Ditemukan 1872 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tintin tindih tindak tanding tandan tindik tindan tindis tondin
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 25-06-2018 — Upload : 06-07-2018
Putusan PT SEMARANG Nomor 190/Pdt/2018/PT SMG
Tanggal 25 Juni 2018 — SUGENG JUMANI dkk lawan NOORJANAH
45 — 25
  • Bahwa bagaimana mungkin hak atas tanah milik Penggugat yangdiperolehdari Soeparti Ramin bertumpang tindin dengan milik ParaTergugat dan baru diketahuinya tahun 2011 saat akan membayar SKPhasil bumi dan bangunan, yang ternyata telah dibayar oleh Tergugat, darimana Penggugattahu hal tersebut;Halaman 17 dari 38 halaman, Putusan No. 190/Pdt/2018/PT SMG8.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 25-11-2009 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1707 K/PDT/2007
Tanggal 25 Nopember 2009 — H. MUSTAR ; Ny. Hj. MINAH; HADI SUROYO,
46 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bastari ;Sehingga tanah Penggugat/Termohon tidak tumpang tindin dengan tanahmilik Tergugat I/Pemohon dan tanah milik Tergugat II/Pemohon II ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :mengenai alasan kesatu sampai dengan ketiga : Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judexfacti/Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan di Palembang yang menguatkanputusan Pengadilan Negeri Kayu Agung sudah tepat dan tidak salah dalammenerapkan atau melanggar hukum
Pengadilan PN NUNUKAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 27-09-2019 — Putus : 11-03-2020 — Upload : 03-09-2020
Putusan PN NUNUKAN Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Nnk
Tanggal 11 Maret 2020 — ABDULLAH sebagai Penggugat Melawan MARKUS RAGI PURAB sebagai Tergugat
246 — 80
  • ., halaman 12 dari 40Bahwa Tergugat juga memiliki tanah di sekitar lokasi tanah Penggugat;Bahwa Saksi kurang tahu apakah tanah Tergugat dan Penggugat salingtumpang tindin karena Saksi tidak mengetahui batasbatas antara lahanTergugat dan Penggugat;Bahwa Saksi tidak tahu mengenai sengketa antara Tergugat danPenggugat mengenai tanah tersebut karena Saksi saat ini sudah tinggal diMantikas, Kecamatan Sebatik dan jarang datang ke Sei Kapal.
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN
Register : 23-11-2018 — Putus : 27-05-2019 — Upload : 29-05-2019
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 41/G/2018/PTUN.JPR
Tanggal 27 Mei 2019 — Penggugat:
HERMAN HERRY DAWIR
Tergugat:
KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI PAPUA
191 — 73
  • tidak dirampas secara tidak wajar oleh hukum);Menimbang, bahwa Penggugat lebih lanjut menyampaikan bahwaPenggugat pernah melakukan penyetoran biaya pengukuran (vide bukti Surat P4)yang dilakukan dalam rangka pengukuran ulang untuk memastikan apakah terjaditumpang tindih atau tidak, karena ketika Penggugat membangun Ruko di atastanah tersebut kemudian ada yang keberatan dan terjadi konflik sehingga padawaktu itu Penggugat meminta untuk dilakukan pengukuran ulang dan jika terjaditumpang tindin maka
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 12-05-2016 — Upload : 26-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 355 K/Pdt/2016
Tanggal 12 Mei 2016 — ONG TJIEN HUANG VS PT ANINDYA MITRA INTERNASIONAL, DKK
60 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Aneka Industri dan Jasa Anindya, Propinsi Daerah IstimewaYogyakarta;Bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor B.339/Nps, yang diakuisebagai milik pihak Tergugat (satu), telan dengan sengaja dimohonkandengan syaratsyarat yang tidak benar dan tidak sesuai prosedur, yaknimenggunakan datadata yang bukan berasal dari lokasi/objek tanah yangdimohonkan serta menggunakan dokumen yang tidak sah dimiliki oleh pihakTergugat :Sehingga telah terjadinya tumpang tindin pemberian hak atas tanah* dilokasi/objek berdasar
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN
Register : 22-07-2021 — Putus : 29-11-2021 — Upload : 29-11-2021
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 56/G/2021/PTUN.PLG
Tanggal 29 Nopember 2021 — Penggugat:
1.KOMARIAH
3.A. WAHAB
4.SULAIYAH
5.HANIYAH
6.ERNA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG
Intervensi:
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
173 — 128
  • dan terhadap SertipikatHak Guna Bangunan tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tata UsahaNegara Palembang berdasarkan putusan perkara Nomor 16/G/2009/PTUNPLG,Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada tingkat bandingdengan Nomor 24/B/2010/PT.TUNMDN, Putusan Kasasi Nomor 299K/TUN/2010 dan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 158 PK/TUN/2011 yangtelah berkekuatan hukum tetap, sehingga diatas tanah milik Para Penggugatberdasar Gambar Situasi nomor 556/1979 atas nama Hasyim menjaditumpang tindin
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 25-02-2020 — Putus : 25-08-2020 — Upload : 25-08-2020
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 17/G/2020/PTUN.Mks
Tanggal 25 Agustus 2020 — Penggugat:
LELI MURNI
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR
Intervensi:
1.Ir.ARYANTI SAYADI.
