Ditemukan 6225 data
53 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengalihan penahanan menjadi tahanan kota sejak tanggal 13 Pebruari 2012sampai dengan tanggal 18 Maret 2012;Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Palu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:PERTAMA:Bahwa Terdakwa MUHAMAD FADHLIH, S.T. sebagai Pegawai NegeriSipil pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sigi dan menjabat selaku PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkungan diKabupaten Sigi serta merangkap sebagai Anggota
Perbuatan tersebutdilakukan oleh Terdakwa dengan caracara sebagai berikut: Bahwa Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Sigi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan UmumNomor KEP.07/H/W20/99 tanggal 13 Maret 1999 menjabat sebagai KepalaSeksi Cipta Karya dan Bina Marga sejak bulan Agustus 2009 sampai denganbulan Desember 2010 juga selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan(PPTK) Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkungan di Kabupaten Sigi TahunAnggaran 2010 berdasarkan
Bahwa awalnya saksi Amri Arafah diperkenalkan oleh saksi Ardiansyahkepada Terdakwa, setelah diperkenalkan kemudian saksi Amri Arafah ditunjukdan diperintahkan oleh Terdakwa untuk melaksanakan 12 (dua belas) paketpekerjaan yang sebelumnya telah diperlihatkan data lokasi pekerjaan, selanjutnya saksi Amri Arafah meninjau lokasi yang ditunjukkan dan diperintahkan olehTerdakwa kemudian saksi bertemu dengan Terdakwa dirumahnya di BINPalupi Permai Blok N Nomor 44; Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis
Perbuatan tersebutdilakukan oleh Terdakwa dengan caracara sebagai berikut: Bahwa Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Sigi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan UmumNomor KEP.07/H/W20/99 tanggal 13 Maret 1999 menjabat sebagai KepalaSeksi Cipta Karya dan Bina Marga sejak bulan Agustus 2009 sampai denganbulan Desember 2010 juga selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis KegiatanHal. 6 dari 18 hal.
;Bahwa awalnya saksi Amri Arafah diperkenalkan oleh saksi Ardiansyahkepada Terdakwa, setelah diperkenalkan kemudian saksi Amri Arafah ditunjukdan diperintahkan oleh Terdakwa untuk melaksanakan 12 (dua belas) paketpekerjaan yang sebelumnya telah diperlinatkan data lokasi pekerjaan selanjutnya saksi Amri Arafah meninjau lokasi yang ditunjukan dan diperintahkan olehTerdakwa kemudian saksi bertemu dengan Terdakwa dirumahnya di BINPalupi Permai Blok N Nomor 44;Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis
230 — 66
PDS03/PKPIN/Ft.1/06/2016 tanggal 1 Juli 2016 sebagai berikut :PRIMAIR :Bahwa ia TerdakwaDEDIH SAPJAH, S.T, M.Sc selaku wakil rektor UBB dan Tim Tekhnis penyiapan dokumen lelang kegiatan pengadaanEnergy Solar Cell System Universitas Bangka Belitung Tahun Anggaran 2012yang diangkat dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Bangka BelitungNomor : 674.D/UN50/KP/2012 tanggal 3 September 2012 bersamasamadengan Francischa Anggela Direktur PT.
listrik PLN yang hanya disetujui sebesar Rp.15.000.000.000 (lima belas milyar rupiah), dan memerintahkan Rektor UBBagar menyiapkan kelengkapai administrasi berupa penyusunan RKAKLAPBNP dan dokumen pendukung seperti Kerangka Acuan Kerja /TOR,Rencana Anggaran Biaya (RAB), Gambar Bangunan, dan kelengkapanlainnya yang relevan untuk menunjang penelahaan RKAKL APBNP TahunAnggaran 2012 paling lambat tanggal 16 September 2012.Bahwa untuk mempersiapkan hal tersebut saksi Bustami Rahmantelah membentuk Tim Tekhnis
Andi Evan Gunadi, SE : sebagai anggota;Bahwa Tim Tekhnis penyiapan dokumen lelang ini bertugas membantuPPK dalam penyiapan Harga Perkiraan sendiri (HPS) dan Spesifikasi tekniskegiatan yang dalam realisasi pelaksanaannya secara aktif dilakukan olehTerdakwa Dedih Sapjah S.T, M.Sc.Bahwa dalam penyiapan Harga Perkiraan sendiri (HPS) danSpesifikasi teknis kegiatan Terdakwa Dedih Sapjah S.T, M.Sc tidakmelakukan tugasnya dengan bekerjasama dengan saksi Ir.
