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 10 Ayat (1) UndangUndang RINo.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundangundangan lain yang berkaitan;MENETAPKAN:1.
Putus : 08-08-2017 — Upload : 21-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 904 K/Pdt.Sus-BPSK/2017 Tanggal 8 Agustus 2017 — SUYATMI VS PT. BANK MANDIRI Persero, Tbk
103 — 127 — Berkekuatan Hukum Tetap
103 — 127 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 49 ayat (1) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU PK),Pasal 2 Kepmenperindag Nomor 350/2001 dan Pasal 18 Undang UndangNomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Undang UndangKekuasaan Kehakiman) telah jelas dan tegas mengatur bahwa BPSKKabupaten Batu Bara bukanlah lembaga peradilan atau pelaku kekuasaankehakiman, melainkan hanya sebagai suatu lembaga yang dibentuk olehPemerintah, yang berfungsi menangani dan menyelesaikan sengketakonsumen di luar pengadilan.Bahwa
Terkait dengan hal tersebut di atas, dapat digunakan analogi atasputusan yang dijatunkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU),dimana putusan KPPU yang sebelumnya memuat irahirah tersebut telahdibatalkan oleh Mahkamah Agung sebagaimana telah ditegaskan dalamYurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 03 K/KPPU/2002 tanggal 2Januari, yang pada pokoknya menyatakan bahwa adanya irahirah dalamPutusan KPPU, dimana Putusan KPPU notabene bukan putusan lembagaperadilan atau pelaku kekuasaan kehakiman
adalah tindakan yangmelanggar Undang Undang Kekuasaan Kehakiman, dan oleh karena ituputusan dimaksud mengandung cacat hukum dan dinyatakan batal demihukum.e Bahwa dalam perkara a quo, ternyata Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara(yang notabene bukan lembaga peradilan maupun badan arbitrase yangdimaksud dalam Undang Undang Arbitrase) memuat irahirah "Demi KeadilanBerdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka dari itu Putusan BPSKKabupaten Batu Bara tersebut telah terbukti mengandung cacat hukumkarena melanggar
dan melampaui Undang Undang Kekuasaan Kehakiman,dan oleh karenanya menurut Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara harusdinyatakan batal/dibatalkan.e Bahwa adanya Surat dari Direktorat Jenderal Standarisasi dan PerlindunganKonsumen Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Nomor688/SPK.3.2/SD/12/2015 tanggal 31 Desember 2015 yang ditandatanganioleh Ganef Judawati selaku Direktur Pemberdayaan Konsumen, yang isinyamenyatakan:a.
Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 10/Pdt.SusBPSK/2016/PNRhl tanggal 16 Mei 2016 antara PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Pemohon)melawan Lenny Sri Ida Ginting (Termohon).Berdasarkan beberapa putusan tersebut di atas, maka jelas terbukti bahwaPengadilan Negeri selalu membatalkan Putusan Arbitrase BPSK KabupatenBatubara yang isinya mencerminkan tindakan sewenangwenang,menyalahgunakan kekuasaan dan kewenangan yang dilakukan oleh BPSKKabupaten Batubara..
Putus : 03-01-2012 — Upload : 16-09-2015
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 8/pid/TPK/2011/PN.TK Tanggal 3 Januari 2012 — Hi. Sukri Hidayat SH,MH bin Hi. Batin Ahya
146 — 53
146 — 53
Sukri Hidayat mempunyai99kekuasaan untuk menerbitkan sertifikat dengan sendirinya bisatidaknya tergantung kewenangannya, atau atas perintahnya makapara pemohon sertifikat yang dikoordinir oleh Kepala Kampungatau Panitiaterpaksa harus melakukan pembayaran setoran karenakalau tidak pasti sertifkatnya terhambat.5 Menyalahgunakan kekuasaan adalah dengan kekuasaan yangmelekat pada dirinya yang didasarkan pada SK Kakanwil BPNProvinsi Lampung sebagai petugas yang bertagung jawab di BPNTulang Bawang telah
mengandung pengertian adanya kekuasaan yang disalahgunakan atau dipergunakan secarasalah.
Kekuasaan adalah suatu hak atau kemampuan untuk menentukan kehendak dan apayang diperbuat oleh orang lain. Kekuasaan yang dimiliki oleh pegawai negeri didasarkanpada ketentuan yang berlaku dan kebiasaan, demikian juga dalam halhal yang bagaimanakekuasaan itu berlaku dan digunakan.
