Fahrurozy Lubis, A.Md, Sekretaris Aan Subhan, S.E, M.M, M.Pd,bendahara Adang Setiawan, anggota seluruh warga RW. 07 Kampung pamulihan ; Bahwa, hasil tindak lanjut dari audensi dengan DPRD Kota Tasikmalaya, Parapengurus FMPM mendatangi Walikota Tasikmalaya tanggal 28 Juni 2018 untukmelayangkan Surat Pembongkaran Tower yang berlokasi di Kp.

Iwan, kemudian bergeser LK 50 Meter ke Tanahmilik Ibu Yeti Nurhayati, surat tersebut ditembuskan kepada Ketua DPRD, Wakilwalikota Tasikmalaya, Kepala DPMPPTSP, Kadis PUPR, Dinas Kominfo, KepalaSatpol PP, Kapolsek Indihiang, Danramil Indihiang, Camat Indihiang, Lurah SukamajuKidul ; Bahwa, Terbit surat Penghentian Pembangunan Tower demi Kamtibmas yang ditujukankepada Kapolresta Tasikmalaya dengan alasan warga telah mengajukan suratpenolakan kepada Walikota dan Dinas terkait, dan telah melakukan audensi

dan padasaat itu juga komisi I dan komisi II membuat nota komisi menyampaikan kepadaHal. 41 dari 52 hal Putusan No. 9/G/2019/PTUNBDGKetua DPRD Kota Tasikmalaya untuk segera membuat Surat Perintah kepadaWalikota untuk agar pembangunan dihentikan ; Bahwa saksi memohon kepada Kasatpol PP Kota Tasikmalaya untuk membongkartower karena IMB belum keluar tetapi tower sudah jadi kata pak Budi Rahmannama Kasatpol PP memang kewenangan saya tetapi akan berkoordinasi dahuludengan Walikota ; Bahwa pada saat audensi

lembar Foto Copy Undangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Nomor : 005/1967/436.5/2014 tertanggal 30 September 2014;---------------------------------------------------------------------------------------------23. 2 (dua) lembar Foto Copy Undangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Nomor : 005/2310/436.5/2014 tertanggal 14 Nopember 2014;---------------------------------------------------------------------------------------------24. 2 (dua) lembar Foto Copy Berita Acara Hasil Audensi

, 2 2222 nen cence cence nce nee2 (dua) lembar Foto Copy Undangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KotaSurabaya Nomor : 005/1953/436.5/2014 tertanggal 24 September0 02 (dua) lembar Foto Copy Undangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KotaSurabaya Nomor : 005/1967/436.5/2014 tertanggal 30 September2014; 222222 nn nnn nnn ne nnn nnn2 (dua) lembar Foto Copy Undangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KotaSurabaya Nomor : 005/2310/436.5/2014 tertanggal 14 Nopember02 (dua) lembar Foto Copy Berita Acara Hasil Audensi

ROBANIPONCOWATI;2 (dua) lembar Foto Copy UndanganDewan Perwakilan Rakyat DaerahKota Surabaya Nomor005/1953/436.5/2014 tertanggal 24September 2014; 2 (dua) lembar Foto Copy UndanganDewan Perwakilan Rakyat DaerahKota Surabaya Nomor005/1967/436.5/2014 tertanggal 30September 2014; 2 (dua) lembar Foto Copy UndanganDewan Perwakilan Rakyat DaerahKota Surabaya Nomor005/23 10/436.5/2014 tertanggal 14Nopember 2014;24a26Zl2 (dua) lembar Foto Copy BeritaAcara Hasil Audensi Warga Jl.Kalasan 16 Surabaya hari Senintanggal

