Publik dan Konsultan ManajemenDrs.

Publik Drs.

Bahwa saldo uang muka akhir sebesarRp38.841.500.796, sesungguhnya adalah salah saji dalamLaporan Keuagan Akuntan Publik sebagaimana penjelasanhuruf C (Penjelasan Akuntan Publik Drs.

Penjelasan Kantor Akuntan Publik Drs. Katio dan RekanBahwa penjelasan Kantor Akuntan Publik Drs.

Perihal REVISI Laporan Keuangan Tahun 2007.Bahwa Kantor Akuntan Publik Drs. Katio dan rekan telah melakukanREVISI laporan keuangannya yang telah disampaikan pada tanggal23 September 2013 dan telah diakui oleh Majelis Hakim dalamHalaman 56 dari 68 halaman.

Pajak , dengan tujuan agartidak diketahui selisin yang ada di dalam laporan data tersebut,namun pihak akuntan publik tersebut berhasil menemukan/membukakembali datadata yang sudah dihapus dikomputer tergugat,sehingga Penggugat dapat mengetahui secara pasti adanyapenggelapan yang dilakukan Tergugat; (bukti P1)7.

Bahwa setelah dilakukan audit keuangan diperusahaanoleh akuntan publik, Tergugat dan Tergugat II ditetapkan sebagaitersangka oleh Penyidik Polres Pasuruan per tanggal 04 Peberuari2019 sampai sekarang tidak masuk kerja tanpa alasan atau berhentibekerja di perusahaan Penggugat tanopa membuat surat keteranganpengunduran diri kepada perusahaan/melarikan diri dari tanggungjawabnya ;12.

Bahwa setelah dipanggil ke rumahnya direktur/ Penggugatpada tanggal 26 September 2018 Tergugat dan Tergugat II tidakhadir, pada tanggal 29 September 2018 di temui di kantor CV.HIKMAH BAHAGIA SAKTI diadakan rapat dan sosialisasi terkait hasilaudit dari Akuntan publik dan menanyakan juga uang pinjamanterhadap Tergugat dan Tergugat II; ( Bukti P3 )14.

Laporan hasil audit dari akuntan publik Lucky Kartanto, S.E.,MSA, AK, BKP, CA, CPA, MOS, periode 1 Januari 2017 sampai dengan30 Juni 2018 nomor 012/AUPHBS/IX/2018, Diberi tanda P1314. Hasil cetak print foto, diberi tanda P14.15. Rekapitulasi absensi karyawan CV HIKMAH Bahagia Saktitanggal 4 Februari 2019 sampai dengan 28 Februari 2019, Diberi tandaP1516. Surat pernyataan atas nama Penggugat H.

HIKMAH BAHAGIA SAKTIoleh akuntan publik yang bernama LUCKY KARTANTO, SE, MSA,MH, BKP, CA, CPA, MOS;Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belahpihak adalah mengenai Penggugat sebagai direktur CV.

Publik dan dalam laporanmengungkapkan besarnya biaya administrasi yang dibebankan kepada masingmasing BUT;ll KeberatanBahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi tersebut, dan dengansurat Nomor: 003/ABB/IV2008 tanggal 21 Februari 2008 telah mengajukankeberatan dengan alasan sebagai berikut :1.

Pasal 3 ayat (2) :"Laporan Keuangan konsolidasi atau kombinasi sebagaimana dimaksudpada ayat (1) harus sudah diaudit oleh akuntan publik danmengungkapkan rincian peredaran usaha atau kegiatan perusahaanserta jenis dan besarnya biaya administrasi yang dibebankan kepadamasingmasing bentuk usaha tetap di negara tempat perusahaan yangbersangkutan melakukan usaha atau kegiatan."Halaman 15 dari 22 halaman.

./1995 tanggal 24Juli 1995, yang mensyaratkan Laporan Keuangan Konsolidasi yangsudah diaudit oleh Akuntan Publik dan laporan keuangan konsolidasitersebut harus mengungkapkan jenis serta besarnya biaya administrasiyang dibebankan kepada masingmasing BUT, yang harus dilampirkanpada Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan Pajak Penghasilan Badan..Bahwa pada saat melaporkan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak2005, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidakmelampirkan Laporan Keuangan Konsolidasi

Kantor Pusat yang diauditoleh Akuntan Publik dan mengungkapkan rincian peredaran usaha ataukegiatan perusahaan serta jenis dan besarnya biaya administrasi yangdibebankan kepada masingmasing BUT di negara tempat perusahaanyang bersangkutan melakukan usaha, sehingga tidak memenuhiketentuan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayatHalaman 16 dari 22 halaman.

