• Satlak PTSP Kelurahan Johar Baru, untukselanjutnya di sebut sebagai PEWARIS;2.

  Ayah PEWARIS yang bernama IDOEP BinPULAN meninggal dunia padasekitar tahun 1929 sebagaimanaditerangkan dalam Surat Keterangan Nomor: 092/SKN092.31/IX/2020tertanggal 01 September 2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Marianasedangkan Ibu PEWARIS yang bernama NAIJAH Binti BAYAKmeninggal dunia padatanggal 23 Oktober 1990 sebagaimanaditerangkan dalam Surat Keterangan Nomor:031/27.1.0/31.75.02.1010/071.562/2020 yang dikeluarkan oleh Ka.SATLAK PTSP Kelurahan Johar Baru tertanggal 01 September 2020;5.

  SUYATIBinti MURTADO) meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 2017sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Nomor:031/27.1.0/31.75.02.1010/071.562/2019 yang dikeluarkan olehKa.SATLAK PTSP Kelurahan Johar Baru tertanggal 22 Desember 2019;7. Bahwa dengan meninggalnya Istri PEWARIS (SUYATI aliasHj. SUYATI Binti MURTADO) makayang menjadi ahliwaris dariPEWARIS adalah anakanak PEWARIS yakni:Hal. 4 dari 12 Hal. Pen.

• 2019/PTUN.JPR.Menimbang, bahwa Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan penerbitanobjek sengketa bertentangan dengan Peraturan Perundangundangan yang berlakudan AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut telah masuk permohonanpencabutan gugatan secara tertulis dengan surat Nomor : 013/RT/X/2019, tertanggal14 November 2019, oleh Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya di luarpersidangan yang diterima oleh Majelis Hakim melalui Bagian Pelayanan TerpaduSatu Pintu (PTSP

  ;Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan permohonanpencabutan gugatan secara tertulis dengan surat Nomor : 013/RT/X/2019, tertanggal14 November 2019 di luar persidangan melalui Bagian Pelayanan Terpadu SatuPintu (PTSP) Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dan telah diterimaoleh Majelis Hakim pada tanggal 14 November 2019; Menimbang, bahwa Pasal 76 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara menyatakan :00nennn none nn nn none(1) Penggugat dapat sewaktuwaktu

• Sebidang tanah berukuran 25 M x 10 M, diatasnya terdapatbangunan rumah berukuran 7 M x 9 M, serta unit usaha meubel( Meubel Baitul Qadri) berdasarkan Tanda Daftar Perusahaan NomorTDP 210253100142 dan Tanda Daftar Industri Nomor503/09/PTSP/VII/2013 Terdafatar atas nama La Ode Tarudin, terletak diKelurahan Laimpi Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna, yang asaltanah tersebut dibeli dari seorang yang bernama La Ode Saniudin padatanggal 21 Maret Tahun 2006, dengan batasbatas sebagai berikut: Sebelah Utara

  Bahwa terhadap Sebidang tanah berukuran 25 M x 10 M, diatasnyaterdapat bangunan rumah berukuran 7 M x 9 M, serta unit usaha meubel( Meubel Baitul Qadri) berdasarkan Tanda Daftar Perusahaan Nomor TDP210253100142 dan Tanda Daftar Industri Nomor 503/09/PTSP/VII/2013Terdafatar atas nama La Ode Tarudin, terletak di Kelurahan LaimpiKecamatan Kabawo, Kabupaten Muna, sebagaimana poin 6.1 diatas yangpada saat ini dikuasai dan diusahai olen Tergugat, yang mana sejakputusnya perkawinan antara Penggugat dan

  Sebidang tanah berukuran 25 M x 10 M, diatasnya terdapatbangunan rumah berukuran 7 M x 9 M, serta unit usaha meubel( Meubel Baitul Qadri) berdasarkan Tanda Daftar Perusahaan NomorTDP 210253100142 dan Tanda Daftar Industri Nomor503/09/PTSP/VII/2013 Terdafatar atas nama La Ode Tarudin, terletakdi Kelurahan Laimpi Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna, yangasal tanah dibeli dari seorang yang bernama La Ode Saniudin padatanggal 21 Maret Tahun 2006, dengan batasbatas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan

  Bahwa Penggugat akan mengambil dan menguasai haknyaberupa Sebidang tanah berukuran 25 M x 10 M, yang diatasnyaterdapat bangunan bangsal berukuran 7 M x 9 M, dan Satu unitusaha meubeler (Meubel Baitul Qadri) berdasarkan Tanda DaftarPerusahaan Nomor TDP 210253100142 dan Tanda Daftar IndustriNomor 503/09/PTSP/VII/2013 Terdafatar atas nama La Ode Tarudinterletak di Kelurahan Laimpi Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna,yang asal tanah tersebut dibeli dari seorang yang bernama La OdeSaniudin pada tanggal 21

• Petugas FO PTSP BKPM menerima berkas permohonan danmemeriksa kelengkapan persyaratan permohonan danmeneruskan berkas permohonan kepada Pejabat LOHalaman 27 dari 82 halaman Putusan Nomor : 01/P/FP/2017/PTUNJKTPAGEPAGEKementerian LHK yang bertugas di Back Office (BO) PTSP BKPM,untuk dinilai kesesuaian kelengkapan persyaratan administrasidan teknis;a. Apabila tidak lengkap, berkas permohonan dikembalikankepada pemohon;b.

  Pejabat LO Kementerian LHK di PTSP BKPM menyampaikankonsep surat persetujuan prinsip dan peta lampiran kepadaKepala BKPM untuk ditandatangani:;9.

  Badan KoordinasiPenanaman Modal (PTSP BKPM);. Petugas FO PTSP BKPM menerima berkaspermohonan dan memeriksa kelengkapanpersyaratan permohonan dan meneruskanberkas permohonan kepada Pejabat LOKementerian LHK yang bertugas di Back Office(BO) PTSP BKPM, untuk dilakukan verifikasikelengkapan berkas permohonan berdasarkanpemenuhan kewajiban persetujuan prinsip :a. Apabila tidak lengkap, berkasdikembalikan kepada pemohon;b.

  Sekretaris Jenderal melakukan penelaahanhukum dan menyiapkan konsep keputusan izinbidang lingkungan hidup dan kehutanan danselanjutnya menyampaikan :a. konsep keputusan izin dan peta lampirankepada Kepala BKPM melalui Pejabat LOKementerian LHK di PTSP BKPM;Halaman 31 dari 82 halaman Putusan Nomor : 01/P/FP/2017/PTUNJKTPAGEb. Nota Dinas sebagai Laporan kepadaMenteri LHK;7.

  Pejabat LO Kementerian LHK di PTSP BKPMmenyampaikan konsep keputusan izin dan petalampiran kepada Kepala BKPM untukditandatangani;8. Kepala BKPM menandatangani keputusan izinbidang lingkungan hidup dan kehutanan danpeta lampiran atas nama Menteri LHK;9. Pemohon atau petugas yang ditunjukmengambil keputusan izin dan peta lampiranyang sudah ditandatangani oleh Kepala BKPMatas nama Menteri LHK di FO PTSP BKPMdengan menyerahkan surat kuasa/surat tugasdan fotocopy tanda pengenal.9.

• 1 (satu) unit mobil dump truck 10 roda merk Hino warna hijau dengan nomor polisi DD 8903 EF atas nama pemilik PT Batara Abadi Perkasa
• 1 (satu) unit Mobil Excavators merk Komatsu PC 200/8 warna kuning beserta kunci kontak

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi AMAR BIN SULLE;

• 1 (satu) rangkap Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 86/I.03/PTSP/2018, tentang persetujuan peningkatan izin usaha pertambangan eksplorasi

  Wahana Indo Nusantara memegang Rekomendasi BupatiBarru dalam hal Pengurusan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) dengan luas6,61 Ha, selain itu terdakwa juga memiliki jin usaha Pertambangan danmendapatkan persetujuan peningkatan izin usaha pertambangan (IUP)eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi (IUP OP)jenis komuditas tanah urug berdasarkan Keputusan Gubernur SulawesiSelatan Nomor : 86/I.03/PTSP/2018 pada tanggal 25 Mei 2018 nomorkode WIUP 2 4 73 11 5 19 2018 86 luas lahan sebesar

  Putra SahabatPerkasa dengan Nomor : 37/1.03f/PTSP/2018 tanggal 29 Agustus 2018.Bahwa selanjutnya Pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 berlokasi diDusun Mariorio Desa Nepo Kec. Mallusetasi Kab.

