Ditemukan 1084 data
156 — 15
MayorJenderal Soengkono No. 9 Selabaya, Kalimanah, Purbalingga, yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ARI NURIYANTO, SH.Advokat (E 91.10257 Peradi) yang beralamat di Jalan Boulevard TimurRaya Blok NB. 1 / 42 Kelapa Gading Permai Jakarta Kode Pos 14250,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Desember 2013; PEN GADILAN NEGERI tersebut : monmmenn Setelah membaca berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;see Setelah mendengar
237 — 139 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ristati Isja Sadar, S.H. dan dikabulkan oleh Pengadilan Niaga padaamPe gadilan Negeri Surabaya sesuai Putusan Nomor 09/Pailit/2013/ Permohonan pailit dimohon sendiri oleh St.
213 — 74
., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha NegaraPutusan Perkara Nomor: 30/G/2020/PTUN.PTK Halaman 51 dari 52 halamanPontianak, dan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui SistemInformasi Pen gadilan; 20 222 nee one nen nenaHakimHakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,TTD MATERAI+ TTD1. MARIA P. TELEW, S.H., M.H.EFFENDI, S.H.TTD Panitera Pengganti,2. DEVYANI YULI KUSNADI, S.H.TTDEDI SUWARTO, S.H.Rincian Biaya Perkara:1. Daftar Perkara oo. eee RP. 30.000,3.
14 — 10
,kesemuanya advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khususyang terdaftar di Kepaniteraan Pen gadilan Agama Makassar,No. 168/SK/IV/2016/PA Mks tanggal 7 April 2016;selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konvensi TergugatRekonvensi.melawanTERGUGAT KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI, umur 50 tahun,agama Islam, pendidikan terakhir S 1, pekerjaanWiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Jatipadang,Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan; dalam perkaraini memberikan kuasa kepada Nirsam MN Makarau, SH.
158 — 116
menurut MajelisHakim petitum tersebut tidak memenuhi syaratsyarat sebagaimana diatur dalamketentuan pasal 227 HIR, syaratsyarat dimaksud yaitu tidak ada buktibukti yangsah menurut hukum yang menunjukkan bahwa Tergugat sedang berusahamemindahkan dan atau mengalihkan harta miliknya kepada pihak ketiga ataukepada pihak lain dengan tujuan agar tidak tersentuh oleh putusan perkara ini dantidak ada pula buktiobukti yang sah menurut hukum mengenai harta milik Tergugatyang diminta untuk disita oleh pen gadilan
PT. TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICE
Tergugat:
PEMERINTAH RI CQ KEJAKSAAN AGUNG RI CQ KEJAKSAAN TINGGI RIAU CQ KEJAKSAAN NEGERI PELALAWAN CQ JAKSA PENUNTUT UMUM
99 — 51
GUGATAN PENGGUGAT KADALUARSA.Halaman 13 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pat.G/2019/PN PlwBahwa Penggugat tidak mengajukan upaya hukum yang secarakhusus telah secara tegas dinyatakan dalam ketentuan pasal 101ayat (2) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotikayang menyatakan "Da/am hal alat atau barang yang dirampassebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah milik pihak ketiga yangberitikad balk, pemilik dapat mengajukan keberatan terhadapperampasan tersebut kepada pen gadilan yang bersangkutan
MUHAMMAD HILAL
Tergugat:
1.PT Bank Sahabat Sampoerna Cabang Makassar
2.Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang Negara Makassar
3.OTORITAS JASA KEUANGAN REGIONAL VI
87 — 22
Yahya Harahap, HukumAcara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian,dan Putusan Pen gadilan, him. 115)12. Bahwa adanya hubungan hukum antara para pihak dalam suatugugatan dipertegas juga dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No.294 K/Sip! 1971 tanggal 7 Juni 1971 disebutkan bahwa: "...suatugugatan haruslah diajukan oleh orang yang mempunyai hubunganhukum den gan orang yang digugat....13.