DaerahKota Surabaya Nomorzuee24005/1953/436.5/2014 tertanggal 24SeptemberDN peeeenereneenenneeenenreeneenennareereeee2 (dua) lembar Foto Copy UndanganDewan Perwakilan Rakyat DaerahKota Surabaya Nomor005/1967/436.5/2014 tertanggal 30SeptemberDN peeeenereneenenneeenenreeneenennareereeee2 (dua) lembar Foto Copy UndanganDewan Perwakilan Rakyat DaerahKota Surabaya Nomor005/23 10/436.5/2014 tertanggal 14NopemberDOTA peeenreccnannseetinnnacaarenenonncnaenacit2 (dua) lembar Foto Copy BeritaAcara Hasil Audensi

2011 dan bulan Desember 2011, masingmasing sebesarRp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;Bahwa perpanjangan sewa tersebut dibayar untuk 6 bulan dulu, karena ErrySurya Darma beberapa kali mengatakan bahwa karaoke tersebut akanditutup, sehingga terdakwa tidak membayar sekaligus untuk satu tahun,karena takut benarbenar ditutup oleh Erry Surya Darma ;Bahwa selama terdakwa bersama suaminya mengelola karaoke tersebut,Masahiro Hokazono pernah datang ke tempat karaoke tersebut hanyalahsekedar untuk audensi

untukjangka waktu 2 tahun, yaitu dari bulan Juni 2006 sampai dengan bulan Juni2008 ;Bahwa benar surat perjanjian sewa atas gedung tersebut juga atas namaterdakwa Nurwahyuni, dan surat perjanjiannyapun ditandatangani oleh saksiErry Surya Darma sebagai pemilik gedung yang menyewakan denganterdakwa Nurwahyuni sebagai penyewa ;Bahwa benar usaha karaoke tersebut dikelola oleh terdakwa ;Bahwa benar selama karaoke tersebut berjalan, saksi Masahiro Hokazonokadangkadang datang ke tempat karaoke tersebut untuk audensi

hendakmenguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hak, baikdengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dantipu muslihat maupun dengan karangan perkataan bohong, membujukorang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang ataumenghapuskan piutang, dan merupakan perbuatan berlanjut terdakwamelakukan perbuatan dengan cara sebagai berikut : Berawal pada tahun 2013 dengan seringnya terjadi demodemosecara Nasional berkaitan dengan peserta K2 ( pegawai PTT yang sudahterdaftar ) dan sering audensi

Sena hanya audensi saja,terkait kebenaran penawaran PT. Sena dan kapasitas Saksi sebagai PPKuntuk mengecek langsung sebelum tanggal 29 Juni;Bahwa hanya sekali korespondensinya, mereka datang kami undang, waktuitu belum ada penolakan, mereka menunjukan dokumen penawaran mereka,setelah itu kami korespondensi dengan POKJA, itulan penolakan kamipertama dan meminta POKJA agar melakukan evaluasi kembali, dilakukanevaluasi ulang oleh POKJA, setelah dilakukan evaluasi ulang yang menangmasih PT.

pelaksanaan ada di dokumen pemilihan;Bahwa syarat dump truk atau dumping ada di dokumen pemilihan;Bahwa setelah penolakan kedua Saksi tidak berhubungan ataukorespondensi dengan Para Penggugat, karena sudah tidak ada waktu lagiuntuk evaluasi ulang juga dan bukan kewenangan saya untukmemberitahukan hal tersebut, kami mengeluarkan SPBJ apabiladokumennya sudah lengkap dan memenuhi syarat, akan tetapi kami tidaksependepat dengan dokumen yang ditawarkan, maka kami kembalikan kePOKJA;Bahwa disaat Saksi audensi

dengan Para Penggugat ada notulennya tapiSaksi lupa;Bahwa disaat Saksi audensi dengan Para Penggugat belum ada alasanuntuk evaluasi ulang;Bahwa Saksi menerima chat (bukti P14), tapi tidak menanggapi, alasannyakarena belum bisa menetapkan bahwa mereka sebagai pemenang,meskipun sudah ada hasil POKJA;Bahwa di penolakan pertama dan kedua sehubungan dengan alasan terkaitmetode pelaksanaan dan jangka waktu pelaksanaan, Dokumen Penawaranyang diserahkan ke Saksi itulah sebagai bukti dan itu sudah terupload