2.ARYANTO SAYADI.
3.FEBRIYANTI SAYADI.
4.ARI SETIAWAN
5.HENNY SETIAWAN
161 — 55
  • IP.02.05/93973.71/IV/2019, tanggal 29April 2019 diketahui bahwa terhadap permohonan hak atas tanah milikPenggugat oleh Tergugat tidak dapat ditindaklanjuti dikarenakan setelahdilakukan kegiatan pengukuran dan Pemetaan Kadastral ditemukan bahwabidang tanah yang dimohonkan terindikasi berada diatas hak lain ; Bahwa berdasarkan uraian data bukti T5 berupa gambar ukur,Nomor.1242/tahun 2017, diperoleh fakta bahwa bidang tanah yangdimohonkan Penggugat ternyata terindikasi tumpang tindin dengan bidangtanah
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 21-01-2009 — Upload : 26-08-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 274K/TUN/2008
Tanggal 21 Januari 2009 — PT. INDOMOBIL SUZUKI INTERNATIONAL ; . PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk ; vs. HERMAN SIWY ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA JAKARTA SELATAN,
161 — 219 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • demikian permasalahan pertamaterhadap atas tanah obyek sengketa statusnya adalah Tanah Negarabukan berasal dari tanah bekas Eigendom Verponding Nomor 6104 Sebatas nama Loa Sok Tjoe dapat dibuktikan ; Dengan demikian Judex Factie telah melampaui batas wewenangnyasebagai peradilan administrasi, padahal peradilan yang palingberwenang menentukan status tanah/asalusul tanah adalah PeradilanUmum bukan Peradilan Tata Usaha Negara ; Bahwa terlebihlebin lagi Judex Factie telah mengabaikan adanyatumpang tindin
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 09-10-2017 — Putus : 04-01-2018 — Upload : 23-01-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 606/PDT/2017/PT.DKI.
Tanggal 4 Januari 2018 — I MADE DAPIR >< AGUS SUPARMANTO CS
222 — 162
  • Dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut diatas, sudah sepatutnyaMajelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quomenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk menghindariadanya pengulangan perkara yang diajukan oleh Penggugat dan adanyaputusan majelis hakim yang berbeda serta demi menghindari adanyatumpang tindin pemeriksaan perkara yang berujung pada tumpangtindihnnya putusan pengadilan yang akan memberikan ketidakpastianhukum, maka Kami mohon kepada Majelis Hakim
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN Pertanahan
Register : 14-05-2019 — Putus : 17-09-2019 — Upload : 30-10-2019
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 13/G/2019/PTUN.PLG
Tanggal 17 September 2019 — LENIAWATY vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUASIN,
180 — 84
  • padapokoknya menyatakan bahwa tumpang tindih hak atas tanah adalah salahsatu bentuk cacat hukum administrasi dalam pendaftaran tanah, hal manajuga merupakan aspek pengujian oleh Majelis Hakim terhadap penerbitanobjek sengketa dari segi formal prosedural dan material substansial, olehkarena itu Majelis Hakim menilai meskipun keempat objek sengketamerupakan tanda bukti hak atas tanah yang terdaftar pada KantorPertanahan, namun karena keempat objek sengketa terbit pada tanggal 17Desember 2008 dan tumpang tindin
