Bahwa "AJB" dan "KUASA" tersebut yang dibuat secara notariel dan otentikmerupakan alat bukti terkuat dan terpenuh."Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyaiperanan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupanmasyarakat.

Walaupun sengketa tersebuttidak dapat dihindari, dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, aktaotentik yang merupakan alat bukti tertulis terkuat dan teroenuh memberisumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat.(Penjelasan Atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun2004 Tentang Jabatan Notaris, dalam buku Pedoman PelaksanaanTugas Majelis Pengawas Notaris, Penerbit CY.

Agraria (selanjutnya disebut denganUUPA) sendiri telah diatur dan ditentukan mengenai HakHak Atas Tanah sebagaiberikut :Menimbang, bahwa dalam Pasal 16 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria dikenal HakHak atas tanahdiantaranya adalah : Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, HakPakai, Hak Sewa, Hak Membuka Tanah, Hak memungut hasil hutan, dan HakHaklainnya ;Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 20 UUPA disebutkan bahwaHak Milik adalah Hak turun temurun terkuat

dan terpenuh yang dapatdipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6 (bahwasemua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial) ;Menimbang, bahwa demikian pula dalam ketentuan Pasal 2 PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang KetentuanketentuanMengenai Pemberian Hak Atas Tanah disebutkan bahwa Hak Milik adalah Hakatas tanah yang terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang dan badanbadan hukum, sebagai yang disebutkan dalam Pasal 20 UndangUndang Nomor5 tahun 1960 ;

dan terpenuh yang dapatdipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan dalamPasal 6 (bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial),demikian pula dalam ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuanketentuan MengenaiPemberian Hak Atas Tanah disebutkan bahwa Hak Milik adalah Hakatas tanah yang terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orangdan badanbadan hukum, sebagai yang disebutkan dalam Pasal 20UndangUndang Nomor 5 tahun 1960 ;e Bahwa Hak Milik atas

tanah adalah Hak turun temurun terkuat danterpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah.

konsep kepemilikan hak atas tanah sebagaimanadisebutkan dan diuraikan diatas, sebagai bentuk perlindunganNegara terhadap pemilik hak yang sah atas tanah objek sengketayakni Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa adanyadalil mengenai pembeli beretikad baik dari Tergugat VII s/d TergugatIX tidaklah dapat mengesampingkan Hak Para Penggugat sebagaipemilik yang sah atas tanah objek sengketa untuk memperolehkembali tanah objek sengketa, karena Hak Milik atas tanahmerupakan Hak turun temurun terkuat

diamdiam tanpa sepengetahuan ParaPenggugat sebagai Pemilik lahan serta surat / dokumennya rancu dan tidakdapat dipertanggung jawabkan secara hukum;Bahwa seharusnya diutamakan kepentingan Para Penggugat sebagaipemilik Sertifikat Hak Milik yang terbit tahun 2001 jauh sebelumditerbitkannya IUP Operasi Produksi (Obyek Sengketa) tahun 2011;Bahwa pertimbangan hukum yang salah dan keliru yang menyatakan ParaPenggugat tidak mempunyai hak gugat karena Sertifikat Hak Milikmerupakan bukti kepemilikan yang sah, terkuat

Putusan Nomor 95/B/2017/PTTUN Mks.tidak pernah dialihnkan penguasaannya oleh Pembanding dahulu ParaPenggugat kepada pihak lain, maka hak milik tersebut adalah hak turuntemurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, selamatidak dibuktikan sebaliknya (vide Pasal 20 (1) UU Nomor 5 Tahun 1960);Menimbang, bahwa Pembanding dahulu Para Penggugat (Ruhaeda)sebagai Isteri dari Pemegang Hak Sertipikat Hak Milik Nomor 58/Desa, atasnama Kamaludin, oleh karena Pemegang Haknya Kamaludin telah

nyatanyata lokasi bidangtanah Sertipikat Hak Milik Nomor 55/Desa Sangisangi dan Sertipikat Hak MilikNomor 58/Desa Sangisangi milik Para Penggugat tersebut berada dalam lokasibidang tanah yang diterbitkan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 1245Tahun 2011 dan Sertipikat Hak Milik tersebut secara hukum masih berlakuataupun tidak pernah dialihkan penguasaannya kepada pihak lain, sejalandengan ketentuan Pasal 20 (1) UU Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok PokokAgraria bahwa hak milik adalah hak turuntemurun, terkuat

