Ditemukan 1217 data
JAHORMAT SITANGGANG
Tergugat:
1.ASTON MARBUN
2.LINNE BR SIMBOLON Als NAI DANIEL
Turut Tergugat:
1.NELSON SIMBOLON
2.Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Samosir
Intervensi:
MANGAPUL MARBUN, S.H.
126 — 275
SIBATUSITANGGANG sebagai Hak Waris yang diperoleh PenggugatJAHORMAT SITANGGANG atau menjadi miliknya secara turun temurunseluas 4Ha lebih kurang dengan batasbatas seperti dikemukakanPENGGUGAT ( JAHORMAT SITANGGANG ) pada pont 15 (lima belas )halaman ke2 (dua) yang menjadi dasar Gugatan Penggugat dalamPerkara No. 113/Pdt.G/2018/PN.Blg, tanggal 13 Nopember 2018terhadap ASTON MARBUN dkk, sehingga secara jelas dan nyata telahmerugikan Penggugat Intervensi dalam perkara a quo ;.
81 — 54
Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada pont 15 gugatan yang menyatakanperbuatan Tergugat yang membangun restaurant di area taman adalah perbuatanhukum, karena Vegas Restaurant didirikan pada tempat yang telah disediakan olehTergugat It selaku PPRS Sementara pada unit OG17, OG1 Garend, OGB (Void) TehBellagio Residence dan oleh karenanya Vegas Restaurant dalam menjalankan usahanyatidak melakukan perbuatan melawan hukum ;10.
1.NGERA
2.YULIANA KUHUS
3.YULIANA R. LAVINA
Tergugat:
YENI
104 — 91
Majelis Hakim secara ex officio sesuai dengan maksuddan tujuan Para Penggugat akan memperbaiki petitum point ke3 gugatanPara Penggugat terbatas pada dimasukannya nama Rista Mata sehinggapetitum gugatan Para Penggugat pont ke3 berbunyi sebagai berikutMenyatakan Para Penggugat dan Tergugat termasuk Rista Mata sebagaiahli waris Almarhum Ruek, maka petitum gugatan Para Penggugat pointke3 patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat dan Tergugattermasuk Rista Mata merupakan ahli
604 — 542
Tanggapan Terhadap Dalil Gugatan Penggugat Pont 1 :Bahwa berdasarkan Putusan Landraad Amboina Nomor: 43/1899, tanggal 11Oktober 1899 dalam sengketa antara ELIZA SOPLANIT dan BERNADUSSOPLANIT selaku Penggugat Melawan PETRUS TALAKUA anak dariLAMBERT TALAKUA adalah moyang dari TergugatVIIl dan berhak atasDusun Lopulari, Karena keputusan tersebut telah mempunyai kekuatanhukum tetap (kracht van Gewijsde) yang berati putusan sudah pasti, tidakbisa diubah sebagaimana dtmaksud dalam asas hukum Litis Finiri
Tanggapan Terhadap Dalil Gugatan Penggugat Pont 2 :Bahwa dalil gugatan Penggugat poinl 2 adalah dalil tanpa dasar dan terlalumengada ada dan sangat bertentangan dengan jiwa dan semangat PutusanLandraad Amboina Nomor : 43/1899, tanggal 11 Oktober 1899, karena diatasDusun Lopulari yang telah diklaim oleh Penggugat seolaholah adalah milikPenggugat, dan telah dijad obyek sengketa oleh Penggugat untukmenggugat TergugatVIIl adalah diatas Dusun milik TergugatVIIl sendiri,maka untuk itu dalil demikian patutlah
Tanggapan Terhadap Dalil Gugatan Penggugat Pont 13, 14,15,16 dan Point17; Bahwa Penggugat telah membuat kesimpulan tanpa memiliki dasarhukum, demikian pula dengan kesepakatan yang dikehendaki Penggugatdalam dalil gugatannya atas obyek sengketa, memberi kesan adanyapemaksaan kehendak oleh Penggugat yang sangat bertentangan denganhukum diatas Hak milik orang lain;Halaman 62 dari 180 hal Putusan Nomor 118/Pdt.G/2017/PN.Amb Bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak memiliki hak atas obyeksengketa dan tidak
40 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Setelah pengajuan tersebut pada pont 1 (satu) pihak ke II (Kedua)melakukan pemeriksaan di lapangan dan hasilnya dicantumkan dalamBerita Acara Pemeriksaan Penyelesaian Pekerjaan. Selanjutnya pihak ke (Kesatu) menerbitkan Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan dansejak saat itu masa pemeliharaan mulai berlaku ;3.