Darusman, MTyang selain selaku PPK juga selaku anggota Tim Tekhnis PenyiapanDokumen Lelang, tetapi justru sekira tanggal 13 September 2012 Terdakwamenghubungi Saksi Franchisca Anggela untuk dibuatkan spesifikasi tekhnisdan Rencana Anggaran Biaya sebagai syarat kelengkapan administrasi untukpenunjang penelaahan RKAKL APBNP dan permintaan Terdakwa tersebutbeberapa hari kKemudian dipenuhi oleh Saksi Franchisca Anggela denganmenyerahkan Spesifikasi Tekhnis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB)pengadaan Solar
Cell System kepada Terdakwa Dedih SapjahBahwa selanjutnya berdasarkan Spesifikasi Tekhnis dan RencanaAnggaran Biaya (RAB) pengadaan Solar Cell System yang diperoleh dariSaksi Franchisca Anggela tersebut Terdakwa melakukan verifikasi hargadengan membandingkan dengan harga pengadaan solar cell pada tahun2011 yang pernah dilaksanakan oleh Saksi Franchisca Anggela danberdasarkan teoriteori dari internet hingga terbentuklah HPS dan SpesifikasiTekhnis sebagai berikut :SPESIFIKASI TEKNIS :1.
38 — 3
Sdr.BERNARD IBRAHIM alamat Jalan Patimura Gg VI RT.03 RW.07 Kelurahan temas Kecamatan Batu Kota Batu; 1 (satu) lembar surat keterangan salinan lunas PKB / BBN 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Luxio jenis Minibus warna putih thn 2013 Nopol : N-1598-KH, Noka :MHKW3CA23DK009469, Nosin :DDN5254 No.973 / 2986 / 101.362 / 2013 yang dikeluarkan tanggal 13 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Unit Tekhnis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Utara clan Batu ; 1 (satu
) lembar surat keterangan salinan lunas PKB / BBN 1 (satu) mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu thn 2013 Nopol : N-1532-KH Noka :MHKVIBAIJDK023426 Nosin : MB51970 No.973 / 2985 / 101.362 / 2013 yang dikeluarkan tanggal 13 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Unit Tekhnis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Uang Tunai sebesar Rp.150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah);disita dalam pekara an.
Dinas Pendapatan Provinsi JawaTimur Malang Utara clan Batu ;>1 (satu) lembar surat keterangan salinan lunas PKB / BBN 1 (satu) mobilDaihatsu Xenia warna abuabu thn 2013 Nopol : N1532KH Noka:>MHKV IBAUDK023426 Nosin : MB51970 No.973 / 2985 / 101.362 / 2013yang dikeluarkan tanggal 13 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh KepalaUnit Tekhnis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Utara clanBatu;>Uang Tunai sebesar Rp.150.000, ( seratus lima puluh ribu rupiah).( disitadalam perkara An.terpidana NUR
Dinas Pendapatan Provinsi JawaTimur Malang Utara clan Batu ; 1 (satu) lembar surat keterangan salinan lunas PKB / BBN 1 (satu) mobilDaihatsu Xenia warna abuabu thn 2013 Nopol : N1532KH NokaMHKVIBAUDK023426 Nosin : MB51970 No.973 / 2985 / 101.362 / 2013yang dikeluarkan tanggal 13 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh KepalaUnit Tekhnis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Utara clanBatu; Uang Tunai sebesar Rp.150.000, ( seratus lima puluh ribu rupiah); 1(satu) buah celana jeans panjang merk ELDEST
,BERNARD IBRAHIM alamat Jalan Patimura Gg VI RT.03 RW.07Kelurahan temas Kecamatan Batu Kota Batu ; 1 (satu) lembar surat keterangan salinan lunas PKB / BBN 1 (satu) unitmobil jenis Daihatsu Luxio jenis Minibus warna putih thn 2013 Nopol : N1598KH, Noka :MHKW3CA23DK009469, Nosin :DDN5254 No.973 /2986 / 101.362 / 2013 yang dikeluarkan tanggal 13 Agustus 2013 yangdikeluarkan oleh Kepala Unit Tekhnis Dinas Pendapatan Provinsi JawaTimur Malang Utara clan Batu ;Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor
:292/Pid.B/2015/PN.Kd.Mlg.20 1 (satu) lembar surat keterangan salinan lunas PKB / BBN 1 (satu) mobilDaihatsu Xenia warna abuabu thn 2013 Nopol : N1532KH NokaMHKVIBAUDK023426 Nosin : MB51970 No.973 / 2985 / 101.362 / 2013yang dikeluarkan tanggal 13 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh KepalaUnit Tekhnis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Utara clanBatu; Uang Tunai sebesar Rp.150.000, ( seratus lima puluh ribu rupiah)Status hukumnya telah putus dalam perkara An.terpidana NUR AFINImaka barang
Dinas Pendapatan ProvinsiJawa Timur Malang Utara clan Batu ;e1 (satu) lembar surat keterangan salinan lunas PKB / BBN 1 (satu)mobil Daihatsu Xenia warna abuabu thn 2013 Nopol : N1532KHNoka :MHKVIBAUDK023426 Nosin : MB51970 No.973 / 2985 /101.362 / 2013 yang dikeluarkan tanggal 13 Agustus 2013 yangdikeluarkan oleh Kepala Unit Tekhnis Dinas Pendapatan Provinsi JawaTimur Malang Utara dan Batue Uang Tunai sebesar Rp.150.000, ( seratus lima puluh ribu rupiah);disita dalam pekara an.
