Alor yang dimark up yang dibuat Mufaza Husna tertanggal07 November 2017;2 (dua) lembar Fotocopi surat telaahan staf Nomor: 187/900/175/2013tanggal 27 Pebruari 2013 Perihal Permintaan tambahan danapersediaan untuk menunjang kegiatan sekretariat DPRD Kab. Alor;2 (dua) lembar surat Telaahan staf asli Nomor: 251/900/175/2013Tanggal 19 Maret 2013 Perihal Permintaan tambahan dana persediaanuntuk menunjang kegiatan sekretariat DPRD Kab.

Alor yang dimark up yang dibuat MufazaHusna tertanggal 07 November 2017;25) 2 (dua) lembar Fotocopi surat telaahan staf Nomor:187/900/175/2013 tanggal 27 Pebruari 2013 Perihal Permintaantambahan dana persediaan untuk menunjang kegiatan sekretariatDPRD Kab.

dua juta enamratus enam puluh empat ribu rupiah) tersebut didapat dari 4 (empat)orang nasabah atas nama:Nasabah atas nama SUSIYANI dengan tabunganSIRELA (Simpanan Suka Rela yaitu simpanan yangsewaktuwaktu dapat diambil) sebesar Rp.65.000.000, (enam puluh lima juta rupiah) uangnyatersebut oleh terdakwa tidak disetorkan ke KantorKJKS BMT Fastabiq Cabang Mayong Jepara;Nasabah atas nama BARKAH, yang semulamengajukan pinjaman hutang Rp. 2.500.000, (duajuta lima ratus ribu rupiah), namun oleh terdakwa dimark

Sinar Kakap yang nilainya telah dimark up oleh Terdakwa, yaitu antara lain berupa :a Invoice dari Kwang Tai Refrigenerator.Invoice dari Kwang Tai Refrigenerator Electrical Sdn. Bhd. No. 0133 tanggal08 April 2001 untuk pembelian 6 (enam) unit Contect Freezer senilat RM237,000 (1 unit @RM39.500 atau sekitar Rp98.750.000 / 1 RM =Rp2.500,00).Lemari pendingin (Contect Freezer) tersebut sebenarnya diperoleh Terdakwadari PT.

perintah perjalanan dinas bagi para Staf maupunpegawai serta anggota maupun pimpinan DPRD Kabupaten Kolaka yang dalamlaporan pertanggungjawabannya terdakwa tidak mempertanggungjawabkansesuai kenyataan yang sebenarnya tetapi dilakukan dengan cara meminta notadan kuitansi kosong yang sudah ditandatangani dan diberi stempel daritoko/penyedia serta membuat Tanda Bukti Kas (TBK) dengan mengisi nominalbiaya perjalanan dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah maupun setiappengelola kegiatan rapat di DPRD kemudian dimark

padaSekretariat DPRD Kabupaten Kolaka periode Tahun 2019 dan 2020, terdakwaHalaman 149/169 halaman, Putusan No. 36/Pid.SusTPK/2021/PN.Kdi membuat laporan pertanggungjawaban tidak sesuai kenyataan yangsebenarnya tetapi dilakukan dengan cara meminta nota dan kuitansi kosongyang sudah ditandatangani dan diberi stempel dari toko/penyedia sertamembuat Tanda Bukti Kas (TBK) dengan mengisi nominal biaya perjalanandinas Dalam Daerah dan Luar Daerah maupun setiap pengelola kegiatan rapatdi DPRD kemudian dimark

Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah serta Kegiatan Reses padaSekretariat DPRD Kabupaten Kolaka periode Tahun 2019 dan 2020, terdakwatelah membuat laporan pertanggungjawaban yang tidak sesuai kenyataan yangsebenarnya tetapi dilakukan dengan cara meminta nota dan kuitansi kosongyang sudah ditandatangani dan diberi stempel dari toko/penyedia sertamembuat Tanda Bukti Kas (TBK) dengan mengisi nominal biaya perjalanandinas Dalam Daerah dan Luar Daerah maupun setiap pengelola kegiatan rapatdi DPRD kemudian dimark

terdakwatelah membayarkan biaya perjalanan dinas bagi para Staf maupun pegawaiserta anggota maupun pimpinanan DPRD Kabupaten Kolaka yang dalamlaporan pertanggungjawabannya terdakwa selaku Bendahara tidak membuatpertanggungjawaban sesuai kenyataan yang sebenarnya tetapi dilakukandengan cara meminta nota dan kuitansi kosong yang sudah ditandatangani dandiberi stempel dari toko/penyedia serta membuat Tanda Bukti Kas (TBK) denganmengisi nominal biaya Perjalanan Daerah dan Luar Daerah yang sebahagian dimark