situtidak ada jalan, mestinya mereka menguraikan pekerjaan itu dengan alatyang kami tawarkan sesuai dengan KAKnya, mereka membuang denganHalaman 43 dari 71 halaman Putusan Nomor : 223/G/TF/2021/PTUN.JKTdump truk dan membuang di suatu lokasi yang ditetapkan oleh PPK dariKalimantan, saya berpegangan dari itu, itu. satu, yang kedua kamimenetapkan jangka waktu 225 hari tapi di dokumen penawaran merekatawar 280 hari, dua itu Saja, saya menolak itu, berbahaya bagi saya kalausaya keluarkan SPPBJ;Bahwa saat audensi

Forum sendiri terdiri dari masyarakat dua desa yaitu Desa LebahSempaga dan Desa Pakuan yang terdiri dari masyarakat secara umum,KARDAP Alias AMAQ IKA sendiri bukan termasuk anggota dari ForumPerduli Lembah Rinjani; Bahwa pada bulan Juni tahun 2019 pernah tahu dengan nama tersebut,namun saat itu belum terbentuk secara resmi:; Bahwa, saat itu saksi juga posisi diundang oleh MUKSIN HARIS, jadisaksi tidak tahu siapa yang mengundang KARDAP Alias AMAQ IKA;Bahwa didalam kawasan hutan yang menjadi obyek audensi

adalahkawasan hutan yang memang sudah dikerjakan oleh masyarakat sehinggakami dapat dilakukan pembinaan, bukan untuk pembukaan lahan baru;Bahwa Forum Perduli Lembah Rinjani tidak mengetahui kegiatanpembukaan lahan baru oleh KARDAP Alias AMAQ IKA tersebut; Bahwa setahu saksi Sampai saat ini Forum Perduli Lembah Rinjani belumada kegiatan, sampai terakhir kegiatan pertemuan di desa pakuan kuranglebih dua bulan sejak adanya audensi di kantor Dinas Lingkungan Hidupdan Kehutanan Provinsi NTB, saat itu

ALI ABDULLAH,saksi tidak mengetahuinnya, akan tetapi pada waktu audensi yangdiajukan/diadakan tanggal 15 Juli 2019, Ke Dinas LHK NTB, olehHalaman 18 dari 40 Putusan Nomor 719/Pid.B/LH/2019/PN MtrGAPOKTAN Lembah Rinjani an.

rangka sosialisasi rekomendasi UMSK Cilegon untukindustri baja sebesar 7%, kemudian sore harinya pada tanggal yang sama,IISIA mengundang anggotanya yang ada di Cilegon untuk membahasrekomendasi UMSK Cilegon;Bahwa IISIA tidak pernah diundang untuk pembahasan penetapan UMSKCilegon tahun 2017;Halaman 77 dari 118 halaman, Putusan No. 16/G/2017/PTUNSRGBahwa setahu saksi IISIA belum pernah kirim surat keberatan terkait tidakdilibatkannya IISIA dalam pembahasan UMSK Cilegon tahun 2017, tapi IISIAmohon audensi

ke Kantor Dinas Tenaga Kerja Provinsi Banten;Bahwa terhadap permohonan IISIA audensi ke Kantor Dinas Tenaga KerjaProvinsi Banten diterima pada tanggal 22 Desember 2016 IISIA audensi keKantor Dinas Tenaga Kerja Provinsi Banten;Bahwa berdasarkan informasi yang saksi ketahui bahwa UMSK Kota Cilegonditetapkan tanggal 21 Desember 2016;Bahwa tindak lanjut IISIA cilegon terkait rencana penetapan UMSK Cilegontersebut yaitu sebelum pertemuan tanggal 22 Desember 2016, IISIAmembentuk Tim beranggotakan 7 (tujuh

