, yang dilakukan padahari Selasa, tanggal 8 Februari 2011 oleh Kelurahan Pasir Putin dan ditandatangani oleh team pemeriksa dan juga Lurah Pasir Putih, dengankesimpulan tanah tersebut tidak tumpang tindin dan sesuai dengan suratPernyataan yang dibuat oleh pemohon (SAAYAH/ Penggugat);Surat Pernyataan SAAYAH tertanggal 10 Februari 2011 tentang tentangpenguasaan sebidang tanah negara di JI. Jend. Sudirman + KM.26,073sebelah kanan Jalan RT. 10/ RW. IV dalam wilayah Kel.

padapokoknya menyatakan bahwa tumpang tindih hak atas tanah adalah salahsatu bentuk cacat hukum administrasi dalam pendaftaran tanah, hal manajuga merupakan aspek pengujian oleh Majelis Hakim terhadap penerbitanobjek sengketa dari segi formal prosedural dan material substansial, olehkarena itu Majelis Hakim menilai meskipun keempat objek sengketamerupakan tanda bukti hak atas tanah yang terdaftar pada KantorPertanahan, namun karena keempat objek sengketa terbit pada tanggal 17Desember 2008 dan tumpang tindin

terjadi sengketa seperti yang telahdikemukakan diatas, dimana dalam sengketa tersebut berkaitandengan unsur Perdata dan unsur Keputusan Tata Usaha Negara, danunsur perdatanya lebih dominan menyangkut sengketa tersebut makaditerapkan teori melebur, yaitu sengketa tersebut menjadi sengketaPerdata terlebin dahulu yang menyangkut masalah hak kepemilikanatas tanah yang sertifikat hak miliknya menjadi Objek Sengketa;Menimbang bahwa penerapan azas teori melebur ini untukmenghindari Putusan yang tumpang tindin

Putusan Nomor 297 K/TUN/201323.24.nyatanyata telah tumpang tindin dengan Keputusan Bupati Toba SamosirNomor 154 Tahun 2010 tanggal 30 Juli 2010, tentang Pemberian Izin Lokasikepada Penggugat, padahal patut diketahui oleh Tergugat, keputusan izinlokasi yang diterima Penggugat sama sekali tidak pernah dibatalkan olehlembaga yang berwenang untuk itu;Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka beralasan hukum bagiPenggugat untuk mengajukan gugatan Tata Usaha Negara ini karenaObjek Gugatan dalam perkara

Disamping itu juga Penggugat tidak ada memilik tanah yangbertumpang tindin dengan tanah Tergugat, karena sejak Tergugat menguasaitanah objek sengketa dari dahulu sampai sekarang tidak ada pihak yangmerasa keberatan atas Pembangunan Kantor Lurah Paal Merah tersebut danbaru sekitar tahun 2019 baru ada pihak yang mengakungaku memiliki tanahtersebut. Untuk itu sudah sepatutnya gugatan Penggugat haruslah ditolak;.

dan terhadap SertipikatHak Guna Bangunan tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tata UsahaNegara Palembang berdasarkan putusan perkara Nomor 16/G/2009/PTUNPLG,Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada tingkat bandingdengan Nomor 24/B/2010/PT.TUNMDN, Putusan Kasasi Nomor 299K/TUN/2010 dan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 158 PK/TUN/2011 yangtelah berkekuatan hukum tetap, sehingga diatas tanah milik Para Penggugatberdasar Gambar Situasi nomor 556/1979 atas nama Hasyim menjaditumpang tindin

demikian permasalahan pertamaterhadap atas tanah obyek sengketa statusnya adalah Tanah Negarabukan berasal dari tanah bekas Eigendom Verponding Nomor 6104 Sebatas nama Loa Sok Tjoe dapat dibuktikan ; Dengan demikian Judex Factie telah melampaui batas wewenangnyasebagai peradilan administrasi, padahal peradilan yang palingberwenang menentukan status tanah/asalusul tanah adalah PeradilanUmum bukan Peradilan Tata Usaha Negara ; Bahwa terlebihlebin lagi Judex Factie telah mengabaikan adanyatumpang tindin

Dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut diatas, sudah sepatutnyaMajelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quomenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk menghindariadanya pengulangan perkara yang diajukan oleh Penggugat dan adanyaputusan majelis hakim yang berbeda serta demi menghindari adanyatumpang tindin pemeriksaan perkara yang berujung pada tumpangtindihnnya putusan pengadilan yang akan memberikan ketidakpastianhukum, maka Kami mohon kepada Majelis Hakim