Agung mendapatkan penyerahan dari GustiMuhammad Sabran Penambahan Raja Kerajaan Matan yang memerintah diKerajaan Matan pada Tarik 13 bulan Syawal Tahun 1277 Hijrah (Hari Sabtu 22Juni 1861 ) beserta apaapa tanaman tumbuh yang terdapat didalam Lokasitanah tersebut Maka tanah tersebut Mutlak menjadi tanah hak milik dari RatuKarta Yuda binti Pangeran Cakra Prabu Wijaya (Nenek Penggugat ) sesuaidengan Pasal 20 ayat (1) Undangundang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960adalah hak milik adalah hak turun temurun terkuat

Tertanggal 26 September 2011 No.02/G/2011/PTUNPTK yang mempertimbangkan, bahwa tanah warisan milikPenggugat/PembandingiPemohon Kasasi adalah warisan tanah Swaprajaadalah salah dan keliru, karena tanah = ~milik Penggugat/PembandinglPemohon Kasasi adalah tanah hak milik adalah tanah hakturun temurun terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanahsesuai dengan UndangUndang No. 5 tahun 1960 Pasal 20 ayat (1)., bukanberasal dari tanah Swapraja dan Penggugat/Pembanding/ Pemohon Kasasitidak pernah

Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, maka Penggugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi berpendapat judex facti salah menerapkanhukum, karena tanah milik Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi bukanlahtanah Swapraja akan tetapi adalah tanah hak = =milik Turuntemurun terkuat dan terpenuh, karenanya Penggugat/Pembanding/ PemohonKasasi sangat mempunyai kepentingan sekali dalam sengketa ini;7.

Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT Ill, dan TERGUGAT IV pada saatmendirikan bangunan, saat itu masih memiliki alas hak terkuat berupaSertifikat Hak Milik, sehingga perbuatan mendirikan bangunan masihberdasarkan alas hak yang sah dan terkuat secara hukum. (jawaban dalilPENGGUGAT Poin 5)3.

didalam putusan perkara Nomor706/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst, pada pertimbangan hukumnya MajelisHakim yang menangani perkara ini pada halaman 9 s/d hal.12 telahdisebutkan secara jelas dan terang yaitu :Menimbang bahwa dari bukti P25 yang diajukan olehPenggugat, yakni berupa fotocopy Sertifikat Hak Milik No.889, yangdikeluarkan oleh BPN Kota Administrasi Jakarta Pusat atas namaPemegang hak Najib Muhamad, adalah pemegang hak atas tanahtersebut ;Menimbang, bahwa sebuah sertifikat pada dasarnya merupakanbukti terkuat

danbukti P18, P19, P20, P21, P22, P23, dan P24 serta bukti P26 yangmembuktikan bahwa Penggugat adalah wajib pajak atas tanahtermaksud diatas, menurut hemat Majelis merupakan Faktafakta yangmendukung dan menguatkan nilai bukti dari Sertifikat Hak Milik No. 889tersebut diatas;Menimbang bahwa karena sebagaimana dikatakan diatas BuktiP25 berupa fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 889 yang dikeluarkanoleh BPN Kota Administrasi Jakarta Pusat atas nama Pemegang HakNajib Muhamad (Penggugat) merupakan bukti terkuat

yang teruraidalam SHM Nomor 1339/1984;Mohon Perhatian Majelis Hakim Agung Persidangan Peninjauan Kembaliyang mulia;Sertifikat Hak Milik Bukti Terkuat;Pasal 20 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang PokokAgaria (UUPA) menegaskan bahwa hak milik merupakan hak turuntemurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah,adapun Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang PendaftaranTanah (PP Pendaftaran Tanah) menegaskan bahwa Sertifikat Hak Milikadalah surat tanda bukti hak

yang berlaku sebagai alat pembuktian yangkuat mengenai data fisik dan yuridis tanah yang termuat didalamnya;Kata terkuat memiliki arti hak milik tidak mudah hapus dan musnah sertaHalaman 11 dari 24 Hal.