Sedangkan persyaratan pertama,yaitu biaya tersebut berkaitan dengan usaha atau kegiatan bentukusaha tetap dan dalam rangka untuk menunjang usaha atau kegiatanbentuk usaha tetap yang bersangkutan untuk mendapatkan, menagih,dan memelihara penghasilan serta persyaratan ketiga, yaitu wajibmenyampaikan laporan keuangan konsolidasi dari kantor pusat yangsudah diaudit oleh akuntan publik dan mengungkapkan rincianperedaran usaha atau kegiatan perusahaan serta jenis dan besarnyabiaya administrasi yang dibebankan

publik namunTergugat menolaknya dengan alasan permintaan Penggugat tersebut melanggarketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian kredit.Bahwa permintaan Penggugat kepada Tergugat untuk melakukan perhitungan kembaliatas jumlah tunggakan kewajiban kredit Penggugat yang begitu besar dan tidak masukdiakal dengan melibatkan Kantor Akuntan Publik bukanlah tanpa dasar tetapi sematamata demi aspek kepastian hukum dan aspek keadilan dalam menentukanjumlah/angka yang pasti yang harus dibayarkan Penggugat

Bahwa permintaan Penggugat melibatkan Kantor Akuntan Publik adalah permintaanyang berlebihan, mengadaada dan tidak berdasar hukum. Berdasarkan ketentuanPasal 13 Perjanjian Kredit, Penggugat telah menyepakati beberapa hal sebagaiberikut:a.

Publik, sehingga akan didapat keadilan dan kepastian hukum mengenaipenentuan besarnya jumlah kredit yang harus dibayarkan Penggugat kepada Tergugat, danpermintaan Penggugat tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI.No.1721k/Pdt/1996 ;Bahwapermintaan Penggugat tersebut sematamata untuk menerapkan aspek kepastianhukum sehingga peranan kantor akuntan publik sangat diperlukan dalam penentuan jumlahtagihan kredit yang harus dibayarkan Penggugat kepada Tergugat.Bahwa dengan demikian Eksepsi Tergugat

Publik bukan untuk mengingkari perjanjian kredit, akantetapi sematamata untuk menerapkan aspek kepastian hukum sehingga peranankantor akuntan publik sangat diperlukan dalam penentuan jumlah tagihan kredityang harus dibayarkan Penggugat kepada Tergugat.Bahwa entah ketakutan apa yang ada pada Tergugat, sehingga Tergugat tetaptidak mau/tidak bersedia memenuhi permintaan Penggugat agar terhadap penentuanbesarnya jumlah utang/tagihan kredit yang harus dibayarkan Penggugat kepadaTergugat dilakukan perhitungan

Publik..

Bahwa terhadap pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri yangmengkesampingkan Bukti T 9 ,untuk itu TERGUGAT dan TERGUGAT / PEMBANDING lampirkan Keterangan Pernyataan oleh Akuntan Publikyang intinya menerangkan Akuntan Publik sudah menerapkan Prosedurdan Menrupakan standar Profesional Akuntan Publik .g.

Roby BUKAN akuntan Publik , danantara PENGGUGAT / TERBANDING dan TERGUGAT DAN TERGUGATI/PEMBANDING TIDAK MENGAKUI Audit dari DRS.Roby, sehingga kenapaMejlis hakim Pengadilan Negeri Mempertimbangakannya sebagai bahan untukmengkesampingkan bukti T 9 Akuntan Publik ???Bahwa Audit yang dilakukan Drs.

Dimana surat pernyataan langsungdari akuntan Publik yang tidak terima hasil auditnya di kesampingkan olehmajelis hakim Tingkat Pengadilan Negeri* Bahwa akuntan Publik Drs. Ec.

publik bok.

Subur Jaya Bersaudara PriodeSeptember 2013 sampai dengan April 2015 dari Kantor Akuntan Publik Drs. Ec.Gusti Mahfudz Kantor Akuntan Publik Drs. Ec.