76 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa senyatanya Judex Facti Pen gadilan Tinggi telah memutus perkarain) dengan tidak mempertimbangkan bukti yang diajukan olehPenggugat/Terintervensi/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi hal inisangat jelas bahwa bukti atas perkara ini sebelumnya terdapat putusanperkara perdata yaitu :Hal. 38 dari 45 hal. Put.
Terbanding/Tergugat : PT. PETAMBURAN JAYA RAYA
54 — 65
pengampuannya, atau pailitnya si pemberi kuasa maupun si kuasa; dengan perkawinannya si perempuan yang memberikan atau menerima kuasa.Bahwa Surat Kuasa Khusus yang baru dimasukkan tersebut terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri Depok dengan nomor 412/ SK/ Pdt /2018/PN.DPK tanggal 28 Juni 2018.Bahwa dengan demikian tanggal pendaftaran Surat Kuasa Khusus baru tersebut dilakukan setelah Perlawanan aquo terdaftar di kKepaniteraan PenHalaman 19 dari 48 halaman putusan Nomor 200/PDT/2019/PT.BDG. 17.18.gadilan
121 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
pertama termasuklingkup wewenang pengadilan negeri, harus diajukan dengan suratpermintaan (surat gugatan) yang ditandatangani oleh Penggugat,atau oleh wakilnya menurut Pasal 123. kepada ketua pengadilannegeri di tempat diam si Tergugat, atau jika tempat diamnya tidakdiketahui, kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggalnyayang sebenarnya.ayat (2): Jika yang digugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggaldi daerah hukum pengadilan negeri yang sama, maka tuntutan itudiajukan kepada ketua gadilan
61 — 16
MH.BOMANTORO, Sdiucapkan dalamSEPTEMBER 20anggota tersebut di atas,gadilan Negeri tersebpada Pensebagai Ketua Majelis,H.MH. masingmasTergugatl ll tanpa dihadiri KuHakim Anggota gala biaya yang t731.000, (tujuh rapersidangan yang t43 oleh kami Ketuadibantu oleh Gut, dengan dihadiri oatlll atau Tergugatlll.asa Teraudwre an ll dalam Konpensi/Penimbu!
NIRMALA DEWI, SH,MH
Terdakwa:
1.LUTFI GURU KINAYAN Als SEMBIRING Bin M. SYUKUR
2.DARLIA Binti ABAS
3.SUTANTO Bin SUTARMO
4.ANGGI SETIA PRADANA Bin PAIDI
5.EKO HENDRI KURNIAWAN Bin SUKO HARIYANTO
82 — 12
Tebo setidaktidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Tebo, namun berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAPPen gadilan Negeri Jambi berwenang mengadili perkaranya oleh karenaterdakwa ditahan di Jambi dan sebagian besar para saksi dalam perkara inilebin dekat dipanggil pada Pengadilan Negeri Jambi, dengan demikianPengadilan Negeri Jambi berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya,tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikankesempatan untuk permainan
301 — 123
Bahkan PengadilanNegeri yang memeriksa dan mengadili perkara ini pun dibatasi wewenangnyaoleh Undangundang sebagaimana Pasal 62 ayat (4) UUAPS berikutPenjelasannya sebagai berikut :'(4) Ketua Pengadilan Negeri tidak (memeriksa alasan atau pertimbangandari putusan arbitrase.Penjelasan atas Pasal 64 ayat (4)Tidak diperiksanya alasan atau pertimbangan putusan arbitrase olehKetua Pen gadilan Negeri agar putusanarbitrase tersebutbenarbenarmandiri, final, dan mengikat."
41 — 16
Putusan Nomor : 23/PDT/2018/PT.KPG Menghukum Pemohon BandingTergugat untuk membayar semuabiaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara tersebut;Atau :Apabila Majelis Hakim gadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadiliperkara ini berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadiladilnya menurut hukum (ex aequo et bono)Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat didalam surat gugatannyapada pokoknya antara lain mendalilkan :1.