  Wahana Indo Nusantara dan saksi menjabatsebagai Direktur; Bahwa saksi memiliki Surat izin pertambangan, yaitu berdasarkanKeputusan Gubemur Sulawesi Selatan Nomor : 94/I.03/PTSP/2018 tenagpersetujuan Peningkatan izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi IzinUsaha Pertambangan Operasi Produksi Tanah Urung kepada CV. WahanaIndo Nusantara dengan Lokasi di Dusun Mario rio, Desa Nepo, Kec.Mallusetasi, Kab.

  Putra SahabatPerkasa adalah IUPOP miliknya dengan komoditas Batuan Jenis TanahUrug sesuai dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor :86/1.03/PTSP/2018.Bahwa ia tidak mengetahui darimana IUPOP Nomor : 86/1.03/PTSP/2018.dengan komoditas Batuan Jenis Tanah Urug/trass;Bahwa adapun alat yang ia pergunakan pada saat melakukan kegiatantersebut adalah 1 (Satu) unit Excavator merk Komatsu PC.200/7, warnakuning yang dipergunakan pada lokasi penambangan dan 1 (satu) unitExcavator merk Komatasu PC. 200

  BATARAABADI PERKASA;1 (Satu) unit alat berat berupa excavator, merk/type komatsu/PC.2008 wamakuning beserta kunci kontak;Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2019/PN Bar4.1 (satu) rangkap keputusan gubernur Sulawesi selatan nomor86/1.03/PTSP/2018, peretujuan izin usaha penambangan eksplorasi menjadiizin usaha pertambangan operasi produksi tanan urung kepada H. MUH.TAHIR (Asli)operasi produksi tanah urung kepada H. MUH.

• Penggugat:
  1.Lalu Sukron Prayogi
  2.Lalu Surahman
  Tergugat:
  Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat (DPM-PTSP)
  Intervensi:
  PT. Sowana Pawitra Oiliviana

• untuk Kabupaten Teluk Bintuni sudah ada Perda minuman beralkohol:; Bahwa untuk SIUP 001 milik Penggugat bellum dicabut; Bahwa sudah pernah ada peringatan secara lisan kepada Penggugat bahwasudah ada Distributor Bir Bintang; Bahwa untuk Bir Anker belum ada SIUP MB yang diterbitkan oleh MenteriPerdagangan; Bahwa Saksi sebagai Kepala Dinas PTSP sejak bulan Desember 2019; Bahwa untuk pengurusan SIUP MB harus langsung ke Kementrian dengandilampiri dokumen ijin dari PTSP setelah terbit SIUP MB dilaporkan

  kepadaPTSP; Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada penangguhan SIUP dari PTSP KabupatenTeluk Bintuni yang dikeluarkan untuk Penggugat;Halaman 22 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Mnk Bahwa masalah penyitaan minuman alcohol milik Penggugat, PTSP Bintunitidak terlibat;Menimbang, bahwa dalam pasal 1365 KUHPerdata disebutkan tiapperbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain,mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikerugian tersebut

  Mutiara Utama Papua yangditerbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu PemerintahKabupaten Teluk Bintuni tanggal 26 Januari 2018, tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukumuntuk memperdagangkan Minuman Beralkohol;Menimbang, bahwa dalam faktanya, Terdakwa melakukan perdagangan minuman beralkoholdidasarkan pada suratsurat penjinan yang dikeluarkan oleh Dinas DPM dan PTSP KabupatenTeluk Bintuni sedangkan pemberitahuan mengenai harus adanya ijin dan Menteri dalam bentukSIUPMB

  baru diberitahukan setelah tejadi perdagangan minuman beralkohol tersebut selainitu Surat penangguhan yang dibenkan oleh Dinas Perindakop dan UKM Kabupaten TelukBintuni kepada Dinas DPM dan PTSP Kabupaten Teluk Bintuni telah ternyata tidak dlindahkanoleh Dinas tersebut yang tetao mengeluarkan surat ijin dalam bentuk SIUP dan SITU kepadaPT.Mutiara Utama Papua sehingga berdasarkan suratsurat tersebut, Terdakwa merasa telahmemiliki legalitas dalam memperdagangkan minuman beralkohol.

  Mutiara Utama Papua, namun surat tersebut tidak pemah diterma olehTerdakwa dan Dinas PM dan PTSP Kabupaten Teluk Bintuni tetap mengeluarkan SIUP danSITU dimaksud.

• Foto copy 1 (satu) lembar surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modaldan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumba Timur nomor : 42 / B /DPM & PTSP ST / Il / 2017, tanggal 10 Februari 2017, yang telahdilegalisir oleh Notaris atas nama Rilis Herlina, S.H.,.M.Kn pada tanggal 7Maret 2017..

