telah tumpangtindin dengan Setifikat Hak Milik Nomor : 691 Tahun 1990, Kelurahan Langkal,Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya dengan Gambar Situai Nomor : 906tanggal 23 September 1989, luas 1.000 M2: (Penggugat) sehigga terjadidualisme kepemilikan ; 222 n concen ne nn cnn nn nn nn ne ncncnns Asas Tertib Penyelenggara Negara, yang menjadi landasan keteraturan,keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelengaraan Negara,dalam perkara ini Tergugat menerbitkan OBJEK SENGKETA sehinggatumpang tindin

Bahwa atas penerbitan objek sengketa, Penggugat mengajukan surat untukdiberikan penjelasan dan solusi kepada Tergugat tertanggal 15 Januari 2019 PerihalTumpang tindih sertifikat hak milik (vide bukti surat P1=T31) dan mengajukanpengembalian batas tanah (vide bukti surat P2) yang kemudian Tergugatmenerbitkan Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas/Penetapan BatasNomor: 57/2018 tertanggal 09 September 2018 (vide bukti surat P8=T32) yangmenunjukkan adanya tumpang tindin dan atas dasar tersebut pada

dimaksud pada lembar pendaftaranpertama masingmasing sertifikat dimaksud mencantumkan nimor indukbidang (NIB) yang tidak sama yaitu nomor : 10.26.08.05.19399 dan10.26.08.08.13884 tetapi fakta dilapangan objek sengketa aquo sertifikat hakmilik penggugat berada dibidang lokasi yang sama artinya dalam hal inimajelis hakim berkeyakinan bahwa memang benar telah terjadi tumpangtindin secara keseluruhan terhadap bidang tanah bagian sertifikatsertifikatdimaksud.Bahwa terkait fakta hukum telah terjadi tumpang tindin

Bahwa tidak benar dan karenanya Tergugat sampai V menolaktegas dalil Penggugat dalam poin 9, 10,11 halaman 11 dan jugapada poin 10, 11, 12, halaman17 dalam Posita Gugatan yangmenyatakan mengenai adanya keterangan dan pengakuan dariTergugat XIV yang pada intinya menyatakan bahwa terdapattumpang tindin secara keseluruhan antara Sertifikat Hak MilikNomor 2639/Desa Jatibening terdaftar atas nama BENNA RIASIANTURI seluas 955 m2 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor4878/Jatibening Baru atas nama Ny.

Bahwa TERBANDING sepakat dengan pertimbangan Majelis Hakim dalampertimbangan pada halaman 10 paragraf ke 4 mengenai adanya tumpangtindin kepemilikan dengan menyebutkan :Menimbang bahwa dari fakta yang telah diakui kebenarannya olehPENGGUGAT dan TERGUGAT , TERGUGAT II, TERGUGAT iil,TERGUGAT IV, dan TERGUGAT V tersebut hubungannya dengan hasilpemeriksaan setempat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar telahadanya tumpang tindin kepemilikan atas tanah yang diakui sebagai milikPENGGUGAT dan sebagai

PTUN.SBY.Halaman 33 dari 56 Halaman. kesalanan dalam proses/prosedur penerbitan hak atas tanah,pendaftaran hak dan proses pemeliharaan data pendaftaran tanah;. kesalahan dalam proses/prosedur pengukuran;. kesalahan dalam proses/prosedur penerbitan sertipikat pengganti;. kesalahnan dalam proses/prosedur penerbitan Sertipikat HakTanggungan;. kesalahan penerapan peraturan perundangundangan;. kesalahan subjek hak;. kesalahan objek hak;. kesalahan jenis hak;i. tumpang tindih hak atas tanah;j. tumpang tindin

tidak tumpang tindin dengan Sertifikat Hak PakaiNomor 01109/Pousu jaya an. Pemerintah Republik indonesia Cq KepolisianNegara Republik indonesia seluas 125.000 m2? .

Eksepsi Tentang Kewenangan Mengadili.Bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat menyangkutadanya sertifikat hak milik yang di dalilkan oleh Penggugatadanya tumpang tindin antara sertipikat hak milik No. 156/Bailang dan Sertipikat Hak Milik No. 1206/ Kelurahan bailang,dimana dalam dalil gugatanya Penggugat memperolehsertipikat hak milik No. 156/ bailang tersebut diperoleh dengancara menang lelang dari PT.

Sumatera AgroHalaman 11 dari 162 halaman Putusan Nomor: 23/G/2017/PTUN.JBI.Mandiri seluas 9.658 ha, yang tumpang tindin dengan wilayah izinusaha pertambangan (WIUP) yang telah diberikan izin kepadaPenggugat seluas 1.188 Ha sebagaimana Izin Kuasa PertambanganNo. 46 Tahun 2008, sehingga dengan terjadinya tumpang tindih IzinUsaha Pertambangan a.n. Penggugat dengan Izin Usaha Perkebunanatas nama PT.