Bahwa berdasarkan Laporan Keuangan Perusahaan Asuransi Jiwa Pertanggal 31 Desember 2000 dan Laporan Operasional PerusahaanAsuransi Jiwa Tahun 2000 TURUT TERGUGAT Il yang dibuat olehTURUT TERGUGAT VI selaku Aktuaris Internal TERGUGAT Il dantelah diaudit oleh Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik RodiHal 5 dari 136 Hal Put.No.770/Pdt.G/2015/PN.Jkt.SelKartamulja & Budiman serta telah dilaporkan kepada DepartemenKeuangan RI, diketahui bahwa Cadangan Premi atas Portofolio PolisAsuransi Perorangan

Ventura Cakrawala Investama (TURUT TERGUGAT 8).Bahwa benar berdasarkan Laporan Keuangan Perusahaan Asuransi PerTanggal 31 Desember 2000 dan Laporan Operasional Perusahaan AsuransiJiwa Tahun 2000 TERGUGAT 2 yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT 6 selakuAktuaris Internal TERGUGAT 2 dan telah diaudit oleh Akuntan Publik darikantor Akuntan Publik Rodi Kartamulja & Budiman serta telah dilaporkankepada Departemen Keuangan RI, Cadangan Premiatas Portofolio PolisAsuransi Perorangan pertanggal 31 Desember 2000

Ventura Cakrawala Investama (TURUTTERGUGAT 8).Bahwa benar berdasarkan Laporan Keuangan Perusahaan Asuransi PerTanggal 31 Desember 2000 dan Laporan Operasional Perusahaan AsuransiJiwa Tahun 2000 TERGUGAT 2 yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT 6 selakuAktuaris Internal TERGUGAT 2 dan telah diaudit oleh Akuntan Publik darikantor Akuntan Publik Rodi Kartamulja & Budiman serta telah dilaporkankepada Departemen Keuangan RI, Cadangan Premi atas Portofolio PolisAsuransi Perorangan pertanggal 31 Desember 2000

Jkt.Sel11.Perusahaan Asuransi Per Tanggal 31 Desember 2000 dan LaporanOperasional Perusahaan Asuransi Jiwa Tahun 2000 TERGUGAT 2 yang dibuatoleh TURUT TERGUGAT 6 selaku Aktuaris Internal TERGUGAT 2 dan telah diaudit oleh Akuntan Publik dari kantor Akuntan Publik Rodi Kartamulja &Budiman serta telah dilaporkan kepada Departemen Keuangan RI, CadanganPremi atas Portofolio Polis Asuransi Perorangan pertanggal 31 Desember 2000adalah sebesar Rp.22.902.443.000, untuk sebanyak 32.681 pemegang polisserta

Membuat Laporan Keuangan perusahaan yang telah di audit / diperiksa olehKantor Akuntan Publik sebagai auditor resmi.b. Membuat Laporan Cadangan Premi yang telah dihitung oleh aktuaris yangkompeten dan memenuhi syarat.c.

Publik terdahulu (yang dianggap perlu dan berkaitandengan pemeriksaan tersebut) memberikan datadata (dokumendokumen )serta menyajikan keterangan yang benar dan akurat yang diperlukan oleh timahli yang diangkat dan ditunjuk berdasarkan penetapan Pengadilan ini;bahwa pemohon juga memohon kepada Pengadilan Negeri JakartaPusat untuk mewajibkan bagi tim ahli yang ditunjuk dan diangkat tersebut untukHal. 3 dari 11 hal.

Dani Sudarsono, Akuntan Publik dari KantorAkuntan Publik Dani, Ghazali dan Sahat, berkedudukan di Jakarta, JalanPulo Mas G.IIII, lantai R,23, Jalan A. Yani No.2 Kayu Putih, Jakarta Timur13210 melakukan pemeriksaan khusus (special audit) tiga perusahaan, yaitu:1. PT. SADIN TRADEWINDS INDONESIA.2. PT. BUMIPERMAI SURYALESTARI3. PT.

Menyatakan Akuntan Publik yang diangkat dan ditunjuk berdasarkanPenetapan Pengadilan tersebut, wajib menyerahkan laporan yang berisikantemuantemuan yang berkaitan dengan itemitem yang meliputi : ModalPerusahaan, pembiayaan dan hutang perusahaan, investasi, pruduksi,penjualan dan halhal lain yang berkenaan dengan kegiatan usaha ketigaperusahaan patungan kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pusat;5.

Menyatakan bahwa Pemohon berhak memperoleh dari Pengadilan NegeriJakarta Pusat seluruh hasil pemeriksaan dari tim ahli Akuntan Publik yangditunjuk berdasarkan Penetapan Pengadilan ini;6.

Menyatakan, bahwa pembayaran honorarium Akuntan Publik dan tenagaprofessional serta biayabiaya lain yang timbul karena pemeriksaan khususterhadap ketiga perusahaan patungan di atas, maksimal atau sebanyakbanyaknya Rp.600.000.000, (enam ratus juta rupiah), seluruhnyadibebankan secara tanggung renteng kepada ketiga perusahaan patunganyang akan diperiksa yaitu PT. Sadin Tradewinds Indonesia, PT. BumipermaiSurya Lestari dan PT. Bumi Bangka Lestari;7.