  Foto copy 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan Besar nomor : 40 /PB / DPM & PTSP ST / Il / 2017, tanggal 10 Februari 2017, yang telahdilegalisir oleh Notaris atas nama Rilis Herlina, S.H..M.Kn pada tanggal 7Maret 2017.. Foto copy 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas,nomor TDP : 240610100059, tanggal 10 Februari 2017, yang telah dilegalisiroleh Notaris atas nama Rilis Herlina, S.H.

  ,M.Kn pada tanggal 7 Maret 2017.7) Foto copy 1 (satu) lembar surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modaldan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumba Timur nomor : 42 / B /DPM & PTSP ST / Il/ 2017, tanggal 10 Februari 2017, yang telah dilegalisiroleh Notaris atas nama Rilis Herlina, S.H.

  ,M.Kn pada tanggal 7 Maret 2017.8) Foto copy 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan Besar nomor : 40 /PB / DPM & PTSP ST / Il / 2017, tanggal 10 Februari 2017, yang telahdilegalisir oleh Notaris atas nama Rilis Herlina, S.H..M.Kn pada tanggal 7Maret 2017.9) Foto copy 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas,nomor TDP : 240610100059, tanggal 10 Februari 2017, yang telah dilegalisiroleh Notaris atas nama Rilis Herlina, S.H.

  ,M.Kn pada tanggal 7Maret 2017.Foto copy 1 (satu) lembar surat Keputusan Kepala Dinas PenanamanModal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumba Timurnomor : 42 /B /DPM & PTSP ST /Il/ 2017, tanggal 10 Februari 2017,yang telah dilegalisir olen Notaris atas nama Rilis Herlina, S.H.

• Bank CIMB Niaga Tbk
  8.Kepala Unit Pelaksana PTSP Kelurahan Kamal Muara Jakarta Utara
  9.Kepala Unit Pelaksana PTSP Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara
  10.Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta

  Kepala Unit Pelaksana PTSP Kelurahan Kamal Muara., Jakarta Utara;beralamat di JI. Kamal Muara Raya No. 8, Penjaringan, JakartaUtara, untuk selanjutnya disebut sebagai;Turut TergugatV;9.

  Kepala Unit Pelaksana PTSP., Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;beralamat di Jalan Pluit Raya No.5, Jakarta Utara, untukselanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat VI;10.Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuProvinsi DKI Jakarta, beralamat Jalan Kebon Sirih Nomor 18Blok H Lantai 18, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebutSCDAQAl 222 n none ene n nnn n nen e ne Turut Tergugat VII;Pengadilan Negeri Jakarta Utara;Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta

• Denpasar Selatan, KotaDenpasar atas nama pemilik : Anak Agung Gede Wiranatha.Kegiatan usaha yaitu Route SM Carwash yang dilakukan oleh AnakAgung Gede Wiranatha wajib memiliki Ijin Pengusahaan Air Tanah(SIPA) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM & PTSP) Provinsi Bali. Bahwa Pemilik usaha Route SM Carwash belum memilikirekomendasi teknik dari dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Prov.

  Denpasar Selatan KotaDenpasar belum memiliki ijin, Karena tidak terdapat dalam databasedaftar Izin Pengusahaan Air Tanah Dinas PM & PTSP Prov.

  DenpasarSelatan Kota Denpasar belum memiliki ijin, karena tidak terdapat dalamdatabase daftar Izin Pengusahaan Air Tanah Dinas PM & PTSP Prov.

  DenpasarSelatan Kota Denpasar sejak tahun 2011 yang bergerak di bidang usaha cucimobil, namun Terdakwa belum memiliki ijin karena tidak terdapat dalamdatabase daftar Izin Pengusahaan Air Tanah Dinas PM & PTSP Prov.

• Sianyu Perkasa Balikpapan sejak tahun2017 dengan jabatan sebagai Aktivator berdasarkan Surat PengangkatanNomor : SK.HR/0017/PTSP/VIII/17 Tanggal 28 Agustus 2017 dengan tugasdan tanggung jawab yaitu memastikan on paket perdana atau mengaktifkankartu paket perdana dan memperoleh upah atau gaji sebesar Rp.2.400.000,(dua juta empat ratus ribu rupiah) ; Bahwa PT. Sianyu Perkasa bergerak di Bidang Distributor KartuPerdana Telkomsel ; Bahwa sistem/prosedur pengisian PT.