Dekan dapat disebut menyalahgunakan kekuasaan jika kemampuanmenentukan kehendak dan apa yang diperbuat orang lain in casu sopir untuk pergi keSemarang mengantarkan barang dagangan menantunya dengan kendaraan dinas. Sehinggasyarat yang diperlukan dalam unsur menyalahgunakan kekuasaan ini adalah: (1) sipembuat yang berkwalitas pegawai negeri benarbenar memilikiu suatu kekuasaan dan (2)kekuasaan yang dia miliki digunakan secara salah yang tidak sesuai dengan maksudkekuasaan itu. (vide: Drs.
Kedua, April 2005, hlm.227)Menimbang, bahwa pendapat senada mengatakan bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kekuasaan adalah menggunakan kekuasaan untuk tujuan lain darimaksud diberikannya kekuasaan tersebut (R.
Register : 07-04-2014 — Putus : 07-10-2014 — Upload : 11-04-2015
Putusan PN KLATEN Nomor 37/Pdt.G/2014/PN Kln Tanggal 7 Oktober 2014 — NY. SRI SUTARSIH VS NY. NUR SUPIYANI , DKK
22 — 7
22 — 7
SRI SUTARSIH, apabila iaenggan maka proses balik nama dapat dilaksanakan tanpa peran serta ParaTergugat, namun dengan berdasarkan kekuatan Putusan Perkara ini;Menghukum Para Tergugat dan atau siapa saja yang memperoleh hak karenaPara Tergugat untuk menyerahkan Obyek Sengketa kepada PENGGUGATdalam keadaan baik dan kosong serta bebas dari bentuk pembebanan apapun,apabila Para Tergugat enggan maka pelaksanaannya dengan bantuan Aparatkepolisian berdasarkan kekuasaan kehakiman;Menghukum Para Tergugat
SH, PPAT WilayahKabupaten Klaten adalah cacat hukum, sehingga batal demi hukumdengan segala akibatnya ;7 Menyatakan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 2832/2009 pemeganghak atas nama Sri Sutarsih tidak memiliki kekuatan hukum untukberlaku ;8 Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan phisik SertifikatHM No. 1400/Desa Kedungan atas nama Mulyono kepada ParaPenggugat Rekonpensi dalam keadaan baik, serta terbebas daripembebanan di atasnya, apabila perlu dengan bantuan alat Negara/polisiberdasarkan kekuasaan
Nur Supiyanibertindak selaku ibu pemegang kekuasaan orang tua dan oleh karena itu bertindak untukdan atas nama anaknya yang belum dewasa yaitu Mulyono, lahir di Klaten tanggal 8Maret 1995 sehingga menurut Majelis Hakim penjaminan obyek sengketa sebidangtanah pekarangan SHM Nomor 1400/Desa Kedungan seluas 158 m?
bahwa dari segenap pertimbangan terdahulu ternyata bahwaMajelis Hakim telah memperoleh faktafakta hukum yang lengkap yang sekiranyarelevan hubungannya dengan perkara ini sehingga tidak ada urgensinya lagi untukmempertimbangkan gugatan dan alat bukti lain selain yang sudah dipertimbangkan diatas;Memperhatikan Musyawarah Majelis Hakim ;31Mengingat Undangundang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atasUndangundang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undangundang No. 48Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Putus : 05-04-2017 — Upload : 06-04-2017
Putusan PN SIDOARJO Nomor 197/Pid.Sus/2017/PN SDA Tanggal 5 April 2017 — DEDY AGUSTINO Bin HARI SUMARSONO.