Memerintahkan Direksi, Komisaris dan setiap karyawan dariPerseroan tersebut serta pihak ketiga lainnya untuk diminta datadata(dokumendokumen) dan keteranganketerangan oleh tim ahli untukpemeriksaan perseroan;Bahwa amar penetapan sebagaimana pada point 3.1. tersebutdiatas bersifat condemnatoir, dimana para Pemohon Kasasidiperintahkan oleh Judex Facti untuk melakukan pemeriksaanaudit terhadap perseroan dengan mengangkat dan menunjuktim ahli pada akuntan publik yang ditunjuk yaitu : Herman DodiTanumihardja

publik dan yang berhak adalah Ketua Pengadilan NegeriHal. 14 dari 22 Hal.

Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan atau melanggar hukum yangberlaku karena Judex Facti telah keliru dan tidak benar mempertimbangkandan mengabulkan tim ahli akuntan publik yang ditunjuk yaitu: Herman DodiTanumiharja & Rekan, Registered Public Accounting Firm, yangberkedudukan di Rukan Sunter Permai, blok E, No. 19, Jakarta sebagaiauditor, padahal Termohon Kasasi di persidangan tidak pernah mengajukanbukti surat tentang legalitas tim ahli akuntan publik a quo ;4.1Bahwa penetapan Pengadilan Negeri

Kranindo Perjaya untuk melakukanpemeriksaan Audit terhadap Perseroan dengan mengangkat danmenunjuk Tim Ahli pada akuntan publik yang ditunjuk yaitu : HermanHal. 15 dari 22 Hal. Put.

No. 1105K/Pdt/20094.2.4.3.4.4.Dodi Tanumihardja & Rekan Registered Public Accounting Firm, yangberkedudukan di Rukan Sunter Permai Blok E No.19 Jakarta sebagaiAuditor ";Bahwa amar penetapan Judex Facti sebagaimana pada point4.1. tidak dilandasi buktibukti surat atau kesaksian, dimanaTermohon Kasasi di persidangan tidak pernah membuktikanbaik itu. bukti surat ataupun kesaksian yang menunjukankebenaran, tim ahli pada akuntan publik yang ditunjuk yaitu : HermanDodi Tanumihardja & Rekan, Registered Public

Untuk memperoleh data yang definitif tentang hak dan kewajiban Penggugatdan Tergugat, maka kedua belah pihak akan menunjuk Auditor Independendan atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit pada masaPerjanjian KSO dimaksud;c.

Publik Chatim,Atjeng, Jusuf & Rekan cabang Medan, masing masing pihak mempunyai Hakdan Kewajiban sebagai berikut :a.

Surat Kantor Akuntan Publik Chatim, Atjeng, Jusuf & Rekan, Nomor :ML221.2/CAJK.1/M/12/2009, tanggal 3 Desember 2009, perihalMemorandum Audit atas Laporan Keuangan Manajemen Kerja SamaOperasi (KSO) PT.

Laporan Akuntan Independen atas Prosedur yang Disepakati, olehKantor Akuntan Publik Chatim, Atjeng, Jusuf & Rekan, NomorML221.2/CAJK.1/M/12/2009, tanggal 3 Desember 2009;b. Surat Kantor Akuntan Publik Chatim, Atjeng, Jusuf & Rekan, Nomor :ML221.2/CAJK.1/M/12/2009, tanggal 3 Desember 2009, perihalMemorandum Audit atas Laporan Keuangan Manajemen Kerja samaOperasi (KSO) PT.

Publik Independen untukmenghitung hak dan kewajiban kedua belah pihak, maka hasilperhitungannya bersifat mengikat bagi kedua belah pihak;Bahwa berdasarkan Laporan Akuntan Publik Independen hutangTergugat kepada Penggugat sebesar Rp8.379.861.486,00 (delapan miliartiga ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh satu ribuempat ratus delapan puluh enam rupiah) oleh karena itu Tergugatberkewajiban untuk membayar hutang tersebut ditambah dengan bunga;Bahwa pertimbangan Judex Facti sudah

Publik .