  Sianyu PerkasaBalikpapan sejak tahun 2017 dengan jabatan sebagai Aktivatorberdasarkan Surat Pengangkatan Nomor : SK.HR/0017/PTSP/VIII/17Tanggal 28 Agustus 2017 dengan tugas dan tanggung jawab yaitumemastikan on paket perdana atau mengaktifkan kartu paket perdanaHalaman 15 dari 21 Putusan Nomor 209/Pid.B/2019/PN Bppad. 4.dan memperoleh upah atau gaji sebesar Rp.2.400.000, (dua jutaempat ratus ribu rupiah) ; Bahwa benar, PT.

  Sianyu PerkasaBalikpapan sejak tahun 2017 dengan jabatan sebagai Aktivatorberdasarkan Surat Pengangkatan Nomor : SK.HR/0017/PTSP/VIII/17Tanggal 28 Agustus 2017 dengan tugas dan tanggung jawab yaitumemastikan on paket perdana atau mengaktifkan kartu paket perdanaHalaman 16 dari 21 Putusan Nomor 209/Pid.B/2019/PN Bppdan memperoleh upah atau gaji sebesar Rp.2.400.000, (dua jutaempat ratus ribu rupiah) ; Bahwa benar, PT.

  Sianyu PerkasaBalikpapan sejak tahun 2017 dengan jabatan sebagai Aktivatorberdasarkan Surat Pengangkatan Nomor : SK.HR/0017/PTSP/VIII/17Tanggal 28 Agustus 2017 dengan tugas dan tanggung jawab yaitumemastikan on paket perdana atau mengaktifkan kartu paket perdanadan memperoleh upah atau gaji sebesar Rp.2.400.000, (dua jutaempat ratus ribu rupiah) ; Bahwa benar, PT.

• Sesuai dengan Pasal 38 ptsptidak bisa mengeluarkan surat izin praktek dan itupun dokter yangbersangkutan Wajib datang ke kantor IDI cabang untuk diadakan KRIPyaitu komite rekomendasi izin Praktek selama 2 sampai 3 jam setelah itudiberikan rekomendasi dan ditandatangani oleh 4 dokter termasuk ketuaIDI cabang baru dibawa ke ptsp.

  Kalau dokter umum dikelurahan diJakarta pakai ptsp nanti keluar surat izin praktek dari ptsp tapi tetapbertanggung jawab dalam pengawasan praktek kedokteran sesuai denganundangundang Pasal 54.

  Dokter mempunyai 3 str, jadi bisa prakter di 3 tempat nah setelah adastr Baru dia datang ke IDI cabang lagi untuk diurus rekomendasi jjinprakteknya dengan ada pertemuan dua sampai dengan 3 jam baru ketuaIDI cabang dan 3 dokter memberikan rekomendasi ijin praktek untukdibawa ke ptsp dari itu ptsp menerbitkan surat ijin praktek baru dokter yangbersangkutan bisa melakukan praktek kedokteran;Bahwa STR adalah surat tanda registrasi dimana dokter yang profesionalharus memenuhi tiga unsur yang pertama dokter

  juta dan itu udah berproses di Jakarta Pusatsalah satu teman saya di sidangkan kasus pidana pasal 80;Bahwa sampai sekarang prosesnya dipengadilan Negeri Jakarta Pusatdalam perkara pidana, pusat terkena pasal 80 mempekerjakan orangtanpa SIP dengan sengaja, sangsinya berupa denda;Bahwa kalau belum ada SIP 100 juta rupiah itu tapi ancaman badannyasudah dihapuskan makanya untuk mendapatkan SIP itu sulit, kita datangdi bawah STRnya ikut klip kita kasin rekomendasi ditandatangani oleh 4dokter dibawa ke ptsp

  kalau dulu kan kesuku dinas sekarang satu pintu ptsp (pelayanan terpadu satu pintu).

• Surat Permohonan dari Penggugat tertanggal 27 Januari 2021 yang diterimamelalui PTSP tanggal 27 Januari 2021 tentang pencabutan Gugatan;7.

  Samaan, M.Si;Menimbang, bahwa dengan suratnya tertanggal 27 Januari 2021,Penggugat telah mengajukan Permohonan secara tertulis melalui PTSP(Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta padatanggal 27 Januari 2021 perihal pencabutan gugatan perkara nomor : 239 / G/2020 / PTUNJKT, yang diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 28 Januari 2021,dengan alasan objek gugatan sudah habis masa berlakunya ;Halaman 2 dari 4 Halaman.