Sabar Ganda ; (Bukti: PLa dan P.1b.)Bahwa Penggugat selalu membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dansesual dengan ketentuan UndangUndang Pokok Agraria, Sertifikat adalah buktiyang terkuat / tertinggi (vide: Pasal 19 UndangUndang Pokok Agraria No. 5/1960jo Pasal 13 PP No. 10/1961) ; (Bukti : P2)Bahwa pada tanggal 15 Juli 2014 Penggugat mengajukan Surat PermohonanPengukuran Ulang atas tanah milik Penggugat tersebut kepada Turut Tergugat Ill,dan Penggugat telan menerima tanda bukti dokumen hasil pengukuran

persidangan ini untukmemberikan jawaban/penjelasan atas gugatan ini agar menjadi jelas dan terangsecara hukum ;Bahwa mengingat telan terbukti Para Tergugat telan melakukan PerbuatanMelawan Hukum sebagaimana yang telah dijelaskan pada angka 7 (tujuh) diatas,maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan memutusdalam perkara ini memerintahkan kepada Tergugat dan/atau siapapun yangsekarang menduduki dan mendiami diatas tanah milik Penggugat tersebutberdasarkan bukti kepemilikan yang sah terkuat

Bahwa adapun TERGUGAT selaku pemilik yang sah dari pada sebagianObjek Perkara, merupakan PEMBELI YANG BERITIKAD BAIK dan WAJIBDILINDUNGI OLEH HUKUM dikarenakan Objek Perkara yang dimilikinyadibeli berdasarkan alas hak Sertifikat Hak Milik yang dimata hukummerupakan bukti Kepemilikan terkuat;PENGUASAAN TANAH OLEH TERGUGAT TIDAK MENGAKIBATKANPENGGUGAT MENDERITA KERUGIAN MATERIIL20.

melayanimasyarakat sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, dan memangTergugat tidak pernah menerima surat undangan Mediasi.Angka,5 Bahwa memang Tergugat tidak hadir Medisasi karena sibukmelaksanakan tugas kantor.Angka, 7 Bahwa Sertifikat yang dikeluarkan oleh Tergugat II Ternyatatidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga dengan demikianTergugat tidak memilik hak yang sah atas tanah objek sengketa adalahpernyataan yang salah karena bagimanapun juga Sertifikat tanda buktihak milik adalah tanda bukti terkuat

Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya,mohon ditolak untuk seluruhnya, karena Tergugat menerimaWarisan dari Pewaris bahkan Tergugat juga ikut mengelolahlahan tersebut sejak tahun 2000 hingga telah ada pengakuanhak oleh Negara berupa Sertifikat hak milik atas Tanah nomor03420 tahun 2018 sebagai tanda bukti hak milik yang terkuat danterpenuh;2.

Akta Notaris tersebutmerupakan bukti terkuat dan terpenuh kecuali terdapat pihak lain yangdapat membuktikan sebaliknya di persidangan (peradilan umum/NEQEM I) 5 =o nn nnn nn nnn nnn nnn nn nnn ne nn nn ne ncn ne nnn ne ne ncn ne ncn ncncec. Mengingat belum ada putusan peradilan umum (Pengadilan Negeri)yang membatalkan atau menyatakan tidak sah Akta Nomor 22 Tanggal18 Juni 2012, maka Akta dimaksud harus diyakini kebenarannya.