22 — 12
22 — 12
Rohman melakukanpenggeledahan terhadap badan dan warung kopi milik terdakwa,saksi telah berhasil menemukan atau mengamankan barang buktidari tangan atau dari kekuasaan terdakwa berupa 1 (satu) bungkusplastic yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat + 0,44(nol koma empat puluh empat) gram beserta bungkusnya ; 1 (satu)Pipet kaca yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat +1,56 (satu koma lima puluh enam) gram beserta Pipetnya (sisapakai) didalam bekas bungkus rokok Lucky Strike
Rohman) dan Farid Fachrudinmelakukan penggeledahan terhadap badan dan warung. kopiterdakwa, saksi telah berhasil menemukan dan mengamankan ataumenyita barang bukti dari tangan atau dari kekuasaan terdakwaberupa 1 (satu) bungkus plastic yang diduga berisi narkotika jenissabu dengan berat + 0,44 (nol koma empat puluh empat) grambeserta bungkusnya ; 1 (satu) Pipet kaca yang diduga berisinarkotika jenis sabu dengan berat + 1,56 (satu koma lima puluhenam) gram beserta Pipetnya (sisa pakai) didalam bekas
SIM. 085231120228 dari saku celana yang dipakaiterdakwa.Bahwa menurut pengakuan terdakwa Dedy Agustino kepada saksiyang menangkapnya bahwa barang bukti yang ditemukan ataudisita dari tangan terdakwa atau dari kekuasaan terdakwatersebut, yaitu. berupa 1 (satu) bungkus plastic yang diduga berisinarkotika jenis sabu dengan berat + 0,44 (nol koma empat puluhempat) gram beserta bungkusnya; 1 (satu) Pipet kaca yang didugaberisi narkotika jenis sabu dengan berat + 1,56 (satu koma limapuluh enam) gram beserta
Rohman dan Farid Fachrudin melakukanpenggeledahan terhadap diri dan warung kopi terdakwa, petugastersebut telah berhasil menemukan atau mengamankan barang buktidari tangan atau dari kekuasaan terdakwa berupa 1 (satu) bungkusplastic yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat + 0,44(nol koma empat puluh empat) gram beserta bungkusnya ; 1 (satu)Pipet kaca yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat +1,56 (satu koma lima puluh enam) gram beserta Pipetnya (sisa pakai)didalam bekas bungkus
Rohman melakukanpenggeledahan terhadap badan dan warung kopi milik terdakwa,saksi telah berhasil menemukan atau mengamankan barang buktidari tangan atau dari kekuasaan terdakwa berupa 1 (satu) bungkusplastic yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat + 0,44(nol koma empat puluh empat) gram beserta bungkusnya; 1 (satu)Pipet kaca yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat +1,56 (satu koma lima puluh enam) gram beserta Pipetnya (sisapakai) didalam bekas bungkus rokok Lucky Strike
Register : 15-04-2016 — Putus : 29-11-2016 — Upload : 12-06-2017
Putusan PN PARE PARE Nomor 15/Pdt.G/2016/PN Pre Tanggal 29 Nopember 2016 — H. Syamsuddin Bin Maming
Lawan
1.Nurhayati
2.Baharuddin Ibrahim
3.Rahmawati Darwis Ibrahim
4.Irwan Ibrahim
5.Irfan Ibrahim
6.Taufik Ibrahim
7.Hidayat Ibrahim
8.Ratnasari Dewi SKM
9.Rini Safitri Ibrahim
10.Kepala kantor pertanahan
79 — 10
79 — 10
SHM No. 1247 /kelurahan Kampung Baru Surat ukurNo. 00199/2005 luas 210 M2 (Dua ratus sepuluh meter persegi)terhadap Obyek sengketa atas nama Tergugat III/Rahmawati Darwissah atau tidak; Maka untuk menjawab perselisihan sengketa keperdataan tersebut adalahtahap pembuktian; Bahwa Kewenangan absolut (absoulut competentie) adalah kekuasaan yangberhubungan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan Pengadilan,kekuasaan pengadilan di lingkungan peradilan Agama adalah memeriksa,memutus dan menyelesaikan
perkara perdatatertentu dikalangan golonganrakyat tertentu yaitu orangorang yang beragama islam, kekuasaan absoulutPengadilan Agama diatur dalam pasal 49 Undang Undang Nomor 3 Tahun2006 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: e Perkawinan; e Waris; e Wasiat; e Hibah; e Wakaf, e Zakat; e Infaq; e Shadaqah dan; e Ekonomi syariah; Pengadilan agama berwewenang untuk memeriksa, memutus danmenyelesaikan perkaraperkara di
Waris; Yang dimaksud dengan WARIS adalah penentuan siapa yangmenjadi waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuanbagian masingmasing, ahli waris, dan melaksanakan pembagianharta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan ataspermohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahliwaris, penentuan bagian masingmasing ahli waris; Halmana sejalan dengan Penjelasan atas UndangUndang RI No. 7 tahun1989 tentang peradilan Agama; Kekuasaan Kehakiman di Lingkungan Peradilan Agama dan
Maming merasa dirugikan karena membuat bukti kepemilikanterhadapobyek sengketa; Bahwa oleh karena perbuatan melawan hukum merupakan sengketakeperdataan dan berdasarkan pasal 25 ayat (2) UndangUndang No. 48 tahun2009 Tentang kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa sengketaperdata merupakan kewenangan mengadili peradilan Umum bukan pengadilanagama,Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 13 Desember 1979 No. 11 K/AG/ 1979dalam putusnnya tersebut ditentukan suatu kaidah hukum acara yangmenegaskan, apakah
Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua; 16. Pencabutan kekuasaan wali; 17. Penunjukan orang lain sebagai wall oleh pengadilan dalam halkekuasaan seorang wall dicabut; 18. Penunjukan seorang wall dalam hal seorang anak yang belum cultupumur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya;19. Pembebanan kewajiban ganti kerugianatas harta benda anak yang adadi bawah kekuasaannya; 20. Penetapan asalusul seorang anak dan penetapan pengangkatan anakberdasarkan hukum Islam; 21.