KrakatauSteel salah satu anggota Apindo;Bahwa berdasarkan sosialisasi yang dilakukan oleh Apindo tanggal 14Desember 2016, Apindo menyatakan tidak berwenang membahas UMSk;Bahwa IISIA telah melakukan komunikasi non formal ke Kantor DisnakerProvinsi Banten yaitu satu minggu sebelum audensi dilakukan;Bahwa saksi hadir dalam audensi tanggal 22 Desember 2016 tersebut;Bahwa ada 19 perusahaan sebagai anggota IISIA Cilegon yang hadir saataudensi dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Banten, saatdisampaikan

Krakatau Steel yang menjadianggota Depeko namun saksi tidak ingat namanya dan sejak kapan masukmenjadi anggota Depeko dimaksud; Bahwa saat pertemuan antara IISIA dengan Apindo, justeru Apindomenyampaikan bahwa asosiasi sektoral yang seharusnya berperan dalammembahas UMSK bukan Apindo, sehingga sore harinya IISIA Cilegonmengundang anggotanya untuk membahas UMSK; Bahwa pertemuan dilakukan sebelum audensi; Bahwa setahu saksi terkait Bukti P18, Apindo menyatakan bahwa yangseharusnya mengusulkan UMSK

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Wakil KepalaDaerah meliputi belanja dialog/audensi dengan tokohtokohmasyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dankemasyarakatan, kunjungan kerja / inspeksi Wakil KepalaDaerah, Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintahdaerah lainnya dan Belanja Rumah Tangga Wakil KepalaDaerah ;dan khusus untuk kegiatan perjalanan dinas luar daerah dalam rangkakoordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya telahdialokasikan anggaran dengan realisasi

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Wakil Kepala Daerahmeliputi belanja dialog/audensi dengan tokohtokoh masyarakat,pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan,kunjungan kerja / inspeksi Wakil Kepala Daerah, Koordinasidengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya danBelanja Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah ;dan khusus untuk kegiatan perjalanan dinas luar daerah dalam rangkakoordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya telahdialokasikan anggaran dengan realisasi

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Wakil Kepala Daerahmeliputi belanja dialog/audensi dengan tokohtokoh masyarakat,pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan,kunjungan kerja / inspeksi Wakil Kepala Daerah, Koordinasidengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya danBelanja Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah;dan khusus untuk kegiatan perjalanan dinas luar daerah dalam rangkakoordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya telahdialokasikan anggaran dengan realisasi

Dinas Pasar tidak lagi berpihak pada pedagang malah berpihak padainvestor (Bukti5) ;Bahwa Para Penggugat yang diwakili oleh Paguyuban Pedagang PasarCiampea (P 3 C) beberapa kali sudah menyampaikan surat keberatan danmohon bertemu/audensi untuk musyawarah dengan Pihak Tergugat mengenai relokasi (pindah) dari Pasar Ciampea Lama yang berlokasi diDesa Benteng Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor ke Pasar CiampeaBaru yang berlokasi di Desa Ciampea Kecamatan Ciampea KabupatenBogor, namun tidak ada tanggapan

Pedagang Pasar Ciampea (P3C) membuat surat yang ditujukankepada Tergugat , dalam hal ini kepada Bapak Wakil Bupati Bogor yangisinya antara lain : menolak penggusuran/penutupan Pasar Ciampea Lamadan meminta kepada Bapak Wakil Bupati Bogor untuk segera mencabutSurat Keputusan Nomor : 510/347EK/II/2009, Tertanggal 17 Maret 2009(Bukti P13) ;13.Berdasarkan point 10 tersebut diatas, maka Para Penggugat merasakecewa karena Pihak Tergugat tidak pernah menanggapi surat pengajuankeberatan dan keinginan bertemu/audensi