Publik WARTONO & CO tentanglaporan keuangan KSU Dua Tiga Desa Ngagel, Kecamatan Dukuhseti, KabupatenPati tahun yang berakhir 31 Desember 2006, 1 (satu) buku laporan AuditorIndependen nomor : 314/W01/II/2009 tanggal 18 Pebruari 2009 dari Akuntan PublikWARTONO & CO tentang laporan keuangan KSU Dua Tiga Desa Ngagel,Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati tahun yang berakhir 31 Desember 2008, 1(satu) buku laporan Auditor Independen nomor : 314/KOP/BR/III/2010 tanggal 26Maret 2010 dari Akuntan Publik WARTONO

2007 dari Akuntan Publik WARTONO & CO tentang laporan keuanganKSU Dua Tiga Desa Ngagel, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati tahunyang berakhir 31 Desember 2006 ; 181 (satu) buku laporan Auditor Independen nomor : 314/W01/II/2009 tanggal 18Pebruari 2009 dari Akuntan Publik WARTONO & CO tentang laporan keuanganKSU Dua Tiga Desa Ngagel, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati tahunyang berakhir 31 Desember 2008,1 (satu) buku laporan Auditor Independen nomor : 314/KOP/BR/III/2010 tanggal26 Maret 2010 dari

Publik I.SUTIKNO tentang hasil pemeriksaan laporan keuangan KSU DUA TIGA DesaNgagel, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati tahun yang berakhir 31 Desember2010 tanggal 30 Nopember 2011, 1 (satu) buku laporan Auditor Independen nomor :033/W01/II/2005 tanggal 14 Pebruari 2005 dari kantor Akuntan Publik WARTONO &CO tentang laporan keuangan KSU Dua Tiga Desa Ngagel, Kecamatan Dukuhseti,Kabupaten Pati tahun yang berakhir 31 Desember 2004, 1 (satu) buku laporanAuditor Independen nomor : 233/W01/VI/2007 tanggal

2010 dari Akuntan Publik WARTONO & CO tentang laporankeuangan KSU Dua Tiga Desa Ngagel, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati tahunyang berakhir 31 Desember 2009 dikembalikan kepada saksi H.

Dan hasil audit dariKantor Akuntan Publik Drs. Amir Hadyi tersebut telah disampaikan kepadaTergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi;Bahwa walaupun berdasarkan hasil audit atau Laporan Auditor Independendari Kantor Akuntan Publik Drs.

Bahwa selain hal tersebut di atas, dikarenakan terbukti berdasarkan hasilaudit atau Laporan Auditor Independen dari Kantor Akuntan Publik Drs.

Publik Drs.

Bahwa selanjutnya terhadap keuangan Salon Lutuye Jalan Ampera Rayadilakukan audit melalui Kantor Akuntan Publik Drs. Amir Hadyi, yangmana berdasarkan hasil audit atau Laporan Auditor Independen dariKantor Akuntan Publik Drs.

Bahwa walaupun berdasarkan hasil audit atau Laporan AuditorIndependen dari Kantor Akuntan Publik Drs.

Dimana laporanTergugat tersebut, Rapat Anggota Tahunan (RAT) tidak dapatmenerimanya;Bahwa sehubungan dengan pertanggungjawaban Tergugat tidakditerima oleh Para Anggota Peserta Rapat Anggota Tahunan (RAT)maka Badan Pemeriksa Koperasi menunjuk Akuntan Publik untukmemeriksa dan mengaudit keuangan Koperasi Pedagang Budi MulyaPasar Sanglah/ Penggugat dan yang ditunjuk oleh Badan Pemeriksayaitu dari Kantor Akuntan Publik dan Konsultan Manajemen Drs.Suprihadi & Rekan;6.

Bukti P 3;Ts Bahwa Kantor Akuntan Publik dan Konsultan Manajemen Drs.Suprihadi & Rekan mendapatkan temuan kelebihan uang tersebutberdasarkan datadata Koperasi Pedagang Budi Mulya Pasar Sanglah/Penggugat Tahun 2004 dan Tahun 2005, sedangkan datadata padaTahun 1990 sampai dengan Tahun 2003 telah dibumihanguskan olehTergugat;8.

Faktafakta hukum tersebutantara lain "Dari Keterangan Saksisaksi yang diajukan oleh Penggugat,sama sekali tidak ada menerangkan bahwa Tergugat telahmempergunakan uang Koperasi untuk kepentingan pribadi, termasuksaksi ahli dari kantor Akuntan Publik.