• dan TergugatVil dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tidak hadirdipersidangan meskipun telah secara patut dan sah menurut telah dipanggilMenimbang, bahwa setelah persidangan terbuka untuk umumternyata Kuasa Hukum Penggugat dipersidangan pada tanggal 13 Oktober2020 telah mengajukan permohonan pencabutan secara lisan kepadaMajelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa danmengadili perkara No.180/Pdt.G/2020/PN.JKT.TIM. dan secara tertulisnyadiserahkan melalui PTSP

  di Pengadilan Negeri Jakarta Timur untukmencabut permohonan gugatannya, dengan alasan karena sampai saat inibelum ada pergantian susunan Majelis Hakim terkait Surat permohonanKuasa Hukum Penggugat No.026/kebert.a.hakim/PA/VI/2020, tanggal 24Juni 2020 yang telah diterima oleh PTSP pada tanggal 25 Juni 2020 tentangpermohonan pergantian susunan Majelis yang menangani perkaraNo.180/Pdt.G/2020/PN Jkt.

• Bahwa saudara lelaki Para Pemohon yang bernama MUSA Bin KONTONGtelah meninggal dunia pada tanggal 26 Juli 2014 sebagaimana SuratKeputusan Kepala Unit Pelaksana PTSP Kelurahan Jelambar Baru Nomor:00773.29.1/ 31.73.02.1006/1.798/e/2017 tentang Perpanjangan IzinPenggunaan Tanah Makam Kepala Unit Pelaksana PTSP Kelurahan JelambarBaru tertanggal 23 Maret 2017 dan Almarhum MUSA Bin KONTONGmeninggalkan seorang istri yang bernama PANNI Binti TUNGADI dan tidakmemiliki anak dari perkawinan tersebut.5.

• ., M.Hum. melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)Pengadilan Negeri Sei Rampah, yang telah diterima oleh Hakim pada tanggal25 Oktober 2021, yang isinya pada pokoknya menyatakan bahwaTermohon/Kuasa Termohon tidak dapat menghadiri sidang praperadilansehubungan dengan adanya Operasi Yustisi 2021 dan oleh karenanyamemohon agar Hakim Praperadilan dapat mengundurkan sidang praperadilan aquo,Menimbang, bahwa terhadap permohonan Termohon tersebut Hakimtelah menunda dan menetapkan sidang selanjutnya pada

  hari Senin tanggal 01November 2021;Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat PencabutanKuasa tanggal 28 Oktober 2021 dan Surat Pencabutan PermohonanHalaman 3 dari 5 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2021/PN SrhPraperadilan Nomor 7/Pid.Pra/2021/PN Srh tanggal 28 Oktober 2021 melaluiPelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Sei Rampah, yangtelah diterima oleh Hakim pada tanggal 01 November 2021, yang isinya padapokoknya menyatakan bahwa terhitung sejak tanggal 28 Oktober 2021Pemohon telah

• saksi Wahid Efendi Siregar, dengan ucapan Yang inirobohin duluan nanti diganti selesai ini baru yang belakang juga dirobohinterus diganti sambil menunjuk bagian tembok yang diminta oleh terdakwadimana kegiatan pembongkaran tersebut, adapun tukangtukang yangdipekerjakan oleh terdakwa tersebut melakukan pembongkaran rumah ataugedung tersebut dengan menggunakan palu hingga sebagian besar gedungtersebut hancur; Bahwa pada tangal 04 Desember 2018 sekira jam 11.00 WIB saksiAlexander Robert selaku petugas PTSP

  Saksi Harry Utama dan saksiWong Kkrisyanti tidak pernah mengijinkan pihak lain untuk melakukanpembongkaran terhadap rumah atau gedung tersebut, adapun saksi HarryUtama dan saksi Wong Krisyanti selaku pemilik sah bagunan tesebut sedangmengajukan ijin IMB dari PTSP Kecamatan Menteng, mengingat bangunantersebut merupakan katagori Kawasan Pelestarian Cagar Budaya GolonganB, sehingga untuk pembongkaran ataupun penambahan gedung ataubangunan terdapat syaratsyarat tertentu yang telah diatur dalam Perda

  ucapan Yang ini robohin duluannanti diganti selesai ini baru yang belakang juga dirobohin terus digantisambil menunjuk bagian tembok yang diminta oleh terdakwa dimanakegiatanpembongkaran tersebut, adapun tukangtukang yang dipekerjakanoleh terdakwa tersebut melakukan pembongkaran rumah atau gedungtersebut dengan menggunakan palu, hingga bagunan atau ruah tersebuthancur dan tidak dapat dipergunakan kembali; Bahwa pada tangal 04 Desember 2018 sekira jam 11.00 WIB saksiAlexander Robert selaku petugas PTSP