Mangul Jaya telah didaftarkan diDinas Tenaga Kerja Kota Bekasi dan telah tercatat denganNomor Pencatatan: 560/Reg.39/PUKGSPMII/HIJS/V/2013 tertanggal 16Mei 2013; Bahwa sesuai dengan ketentuan UndangUndang Nomor 21 Tahun2000, pengurus serikat pekerja/serikat buruh yang telah mempunyaiNomor Bukti Pencatatan yakni Pengurus PUK GSPMII PT MangulJaya, telah mengirimkan surat kepada Tergugat pada hari Kamis,tanggal, 30 Mei 2013 Tentang: berdirinya PUK GSPMII PT Mangul Jayasekaligus mengajukan Permohonan audensi

Nomor 250 K/Pdt.SusPHI/2016berdirinya PUK GSPMII PT Mangul Jaya sekaligus mengajukanPermohonan audensi/perkenalan susunan pengurus PUK GSPMIIPT Manggul Jaya kepada pihak Tergugat;8.

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Wakil Kepala Daerahmeliputi belanja dialog/audensi dengan tokohtokoh masyarakat,pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan, kunjungan kerja /inspeksi Wakil Kepala Daerah, Koordinasi dengan pemerintah pusat danpemerintah daerah lainnya dan Belanja Rumah Tangga Wakil Kepala Daerahdan khusus untuk kegiatan perjalanan dinas luar daerah dalam rangkakoordinasi dengan pemerintan pusat dan pemerintah daerah lainnya telahdialokasikan anggaran dengan realisasi

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Wakil Kepala Daerahmeliputi belanja dialog/audensi dengan tokohtokoh masyarakat,pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan, kunjungan kerja /inspeksi Wakil Kepala Daerah, Koordinasi dengan pemerintah pusat danHalaman 13 dari 55 halamanPutusan Nomor 35/Pid.SusTPK/2015/PT PALpemerintah daerah lainnya dan Belanja Rumah Tangga Wakil Kepala Daerahdan khusus untuk kegiatan perjalanan dinas luar daerah dalam rangkakoordinasi dengan pemerintan pusat dan

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Wakil Kepala Daerahmeliputi belanja dialog/audensi dengan tokohtokoh masyarakat,pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan, kunjungan kerja /inspeksi Wakil Kepala Daerah, Koordinasi dengan pemerintah pusat danpemerintah daerah lainnya dan Belanja Rumah Tangga Wakil KepalaDaerah;dan khusus untuk kegiatan perjalanan dinas luar daerah dalam rangkakoordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya telahdialokasikan anggaran dengan realisasi

Pencairan /Pemberian Pertama uang sejumlah Rp. 6.000.000.000, (enam milyar rupiah ), di berikan pada saat di tandatangani nyakesepakatan saling pengertian tentang kerjasama ini, dan setelahuang tersebut di terima oleh pihak Kedua langsung pada hari yangsama di lanjutkan dengan audensi atau pertemuan dengan GubernurBali atau dengan Wakil Gubernur Bali.2. Pencairan Kedua sejumlah Rp. 10.000.000.000.

Pertemuan/Audensi dengan Pemprop Bali menjadi tanggungjawab Pihak Kedua3. Rekomendasi dari Pemprop Bali menjadi tanggung jawabPihak Kedua;4. MOU Pemprop Bali kepada PT. Bangun segitiga Mas menjadimenjadi tanggung jawab Pihak Kedua.5. Persetujuan Prinsip dari Gubernur Bali menjadi tanggungjawab pihak Kedua.6. Danadana yang telah di keluarkan oleh pihak Pertama tidakdapat di kembalikan karena dana tersebut adalah danaOperasional atau Sukses fee;h.

Sena hanya audensi saja,terkait kebenaran penawaran PT. Sena dan kapasitas Saksi sebagai PPKuntuk mengecek langsung sebelum tanggal 29 Juni;Bahwa hanya sekali korespondensinya, mereka datang kami undang, waktuitu belum ada penolakan, mereka menunjukan dokumen penawaran mereka,setelah itu kami korespondensi dengan POKJA, itulan penolakan kamipertama dan meminta POKJA agar melakukan evaluasi kembali, dilakukanevaluasi ulang oleh POKJA, setelah dilakukan evaluasi ulang yang menangmasih PT.