Berdasarkan dakwaan Jaksa/Penuntut Umum,disebutkan bahwa dari kerjasama tersebut, PemohonPeninjauan Kembali diduga telah turut serta melakukan tindakpidana korupsi dengan sejumlah oknum pejabat KPRI dananggota DPRD Banyuwangi;Menurut Jaksa/Penuntut Umum di dalam dakwaannya danmenurut Judex Facti di dalam pertimbangan hukumnya,Pemohon Peninjauan Kembali terbukti bersalah, karena dalamperkara a quo, kerugian negara timbul oleh karena harga kapalyang akan dibeli oleh KPRI telah dimark up, sehinggamenyebabkan

Dengan demikian, jika Pemohon Peninjauan Kembali telahmengetahui bahwa harga kapal sengaja dimark up dan menyetujuinyasebagaimana pertimbangan Judex Facti, lantas mengapa PemohonPeninjauan Kembali tetap melakukan tagihan kepada KPRI untuk totalkeseluruhan harga kapal, yakni sebesar Rp. 14.890.180.000, (empatbelas milyar delapan ratus sembilan puluh juta seratus delapan puluhrupiah)?

No. 79 PK/Pid.Sus/2013Menimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut, Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali menurut Judex Jurisadalah melakukan korupsi secara bersamasama, karena telah melakukanmark up harga 2 (dua) unit kapal dengan cara mengubah proposal,sehingga negara dirugikan;Bahwa menurut proposal, semula harga kapal per unit adalah Rp.7.039.406.000, (tujuh milyar tiga puluh sembilan juta empat ratus enam riburupiah), dimark up menjadi Rp. 7.445.090.400, (tujun

dan Tergugat II, termasuk dalamTuntutannya / petitumnya , sehingga tidak jelas , kabur sertangambang ;Bahwa dalil gugatan Penggugat yang sangat "kacau dantanpa dasar , selain menuntut *pengembalian Hutang jugamencampur adukkan antara Jumlah Tagihan Hutang sebabwan prestasi dalam tuntutan Ganti Rugi ( Moril dan Materiiltermasuk biaya splitssing dan pembuatan sertifikat (10 buahbukan 2 buah yang dimark up sebesar Rp 70.000. 000, )sehingga doble perhitungan, overlapping dan bertentangandengan ketentuan

Dodi melakukan negosiasi harga dengan Nyoman Gede Paramartha.Saat itu Nyoman Gede Paramartha tetap menjual tanahnya seharga Rp.4.500.000.000, (empat milyar lima ratus juta rupiah), akan tetapi WayanPageh, SE, MM. minta harganya dinaikan/dimark up dengan mengatakan :uang yang diterima Nyoman Gede Paramartha sebesar Rp. 6.700.000.0060, (enam milyar tujuh ratus juta rupiah), namun yang diambil sejumlah Rp.4.500.000.000, (empat milyar lima ratus juta rupiah), sedangkan selebihnyasejumlah Rp. 2.200.000.000

Dodi melakukan negosiasi harga dengan Nyoman Gede Paramartha.Saat itu Nyoman Gede Paramartha tetap menjual tanahnya seharga Rp.4.500.000.000, (empat milyar lima ratus juta rupiah), akan tetapi WayanPageh, SE, MM. minta harganya dinaikan/dimark up dengan mengatakan :uang yang diterima Nyoman Gede Paramartha sebesar Rp. 6.700.000.0006, (enam milyar tujuh ratus juta rupiah), namun yang diambil sejumlah Rp.4.500.000.000, (empat milyar lima ratus juta rupiah), sedangkan selebihnyasejumlah Rp. 2.200.000.000

DKI5.6.Bintaro (Rumah Bintaro sangat tidak mungkin terjual melaluipelelangan umum karena harga limit lelang Rumah Bintaro telah dimark up oleh Tergugat V).Bahwa karena lelang pertama dan kedua tidak berhasil menjual RumahBintaro, kKemudian Tergugat V mengajukan permohonan lelang yangketiga, yang seharusnya dilaksanakan pada tanggal 16 Nopember2015.