IP.02.05/93973.71/IV/2019, tanggal 29April 2019 diketahui bahwa terhadap permohonan hak atas tanah milikPenggugat oleh Tergugat tidak dapat ditindaklanjuti dikarenakan setelahdilakukan kegiatan pengukuran dan Pemetaan Kadastral ditemukan bahwabidang tanah yang dimohonkan terindikasi berada diatas hak lain ; Bahwa berdasarkan uraian data bukti T5 berupa gambar ukur,Nomor.1242/tahun 2017, diperoleh fakta bahwa bidang tanah yangdimohonkan Penggugat ternyata terindikasi tumpang tindin dengan bidangtanah

Bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan dari KantorPertanahan Kabupaten Kampar tertanggal 27 November 2018,dinyatakan bahwa: berdasarkan data yang ada pada peta pendaftaran,bidang tanah yang dimohonkan tersebut tumpang tindin denganSertifikat Hak Milik Nomor 9941/2010 atas nama Jasman Ridho, SuratUkur Nomor 20300/2010 Desa Baru, Kecamatan siak Hulu, Kampar;4.

penggugat;Bahwa dasar untuk meninjau lokasi tanah tersebut karena ada suratSKPT yang diperlihatkan Penggugat kepada Lurah Tondo yang ditanda tangani oleh Lurah Talise terdahulu;Bahwa ada batas Kelurahan Tondo berupa Pal dekat laut, dulunyabatas Kelurahan Tondo dan Talise ada sungai namun sekarangsungainya sudah kering dan sudah menjadi tempat pemukiman; Bahwa lokasilisasi masuk Kelurahan Tondo sebelah Selatan; Bahwa POLSEK Palu Timur masuk Kelurahan Talise; Bahwa menurut penggugat tanahnya tumpang tindin

Bahwa sebelum menanggapi Gugatan Penggugat, terlebin dahuluTergugat.Ill, menunjukkan /mengoreksi penomeran / nomor urut dalamHalaman 21 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2020/PN SbrPosita Gugatan Penggugat, tumpang tindin atau nomor yang rangkap,sehingga sangat mempengaruhi tertid administrasi dalam Jawaban ;2. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan Para Tergugat(Hj.DEWI,SE Binti H.

Negeri Semarang dalam PutusanNomor 05/Pailit/2014/PN.Niaga.Smg tanggal 13 Mei 2014, dalam lingkupUndangUndang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PenundaanKewajiban Pembayaran Utang, selanjutnya Penggugat pula yang semulamengajukan Gugatan lainlain yang dicatat dalam register perkara Nomor :03/Pdt.Sus.Gugatan lainlain/2016/PN.Niaga.Smg dan telah diputus kalahdi Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Semarang, maka Penggugatyang saat ini mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum namuntumpang tindin

Yang dimaksud komplementeradalah bahwa penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayahprovinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota saling melengkapisatu sama lain, bersinergi, dan tidak terjadi tumpang tindin kKewenangandalam penyelenggaraannya;Oleh sebab itu, dalam hal pelaksanaan penataan ruang di KabupatenKulon Progo telah dilaksanakan secara berjenjang dan komplementersesuai ketentuan Pasal 6 ayat (2) UUPR (Gambar 1);Halaman 41 dari 67 halaman.

Sulawesi Utara yang telah menyerahkan tanah/objek sengketakepada Tergugat III, dan perbuatan Tergugat III yang telah menguasai objeksengketa berdasarkan penyerahan /penunjukkan dari Tergugat Il, danperbuatan Tergugat II yang telah bermohon untuk menerbitkan sertifikat Hakpakai dimana didalamnya termasuk tanah/objek sengketa kepada TergugatIV serta perbuatan Tergugat IV yang telah menerbitkan sertifikat Hak PakaiNomor 9/Bitung Barat dan Sertifikat Hak Pakai Nomor 2/Bitung Tengahyang telah tumpang tindin

merupakan kejahatan yang diancam denganpidana pokokyang sama, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagaiberikut:Bahwa pada pada waktu yang tidak dapat diingat lagi secara pastipada tahun 2010 di Kampung Ponjen RT.002 RW.005 Kel.Tanjung RiauKec.Sekupang Kota Batam, terdakwa memanggil saksi ERTININGSIH yaituanak kandung terdakwa yang pertama, ke kamar terdakwa, selanjutnya saksi disuruh memijit terdakwa, pada saat sedang memijit, terdakwa memaksa saksiuntuk membuka celana saksi, kemudian saksi di tindin

itu , hal ini berarti bahwa Penggugatlah yangpertama harus membuktikan terlebih dahulu dalil gugatannya;Menimbang bahwa sebelum Majelis membuktikan tentang gugatan tersebutMajelis akan meneliti dulu gugatan dari Penggugat dan ternyata dalam gugatanPenggugat point 10 Penggugatpun telah pula mengajukan gugatan yang sama dan atausenada permasalahannya ke Pengadilan Negeri Kelas A Khusus Bandung sehinggaMajelis menilai apabila gugatan Penggugat a quo Majelis periksa dikhawatirkan akanterjadi tumpang tindin