Bahwa TERGUGAT tidak mempunyai kewenangan untuk menguji ataumenilai tentang sah tidaknya atau benar tidaknya informasi yangterdapat di dalam suatu Akta Notaris, karena berdasarkan Penjelasanatas UndangUndang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris,disebutkan bahwa sebagai alat bukti tertulis yang terkuat danterpenuh, apa yang dinyatakan dalam Akta Notaris harus diterima,kecuali pihak yang berkepentingan dapat membuktikan hal yangsebaliknya secara memuaskan di hadapan persidangan pengadilan ;

Fotokopi sertifikat hak milik Nomor 14atas nama H.M Syukuria (Bukti T.1.4) Bahwa, bukti ini telah pula meyakinkan Majelistentang ke otentikannya, berkaitan dengan kepemilikan17Terlawan II, suami Terlawan I.Menimbang, bahwa dari bukti bukti diatas T.1.1 sampaidengan T.1.4 adalah bukti otentik dan terkuat secara legalformal yang dimiliki oleh Terlawan I dan Terlawan II, yaitusebagai harta bersama. oleh karena tata cara memperoleh danpersyaratan yang harus dipenuhi dalam pembuatan sertifikatsudah dilakukan

berhubungandengan sertipikat hak milik Nomor : 102,103,13 dan14.Bahwa, seluruh saksipun tidak ada yang mengetahuitentang harta harta yang dimiliki oleh Terlawan Idan Terlawan II.Menimbang, atas penilaian bukti saksi tersebut Majelistidak akanmempertimbangkan lebih lanjut oleh karena tidakada keterangan yang menguatkan bukti sah kepemilikan tanahdari obyek yang menjadi sengketa, akan tetapi cenderung19untuk menilai bukti bukti otentik dari Terlawan I, yaitubukti T.1.1, T.1.2, 7.1.3, 7.1.4 adalah bukti terkuat

bersifat otentik, namun perolehannya tidak sesuaiprosedur Pendaftaran tanah sesuai ketentuan hukum dan perolehannyasecara melawan hukum (on recht matigedaad), sebagai konsekwensi akibathukumnya sertipikat tersebut cacat hukum, sehingga tidak dapat dijadikanbukti hak kepemilikan yang terkuat atas tanah tersebut, sSesuaiYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:327.K/Sip/1976, tanggal 1 Desember 1976 yang kaidah hukumnya:Ketentuan mengenai sertipikat hak milik atas tanah sebagai bukti hak

pembagianbeban pembuktian ;Menimbang, bahwa dalam sidang Para Terbanding semula ParaTergugat mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi ;Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 229/PDT/2018/PT MKSMenimbang, bahwa dari empat alat bukti tertulis hanya buktibertanda T1.1 dan T.2.1 berupa Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat 1Marten Lalong sedang selebihnya hanya surat mengenai pajak ;Menimbang, bahwa Sertifikat Hak Milik atas tanah merupakan buktiformil atas tanah yang mempunyai kekuatan bukti terkuat

;Sedangkan yang namanya Hak Milik* atas tanah menurut Pasal 20 ayat 1UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA) menyatakan Hak Milikadalah hak turuntemurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orangatas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6 dan sifat* terkuat*Hak Milik, adalah tidak mempunyai batas waktu tertentu dan tidak mudahhapus;Hal. 20 dari 25 Pts.

Bahwa Penggugat / Pembanding sangat berkeberatan atas PertimbanganMajelis Hakim dalam Putusannya pada alinea 6 halaman 45 s/d 46, yangmengatakan, bahwa berdasarkan Sertifikat Hak Milik atas nama HEDDINAmerupakan tanda bukti hak yang kuat yang diterbitkan oleh pejabatberwenang dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional (Turut Tergugat) danTergugat secara nyata menguasainya Pendapat Majelis Hakim ini sangatkeliru, namun perlu diingat, bahwa memang bukti kepemilikan atas tanahyang terkuat, adalah Sertifikat

Wita bertempat diSo Mbere Desa Sangia Kecamatan Sape Kabupaten Bima Para terdakwa datang lagike lokasi tanah tersebut dan membawa 7 (tujuh) pohon pisang dan menanam dikebun milik saksi Nasrullah;Menimbang bahwa sebelum Para Terdakwa memasuki dan menanami denganpohon pisang dan menabur benih kacang hijau, tanah dalam penguasaan saksiNasrullah dibuktikan dengan adanya Sertifikat Hak Milik atas nama Ishaka Yasinyang merupakan orang tua saksi Nasrullah.Menimbang bahwa Sertifikat Hak Milik adalah bukti terkuat