pelaksanaan ada di dokumen pemilihan;Bahwa syarat dump truk atau dumping ada di dokumen pemilihan;Bahwa setelah penolakan kedua Saksi tidak berhubungan ataukorespondensi dengan Para Penggugat, karena sudah tidak ada waktu lagiuntuk evaluasi ulang juga dan bukan kewenangan saya untukmemberitahukan hal tersebut, kami mengeluarkan SPBJ apabiladokumennya sudah lengkap dan memenuhi syarat, akan tetapi kami tidaksependepat dengan dokumen yang ditawarkan, maka kami kembalikan kePOKJA;Bahwa disaat Saksi audensi

dengan Para Penggugat ada notulennya tapiSaksi lupa;Bahwa disaat Saksi audensi dengan Para Penggugat belum ada alasanuntuk evaluasi ulang;Bahwa Saksi menerima chat (bukti P14), tapi tidak menanggapi, alasannyakarena belum bisa menetapkan bahwa mereka sebagai pemenang,meskipun sudah ada hasil POKJA;Bahwa di penolakan pertama dan kedua sehubungan dengan alasan terkaitmetode pelaksanaan dan jangka waktu pelaksanaan, Dokumen Penawaranyang diserahkan ke Saksi itulah sebagai bukti dan itu sudah terupload

situtidak ada jalan, mestinya mereka menguraikan pekerjaan itu dengan alatyang kami tawarkan sesuai dengan KAKnya, mereka membuang denganHalaman 43 dari 71 halaman Putusan Nomor : 223/G/TF/2021/PTUN.JKTdump truk dan membuang di suatu lokasi yang ditetapkan oleh PPK dariKalimantan, saya berpegangan dari itu, itu. satu, yang kedua kamimenetapkan jangka waktu 225 hari tapi di dokumen penawaran merekatawar 280 hari, dua itu Saja, saya menolak itu, berbahaya bagi saya kalausaya keluarkan SPPBJ;Bahwa saat audensi

kota tersebut sudah berubahmenjadi lokasi tempat berjualan Pedagang Kaki Lima (PKL), terdapat bangunansemi permanen, tempat parkir kendaraan dan tempat pembuangan dan penimbunanLimbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) tanpa izin, yang tentunya sangatberpotensi terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, sehinggaakan berdampak luas bagi kehidupan masyarakat sekitar dan kota Jakarta padaumumnya ;10 Bahwa hutan kota yang telah beralih fungsi maka Penggugat berinisiatif untukmelakukan audensi

hasil mediasi tertanggal 15 Oktober 2015yang pada pokoknya gagal mencapai kesepakatanMenimbang, bahwa atas Surat Gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat I telahmengajukan jawaban tertanggal 12 November 2015 yang pada pokoknya adalah sebagaiberikut :KONVENSIDalam Eksepsi1 PE AT dan TER AT I tidak memiliki Hubungan HukumBahwa pada dalil Gugatan Penggugat pada point 10 halaman 3, secara terang dan jelasmengakui bahwa Penggugat dalam perkara ini melakukan tindakan secara inisiatif untukmelakukan audensi

Anggota KPU Kota Pematangsiantar Nomor270/932/RHS/KPUPS/XI/2011 tentang Evaluasi kinerja Sekretaris KPUKota Pematangsiantar tanggal 7 November 2011;Berita Acara Rapat Pleno Anggota KPU Kota Pematangsiantar Nomor270/944/RHS/KPUPS/XI/2011 tentang Evaluasi kinerja Sekretaris KPUKota Pematangsiantar tanggal 9 November 2011;Surat KPU Kota Pematangsiantar Nomor 270/949/KPUPS/XI/2011, tanggal10 November 2011;Surat KPU Kota Pematangsiantar Nomor 270/1010/KPUPS/I/2012, tanggal12 Januari 2012 perihal Mohon Audensi

ditujukan kepada WalikotaPemantangsiantar;Surat KPU Kota Pematangsiantar Nomor 270/1053/KPUPS/III/2012,tanggal 19 Maret 2012 perihal Mohon Audensi Susulan yang ditujukankepada Walikota Pematangsiantar;Surat KPU Kota Pematangsiantar Nomor 270/401/KPUPS/IV/2012, tanggal23 April 2012 perihal Mohon rekomendasi namanama calon Sekretaris KPUKota Pematangsiantar yang ditujukan kepada Walikota Pematangsiantar;Surat Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 1099/Sesprov002/IX/2012, tanggal 7 September