Dan lain hal nya apabila Izin UsahaPertambangan Penggugat, bertumpang tindin dengan = IzinPertambangan pihak lain yang merupakan jenis usaha dan jenispengelolaannya yang sama;.

Sumatera AgroMandiri seluas + 9.658 Ha tidak menerangkan lokasi serta koordinatdari kebun kelapa sawit dari Tergugat II Intervensi;Bahwa selain itu, teroukti Penggugat tidak dapat membuktikan dasarhukum tentang adanya tumpang tindin antara lokasi perkebunandengan lokasi pertambangan;Bahwa terbukti berdasarkan Surat Keputusan Bupati tentang IzinLokasi sebagaimana Surat Keputusan No. 01 Tahun 2011 tertanggal4 Januari 2011, dengan luas + 10.200 Ha., Lokasi perkebunan kelapasawit milik Tergugat II Intervensi

Turut Terugat melakukan pengukuran lokasi atas tanah Penggugat yangtidak dihadiri sendiri oleh Penggugat dengan hasil pengukuran lapangantertuang dalam Berita Acara Pengukuran tanggal 11 Agustus 2018;Bahwa kemudian pada tanggal 07 Desember 2015 Kantor Polisi DaerahBener Meriah berkesimpulan untuk menghentikan perkara tersebut (SP3)berdasarkan surat SP2HP Kepolisian Resor Bener MeriahNomor:B/263/XII/2015/Reskrim dan menyarankan untuk terlebin dahulumenempuh jalur perdata karena terdapat tumpang tindin

Putusan Nomor 1431/B/PK/PJK/2017yang lain, yakni asas kepastian hukum (Legal Certainty);Asas Kepastian Hukum (Legal Certainty)bahwa Asas Kepastian Hukum dibidang perpajakan meletakkanhukum sebagai pedoman yang bersifat pasti sehingga pemenuhanhak dan kewajiban perpajakan dilakukan tanpa adanya keraguandan tidak terdapat tumpang tindin pelaksanaan kebijakanperpajakan bagi Wajib Pajak;bahwa sebagaimana diuraikan sebelumnya, LNG PROJECTmemiliki skema bisnis yang tidak normal atau tidak lazim dalamketentuan

RPS sertamembuat perjanjian kerjasama dengan para pemilik tanah (warga Desa BudayaPampang), yang tumpang tindin dengan lokasinya Penggugat serta WIUPberbatasan langsung dengan IUPOP PT. DUM dan Koperasi Serba UsahaPEMUNG TAWAI.

RPS serta membuat perjanjiankerjasama dengan para pemilik tanah (warga Desa Budaya Pampang), yangtumpang tindin dengan lokasinya Terbanding semula Penggugat serta WIUPberbatasan langsung dengan IUPOP PT. DUM dan Koperasi Serba UsahaPEMUNG TAWAI;Bahwa dengan demikian, dalam surat perjanjian kerja sama tanggal 12 April 2013tersebut, obyek perjanjiannya tidak jelas.

para petanitersebut pada butir g diatas, tidaklah jelas lokasinya, baik di petamaupun di lapangan karena tidak ditetapkan dengan jelas padapersil bekas hak erfpacht mana yang dimaksudkan dalam acarapengeluaran tersebut, dan sementara itu 1551 KK petani belummenguasai tanah garapan manapun.i. bahwa dengan demikian pemberian HGU tersebut, pada bagianbagian tertentu yang diberikan HGU, tumpang tindih dengan arealobyek landreform yang telah lebih dahulu ditegaskannya (tahun 1981),begitu pula tumpang tindin

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan...dstBahwa dalam posita gugatan no. 12 s/d 15 ..dst, Para penggugat telahmendalilkan sebagai pemilik dari SHM No, 259, 290, 323, 613, 308, 437,204, 71 dan 200, terletak di Desa Tegalrejo yang diterbitkan berdasarkanSurat Keputusan Gubernur KDH.TK.I Jawa Timur tanggal 18101980 No.DA/218/SK/HM/1980dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal30 Desember 1981 nomor SK. 208/DJA/1981dan merasa terhadapsertipikatsertipikat tersebut masuk/tumpang tindin

Asas kepastian hukum, terbukti tanah Penggugat dokumentasihukumnya tumpang tindin dengan dokumentasi hukum yangditerbitkan Tergugat.2. Asas ketidakberpihakan, terbukti Tergugat dalam penerbitanSertipikat Hak Milik (SHM) berpihnak kepada atas nama sertipikatkarena faktanya walaupun batasbatas tanah tidak jelas namunSertipikat tetap diterbitkan.3.