94 — 65
RekaEnam Gunita.1 (satu) Bundel Asli Laporan Bulanan Bulan Oktober 2014 pekerjaanPengawasan Tekhnis Peningkatan Jalan Kabupaten Seluma oleh PT.Reka Enam Gunita.1 (satu) Bundel Asli Laporan Bulanan Bulan Nopember 2014 pekerjaanPengawasan Tekhnis Peningkatan Jalan Kabupaten Seluma oleh PT. RekaEnam Gunita.1 (satu) Bundel Asli Laporan Bulanan Bulan Desember 2014 pekerjaanPengawasan Tekhnis Peningkatan Jalan Kabupaten Seluma oleh PT.
Wijaya Cipta Perdana tidak lulus tahapan evaluasiAdministrasi, evaluasi Tekhnis dan evaluasi Kewajaran Hargakarena kedua perusahaan tersebut tidak melampirkan jaminanHal 51 dari 325 Putusan Nomor 68/Pid.SusTPK/20 16/PN. Bglpenawaran (tidak lulus administrasi). Oleh karena tidak lulusevaluasi administrasi maka selanjutnya tidak lagi dilakukanevaluasi Tekhnis, evaluasi Harga Terkoreksi dan evaluasiKualifikasi.
Bahwa seluruh POKJA ILI baik saksi selaku Ketua, sekretaris dananggota secara bersamasama ada melakukan evaluasiAdministrasi, evaluasi Tekhnis dan Kewajaran Harga setelahpembukaan Penawaran pada tanggal 30 Agustus 2014 s.d. 01September 2014 di ULP Kabupaten Seluma. Bahwa maksud dan tujuannya dilakukan evaluasi Administrasi,evaluasi Tekhnis dan Kewajaran Harga tersebut adalah untukmenentukan apakah perusahaan lulus atau tidaknya dalam halAdministrasi, Tekhnis dan Kewajaran Harga.
Dan perusahaan yanglulus evaluasi Administrasi, evaluasi Tekhnis dan Kewajaran Hargaadalah PT. Jaya Sakti Konstruksi. Bahwa halhal yang menyebabkan PT. Ratu Agung Pitolas dan PT.Wijaya Cipta Perdana tidak lulus lulus evaluasi Administrasi,evaluasi Tekhnis dan Kewajaran Harga, yaitu :> PT. Ratu Agung Pitolas : tidak mengupload scanan jaminanpenawaran (tidak lulus administarasi). Oleh karena tidak lulusadministarasi maka tidak lagi dilakukan evaluasi Tekhnis danKewajaran Harga> PT.
REKAENAMGUNITA untuk melakukan Pengawasan Tekhnis PekerjaanProyek Peningkatan jalan dengan Kontruksi Hotmix Rumah AmparGading Pematang Aur Kab.
127 — 11
HerlinaSafitri Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan KotaPadangsidimpuan;Bahwa Harga Standard yang dikeluarkan oleh Pemerintah KotaPadangsidimpuan lebih tinggi dari harga pasar;Bahwa Yang membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) dalamDAK TA2009 tersebut adalah Staf Tekhnis Sdra. Sahlan Ali yangdiketahui oleh Kabid Sarana Pendidikan dan Perpustakaan KotaPadangsidimpuan Sdra.
Syamsuddin selaku Tim Tekhnis, karena Saksi kurangmengerti dan kurang memahami bagaimana cara pembuatanPertanggungjawabannya;Bahwa lanya Sdra.
Syamsuddinselaku Staf Tekhnis;Bahwa Saksi mendapatkan dana kewajiban yang untuk diserahkankepada Sdra. Maskur diambil dari sisa Dana perbelanjaanbahanbahan yang dilakukan oleh Sdra. Muhammad Nur selakuKepala Tukang;Bahwa yang membuat Surat Pertanggung jawaban Kerja (SPJ) padaDAK TA2009 Bidang Pendidikan di SDN 200117 adalah Sdra.Syamsuddin dan Sdra.