  Saksi Harry Utama daan saksiWong Krisyanti tidak pernah mengijinkan pihak lain untuk melakukanpembongkaran terhadap rumah atau gedung tersebut, adapun saksi HarryUtama dan saksi Wong Krisyanti selaku pemilik sah bagunan tesebut sedangmengajukan ijin IMB dari PTSP Kecamatan Menteng, mengingat bangunantersebut merupakan katagori Kawasan Pelestarian Cagar Budaya GolonganB, sehingga untuk pembongkaran ataupun penambahan gedung ataubangunan terdapat syaratsyarat tertentu yang telah diatur dalam Perda

• Abdul Mahrup bin Abdul Hamid (Lakilaki) (Almarhum)5. berdasarkan perpanjangan izin penggunaan tanah makam kepala unitpelaksanaan PTSP kelurahan Semper Timur Nomor : 1763C.20/31.72.04.1005/1.795.25/e/20186. Bahwa semasa hidup abdul mahrup mempunyai satu orang anakperempuan yaitu: dewi dian sari berdasarkan kutipan akta kelahiran No:325/J.U/1996 (Bukti P3)7.

  Bahwa terlebih dahulu Abdul Mahrup meninggal dunia di kediamanalmarhum Haji Abdul Hamid ayah almarhum Abdul Mahrup bin Abdul Hamid dikampung semper pos V Kelurahan Semper Timur Kecamatan CilincingJakarta Utara pada tgl 07061997 berdasarkan perpanjangan = izinpenggunaan tanah makam kepala unit pelaksanaan PTSP kelurahan SemperTimur Nomor : 1763C.20/31.72.04.1005/1.795.25/e/2018 dan pada tanggal27 Agustus 2014 Haji Abdul Hamid meninggal dunia sesuai bukti kutipan AktaKematian No.3172KM201220180042

• Bahwa Pemohon merupakan warga yang tidak mampu sebagaimanaSurat Keterangan No: 02636/27.1.1/31.72.03.1006/2.841/2016 tanggalyang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana PTSP Kelirahan RawaBadak Selatan Kecamatan Koja Jakarta Utara, maka Pemohon mohonuntuk dibebaskan dari biaya perkara;7.

  menyatakan sidang tertutup untuk umum, denganmembacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksud permohonanPemohon tetap dipertahankan oleh Pemohon, sebagaiman tercantum dalamberita acara perkara ini;Menimbang, bahwa bersama permohonan tersebut Pemohonmenyatakan dirinya warga yang tidak mampu kemudian mengajukan untukberperkara secara CumaCuma (prodeo) dengan menyerahkan SuratKeterangan No : 02636/27.1.1/31.72.03.1006/2.841/2016 tanggal 25 Pebruari2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana PTSP

  Bukti surattersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinyayang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;Surat Keterangan No: 02636/27.1.1/31.72.03.1006/2.841/2016 yangdikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana PTSP Kelurahan Rawa BadakSelatan Kecamatan Koja Jakarta Utara, sudah bermeterai cukup, bukti P.3;Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas Pemohonjuga menghadirkan dua orang saksi, yang masingmasing mengaku bernama:1.

• Surat Permohonan dari Penggugat tertanggal 17 Mei 2021 yang diterimamelalui PTSP tanggal 17 Mei 2021 tentang pencabutan Gugatan;7.

  Penetapan Nomor : 118/G/2021/PTUNJKT.Bahwa dengan suratnya tertanggal 15 Mei 2021, Penggugat telahmengajukan Permohonan secara tertulis melalui PTSP (Pelayanan Terpadu SatuPintu) Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 17 Mei 2021 perihalpencabutan gugatan perkara nomor : 118 /G/2020/PTUNJKT, yang diterima olehMajelis Hakim pada tanggal 18 Mei 2021, dengan alasan banding administrasiatas nama Sdr.