Judex Facti telahmelanggar hukum pembuktian sesuai ketentuan Pasal 1866 KUHPerdatajuncto Pasal 164 HIR/284 RBG yang menentukan bukti tertulis mempunyainilai pembuktian yang terkuat dalam perkara perdata in casu PHI(Pengadilan Hubungan Industrial), sehingga PHK telah terbukti olehTermohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi;Bahwa menimbang sebelum PHK dikenakan kepada PemohonKasasi, Pemohon Kasasi telah dikenai Surat Peringatan Ill yang masihberlaku (vide bukti P4) akibat Pemohon Kasasi berkelahi dengan

penetapan hak milik atas tanah harus sesuai dengan jiwa dan maknaUUPA (UU No.5 Tahun 1960) demi mencapai suatu kepastian hukum atashakhak di bidang pertanahan ;Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utaraatas bukti surat Penggugat (P2) bukanlah bukti kepemilikan namunmerupakan keterangan pengalihan hak yang memerlukan prosespendaftaran sesuai isyarat Pasal 19 dan Pasal 23 UU No.5 Tahun 1960(UUPA) ;Bahwa Pasal 20 UU Pokok Agraria menetapkan Sertifikat sebagai alat buktiyang terkuat

Nomor 320 K/Pdt/2017disampaikan sebagai Tembusan resmi kepada Pribumi HajiMoehamad Saleh Bin Entjang;Bab Kedua Ketentuan Konversi Undang Undang Nomor 5 Tahun1960,Pasal 1 ayat (1) menerangkan:Hak Eigendom atas tanah yang ada pada mulai berlakunya UndangUndang ini sejak saat itu menjadi Hak Milik, Kecuali jika yangmempunyainya tidak memenuhi syarat yang tersebut dalam Pasal21.Pasal 20 ayat (1).Hak Milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuhi yangdapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat

Soleh Bin Entjang, turun temurun terkuat danterpenuhi;Bukti Izin Mendirikan Bangunan pada tanggal 07 Desember 1934Nomor: 1731 RB di atas tanah partikelir Nomor Verponding 13886yang terletak di Kampung Gang Cendol Sawah (Kemayoran) yangditerbitkan oleh Walikota Dan Anggota Dewan Kotapraja BataviaTanggal 07 Desember 1934 kepada Saleh (Haji Mohd.

Hak milik adalah Hak turun temurun, terkuat dan terpenuhi yang dapatdipunyai orang atas tanah, dengan mengingat Pasal 6 (fungsi sosial):Pasal 21.Hanya Warga Negara Indonesia dapat mempunyai Hak MilikPasal 27.Hak milik hapus bila:a. Tanahnya jatuh kepada Negara.Halaman 56 dari 110 hal.Put. Nomor 320 K/Pdt/2017Karena pencabutan hak berdasarkan Pasal 18;Karena penyerahan sukarela oleh Pemiliknya;ON >Karena ditelantarkan;4. Karena ketentuan Pasal 21 ayat (3) dan 26 ayat (2);b.

Hak milik adalan Hak turun temurun, terkuat dan terpenuhiyang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingatPasal 6 (fungsi sosial).Pasal 21.Hanya Warga Negara Indonesia dapat mempunyai Hak Milik;adalah sebagai Pemilik Pemegang Hak Milik obyek sengketa ini,Hak turun temurun, terkuat dan terpenuhi yang dapat dipunyaiorang atas tanah;8) Keterangan Saksi dipersidangan dibawah sumpah kenal denganAlmarhum H. Mohamad Saleh Bin Entjang yaitu:Af See =Oey Kim San;Rohani;H. Abdul Halim:H.

Hak milik adalah Hak turun temurun, terkuat dan terpenuhi yangdapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat Pasal 6(fungsi sosial);Pasal 21.Hanya Warga Negara Indonesia dapat mempunyai Hak Milik.adalah sebagai Pemilik / Pemegang Hak Milik obyek sengketa ini, Hakturun temurun terkuat dan terpenuhi yang dapat dipunyai orang atasHalaman 88 dari 110 hal.Put.