Sahlan Ali selaku Tim Tekhnis;345e Bahwa Saksi mendapat keuntungan dari dana DAK TA2009 BidangPendidikan Kota Padangsidimpuan sebanyak Rp.7.000.000.
NEHRU SAENS;379Bahwa Cara menentukan besar Dana Alokasi Khusus yang akanditerima oleh masingmasing Sekolah, yang mengetahuinya adalahTim Tekhnis sesuai dengan hasil Survey yang dilakukan;Bahwa Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan TA2009 tersebutdisalurkan kesetiap Sekolah Saksi tidak mengingatnya, namunpenyaluran Dana tersebut melalui Dinas Pendapatan PengelolaKeuangan yaitu Sdr. Drs.
MUHTAR SULAIMAN
Tergugat:
ABDUL SALAM
Turut Tergugat:
KEPALA BADAN PERTANAHAN KABUPATEN DOMPU
149 — 65
Staatblad 1941 No. 44 tidak mengatur tentang pencabutan gugatan, oleh karena itu berdasar Prinsip Process Doelmatigheid (kepentingan dan ketertiban beracara), maka Majelis berpedoman pada buku II Pedoman Tekhnis Administrasi dan Tekhnis Peradilan Perdata Umum yang menegaskan bahwa Jika Penggugat setelah mengajukan gugatan meninggal dunia, maka ahli warisnya dapat melanjutkan perkara , demikian pula pihak ahli waris dari Penggugat mempunyai hak untuk menyatakan tidak melanjutkan gugatan
Staatblad 1941 No. 44 tidak mengatur tentangpencabutan gugatan, oleh karena itu berdasar Prinsip Process Doelmatigheid(kepentingan dan ketertiban beracara), maka Majelis berpedoman pada buku IIPedoman Tekhnis Administrasi dan Tekhnis Peradilan Perdata Umum yangmenegaskan bahwa Jika Penggugat setelah mengajukan gugatan meninggal dunia,maka ahli warisnya dapat melanjutkan perkara , demikian pula pihak ahli waris dariPenggugat mempunyai hak untuk menyatakan tidak melanjutkan gugatan semula, halmana
KAHARUDIN Bin H.M.ALI
Tergugat:
1.H. ABDURAHMAN. M. SAID
2.BASRIN Alias BASA
Turut Tergugat:
Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Dompu
96 — 38
tanggal 25 November 2020telah mengajukan secara lisan pencabutan gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PNDpu dengan alasan Gugatan Penggugat kurang sempurna sehingga diperlukanperubahan /perbaikan posita dan petitum gugatan;Menimbang, bahwa Rbg Staatblad 1941 Nomor 44 tidak mengaturtentang pencabutan gugatan, oleh karena itu berdasarkan processDoelmatigheid (kepentingan dan ketertiban beracara), maka Majelisberpedoman pada pasal 271 RV dan pasal 272 RV yang juga dikemukankandalam Buku Il tentang Pedoman tekhnis
Administrasi dan tekhnis PeradilantePerdata Umum yang menegaskan bahwa Gugatan dapat dicabut secarasepihak apabaila tergugat belum memberikan jawaban, sehingga dengandemikian pencabutan surat gugatan tersebut dapat dikabulkan tanpamemerlukan persetujuan dari Para Tergugat dan Turut Tergugat;Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan dicabut, selanjutnya MajelisHakim menetapkan dan memerintahkan agar pemeriksaan perkara Gugatanyang didaftarkan di Kepaniteraan pengadilan Negeri Dompu dengan registerNomor
49 — 25
Staatblad 1941 No. 44 tidak mengatur tentangpencabutan gugatan, oleh karena itu berdasar Prinsip Process Doelmatigheid(kepentingan dan ketertiban beracara), maka Majelis berpedoman pada pasal 271 Rvdan 272 RV yang juga dikemukakan dalam buku II Pedoman Tekhnis Administrasidan Tekhnis Peradilan Perdata Umum yang menegaskan bahwa setelah ada jawabanmaka Pencabutan Perkara harus mendapat Persetujuan dari Pihak Tergugat :Menimbang bahwa setelah Majelis Tanyakan Kepada Kuasa Tergugat terkaitdengan Pemohonan
95 — 44
Perkara No.6/Pid.Sus.TPK/201 7/PN.BglBahwa ia terdakwa UNTUNG, S.T.bin DURANIDI selaku PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) yang ditunjuk berdasarkan SuratKeputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : SK954157 Tahun 2013 tentang Perubahan Surat Keputusan Kepala DinasPekerjaan Umum Nomor : SK 954067 Tahun 2013 tentang PenunjukanPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) dan Bendahara KegiatanPembangunan Jalan Muara Sahung Air Tembok di Lingkungan Bina MargaDinas Pekerjaan Umum
secara melawan hukum tetap menandatanganilaporan kemajuan fisik pekerjaan yang dibuat oleh saksi EDION INDRA binINDRA MANAF seolaholah pekerjaan yang dilaksanakan sesuai denganspesifikasi tekhnis, mutu, dan kualitas yang ada dalam kontrak dimanalaporan tersebut dijadikan dasar untuk melakukan pencairan antara lainsebagai berikut :1.