.375265 tanggal 15 Mei 2002.Bahwa koreksi positif atas dasar pengenaan PajakPenyerahan Ekspor, terjadi karena atas penyerahan eksporyang berdasarkan catatan atas laporan keuangan hasilaudit yang dilakukan oleh Andersen (Prasetio Utomo & Co)yang menyajikan data sebesar Rp. 376.339.961.182,00sedangkan yang dilaporkan pada SPT Masa PPN selama Tahun2000 hanya sebesar Rp. 198.386.775.841,00 ;Bahwa Pemohon Peninjauankembali dalam hal ini tetapberpedoman pada informasi yang dihasilkan dari auditKantor Akuntan

Publik Utomo & Co.Hal. 7 dari 10 hal.Put.

Bank Mandiri (Persero), Tbk merupakan salahsatu. syarat bahwa laporan Keuangan harus di Audit olehKantor Akuntan Publik, dan pembayaran atas audit feeKantor Akuntan Publik adalah TermohonPeninjauankembali.3.

Publik di Jalan Kayun No.3840 Blok B8 Surabayaatau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Surabaya, dengan maksud hendak menguntungkan dirisendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsuatau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengankarangan perkataanperkataan bohong, membujuk orang yaitu Saksi H.

DIMAS selaku pegawai atau karyawan diKantor Akuntan Publik tersebut, telah menjual kepada Saksi MOH. RIDWANyang juga merupakan karyawan di kantor Akuntan Publik tersebut sebuahsepeda motor bekas dengan kondisi masih bagus Merk Honda Supra FitTahun 2006 No. Rangka : MH1HB411X6K369869, No. MesinHB41E1163877, No. Pol.

RIDWAN menanyakan tentang BPKBsepeda motor tersebut oleh Terdakwa hanya dijawab sebentar dan masihrepot ;Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2006 sekira pukul16.00 WIB tepatnya di kantor Akuntan Publik di Jalan Kayun No.3840 BlokHal. 2 dari 14 hal. Put.

Publik tersebut sebuah Mobil dengan kondisi bekasHal. 3 dari 14 hal.

RIDWAN dan juga diketahui sendiri olehSaksi MARWANDI, S.E., AK, di Kantor Akuntan Publik Jalan Kayun No. 3840 Blok B8 Surabaya, dan Saksi MARWANDI S.E.,AK. juga pernahmenanyakan status mobil tersebut kepada Terdakwa, lalu dijawab olehTerdakwa bahwa mobil tersebut suratsurat semua lengkap dan aman., dandijanjiikan oleh Terdakwa bahwa BPKBnya keluar dalam wakiu satu tahunkemudian dari waktu pembelian.

. 1 (satu) bundel foto copy hasil penyusunan laporan keuangan tertanggal 21 Januari 2010 ;2. 1 (satu) bundel foto copy rekening koran Bank Mandiri milik PT.Synergy Mitra Sejati Jakarta ;3. 1 (satu) bundel foto copy laporan keuangan versi Pengelola Keuangan Perusahaan PT.Synergy Mitra Sejati Jakarta ;4. 9 (sembilan) buah file bulan Januari 2009 s/d bulan Oktober 2009 PT.Synergy Mitra Sejati Jakarta ;5. 1 (satu) bundel Laporan hasil Audit PT.Synergy Mitra Sejati dari Auditor Independen kantor Akuntan

Publik Drs.Sahat MT tanggal 17 Januari 2011 untuk periode yang berakhir tanggal 31 Oktober 2009 ;6. 1 (satu) bundel bukti dari Tim Penasihat Hukum ;Barang bukti Nomor : 1 s/d 6 tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ;4.

Publik dari Sahat yangditunjuk Direktur PT.

Publik Sahattanggal 17 Januari 2011 ;Bahwa seingat saksi awalnya audit dari saudara Mariyanto yangmembuat laporan keuangan itu semula laporan keuangan disiapkanoleh saudara Mariyanto entah tahu bagaimana ceritanya mintaditunjuk Akuntan Publik ;Bahwa saksi dulu di Lampung buat Laporan keuangan dan dikirim melalui Pos ke Jakarta ditujukan ke atasan saksi terkait yaituManager cc Direktur ;Bahwa dahulu Manager perusahaannya Tanto Agung ;Bahwa waktu di Lampung kami tidak minta dana kami menerimajasa

/d September 2009 yangahli audit berupa hanya arus kas ;Bahwa ahli pernah mengeluarkan surat tanggal 12 Mei kepada pemegang sahamtermasuk Terdakwa yang intinya berdasarkan audit pemeriksaan yang kamilakukan kami tidak dapat memberikan pendapat akuntan publik dikarenakan : 1.perseroan tidak dapat menunjukkan laporan keuangan sebagai dasar kami untukmelakukan audit 2. kami tidak dapat melakukan proses audit sesuai standarauditing yang ditetapkan institute akuntan publik indonesia maksudnya situasiseperti