Januari 2018sebagaimana bikti Tidan TIl DK/PDR14 dan TI & TIl DK/PDR15;Bahwa perlu Para Terbanding/Para Tergugat sampaikan kembalimengenai tidak adanya ketentuan hukum yang mengatur apabilapemilik rumah yang ingin menjual tanah dan bangunannya harusterlebih dahulu akan menawarkan kepada penyewa, dan dengan telahadanya bukti kepemilikan yang sah (Bukti T & T Il DK/PDR2), danberdasarkan ketentuan pasal 20 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960Tentang Agraria menyatakan Hak Milik adalah hak turun temurun,terkuat

dalam Rekonvensi termasuk menjualnya kepada Terguat II dalamkonvensi/Penggugat II dalam Rekonvensi, karena dalam pasal 20 UUHalaman 29 dari 35 hal putusan No:284/PDT/2018/PT BDGNo. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan PokokPokok Dasar Agraria yangmenyebutkan pada pokonya hak milik adalah hak turun temurun,terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah Bahwa karena tidak adanya perjanjian sewa menyewa antaraTerbanding I/Tergugat dengan Para Pembanding/Para Penggugat,maka makna dalam Pasal 1576

Bahwa terhadap alasan keberatan yang disampaikan oleh ParaPembanding/Para Penggugat dalam poin ke4 perlu Para Terbanding/ParaTergugat tanggapi dan sampaikan beberapa hal sebagai berikut:Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon telah memberikanpertimbangan hukumnya dengan mengacu kepada ketentuan pasal 20UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Agraria menyatakanHak Milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapatdipunyai orang terhadap suatu hak atas tanah, sehingga terhadap hakuntuk

dalamkonvensi/Penggugat II dalam Rekonvensi, karena dalam pasal 20 UUNo. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan PokokPokok Dasar Agraria yangmenyebutkan pada pokonya hak milik adalah hak turun temurun,terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah adalahsudah tepat dan benar, sehingga harus dipertahankan/dikuatkan.5.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) UUPA yang berbunyi :Hak Milik adalah hak turun temurun, terkuat, terpenuh yang dapatdipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan Pasal 6Pernyataan ini mengandung pengertian betapa pentingnya danberharganya menguasai hak atas tanah dengan title Hak Milik yangsecara hukum memiliki kKedudukan terkuat dan terpenuh sehingga pemilikhak dapat mempertahankan haknya terhadap siapapun.

Namun demikianbukan berarti bahwa sifat terkuat dan terpenuh yang melekat pada hakmilik menjadikan hak ini sebagai hak mutlak, tidak terbatas, dan tidakdiganggu gugat, karena dalam situasi dan kondisi tertentu hak milik inidapat pula dibatasi.

Karena Kikitir adalah bukan hak yang terkuat, tetapi haknyayang terkuat adalah Sertifikat Hak Milk (SHM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20(1) UU No.5 Tahun 1960 tentang UUPA (UndangUndang Pokok Agraria) ;Bahwa, menanggapi dalil Gugatan butir No. 2, Penggugat mengatakan tahun 1971,Penggugat membeli Hak Milik Adat dari beberapa warga masyarakat, tetapi tidak jelasdari berapa orang tanah itu di beli dan masyarakat yang mana, siapasiapa namawarganya, berapa luas masingmasingnya, serta jual beli dilakukan

;Bahwa, menanggapi dalil Gugatan Penggugat butir 4, Penggugat mengatakanselarna berlangsung 38 tahun tidak pernah ada gangguan dari siapapun, siapa yangmau menggugat Penggugat karena tanah yang disengketakan oleh Penggugat tidakada dasar haknya atau tidak mempunyai kepemilikan yang sah yaitu Sertifikat HakMilk (SHM) yang merupakan hak turun temurun, terkuat dan terpenuh sebagaimanayang dimaksud dalam Pasal 20 (1) UU No. 5 tahun 1960.