Perkara No.6/Pid.Sus.TPK/2017/PN.BglBahwa benar lebih kurang 3 hari setelah dilakukan pemeriksaan olehtim PHO pekerjaan yang kurang tersebut kemudian diperbaiki olehpenyedia barang dan tim PHO kemudian menyatakan pekerjaanpembangunan jalan Muara SahungAir Tembok terseut dapatdiserah terimakan.Bahwa benar selaku anggota tim Justifikasi Tekhnis pekerjaanpembagunan jalan tersebut dimintakan adendum kontrak olehpenyedia barang karena terdapat kendala tekhnis dilapangan yangmengakibatkan pekerjaan tidak
dapat dilaksanakan sesuai dengangambar rencana.Bahwa penyedia barang yaitu terdakwa EDION INDRA tidak pernahmengajukan usulan penggantian peralatan kerja kepada timJustifikasi Tekhnis dalam rangka adendum kontrak.Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;5.
Bahwa banyak peralatan yang tidak di datangkan ke lokasi pekerjaanoleh penyedia barang sehingga pekerjaan yang dikerjakan tidaksesual dengan spesifikasi tekhnis, mutu dan kualitas yang ada dalamkontrak. Bahwa idealnya kualitas dan ketahanan jalan yang dibangun memilikitenggat waktu ketahanan minimal 10 tahun.
69 — 47
HARTANA SUBEKTI,M.Si telah menerbitkan SPMK Nomor : 050/8521 kepada PT SinarBhumi Yogyakarta untuk memulai pelaksanaan Pengadaan MobilPompa Sedot Lumpur selama 150 (seratus lima puluh) hari sejaktanggal 23 Juli 2010 sampai dengan tanggal 19 Desember 2010;Bahwa berdasarkan Dokumen Rencana Kerja dan Syaratsyarat (RKS)dan Dokumen Penawaran Tekhnis yang diajukan oleh PT Sinar BhumiYogyakarta, ketentuan tekhnis mobil pompa sedot lumpur yang harusdiadakan oleh PT Sinar Bhumi Yogyakarta selaku Penyedia
FAUZI,MT melakukan rapat bersamadengan SUSANTO LIEU membahas tekhnis penyelesaian perakitanmobil sedot lumpur dan perpanjangan waktu kontrak.
Sinar Bhumi Yogyakarta kepada Kepala Dinas, PPKPengadaan Mobil Pompa Sedot Lumpur, Team Tekhnis dan PanitiaPenerima Mobil pada Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang Nomor :01001/SBY/VI/2011 tanggal 1 Juni 2011 perihal Penyelesaian PerbaikanMasa Garansi dan Upaya Paksa pada PT. Sandebaja Perkasa.
99 — 37
STRUKTUR 7,9Pasangan Batu m3 95,00 98,00 98,00 0,00 Bahwa kesimpulan dari hasil pemeriksaan tersebut pekerjaan pembangunan jalanMuara Sahung Air Tembok (batas SumSel) Kabupaten Kaur T.A. 2013 tidakdilaksanakan sesuai dengan spesifikasi tekhnis, mutu, dan kualitas yang adadalam kontrak.Hal 10 dari 72 Halaman.
Perkara No. 5/Pid.Sus.TPK/2017/PN.BglBahwa meskipun terdakwa mengetahui pekerjaan saksi EDION INDRA bin INDRAMANAF tidak sesuai dengan spesifikasi tekhnis, mutu, dan kualitas yang adadalam kontrak, namun terdakwa bersamasama saksi UNTUNG bin DURANIDIsecara melawan hukum tetap menandatangani laporan kemajuan fisik pekerjaanyang dibuat oleh saksi EDION INDRA bin INDRA MANAF seolaholah pekerjaanyang dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi tekhnis, mutu, dan kualitas yang adadalam kontrak dimana laporan
STRUKTUR 7,9 Pasangan Batu m3 95,00 98,00 98,00 0,00 Bahwa kesimpulan dari hasil pemeriksaan tersebut pekerjaan pembangunan jalanMuara Sahung Air Tembok (batas SumSel) Kabupaten Kaur T.A. 2013 tidakdilaksanakan sesuai dengan spesifikasi tekhnis, mutu, dan kualitas yang adadalam kontrak.Bahwa meskipun terdakwa mengetahui pekerjaan saksi EDION INDRA bin INDRAMANAF tidak sesuai dengan spesifikasi tekhnis, mutu, dan kualitas yang adadalam kontrak, namun terdakwa bersamasama saksi UNTUNG, S.T. binDURANIDI
MUSLIM AZHARI, menerangkan sebagai berikut : Bahwa benar saksi merupakan Ketua tim PHO sekaligus anggota timjustifikasi tekhnis pada kegiatan pembangunan Jalan Muara Sahung Air Tembok (Batas Sumsel) T.A. 2013. Bahwa benar saksi sebagai tim PHO mendapatkan SK dari KepalaDinas PU Provinsi dan saksi dalam menjalankan tugas sebagai timPHO bertanggung jawab kepada KPA yaitu terdakwa BUYUNGMUTAHAN.