SMS,kemudian dibayar oleh saksi Agustinus Sihman pada tahun 2010 ;e Bahwa selain penyusunan laporan keuangan yang dilakukan oleh Audit Internalyaitu saksi Maryanto, SE, Msi juga telah dilakukan audit oleh Auditor Independendari Kantor Akuntan Publik Drs. Sahat MT untuk periode Januari 2009 s/dOktober 2009, yang diselesaikan pada tanggal 17 Januari 2011 ;e Bahwa dasar penyusunan laporan keuangan Kantor Akuntan Publik Drs.

SMS) menunjukAuditor Independen dari Kantor Akuntan Publik Drs. Sahat MT, untuk periode bulanJanuari 2009 s/d Oktober 2009, yang diselesaikan pada tanggal 17 Januari 2011 danberdasarkan laporan hasil audit dari KAP Drs.

Nomor 479 K/Padt.SusArbt/2013pada hasil audit sepihak dari kantor Akuntan Publik RodiKartamulja, Budiman dan Rekan yang diajukan oleh Termohon;Hasil audit tersebut mengandung tipu muslihat dengan alasansebagai berikut:a.

Bahwa para akuntan publik yang telah melakukan perhitungan biayainvestasi yang tertera dalam laporan auditor independen (vide Bukti T2)kesemuanya adalah auditor yang secara sah diangkat oleh pemerintahin casu Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia;2.

Telekomunikasi Indonesia,TBK (Pemohon dalam perkara ini) tidak mengajukan bukti lawan berupahasil perhitungan biaya investasi baik oleh Akuntan Publik yang lainmaupun oleh Pihak Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan(BPKP) untuk menyanggah/mengkounter hasil perhitungan AkuntanPublik dari Kantor Akuntan Publik Rodi Kartamulja, Budiman & Rekanyang diajukan oleh PT. Santoso Abdi Insani (Termohon dalam perkaraini).Hal. 22 dari 28 hal. Put.

Namun Majelis Hakim Tingkat Pertamadalam perkara a quo ternyata tidak memperhatikan danmempertimbangkan buktibukti yang diajukan para pihak secarakeseluruhan;Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama sebagaimanatelah dikutip dalam butir a di atas hanya didasarkan pada BuktiCompany Profile Kantor Akuntan Publik Rodi Kartamulja, Budiman &Rekan (Bukti 11), Bukti Laporan Auditor Independen Nomor72.08/GARBHS/SAIVII/2005 Kantor Akuntan Publik Rodi Kartamulya,Budiman & Rekan (Bukti T2) dan Bukti

Bahwa Pembanding/Pemohon memang tidak pernah menghadirkanbukti tandingan berupa hasil perhitungan biaya investasi untukmenangkis hasil Perhitungan yang tercantum dalam laporan AuditorIndependen dari Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk olehHal. 25 dari 28 hal. Put. Nomor 479 K/Pdt.SusArbt/2013Terbanding/Termohon.

., CPA, Akuntan Publik;

2. Bayu Widiyatmojo, SE, Ak., Akuntan Publik;

3. Achmad Fauzi, SE, MM, Akuntan Publik;

Semuanya beralamat di Kantor Akuntan Publik GIFAR & AMBRI, Gedung Nariba 2, Jalan TB. Simatupang No.49 Gedong, Pasar Rebo, Kota Jakarta Timur 13760.

5.

No. 42 PK/Pid/2016 *KAP (Kantor Akuntan Publik)Bahwa berdasarkan paparan uraian di atas, dapat disimpulkan LaporanKeuangan PT. Rimo Catur Lestari Tbk., tidak pernah direkayasa olehPemohon Peninjauan Kembali atau telah terbukti secara nyata danterang bahwa seluruh Laporan Keuangan PT.

kepada BAPEPAM dan Bursa Efek Indonesia.Bahwa berdasarkan Laporan Keuangan 2011 dan/atau LaporanKeuangan setelah Pemohon Peninjauan Kembali tidak menjadi Direktur,diketahui seluruh Akuntan Publik yang melakukan audit terhadap PT.Rimo Catur Lestari memberikan pendapat wajar dalam semua hal yangmaterial, posisi keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan diIndonesia;4.