YayasanUniversitas 17 Agustus 1945 dengan PT.Graha Mahardika sekaligusmeminta dokumendokumen pendukung lainnya yang dapat menjadibahan dalam pengambilan keputusan terkait pemecahan SIPPT PBBan.PT.Graha Mahardika, akan tetapi pihak Yayasan Untag menolak danmengembalikan surat dari UPPD Tanjung Priok tersebut dengan alasanpimpinan Yayasan sedang cuti, akan tetapi Surat tersebut sempat dibawamasuk kedalam gedung Yayasan dan kemudian dibawa kembali untukditolak oleh petugas security.Kemudian Yayasan Untag melakukan audensi

kepada UPPD TanjungPriok yang meminta supaya penerbitan SIPPT PBB atas nama PT.GrahaMahardika tidak diterbitkan karena Dedy Cahyadi telah diberhentikansebagai ketua Yayasan Universitas 17 Agustus 1945 pada Tahun 2015.Bahwa atas permohonan pihak Yayasan Untag didalam audensi tersebut,UPPD Tanjung Priok tidak dapat memenuhi permintaan dari YayasanUniversitas 17 Agustus 1945 karena pihak Yayasan Untag tidak dapatmembuktikan dasardasar hukum untuk pemberhentian proses penerbitanpemecahan SIPPT PBB a

Surat Bersama DPC FPE, No. 001/FPE KSBSIR/V/2016,tanggal 17 Mei 2016, hal Permohonan Audensi dan Dialogterkait UMSP Sub Sektor Migas yang ditujukan kepadaGubernur Riau. ; d. Surat Korwil KSBSI Riau, No.035/KWKSBSI/R/VI2016,tanggal 09 Juni 2016, hal Banding Administratif terkait SKGUBRI No.572/VV/2016, tanggal 01 Juni 2016, tentang UMSPSub Sektor Migas tahun 2016 yang ditujukan kepada MenteriKetenagakerjaan RI dan Menteri Dalam Negeri Al.

menguntungkan dirinya atau orang laindengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu,baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataanbohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utangatau menghapuskan piutang, dan merupakan perbuatan berlanjut Terdakwamelakukan perbuatan dengan cara sebagai berikut :Berawal pada tahun 2013 dengan seringnya terjadi demodemo secaraNasional berkaitan dengan peserta K2 (pegawai PTT yang sudah terdaftar) dansering audensi

Bukti PP14 Foto copy Surat Aliansi Rakyat Tertindas Batu Bara KepadaBupati Kabupaten Batu Bara nomor : 05/ARTSUNII/2015, bulanJuli 2015, perihal permohonan Audensi untuk menyampaikanpermasalahan perburuhan di Kabupaten Batu Bara padatanggal9 Juli 2015 ;15.

Bukti PP15 Foto copy Surat Aliansi Rakyat Tertindas Batu Bara nomor06/ARTSUNII/2015, bulan Juli 2015, kepada Ketua DPRDKabupaten Batu Bara perihal permohonan Audensi untukmenyampaikan permasalahan perburuhan di Kabupaten BatuBara pada tanggal 9 Juli 2015 ;16.

Foto copy Daftar Riwayat Hidup atas nama UTIN tertanggal Februari2012, diberi tanda bukti T9 ;10.Foto copy Daftar Riwayat Hidup atas nama HERI BUHAERI tertanggalJanuari 2012, diberi tanda bukti T10 ;11.Foto copy Audensi tentang Pengurus Basis GSBM PT.