pekerjaanpembagunan jalan tersebut dimintakan adendum kontrak olehpenyedia barang karena terdapat kendala tekhnis dilapangan yangmengakibatkan pekerjaan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengangambar rencana.Bahwa penyedia barang yaitu terdakwa EDION INDRA tidak pernahmengajukan usulan penggantian peralatan kerja kepada timJustifikasi Tekhnis dalam rangka adendum kontrak.Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;5.
99 — 22
Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor3 tahun 2009 tentang Petunjuk Tekhnis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) BidangPendidikan Tahun Anggaran 2009 tanggal 29 Januari 2009 diatur beberapa hal antara lain:A.
Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor3 tahun 2009 tentang Petunjuk Tekhnis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) BidangPendidikan Tahun Anggaran 2009 tanggal 29 Januari 2009 diatur beberapa hal antara lain :A.
416 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
SurisnoSanggreng (Tenaga Ahli Pengendali Dampak Lingkungan pada KantorPengendalian Dampak Lingkungan Kabupaten Serdang Bedagai) dan PrasmanSiahaan, ST (Staf Tekhnis) yang telah melakukan pemeriksaan Fisik di lokasipengerukan sedimen saluran irigasi Sungai Nipah di Dusun danDusun Ill, Desa Sei Sijenggi, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten SerdangBedagai, dengan hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut :1.
Saluran Pembangunan Air (SPA) pada bagian bangunan goronggorong/outlet sepanjang + 5 meter disebelah utara bagian kanan dan sebelah selatanbagian kiri jembatan irigasi di Dusun mengalami kerusakan, SPA di sebelahutara bagian kanan dari jembatan bangunan outlet telah rusak dan terjadipelurusan SPA tidak seperti semula tidak dibangun bangunangoronggorong/outlet, pelurusan SPA dimaksud secara tekhnis tidak layak. ;5.
88 — 68
Bin YAKUB Pegawai Negeri Sipil(PNS) yang ditunjuk selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) berdasarkanSurat Keputusan Revisi Penetapan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) PadaDinas Pertanian Ketahanan Pangan, Perikanan, Dan Peternakan KabupatenMukomuko Tahun Anggaran 2007 Nomor 133 tanggal 03 Juli 2007 bersamasamaNURUL IKHSAN, S.Pi.
Ratu Kecamatan Mukomuko UtaraKabupaten Mukomuko atau pada tempat lain yang masih masuk dalam kewenanganmengadili Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulusecara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau oranglain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atauperekonomian negara yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turutserta melakukan dengan uraian perbuatan materiil sebagaiBahwa ia terdakwa AMAN JAYA selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis
68 — 24
;Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium dari Badan POM RIBandar Lampung Nomor Lab : PM.01.05.91.05.16.28, tanggal 12 Mei 2016 yangditandatangani oleh penguji atas nama Purwadi, M.Si dan diketahui sertaditandatangani oleh Deputi Manajer Tekhnis BPOM RI Bandar Lampung Sofia Masroh,SF., Apt dengan pemeriksaan adalah barang bukti yang dikirim penyidik kepadapemeriksa labfor berupa 3 (tiga) paket kecil yang berisi kristalkristal bening denganbobot sample 0,5467 (nol koma lima empat enam
;Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium dari Badan POM RIBandar Lampung Nomor Lab : PM.01.05.91.05.16.29, tanggal 12 Mei 2016 yangditandatangani oleh penguji atas nama Purwadi, M.Si dan diketahui sertaditandatangani oleh Deputi Manajer Tekhnis BPOM RI Bandar Lampung Sofia Masroh,SF., Apt dengan pemeriksaan adalah barang bukti yang dikirim penyidik kepadapemeriksa labfor berupa 2 (dua) butir pil / tablet berwarna pink dengan bobot sample0,7589 (nol koma tujuh lima delapan sembilan
;Menimbang bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium dariBadan POM RI Bandar Lampung Nomor Lab: PM.01.05.91.05.16.29, tanggal 12 Mei 2016yang ditandatangani oleh penguji atas nama Purwadi, M.Si dan diketahui sertaditandatangani oleh Deputi Manajer Tekhnis BPOM RI Bandar Lampung Sofia Masroh,SF., Apt dengan pemeriksaan adalah barang bukti yang dikirim penyidik kepadapemeriksa labfor berupa 2 (dua) butir pil / tablet berwarna pink dengan bobot sample0,7589 (nol koma tujuh lima delapan
42 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.522.31/Dishut/23.31 tanggal 21Nopember 2006, yang didasari surat Dinas Kehutanan ProvinsiRiau ditujukan kepada Tergugat No.522.1/PR/4186 tanggal 15Nopember 2006, tentang Pertimbangan Tekhnis PencadanganAreal Untuk Usaha Perkebunan atas nama Penggugat (bukti P2dan P3) ;. Bahwa terhadap areal lahan yang dimohonkan atau dicadangkanPenggugat, merupakan bagian Ex Areal Perkebunan PT. RokanAdi Raya Plantion (PT. RAR) berdasarkan Surat Keputusan MenteriKehutanan RI.