Bahwa pernyataan dalam gugatan PENGGUGAT, pada posita Romawi Il,angka 2.1.6, yang menyatakan: Bahwa TURUT TERGUGAT II telahmencairkan permohonan KMP debitur/nasabah, dan belakanganPENGGUGAT ketahui ternyata permohonan kreditnya debitur/nasabah dimark up oleh TERGUGAT , sehingga PENGGUGAT harus membayarHalaman 40 dari 43 halaman Putusan Nomor 540/Pdt/2020/PT SMGselisih uang pencairan KMP tersebut posita 2.1.e., merupakan hal yangterlalu mengadaada dan hanya bersifat asumsi, sebab bagaimanapunTURUT

Kenyataannya dimainkan oleh pihakKoperasi Jasa Makmur dengan cara pinjamannasabah dimark up~ karena blangko yangditanda tangani atas perintah pihakkoperasi tersebut masih kosong, selanjutnyablangko itu diajukan ke BKK Gunungwungkaloleh petugas koperasi dan setelah cair lalupencairannya diterima oleh pihak koperasidan selanjutnya nasabah koperasi tersebutdiberikan pinjamannya sesuai yang dimohonsedangkan hasil mark upnya digunakankoperasi (Ngarobi), bahwa saksi mengetahuihal tersebut setelah melakukan

Kenyataannya dimainkan oleh pihakKoperasi Jasa Makmur dengan cara pinjamannasabah dimark up~ karena blangko ~ yangditanda tangani atas perintah pihakkoperasi tersebut masih kosong, selanjutnyablangko itu diajukan ke BKK Gunungwungkaloleh petugas koperasi dan setelah cair lalupencairannya diterima oleh pihak koperasi82dan selanjutnya nasabah koperasi tersebutdiberikan pinjamannya sesuai yang dimohonsedangkan hasil mark upnya digunakankoperasi (Ngarobi), bahwa saksi mengetahuihal tersebut setelah melakukan

Pembayaran sewa Laboratorium Komputer dan Laboratorium Bahasadari persiswa didik permata pelajaran sebesar Rp. 10.000 (sepuluh riburupiah) namun yang tercantum dalam laporan pertanggung jawaban diMark Up menjadi Rp. 15.000. (lima belas ribu rupiah). Kemudian dalamLaporan Pertanggung jawaban realisasi penggunaan dana BOS TriwulanHalaman 10 dari 49 hal.

KARYA AWINDO KONSTRUKSI membayarGaji terdakwa BAMBANG PRATAMA sebesar Rp 20.000.000, dengancara ditransfer ke Rekening pribadi terdakwa BAMBANG PRATAMA.Bahwa Biaya yang diMark Up atau digelembungkan oleh terdakwa yaitua. Pada Tahapan Persiapan : Biaya Renovasi bangunan Work Shop UDITCH yang sayaketahui hanya Pembuatan Sumur Bor Komplit Tandon sebanyak1 Sumur. Biaya Pembelian 1 (satu) Unit Mesin Vibrator Merk ROBIN, TipeEY 15D warna Kuning dengan nomor Mesin J452989.

Bahwa Biaya yang diMark Up atau digelembungkan oleh terdakwayaitu:a. Pada Tahapan Persiapan : Biaya Renovasi bangunan Work Shop UDITCH yang sayaketahui hanya Pembuatan Sumur Bor Komplit Tandonsebanyak 1 Sumur. Biaya Pembelian 1 (Satu) Unit Mesin Vibrator Merk ROBIN, TipeEY 15D warna Kuning dengan nomor Mesin J452989. Biaya Pembuatan Mall / Cetakan Uditch sebanyak 25 UnitCetakanb. Pada Tahapan Pelaksanaan. Biaya pembuatan / Produksi UDITCH sebanyak 505 Unit /Uidtch.

Melebihi harga ratarata pasaran terendah sehingga terdapat selisih /diMark Up sebesar Rp233.396.095,00 dengan perincian sebagai berikut :1. Kelurahan Oepura terdapat 13 KPB dan terdapat selisin harga/Markup harga sebesarRp90.234.640,00 dengan perincian sebagai berikut:No Kelompok Total Mark up KeteranganPenerima Harga Bahan Bangunan (Rp)Bantuan RPD Pasaran1. KPB 1 74.940.500 Dibelanjakan sesuai dengan harga pasaran2. KPB 2 59.882.500 50.443.895 9.438.6053.

Melebihi harga ratarata pasaran terendah sehingga terdapat selisih /diMark Up sebesar Rp233.396.095,00 dengan perincian sebagai berikut :1. Kelurahan Oepura terdapat 13 KPB dan terdapat selisin harga/Markup harga sebesar Rp90.234.640,00 dengan perincian sebagai berikut No Kelompok Total Mark up KeteranganPenerima Harga Bahan Bangunan (Rp)Banitdan RPD Pasaran1. KPB 1 74.940.500 Menunjuk sendiri Suplier Toko SURYA JAYA2. KPB 2 59.882.500 50.443.895 9.438.6053.

