Ditemukan 238 data
129 — 23
Ahli Hukum Prof.WIRJONO PRODJODIKORO, S.H. menuturkan overmacht/daya paksaadalah suatu keadaan tertentu di mana seorang terpaksa melakukanperbuatan yang dalam keadaan biasa si pelaku mendapat hukuman pidana(vide AsasAsas Hukum Pidana di Indonesia, Penerbit Refika Aditama,Bandung, 2003, Hal. 8889). Hal demikian menuntun Penuntut Umum untukmempertanyakan apa yang menjadi dalil Penasihat Hukum Anak terkaitacuan alasan pemaaf dari delik yang dilakukan oleh Anak PRAYOGASADU Als YOGA?
343 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pantai GadingNo. 8889 Pelabuhan Kalibaru.Asli 2 (dua) lembar untuk lembar ke3 dan lembar ke4 SuratKeterangan Asal Usul nomor. Seri 002032 tanggal 24 Nopember2009 lembar ke4 Desa Serimbu Kecamatan Air Besar KabupatenLandak, jumlah 4.286 keping, volume 229,9712 M3 jenis kayudurian, asal kayu SHM 228 nama pemilik B. Salihin alamat pemilikHal. 16 dari 41 hal. Put.
Pantai GadingNo. 8889 Pelabuhan Kalibaru.Asli 2 (dua) lembar untuk lembar ke3 dan lembar ke4 SuratKeterangan Asal Usul Nomor Seri 002032 tanggal 24 NopemberHal. 26 dari 41 hal. Put. No. 284 K/Pid.Sus/20132009 lembar ke4 Desa Serimbu Kecamatan Air Besar KabupatenLandak, jumlah 4.286 keping, volume 229,9712 M3 jenis kayudurian, asal kayu SHM 228 nama pemilik B.
182 — 126
Danberdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat NusaTenggara Barat No.SK. 66/HM/BPN/II/PRODA/8889, tanggal 27 Maret1989, permohonan kami tersebut telah disetujui (foto copy terlampir).
l NusaTenggara Barat, nomor SK.66/HM/BPN/II/PRODA/8889, tanggal 27 Maret1989. (bukti TK11);2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik, nomor 63, nama pemegang hak LALUARJUNA.
63 — 28
Ahli Hukum Prof.WIRJONO PRODJODIKORO, S.H. menuturkan overmacht/daya paksaadalah suatu keadaan tertentu di mana seorang terpaksa melakukanperbuatan yang dalam keadaan biasa si pelaku mendapat hukuman pidana(vide AsasAsas Hukum Pidana di Indonesia, Penerbit Refika Aditama,Bandung, 2003, Hal. 8889). Hal demikian menuntun Penuntut Umum untukmempertanyakan apa yang menjadi dalil Penasihat Hukum Anak terkaitacuan alasan pemaaf dari delik yang dilakukan oleh Anak PRAYOGASADU Als YOGA?
ANTON NUR ALI,SH
Terdakwa:
ANGGA ENDARKO Bin SUPRIYATNO
90 — 16
Sinar Jaya Inti Mulya (gudang darmala) yangdilakukan oleh Terdakwa;Bahwa Saksi bekerja sebagai supir di ekspedisi Yanti/Johan sudah sejaksekira bulan febuari 2019 dan yang pertama Saksi membawa kendaraanMobil Fuso Engkel dengan Plat BG 8889 BP kemudian sekira bulanSeptember 2019 Saksi membawa kendaraan Mobil Fuso Engkel denganPlat BG 8889 BP kemudian sekira bulan November Saksi membawakendaraan Mobil Fuso Tronton Plat BG 8512 IJ kemudian Saksimembawa kendaraan baru Mobil Fuso Tronton Plat BG 8045
569 — 597
., M.Hum. dalam bukuPertanggungjawaban Pidana Korporasi, Penerbit PT Alumni, Bandung, 2013, padahalaman 8889 menyatakan :Pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia mengalami perkembangan pesat dansignifikan, terutama setelah adanya UU Nomor 7 Tahun 1955 tentang Tindak PidanaEkonomi.
108 — 106 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 620 K/PID/2016sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya di halaman 8889 Putusan No :1162/PID.B./2015/PN.JKT.PST., sebagai berikut:1. Menimbang, bahwa yang dimaksudkan sebagai surat dalam perkara iniadalah akta Jual Beli No. 74 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat olehNotaris Syafril Lubuk, SH;2.
66 — 7
Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor 00217 Desa Manggar,Kecamatan Sluke, Kabupaten Rembang dengan luas 8889 M?(delapan ribu delapan ratus delapan puluh Sembilan meterpersegi), bermeterai cukup dan setelah dicocokan denganaslinya ternyata sesuai, diberi tanda (Bukti T.III 1); 2. Foto copy dari foto copy Surat Keterangan Pemenang Lelangtertanggal 25 April 2011, bermeterai cukup namun pihaknyatidak bisa memperlihatkan / menunjukan surat aslinya, diberitanda (Bukti T.III 2); 3.