223 — 57
EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUTEKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN NEGERI TANGERANGyang memeriksa pokok perkaraAdapun dasar hukum dan alasan TERGUGAT HI, TERGUGAT IV, TERGUGAT V.mengajukan Eksepsi Kewenangan Absolut adalah sebagai berikut :1Bahwa kami Kuasa Hukum Tergugat II, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V,setelah kami mempelejajari Perjanjian Kerjasama Penyertaan Modal yang dijadikan dasar oleh Para Penggugat dalam Gugatannya pada point 49, pont 50,point 51, point 52, halaman 27 dan point 58
173 — 80
Bahwa termohon menolak dengan tegas uraian HJBUNGAN HUKUMdari pemohon pada halaman 2 point 1, 3 kecuali pont 2 karena prosesHalaman 18 dari 54 Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2016/PN Kfmpenangkapan dan penahanan pemohon oleh termohon sudah sesuaidengan Hukum Acara Pidana yang berlaku (sesuai dengan KUHAP)B.
124 — 42
pihak Tergugat danTergugat Il serta Turut Tergugat tidak membantahnya, maka Majelis dapatmenerima bukti tersebut, serta pihak para Penggugat telah mengadakan perjanjiankredit dengan Turut Tergugat sebagaimana bukti TT1, TT7, TT11, TT17, TT22,TT26, TT31, TT35, TT40, TT52, TT59;Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan berikutnya yaitu apakahpara pihak Penggugat telah menerima mobil sesuai dengan transaksi jual belliantara Para Penggugat dengan Tergugat ;Menimbang, bahwa dari gugatan Para Penggugat pont
42 — 202
Penggugat hanyalah dengan cara diajukanusulan oleh Tergugat Il dalam rancangan Perda tentang APBD atau APBDPerubahan tahun anggaran Pemerintah Daerah Kota Semarang dalam tahunanggaran yang berjalan;Menimbang, bahwa terhadap petitum Petitum Penggugat point ke6mohon agar putusan atas perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu atau sertamerta meskipun ada uoaya banding maupun kasasi ( uitvoeerbaar bij vooraad), olehkarena tidak memenhuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 180 HIR makapetitum pont
ke6 haruslah ditolak ;Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat point ke7 agarmenghukum Tergugat 1 dan Tergugat Il untuk membayar uang paksa/dwangsomsejumlah Rp.5.000.000, ( Lima juta rupiah) per hari yang dihitung sejak putusanperkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap sampai putusan perkara inidilaksanakan , oleh putusan ini berupa hukuman untuk membayar sejumlah uangmaka peritum poin ke 7 haruslah ditolak ;Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pont ke 8 agarmemerintahkan kepada para
178 — 115
Bahwa setelah transaksi jual beli saham antara PENGGUGAT denganTERGUGAT Il tersebut pada pont 5 BATAL kemudian ataspermintaan PENGGUGAT kepada pengurus TERGUGAT agarsegera mengadakan RUPS LB guna memberi persetujuan atasrencana penjualan saham 38,92 % milik PENGGUGAT dan Sadr.