Publik sesuai denganstandar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia tidakdapat mencantumkan barang konsinyasi dimasukkan dalam LaporanKeuangan sebagai persediaan karena barang konsinyasi tersebutbukanlah milik perusahaan;Bahwa dengan demikian sesuai dengan Pasal 263 ayat (2) huruf b,maka alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telahbertentangan satu dengan yang lain, oleh karenanya PemohonPeninjauan Kembali harus diputus bebas atau lepas dari segalatuntutan

Publik yangHal 21 dari 53 hal.

keyakinan akan laporankeuangan yang diaudit dan tidak tergambar serta tidak mungkin Auditordihalanghalangi ketika melakukan Audit dan Auditor tidak dibatasidalam mendapatkan dokumen atau datadata sesuai denganpermintaan Auditor.Bahwa terhadap pendapat Akuntan Publik setelah PT.

,Ak, dari Kantor Nur Salim, Nursehan &Sinurahardja, yang berkantor cabang di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 145Lt.II Pekanbaru, akuntan publik terdaftar dibawah Nomor izin : 98.1.0274;Menyatakan ahli (Akuntan) yang diangkat dan ditunjuk berdasarkan penetapan iniberhak untuk memeriksa semua dokumen dan kekayaan Termohon (PT. Mulia NurMadina);Menyatakan ahli (Akuntan) yang diangkat dan ditunjuk berdasarkan penetapan iniwajib menyampaikan hasil pemeriksaan (audit) terhadap Termohon (PT.

SaudaraXXXXXxX, akuntan publik terdaftar dibawah nomor izin : 00000 berkantor padaberalamat di jl. Aaaaa, Pekanbaru;Bahwa Permohonan Termohon Kasasi yang Pemohon Kasasi terima, daliloetersebut dinyatakan pada point 22 dan disebutkan : ....... Saudara BurhanPhili, SE,AK, dari kantor Noor Salim, Nursehan &Sinurahardja, yang berkantor cabang di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 145Lt. I Pekanbaru, akuntan publik terdaftar dibawah nomor izin 98.1.0274;b.

SaudaraXxxx, akuntan publik terdaftar dibawah nomor izin : 999,berkantor pada nnnnn, beralamat di Jalan mmmm, Pekanbaru;Bahwa Permohonan Termohon Kasasi yang Pemohon Kasasi terima, daliltersebut dinyatakan pada point 4 dan disebutkan : ...... Saudara Burhan Phili,SE.

,AK, dari kantor Noor Salim, Nursehan &Sinurahardja, yang berkantor cabang di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 145Lt.I1 Pekanbaru, akuntan publik terdaftar dibawah nomor izin : 98.1.0274;Bahwa perbedaan ini sudah melihatkan tidak fair dan keberpihakan Judex Factiyang seolaholah penetapan Judex Facti dalam amar penetapan pada halaman 26point 4 yang mengangkat dan menunjuk Burhan Phili, SE.

,AK, dari kantor NoorSalim, Nursehan & Sinurahardja, yang berkantor cabang di Jalan JenderalSudirman Nomor 145 Lt.I Pekanbaru, akuntan publik terdaftar dibawah nomorizin : 98.1.0274 selaku ahli akuntan independent adalah hasil penunjukan JudexFacti;.

Arifin Fagih, akuntan publik terdaftar dibawah No. Izin 98.1.05.04,berkantor pada Kantor Akuntan Publik Drs. Arifin Faqih yang beralamat diJalan Raya Rawa Bambu Nomor. 17 D, Pasar Minggu Jakarta 12520..

Arifin Fagih, akuntan publik terdaftar dibawah No. Izin98.1.05.04, berkantor pada Kantor Akuntan Publik Drs. Arifin Fagihyang beralamat di Jalan Raya Rawa Bambu Nomor 17 D, PasarMinggu Jakarta 12520.Menyatakan para ahli yang diangkat dan ditunjuk berdasarkan penetapanini berhak dan berwenang untuk memeriksa semua dokumen dankekayaan TERMOHON (PT.

Arifin Fagih, akuntan publik terdaftar dibawah No. Izin98.1.05.04, berkantor pada Kantor Akuntan Publik Drs. Arifin Fagihyang beralamat di Jalan Raya Rawa Bambu Nomor 17 D, PasarMinggu Jakarta 12520;5. Menyatakan para ahli yang diangkat dan ditunjukberdasarkan penetapan ini berhak dan berwenanguntuk memeriksa semua dokumen dan kekayaanTermohon (PT. Bangun Bejana Baja);6.

Padahalbukti surat T8.1, yaitu Surat Kantor Akuntan Publik Suganda Akna SuhriNo.

Izin 98.1.05.04 berkantor padakantor Akuntan Publik Drs.