442 — 185
., M.Hum. dalam bukuPertanggungjawaban Pidana Korporasi, Penerbit PT Alumni, Bandung, 2013, pada halaman 8889 menyatakan :Pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia mengalami perkembangan pesat dansignifikan, terutama setelah adanya UU Nomor 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi.Setelah itu, sampai saat ini kurang lebih terdapat 60 (enam puluh) Undangundang di luar KUHP,baik yang merupakan hukum pidana murni maupun hukum pidana adminitratif (adminitrativepenal law) yang mengatur pertanggungjawaban
106 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa agar gugatan a quo tidak menjadi i//usoir, maka dengangugatan ini pula, Penggugat memohon kepada yang mulia Majelis Hakimpada Pengadilan Negeri Pontianak agar meletakkan sita jaminan(conservatoir beslag) atas harta kekayaan Tergugat, demi terjaminnyapemenuhan hakhak Penggugat, antara lain:1) Toko Xo, yang beralamat di Jalan Sultan Syarip AbdurahmanNomor 8889, Pontianak:2) Toko Tara Selindo, yang beralamat di Jalan Diponegoro Nomor45C, Komplek Khatulistiwa Plaza (samping Hotel Santika);3) 1
1341 — 831
., M.Hum. dalam bukuPertanggungjawaban Pidana Korporasi, Penerbit PT Alumni, Bandung, 2013, pada halaman 8889 menyatakan :Pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia mengalami perkembangan pesat dansignifikan, terutama setelah adanya UU Nomor 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi.Setelah itu, sampai saat ini kurang lebih terdapat 60 (enam puluh) Undangundang di luar KUHP,baik yang merupakan hukum pidana murni maupun hukum pidana adminitratif (adminitrativepenal law) yang mengatur pertanggungjawaban
412 — 190
., M.Hum. dalam bukuPertanggungjawaban Pidana Korporasi, Penerbit PT Alumni, Bandung, 2013, pada halaman 8889 menyatakan :Pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia mengalami perkembangan pesat dansignifikan, terutama setelah adanya UU Nomor 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi.Setelah itu, sampai saat ini kurang lebih terdapat 60 (enam puluh) Undangundang di luar KUHP,baik yang merupakan hukum pidana murni maupun hukum pidana adminitratif (adminitrativepenal law) yang mengatur pertanggungjawaban
447 — 714
., M.Hum. dalam bukuPertanggungjawaban Pidana Korporasi, Penerbit PT Alumni, Bandung, 2013, pada halaman 8889 menyatakan :Pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia mengalami perkembangan pesat dansignifikan, terutama setelah adanya UU Nomor 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi.Setelah itu, sampai saat ini kurang lebih terdapat 60 (enam puluh) Undangundang di luar KUHP,baik yang merupakan hukum pidana murni maupun hukum pidana adminitratif (adminitrativepenal law) yang mengatur pertanggungjawaban
439 — 287
., M.Hum. dalam bukuPertanggungjawaban Pidana Korporasi, Penerbit PT Alumni, Bandung, 2013, padahalaman 8889 menyatakan :Pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia mengalami perkembangan pesat dansignifikan, terutama setelah adanya UU Nomor 7 Tahun 1955 tentang Tindak PidanaEkonomi.
Afriyensi, SH
Terdakwa:
ARI BAYU MURYA ALIAS BENJO BIN SUTRIS
57 — 25
. : 6013-0110-1006-8889 an. Terdakwa dikembalikan kepada terdakwa;
- 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO type F9 warna biru No Imei : 862404041449555 dan 86404041449548, 1 (satu) buah Toples warna kuning, 1 (satu) buah Kartu ATM BRI warna hijau No. : 5221841004836226 an.
379 — 154
., M.Hum. dalam bukuPertanggungjawaban Pidana Korporasi, Penerbit PT Alumni, Bandung, 2013, pada halaman 8889 menyatakan :Pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia mengalami perkembangan pesat dansignifikan, terutama setelah adanya UU Nomor 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi.Setelah itu, sampai saat ini kurang lebih terdapat 60 (enam puluh) Undangundang di luar KUHP,baik yang merupakan hukum pidana murni maupun hukum pidana adminitratif (adminitrativepenal law) yang mengatur pertanggungjawaban
DWINANTO AGUNG WIBOWO,SH.MH
Terdakwa:
ABDUL KADIR ALS YADI BIN LAMIRE
28 — 6
.: 8889/NNF/2018tertanggal 26 September 2018, yang ditandatangani oleh Dra. FITRYANA HAWA,TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALI, S.Si terhadapbarang bukti:Halaman 7 dari 24 putusan Nomor 1052/Pid.Sus/2018/PN.
829 — 844
., M.Hum. dalam bukuPertanggungjawaban Pidana Korporasi, Penerbit PT Alumni, Bandung, 2013, pada halaman 8889 menyatakan :Pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia mengalami perkembangan pesat dansignifikan, terutama setelah adanya UU Nomor 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi.Setelah itu, sampai saat ini kurang lebih terdapat 60 (enam puluh) Undangundang di luar KUHP,baik yang merupakan hukum pidana murni maupun hukum pidana adminitratif (adminitrativepenal law) yang mengatur pertanggungjawaban
502 — 206
., M.Hum. dalam bukuPertanggungjawaban Pidana Korporasi, Penerbit PT Alumni, Bandung, 2013, padahalaman 8889 menyatakan :Pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia mengalami perkembangan pesat dansignifikan, terutama setelah adanya UU Nomor 7 Tahun 1955 tentang Tindak PidanaEkonomi.
61 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
Mangesti dan Bernard L.Tanya, Moralitas Hukum, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014, him.8889) sehingga oleh karenanya tidak layak dijadikan sebagai alasanyang sah menurut hukum;Doctrine/vide:Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal16121970 Reg. Nomor 492 K/Sip/1970, Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia 2121970 Reg. Nomor 820 K/Sip/1977 dan PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 2662003 Reg.