Pembanding/Tergugat VII : Fenny Alfina Diwakili Oleh : DICKY RIAWAN, SH
Pembanding/Tergugat VIII : Raf Mustika Diwakili Oleh : DICKY RIAWAN, SH
Terbanding/Penggugat I : Maimunah
Terbanding/Penggugat II : Lina
Terbanding/Penggugat III : Sleman
Terbanding/Turut Tergugat I : Kepala Desa Malang Rapat
Terbanding/Turut Tergugat II : Camat Gunung Kijang, Dahulu Camat Bintan Timur
Terbanding/Turut Tergugat III : Suryanto Eko Wahono, SH
Terbanding/Turut Tergugat IV : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan
Turut Terbanding/Tergugat I : Sumini
Turut Terbanding/Tergugat II : Asyudi Setiawan
Turut Terbanding/Tergugat III : Retno Riani
Turut Terbanding/Tergugat IV : H. Usman S.
Turut Terbanding/Tergugat V : Ny. Yah
56 — 34
Bahwa pada halaman 14 pont 30 gugatan para penggugat menyatakanmemerintahkan kepada turut tergugat IV (kepala kantor pertanahankabupaten bintan ) untuk mencoret dalam buku tanah atas sertipikat hakmilik nomor 333/malang rapat tanggal 12 Maret 200.,sertipikat hak miliknomor 334/malang rapat tanggal 12 Maret 2003 dan sertipikat hak miliknomor 00006/malang rapat tanggal 2 Maret 1990 disini kami jelaskan turutTergugat IV tidak bisa segampang itu mencoret pada buku tanah;4.
Terbanding/Penggugat : PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, Tbk
92 — 46
barang/benda yang tersangkut dalamtindak pidana cukai (vide pasal 62 ayat (1), (2) dan (3) undangUndangHalaman 29 dari 55 putusan Nomor 128/PDT/2019/PT PDG15.16.Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai) tidak dapat dirampas untuk Negara,bahkan Pelawan yang telah keliru memahami dan menafsirkan maksudpasal 28G ayat (1), 28H ayat (4)UUD 1945, pasal 574 KUHPerdata danprinsip Due Process Of Law serta kaidah hukum dalam Putusan MahkamahKonstitusi RI tersebut;Bahwa dalildalil yang dikemukakan oleh Pelawan pada pont
ABDULLAH PELU
Tergugat:
1.Hi. ALI SLAMAT
2.MUHAMAD SALEH SLAMAT
3.SANIRI NEGERI HITU MESSING
113 — 77
Tergugat (II) dikarenakan tanggal 29 Juni 2017 SudahAda Surat Keputusan oleh Tergugat III nomor 03/KBSNHM/VI/2017 TentangPenetapan Kepala Pemerintahan Negeri/Raja Hltumessing KecamatanLeihitu Kabupaten Maluku Tengah, Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa keterlambatan memasukan nama calonadalah Penggugat sendiri dan bukan kesalahan Tergugat III;Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat pada posita point13 (tiga belas telah dibantah oleh Para Tergugat dengan jawaban pont
Basyir, M.Pd.B.I.