Asas keterbukaan, terbukti Tergugat tidak pernah menjawab danmenjelaskan serta bersikap terbuka atas surat yang Penggugatlayangkan perihal adanya tumpang tindin dokumentasi hukum atastanah milik Penggugat.6. Asas pelayanan yang baik, terbukti Tergugat bersikap tidakresponsif atas surat pemberitahuan yang Penggugat layangkan,bahkan sampai detik ini Surat Penggugat tidak pernah dijawab.25.

libel)maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (NietOnvankelijke Verklaard).Menimbang bahwa atas telah dinyatakannya gugatan tidak dapat diterimamaka dengan demikian Majelis tidak akan mempertimbangkan lagi pokok perkaranya.DALAM REKONPENSIHalaman 33 dari 35 halaman Putusan Nomor 590/Pdt.G/2019/PN DpsMenimbang, bahwa demikian pula oleh karena eksepsi Tergugat ditolakdan gugatan pada pokok perkara dinyatakan tidak dapat diterima ((nietontvankelijke) sehingga agar tidak tumpang tindin

Kalman Bora sehingga memicu terjadinyatumpang tindin kepemilikan dan rawan terjadinya pertengkaran/perselisihan;j. Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2005 terbit Sertifikat Hak GunaBangunan Nomor 71 a.n. Ferany Yohana Kelurahan Karang Joang yangditandatangani oleh Tergugat dalam hal ini Kepala Kantor PertanahanBalikpapan yang tidak menggunakan alas hak yang sah dan tanggal 28April 2006 diterbitkan sertifikat a.n. Inara, M.

halaman Putusan Nomor 572/Pdt/2021/PT MDNBahwa disamping hal tersebut berdasarkan fakta dipersidangan instansipemerintahan (pihak BPN) yang menerbitkan Sertifikat yang diajukan olehPembanding/Tergugat sebagai bukti dipersidangan tidak pernah dihadirkanbaik sebagai saksi untuk melakukan klarifikasi terkait penerbitan alas hak yangdiajukan Pembanding/Tergugat, yang mana hal tersebut sangatlah pentinguntuk mengetahui fakta hukum tentang pertimbangan judex factie terkait alashak yang dinyatakan tumpang tindin

PN.Klaanyang di jawab saksi Anita Sari enggaklah bang saya gak mau, karenasaksi Anita Sari tidak mau kemudian terdakwa menarik tangan saksi AnitaSari lalu terdakwa ajak ke kamar terdakwa kemudian terdakwa ajak nontonFilm BF lalu terdakwa kasih Pil KB warna kuning dan terdakwa suruh minumdengan air setelah itu terdakwa membuka seluruh pakaian saksi Anita Sarisehingga telanjang bulat lalu terdakwa rebahkan di atas kasur dankemudian terdakwa cium seluruh tubuh saksi Anita Sari dan terdakwacumbu lalu terdakwa tindin

Memerintahkan Para Pihak dalam Perkara Aqou ini, di atas bidang Tanahsengketa atau tumpang tindin sebagaimana dimaksud :Di atas Sebidang Tanah seluas 7.123 m2 dengan batasbatas Tanah: Sebelah Utara : 110 m dengan Kawasan Perlindungan Mangrove Sebelah Timur : 116 m dengan Tanah Masyumi Sebelah Selatan :93m Bandar Sebelah Barat : 32/35 m dengan Kawasan perlindungan mangroveDi atas Sebidang Tanah seluas 20.000 m?

gugatan Penggugat semakin kabur atas objek sengketa, karenaPenggugat tidak mengetahui bagaimana perolehan atas tanah yangdijadikan objek sengketa, baik Penggugat maupun Tergugat;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat ilmengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:Dalam Eksepsi:1.Bahwa Tergugat Ill dapat mengakui bahwa ada terjadi hal kekeliruan dalammenerbitkan Surat Keputusan Hak atas tanah tanah kepada Tergugat danTergugat Il, apabila keduanya berindikasi terjadi tumpang tindin

dipertimbangkan bersamasama dengan pokok perkaramaka dengan demikian, menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama, tuntutan provisitersebut tidak beralasan secara hukum dan haruslah ditolak.Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat denganpertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa tuntutan provisitersebut telah mencakup pokok perkara karena soal keberadaan SHM No.384/Girian Bawah atas nama FRANKY LINDO, dan soal letak dan batasbatasobjek eksekusi (pondasi dan bangunan pagar) yang tumpang tindin

;Berdasarkan hal tersebut di atas, Tergugat berpendapat demi kepastian hukum dan agartidak terjadi tumpang tindin dalam putusan pengadilan, maka Tergugat mohon agar MajelisHakim menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidakidaknya menyatakangugatan Penggugat tidak dapat diterima atau setidaktidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diperiksa karena prinsip ne bis in idem;.KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT :10.Bahwa, dalam perkara nomor 649/PdtG/2012/PN.Sby, disebutkan bahwa Penggugatadalah PT

JOHAN SUGIARTO/Penggugat belumditerbitkan karena adanya surat keberatan dari Tergugat II dan Tergugat III,tanggal 09 September 2014 kepada Badan Pertanahan Nasional Samarindadengan alasan tumpang tindin dengan kepemilikan Tergugat II dan TergugatIII;8.