55 — 26
PenetapanPenangguhan Pelaksanaan atas objek sengketa Surat Kepala Dinas Perumahan danGedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8302/1.796.6 yangditerbitkan di Jakarta tertanggal 29 Juni 2012, bersifat Segera, Peihal Peringatanketiga pengosongan rumah / bangunan di jalan Pegangsaan Indah Barat Blok A 1 No.26, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara.Ditundanyan putusan tersebut selama pemeriksaan sengketa tata usaha Negarasedang berjalan, sampai adanya putusan pen gadilan
240 — 104
yang sah") dan MENOLAK mengangkat Penggugat sebagaipemegang hak hadhanah/hak asuh dari anakanak hasil perkawinanPenggugat bersama Tergugat yakni : ANAK, ANAK, ANAK (vide : pasal 49Ayat (1) UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi : "Salahseorang atau kedua orang tua dapat dica but kekuasaannya terhadap seoranganak atau lebih atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalamgaris lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yangberwenang dengan keputusan Pen gadilan
18 — 5
diambil alih dan dijadikan pertimbangansendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding,akan tetapi mengenai pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa menurut hematPengadilan Tinggi tidaklah tepat, dengan alasan pertimbangan sebagai berikut ; w Menimbang bahwa untuk menghindari pengaruh negatif kehidupan dalamLembaga Permasyarakatan terhadap kehidupan Terdakwa dan Pengadilan Tinggiberpendapat kesalahan Terdakwa tidak begitu berperan dalam pembunuhan tersebut,maka Pen gadilan
16 — 6
diambil alih dan dijadikan pertimbangansendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding,akan tetapi mengenai pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa menurut hematPengadilan Tinggi tidaklah tepat, dengan alasan pertimbangan sebagai berikut ; w Menimbang bahwa untuk menghindari pengaruh negatif kehidupan dalamLembaga Permasyarakatan terhadap kehidupan Terdakwa dan Pengadilan Tinggiberpendapat kesalahan Terdakwa tidak begitu berperan dalam pembunuhan tersebut,maka Pen gadilan
29 — 6
hichafldbchaf13lochfldf1lang1024langfel1024noprooflangnp1057 insrsid1592388 charrsid3882999 hichafldbchaf13lochf1 alam f1lang1024langfel1024noprooflangnp1057insrsid12800597charrsid3882999 hichafldbchaf13lochfl surat gugatannya tanggal 30 September 2014yang1lang1024langfel1024noprooflangnp1057insrsid1592388charrsid3882999hichafldbchaf13lochfl telahf1lang1024langfel1024noprooflangnp1057insrsid12800597charrsid3882999 hichafldbchafl13lochfl terdaftar padaPen f1lang1024langfel1024noprooflangnp1057insrsid8150954charrsid3882999hichafldbchaf13lochfl gadilan
insrsid2902598hichafldbchaf13lochfl Uf1lang1024langfel1024noprooflangnp1057insrsid28278 94 charrsid3882999hichafldbchaf13lochfl ndang Nomor 3 Tahun 2006dan fl1lang1024langfel1024noprooflangnp1057insrsid2902598hichafldbchaf1l3lochfl perubahan kedua dengan Undang f1lang1024langfel1024noproofinsrsid2902598hichafldbchaf13lochf1lU f1lang1024langfel1024noprooflangnp1057 insrsid28 27894 charrsid3882999 hichafldbchaf13lochf1lndang Nomor 50 Tahun 2009, secara hukum perkara ini menjadi wewenangrelatif Penhichafldbchaf13lochfl gadilan
83 — 23
Putusan Pen gadilan NegeriMakassar nomor 34/pdt.G/2009/PN Mks. tanggal 01122009b. Bahwa penggugat dalam gugatannya padapengadilan Agama Makassar perkaraNo:1199/pdt.G/2015IPA MKS tidak memintaagar Putusan Pengadilan Negeri tersebutdibatalkan oleh Pengadilan Agama3. Bahwa dalil/argumentasi hukum Tergugat obutir 5.4tentang ketentuan Pasal 171 Huruf g kompilasi HukumHal. 26 dari 64 Hal.