Pengadilan PN SAMPIT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 25-03-2015 — Putus : 13-08-2015 — Upload : 11-04-2016
Putusan PN SAMPIT Nomor 17/Pdt.G/2015/PN Spt
Tanggal 13 Agustus 2015 — SA'AYAH; Melawan 1. RUDIANTO; 2.CENDI;
82 — 12
  • , yang dilakukan padahari Selasa, tanggal 8 Februari 2011 oleh Kelurahan Pasir Putin dan ditandatangani oleh team pemeriksa dan juga Lurah Pasir Putih, dengankesimpulan tanah tersebut tidak tumpang tindin dan sesuai dengan suratPernyataan yang dibuat oleh pemohon (SAAYAH/ Penggugat);Surat Pernyataan SAAYAH tertanggal 10 Februari 2011 tentang tentangpenguasaan sebidang tanah negara di JI. Jend. Sudirman + KM.26,073sebelah kanan Jalan RT. 10/ RW. IV dalam wilayah Kel.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 08-04-2011 — Upload : 21-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 26/PK/TUN/2011
Tanggal 8 April 2011 —
20 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • terjadi sengketa seperti yang telahdikemukakan diatas, dimana dalam sengketa tersebut berkaitandengan unsur Perdata dan unsur Keputusan Tata Usaha Negara, danunsur perdatanya lebih dominan menyangkut sengketa tersebut makaditerapkan teori melebur, yaitu sengketa tersebut menjadi sengketaPerdata terlebin dahulu yang menyangkut masalah hak kepemilikanatas tanah yang sertifikat hak miliknya menjadi Objek Sengketa;Menimbang bahwa penerapan azas teori melebur ini untukmenghindari Putusan yang tumpang tindin
Pengadilan PA SIDOARJO Perdata Agama
Register : 10-12-2019 — Putus : 27-04-2020 — Upload : 27-04-2020
Putusan PA SIDOARJO Nomor 4778/Pdt.G/2019/PA.Sda
Tanggal 27 April 2020 — Penggugat melawan Tergugat
80 — 13
  • Dan olehkarena kedudukan pihakpihak atau subyek yang berbeda bukanlah suatusebab dilenyapkannya azas " Ne Bis In Idem ", Sehingga apabila perkaraini diadili kembali oleh Pengadilan Agama Sidoarjo maka akan terjaditumpang tindin dengan putusan perkara perdata di Pengadilan Negerisidoarjo No. 160/Pdt.G/2007/PN.Sda tertanggal 11 Juni 2008 Jo. PutusanPengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya No. 578/PDT/2008/PT.Sby.tertanggal 22 Desember 2008 Jo. Putusan Mahkamah Agung R.I.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 04-03-2013 — Putus : 27-08-2013 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 238/B/PK/PJK/2013
Tanggal 27 Agustus 2013 — BUT CONOCO PHILLIPS INDONESIA INC. LTD VS DIRJEN PAJAK;
37 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Alasan2 : Terdapat tumpang tindin peraturan secaratidak taat azasHalaman 28 dari 43 halaman. Putusan Nomor 238/B/PK/PJK/2013C. Alasan3 : Dalam prakteknya, saat pemungutansebagaimana diatur dalam PMK 11/2005 sangat sulit ataubahkan tidak mungkin dilakukan oleh Pemungutd. Alasan4 : Pemohon tidak pernah dikukuhkan sebagaiPengusaha Kena Pajak ("PKP") sedangkan PMK 11/2005merujuk kepada Perusahaan Kontraktor Kontrak Kerja Samayang dikukuhkan sebagai PKPe.