Tergugat:
Gubernur Jawa Tengah
404 — 221
Penjatunan Hukuman Disiplin angka 3 huruf, pont 1 mengatur bahwa untuk jenis hukuman disiplin berupaPembebasan dari Jabatan ditetapkan dengan keputusan pejabat yangberwenang menghukum dibuat menurut contoh sebagaimana tersebutdalam anak lampiran IO Peraturan Badan Kepegawaian Negara ini; Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 9 UndangUndang Nomor 23Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, mengatur klarifikasi urusan pemerintah sebagai berikut:Pasal 9;(1) Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan
301 — 130
Jadi bukanTergugat yang tidak mau mengirimkan IDO sebanyak 2000 KL tersebuttetapi yang terjadi adalah Penggugat dan Turut Tergugat yang tidak dapatmenjamin bahwa pengiriman kedua akan aman dan akan diterima olehTurut Tergugat juga untuk pengiriman selanjutnya.35.Bahwa, Para Tergugat menolak dengan tegas apa yang diuraikan olehPenggugat dalam gugatannya pada halaman 4 pont 12 yang menyatakan :Bahwa berdasarkan Pasal 3 huruf (c) Perjanjian kerja sama atau CooperationAgreement tertanggal 12 Agustus
Jadi bukanTergugat yang tidak mau mengirimkan IDO sebanyak 2000 KL tersebuttetapi yang terjadi adalah Penggugat dan Turut Tergugat yang tidak dapatmenjamin bahwa pengiriman kedua akan aman dan akan diterima olehTurut Tergugat juga untuk pengiriman selanjutnya.Bahwa, Para Tergugat menolak dengan tegas apa yang diuraikan olehPenggugat dalam gugatannya pada halaman 4 pont 12 yang menyatakan :Bahwa berdasarkan Pasal 3 huruf (c) Perjanjian kerja sama atau CooperationAgreement tertanggal 12 Agustus 2011
69 — 26
/Jth Barat berbatas dengan Sekolah SD Negeri Lheu Blang, ukuran 8.70m2;Hasil pengukuran ditemukan gambar dan ukuran sebagai berikut :Selatan0Barat Timur8.70 m 3.7015.30 Pihak Tergugat menyatakan batasbatas tanah objek terperkarasebagaimana yang tersebut dalam Surat Gugatan yang telah diajukandalam sidang.Kemudian Majelis Hakim memeriksa terhadap Objek Perkarasebagaimana tersebut pada pont 10.3. posita gugatan Penggugat yaitu 1 (satu)perangkat mesin/alatalat isi Ulang air usaha air mineral dan Juga
1.TOPAN SURYANA OTONG S
2.SAADI ARSA
Tergugat:
1.SUPRIADI BIN NIING
2.NURHANI BIN NIING
3.NURHATI BIN NIING
4.SUHANDA BIN NIING
5.SAMI BIN MAAH
6.NISAN BIN MAAH
7.NIIH BIN MAAH
8.Kepala Desa Sukmajaya
9.Dra.NURHAYATI,MSI
10.BADAN KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN KABUPATEN BOGOR
59 — 43
Dan pada pont 10 Para Penggugatmengajukan permohonan untuk menyatakan batal dan tidak sah serta tidakmempunyai kekuatan hukum lagi sertifikat Hak Milik Nomor : 3261/DesaSukmajaya, Tanggal penerbitan 17 Maret 2020, Surat Ukur Nomor3369/Sukmajaya/2019 Tanggal 07 102019 Luas 4124 M2 ( Empat RibuSeratus Dua Puluh Emapt Meter Persegi ) atas nama NIING, SAMI, NIIH danNISAN ( Orang tua TERGUGAT I, Il, Ill, IV, Tergugat V, VI dan VII);Menimbang, bahwa berdasarkan posita dan petitum gugatan ParaPenggugat
52 — 18
Menyatakan barang bukti pont dst poin 8 terlapir dikembalikan kepada yangberhak ;5. Melakukan rehabilitasi terhadap nama baik dan martabat Terhadap TerdakwaAJAT SUDRAJAT Bin SUKANDI ;6.
47 — 8
Menyatakan barang bukti pont dst poin 8 terlapir dikembalikan kepada yangberhak ;5. Melakukan rehabilitasi terhadap nama baik dan martabat Terhadap TerdakwaAJAT SUDRAJAT Bin SUKANDI ;6.
116 — 37
Bahwa dalil gugatan Penggugat sebagaimana pont (4), bahwa Kantor AgrariaKabupaten Luwu sekarang Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur telahmensertifikatkan obyek sengketa dan melahirkan SHM No. 679 Tahun 1983 DesaTarengge seluas 2,5 Ha atas nama Hj. Haniah dan SHM No. 680 Tahun 1983Desa Tarengge seluas 2,5 Ha atas nama Surahman Hafid (Penggugat). Adalahtidak benar dan berdasar hukum.