Perbuatan Terdakwa selaku Sekretaris Tim Persisam Putra Samarindadalam Laporan pertanggungjawaban keuangan ternyata dokumen pendukung yang terlampir dalam laporan pertanggung jawaban berupa buktikwitansi dan kontrak tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, yangmana sebagian kwitansi dibuat fiktif dan nilai yang tertuang didalamkontrak telah digelembungkan/dimark up, sehingga perbuatan Terdakwamerupakan perbuatan melawan hukum ;2.

dan lebih baik membeli unit forklift yang baruserta lebin murah dari pada memperbaiki karena harga 1 (satu) unit forkliftmodel 5FD40 kapasitas 4 (empat) ton saat ini hanya sebesar 3.900 yen atauHalaman 37 dari 51 Perkara Nomor: 153/PDT/2018/PT.SMRsebesar Rp. 392.081.000, (tiga ratus sembilan puluh dua juta delapan puluhsatu ribu rupiah), Karena harga 1 (satu) unit forklift model 5FD40 kapasitas 4(empat) ton yang baru hanya sebesar Rp. 392.081.000, maka kuat dugaanPembanding bahwa harga perbaikan dimark

Bahwa Saksi mengetahui adanya penggelembungan uang pinjaman padabulan Maret 2012 pada saat Saksi diperintahkan oleh Dandim 0616/Imy untukmeminta print out anggota yang mengajukan pinjaman ke BJB melaluiSaksiXTI21Primkopad Kodim 0616/imy dan dari bukti print out ternyata jumlah pinjamanSaksi bukan sebesar Rp 25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah) melainkantelah dimark up atau digelembungkan sehingga menjadi Rp 100.000.000,(seratus juta rupiah) dan Saksi tidak mengetahui dana selebihnya digunakanoleh

Vaggansa Sakti) selaku rekanantelah menerima pembayaran dari pekerjaan pengadaanseragam, senilai Rp.736.000.000, (tujuh ratus tiga puluhenam juta rupiah);= Melampirkan kuitansi untuk anggaran biaya transportasi(rental mobil) dan akomodasi (penginapan) yang telah dimark up, sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 155.000.000,(seratus lima puluh lima juta rupiah);Terdakwa bersamasama saksi DJODY ARYO SETIAWAN tidak dapatmempertanggungjawabkan peruntukan dari bunga yang didapat darirekening Giro KONI

;Bahwa benar patokan yang digunakan Terdakwa dalam menentukan hargasatuan barang/jasa yang akan dimasukkan di dalam Rancangan AnggaranBiaya (RAB) adalah dengan melakukan survey harga di tokotoko, laluditambahkan perkiraan besaran pajak, dan ongkos angkut materialpembangunan, seperti angkut semen, dan lainlain, sehingga harga satuanHalaman 41 dari 53 Putusan Nomor 08/PID.SUSTPK/2020/PT AMBbarang/jasa yang dicantumkan di dalam RAB Dana Desa dan Alokasi DanaDesaTahun 2015 dan Tahun 2016 dinaikkan/dimark

No. 1127 K/Pid/2005(hanya berdasarkan satu alat bukti) yang di depan persidanganmenerangkan bahwa Terdakwa sebelum menandatangani kontrakpernah mempertanyakan tentang tingginya harga kontrak in casu dalamarti lebih dari biasanya in casu yang belum tentu tingginya harga itukarena dimark up ;Bahwa kemudian keterangan Terdakwa seperti tersebutlah (fakta yanghanya didasarkan pada satu alat bukti) yang diplintir oleh Majelis Hakimmenjadi "diketahui" oleh Terdakwa tanpa Majelis Hakimmempertimbangkan alasan

delik.Menimbang, bahwa pada tanggal 3 September 2012 sesuai aplikasipengajuan kredit para terdakwa telah memproses pengajuan kredit atas namaHalaman 67 dari 63 Putusan Pidana Nomor 135 Pid.B/2015/PN.Gsk68debitur Khusnul Khotiob, Dkk yang pada kenyataannya pengajuan kredit yang tidaksesuai dengan prosedurnya karena tidak melaksanakan prosedur yang ada yaitutidak pernah melakukan verifikasi data nasabah dengan mendatangi rumah,tempat usaha dan tidak menanyakan kepada tetangga sekitar, omset usaha dimark