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN Pertanahan
Register : 04-03-2013 — Putus : 02-07-2013 — Upload : 13-09-2013
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 13/G/2013/PTUN.BJM
Tanggal 2 Juli 2013 — ALI AKBAR vs LURAH HANDIL BAKTI
78 — 142
  • sehingga bertumpang tindihdengan tanah hak milik Penggugat adalah telah bertentangan denganAsasAsas Umum Pemerintahan Yang Balk (AAUPB) dalam hal ini : Asas Kepastian Hukum, yang mengutamakan landasan peraturanperundangundangan, kepatutan dan keadilan dalam setiapkebijakan penyelenggara negara, dimana tindakan Tergugat didalam menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketatersebut telah mengakibatkan ketidakpastian hukum bagiPenggugat akan keadaan tanah hak milik Penggugat karenabertumpang tindin
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 30-04-2015 — Upload : 11-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 216 K/Pdt/2015
Tanggal 30 April 2015 — PEMERINTAH R.I. Cq. MENTERI PADA KEMENTERIAN PENDlDIKAN NASIONAL R.I. vs Tn. WAHIDIN
54 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sedangkan SertipikatHak Milik Nomor 5500/Simpang dan Sertipikat Hak Milik Nomor 6790sampai dengan Nomor 6798 atas nama Termohon Kasasi terbitbelakangan, yaitu setelah tahun 2003Pasal 107 huruf g Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberiandan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaanmenyatakan bahwa tumpang tindin hak atas tanah merupakan cacadhukum administratif yang dapat menjadi alasan pembatalan hak atastanah.Dari uraian
Pengadilan PN UNAAHA Perdata
Register : 02-12-2020 — Putus : 25-05-2021 — Upload : 31-05-2021
Putusan PN UNAAHA Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Unh
Tanggal 25 Mei 2021 — Penggugat:
1.Sabaruddin
2.Ilham Adiguna, S.H.,M.H
Tergugat:
PT. TANI PRIMA MAKMUR (TPM)
104 — 36
  • TaniPrima Makmur, Sabaruddin dan Ilham Adiguna ke lokasi tanah saksisesuai sertifikat 00069 an Djabal Nur Moita, namun saat di lokasi saksitidak bisa pastikan tanah saksi karena saat ini sudah tidak jelas lagi karenasudah di penuhi kelapa sawit dan patokpatoknya hilang digusur, saksitidak tahu lagi apakah tanah saksi masuk dalam objek sengketa atau tidak; Bahwa tidak ada yang menyampaikan tanah saksi dengan Sabaruddinsaling tumpang tindin namun saksi dipanggil untuk dimediasi untukmenentukan posisi
Pengadilan PT PONTIANAK Perdata
Register : 12-02-2020 — Putus : 02-03-2020 — Upload : 02-03-2020
Putusan PT PONTIANAK Nomor 11/PDT/2020/PT PTK
Tanggal 2 Maret 2020 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
71 — 312
  • No. 973/tahun 1985 letaknya tumpang tindin dengan tanahyang dikuasai Tergugat (Kongregasi Misi), pada waktuPemeriksaan Setempat (PS) letak tanah hak milik Para Penggugatmemang tumpang tindih atau sama letaknya dengan tanah yangdikuasai oleh Kongregasi Misi (Tergugat I), pada waktu perkara ditingkat banding, tingkat kasasi kuasa hukum Tergugat tetapADVOKAT HENDRY ZULKIFLI, SH dan sampailah pada waktuTergugat melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali (Pk),Pimpinan Kongregasi Misi(CM)Indonesia diwakili
Pengadilan PT PEKANBARU Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 12-07-2016 — Putus : 14-11-2016 — Upload : 07-12-2016
Putusan PT PEKANBARU Nomor 91/PDT/2016/PT PBR
Tanggal 14 Nopember 2016 — LILIANA CHANDARA Sebagai PENGGUGAT Lawan JAMALUDIN AHMAD, DKK Sebagai TERGUGAT
116 — 56
  • Bahwa pada tanggal 18 Pebruari 2015 dikeluarkan Telaahan Staf Nomor01/14.01/IV2015 dari Kepala Seksi Survey, Pengukuran dan PemetaanKantor Pertanahan Kabupaten Kampar kepada Kepala Kantor PertanahanKabupaten Kampar mengenai resume kasus tentang tumpang tindin SHMNomor 3965/2007 SU No. an. Susi Yusni dengan SHM Nomor 843/1982an.Liliana Chandra di Desa Rimbo Panjang Kec. Tambang;c.
Pengadilan PTUN PALANGKARAYA TUN Pertanahan
Register : 13-03-2017 — Putus : 05-07-2017 — Upload : 18-09-2017
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 06/G/2017/PTUN.PLK
Tanggal 5 Juli 2017 — CHAIRUL KASIM Melawan KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
138 — 114
  • CHAIRUL KASIM(Penggugat) sesuai Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor: 24Tahun 1997, maka Tergugat seharusnya menunda proses dan tidakmenerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 07537 Tahun 2014 Desa /Kelurahan : Mentawa Baru Hulu atas nama AKHMAD FAUZLI.23.Bahwa faktanya Sertifikat Hak Milik Nomor : 07537 Tahun 2014 Desa /Kelurahan : Mentawa Baru Hulu atas nama AKHMAD FAUZI (objeksengketa) ternyata telah tumpang tindin dengan Sertifikat Hak Milik Nomor:5134 tahun 2001 An.