Bahwa Surat Rekomendasi Dinas Kehutanan Provinsi RiauNo.522.31/PR/4186 tanggal 15 Nopember 2006, merupakanpertimbangan Tekhnis Pencadangan Areal Untuk UsahaPerkebunan atas nama Penggugat, yang ditujukan kepadaHal.2 dari 13 hal. Put. No.16 K/TUN/2010Tergugat.
Kepada Tergugat, agar surat Rekomendasi TergugatNo.522.31/Dishut/23.31 tanggal 21 Nopember 2006 sebagaiRekomendasi Pencadangan Areal Usaha Perkebunan atas namaPenggugat, dicabut oleh Tergugat ;Bahwa menurut hukum administrasi Negara dihubungkan dengansurat Tergugat kepada Penggugat No.522.31/ Ekbang/47.27,tanggal 22Oktobr 2008 tentang Pembatalan/ PencabutanRekomendasi Pencadangan Areal Usaha Perkebunan atas namaPenggugat, seharusnya terlebih dahulu) mendapatkan suratpertimbangan tekhnis dari Dishut
Provinsi Riau, namunkenyataannya atas pencabutan tersebut tidak didasari denganpertimbangan Dinas Kehutanan Provinsi Riau, seperti halnyapertimbangan tekhnis dari Dinas Kehutanan Propinsi RiauNo.522.1/PR/ 4186, tanggal 15 Nopember 2006, sebagai dasarSurat Rekomendasi Tergugat No.522.31/Dishut/23.31, tanggal 21Nopember 2006 yang ditujukan kepada Menhut RI. ;12.Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah terbukti menuruthukum bahwa perbuatan Tergugat menerbitkan objek sengketaberupa Surat Keputusan
Terbanding/Terdakwa : Ir.H.Yustian Yuni,MM Bin Yuniarti
Terbanding/Terdakwa : Khairil Anwar,SE Bin Sarwani Jamal
89 — 28
Aceh Selatan Nomor : 954.1/112/2009 tanggal 16 Juli 2009 tentang Penunjukan / Penetapan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Dana Otonomi Khusus pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab.
Guhang Amanah Perdana, dan terdakwa II Khairil Anwar, SE Bin SarwaniJamal selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan telah menyetujuinya denganmembubuhkan tanda paraf pada surat penunjukan tersebut kemudian ditindaklanjuti olehterdakwa I Ir. H.
Yustiar Yuni, MM Bin Yuniartiselaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan terdaka IT Khairil Anwar, SE Bin Sarwani Jamalselaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan, Negara mengalami kerugian lagi karena nilaipembayaran uang yang dilakukan kepada PT.
Yustiar Yuni, MM menunjuk / menetapkan terdakwa IIKhairil Anwar, SE Bin Sarwani Jamal selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK)dengan Surat Keputusan Nomor : Ku.954.1/112/2009 tanggal 16 Juli 2009 tentangPenunjukan / Penetapan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan dan Pembantu BendaharaPengeluaran Pembantu Kegiatan Dana Otonomi Khusus pada Dinas Kehutanan danPerkebunan,..........13Perkebunan Kabupaten Aceh Selatan, adapun tugas dan wewenang terdakwa II KhairilAnwar, SE Bin Sarwani Jamal selaku
Aceh Selatan Nomor :954.1/112/2009 tanggal 16 Juli 2009 tentang Penunjukan /Penetapan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan dan PembantuBendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Dana Otonomi Khususpada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab.