Kesalahan prosedur, b. kesalahan penerapan peraturan perundangundangan, c. kesalahan subyek hak, d. kesalahan objek hak, e.kesalahan jenis hak, f. kesalahan perhitungan luas, g. terdapattumpang tindin hak atas tanah, h. data yuridis atau data pisik tidakbenar, atau . kesalahan lainnya yang bersifat hukum administratif;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, Penggugat mohon kepadaPengadian Tata Usaha Negara Pontianak agar memberikan putusan sebagaiberikut:1.

Kutai Barat TerhadapPermohonan Hak Guna Usaha PT Borneo CitraPersada Abadi melalui Surat Bupati Kutai BaratNomor 591/1421/BP2TTUP/X/2016 tanggal 06Oktober 2016 ;Foto kopi sesuai dengan aslinya SuratKonfirmasi Badan Pertanahan Nasional RepublikIndonesia, Kantor Pertanahan Kabupaten KutaiBarat Nomor 76/300/6407/IV/2017 tanggal 12April 2017, poin 1 menyebutkan bahwaberdasarkan peta monitoring lokasi KabupatenKutai Barat terhadap lokasi yang dimohonkan PTBorneo Citra Persada Abadi, tidak adanyatumpang tindin

Tanjung Silae Sinergi dan Perwakilan dari Pemkab ;Bahwa saksi menyatakan pada saat pemasangan patok itu tidak adayang merasa keberatan ;Bahwa saksi tidak mengetahui adanya tumpang tindin dengan izinyang lain ;Bahwa saksi tidak pernah melihat surat tentang pertimbangan teknikpertanahan kebetulan saksi masuk pada maret tahun 2017 ;Bahwa saksi tidak pernah di kasih tahu kalau ada surat tersebut ;Bahwa pada saat pemasangan patok tersebut situasi kondisinya samapada saat kita melakukan Sidang Pemeriksaan

formil secara formil tentunya ketika diterbitkannya sebuahputusan Beschikking yang salah Bupati bertanggung jawab dan harusmelakukan perbuatan hukum berikutnya kan tidak mungkin Bupatihanya memintah maaf apa yang terjadi harus dilakukan pencabutanpembatalannya BPN ini lah yang ada di area perkebunan kitabagaimana koordinatif itu harus dilakukan antara intern perusahaandan pemerintah atau yang berkuasa di lokasi tersebut yaitu Bupatisaya maksudkan demikian karena memang supaya tidak terjaditumpang tindin

WIDI WULANDARI, Merupakan cacat hukum administratifkarena terdapat tumpang tindin Hak atas tanah dengan Sertipikat HakMilik PENGGUGAT;Bahwa setelah PENGGUGAT teliti dan cermati, yang merujuk kepadaOBJEK SENGKETA yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor : 11052 adalahbukan berada pada objek lokasi atas tanah Milik PENGGUGAT,melainkan bahwa yang merujuk kepada objek lokasi atas tanah a quoberdasarkan pengakuan dan klaim dari HJ.

WIDI WULANDARI,Merupakan cacat hukum administratif karena terdapattumpang tindin Hak atas tanah dengan Sertipikat Hak MilikPENGGUGAT;Halaman 28 dari 142 Putusan Perkara Nomor : 144/G/2020/PTUN.BDGBahwa dengan demikian atas keputusan TERGUGAT telahmemberikan ketidakpastian hukum kepada PENGGUGAT danbertindak sewenangwenang yang berdampak kerugian nyatakepada PENGGUGAT;21.

Bahwa sertipikat sebagaisuatu Keputusan Tata Usaha Negara menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997 tentang Pendafataran tanah : harus jelas jenis haknya, nomorhaknya, letaknya (territorial/locus), subjek hak, tanggal penerbitan, Badandan/atau Pejabat Pemerintahan, luas, Gambar Ukur dan/atau GambarSituasi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di frasa kalimatyang hanya menyebutkan ...diduga tumpang tindin dengan Sertifikat Hak MilikNo. 11052/Cisaranten Kulon .. bukti T4= bukti T Il