Register : 10-06-2013 — Putus : 19-12-2013 — Upload : 08-04-2015
Putusan PA POLEWALI Nomor 252/Pdt.G/2013/PA.Pwl Tanggal 19 Desember 2013 — -Rapiah binti Abd. Kadir Jaelani
-Amiruddin Alle bin Patonga Dg. Alle
38 — 10
38 — 10
2013 telah mengajukangugatannya yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:Sebelah utara jalan setapak;Sebelah timur jalan setapak;Sebelah selatan Mama Hasim;Sebelah barat Mama Unni;Sebelah utara Jalan Kiyai Haji Agus Salim.Sebelah timur pak ana Yudi.Sebelah selatan pak udin.Sebelah barat pak Rahmat.Sebelah utara Jalan.Sebelah timur Jalan.Sebelah selatan Mama RiaSebelah barat sungai kecilSelanjutnya hartaharta di atas 2.1 sampai 2.24 disebut sebagai harta gonogini(harta bersama) kesemuanya dalam kekuasaan
tergugat dan harta tersebut belumpernah dibagi secara hukum sejak pernikahan sampai terjadinya perceraian.Kedua anak tersebut masih dibawah umur dan dalam kekuasaan penggugatsehingga menuntut nafkah anak Rp. 1.500.000, persatu orang anak sama denganRp. 3.000.000, perbulan sampai anak dewasa dan mandiri.Bahwa berdasarkan dengan dasar dan alasan penggugat tersebut di atas mohonkiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Polewali memberikan putusan dalamperkara ini sebagai berikut:12Menerima dan mengabulkan
Kebenaran kalau dibeli tergugatsebelum menikah, penggugat tidak memasukkan tanahnya dalam poin 2.1sebagai harta bersama, karena memang bukan harta bersama tapi hartabawaan tergugat, dan waktu dibeli satu kesatuan dengan tanahnya;4 Bahwa objek 2.2 bukan milik bersama, karena milik mas Agus, dan masihdalam kekuasaannya;5 Objek 2.3 sudah tidak ada dalam kekuasaan tergugat karena objek tersebutdijual sebelum cerai untuk membayar utang, karenanya sekarang sudah dalamkekuasaan mas Agus, Herman dan Nurdin
Padahal dalamgugatannya tidak dijelaskan adanya penukaran karena itu dalil yang demikiantidak beralasan hukum.Terhadap alasan penggugat pada replik poin 2 tidak berdasar, karena objek 2.2benar ada dalam kekuasaan AGUS, kemudian objek 2.3 tergugat sudahmenjualnya sehingga ada dalam kekuasaan orang lain.Objek 2.4 penggugat tidak menjelaskan hak di dalamnya yang jelas objek tersebutmilik dealer, bukti kepemilikan masih ada pada pihak dealer karena belum lunas.Objek 2.5 tidak ada, objek 2.6 s/d 2.16
objek 2.3 batas sebelah selatan tidak jelas karena hanyamenyebut nama orang tanpa jelaskan apakah tanah kering, sawah ataupekarangan.b Objek 2.1 dalam gugatan dikemukakan seluas 15 x 15, padahalfaktanya 9 x 14 kemudian objek 2.2 dalam gugatan disebutkan 26 x 7faktanya 28 x 7.2 Gugatan penggugat kurang pihak karena objek 2.2 belum menjadi milik, tapimasih atas nama Agus, oleh karena itu bila objek 2.2 dijadikan objeksengketa, meskinya Agus ditarik juga sebagai tergugat.Dan objek 2.3 juga ada dalam kekuasaan