63 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Surat Rekomendasi Tekhnis pemanfaatan lahan untuk titik reklamedi Jalan Prof.DR.Latumenten (depan Ruko Latumenten Indah)Jakarta Barat yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan UmumDirektorat Jenderal Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan JalanNasional V;Dikembalikan kepada Terdakwa ABDUL HARIS, SH.;(2).
Surat Rekomendasi Tekhnis pemanfaatan lahan untuk titik reklamedi Jalan Prof.DR.Latumenten (depan Ruko Latumenten Indah)Jakarta Barat yang dikeluarkan oleh Kementerian PekerjaanUmum Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Besar PelaksanaanJalan Nasional V;Dikembalikan kepada Terdakwa ABDUL HARIS, SH.;2. Surat Perjanjian Pengurusan Sewa Lokasi dan Terbitnya PerijinanPemasangan Reklame dari Kementerian Pekerjaan Umum;3. 5.
Surat Rekomendasi Tekhnis pemanfaatan lahan untuk titikreklame di Jalan Prof.DR.Latumenten (depan Ruko LatumentenIndah) Jakarta Barat yang dikeluarkan oleh KementerianPekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga Balai BesarPelaksanaan Jalan Nasional V;Dikembalikan kepada Terdakwa ABDUL HARIS, SH.;(2).
52 — 22
Staatblad 1941 No. 44 tidak mengatur tentangpencabutan gugatan, oleh karena itu berdasar Prinsip Process Doelmatigheid(kepentingan dan ketertiban beracara), maka Majelis berpedoman pada pasal 271 Rvdan 272 RV yang juga dikemukakan dalam buku II Pedoman Tekhnis Administrasidan Tekhnis Peradilan Perdata Umum yang menegaskan bahwa setelah ada jawabanmaka Pencabutan Perkara harus mendapat Persetujuan dari Pihak Tergugat :Menimbang bahwa setelah Majelis Tanyakan Kepada Para Tergugat terkaitdengan Pemohonan
64 — 18
15) 1 (satu) lembar asli Daftar Anggota Kelompok. 16) 1 (satu) buah copy legalisir buku laporan akhir Dinas Peternakan provinsi Sumatera Selatan. 17) 15 (lima belas) lembar asli Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Tiga Tahap dari Kelompok Tani Tunas Harapan.18) 4 (empat) lembar asli Kwitansi Pembayaran Honor Tim Pembina Tiga Tahap. 19) 4 (empat) lembar asli Kwitansi Pembayaran Honor Tim Pengelola Administrasi dan Pelaporan Tiga tahap. 20) 6 (enam) lembar asli Kwitansi Pembayaran Honor Tim Tekhnis
delapan) lembar copy legalisir Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 5538/Kpts /Ku.410/12/ 2011 tentang penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabata Penandatangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM), Bendahara pengeluran dan bendahara penerimaan dana tugas pembantuan pada SKPD dinas / badan / kantor yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan Provinsi dan kabupaten/kota di provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2012. 26) 1 (satu) buah buku copy legalisir Pedoman Tekhnis
Meminta laporan kepada team tekhnis tentang perkembangan kegiatan danrealisasi penggunaan anggaran sesuai dengan tahapan..
(lima ratus juta rupiah).Bahwa benar selain tim tekhnis ada tim reproduksi yang di SK kan oleh Kepaladinas perikanan dan peternakan Kota Lubuklinggau dan petugas pedamping yangdi SK kan oleh Ketua kelompok Tani70Benar Bahwa syaratsyarat kelompok tani adalah :1. Ada anggota atau struktur kelompok.2. Berita Acara pembentukan kelompok.3. Mengetahui pejabat pemerintah setempat.Bahwa benar prosedur penetapan kelompok terpilih :1. Penilaian dari tim tekhnis.2.
Max Sulastiyono, MM, M.Si dan satu orang yangsaksi lupa namanya, sedangkan tim tekhnis yang ikut mendampingi adalah saksi,sdr Suwarsih, sdr Suprihatin sedangkan sdri R.R.
(lima ratus juta rupiah).Bahwa benar selain tim tekhnis ada tim reproduksi yang di SK kan oleh Kepaladinas perikanan dan peternakan Kota Lubuklinggau dan petugas pedamping yangdi SK kan oleh Ketua kelompok Tani.Benar Bahwa syaratsyarat kelompok tani adalah :1. Ada anggota atau struktur kelompok.2. Berita Acara pembentukan kelompok.3. Mengetahui pejabat pemerintah setempat.Bahwa benar prosedur penetapan kelompok terpilih :1. Penilaian dari tim tekhnis.2.
Max Sulastiyono, MM, M.Si dan satu orang yangsaksi lupa namanya,sedangkan tim tekhnis yang ikut mendampingi adalah saksi,sdr Suwarsih, sdr Suprihatin sedangkan sdri R.R.