Ditemukan 1516291 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Kewenangan pengadilan negeri Kejaksaan negeri ambon Pegawai negeri sipil Melawan pegawai negeri Keputusan menteri dalam negeri Pengadilan negeri kabupaten kediri Pembatalan penetapan pengadilan negeri Cerai gugat pegawai negeri
Pengadilan PN ENDE Perdata Tanah
Putus : 06-11-2018 — Upload : 23-05-2019
Putusan PN ENDE Nomor 13/Pdt.G/2018/PN End
Tanggal 6 Nopember 2018 — - PRIMUS PARERA Alias MUS - DAMIANUS MANANS Alias DAMI Alias YANUS - MARIA PALENTINA AURENSIA MINGGU Alias RENSI - WILLY PAUL DOY Alias WILLY
150 — 63
  • PUTUS ANNomor 13/Pdt.G/2018/PN EndDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Ende yang memeriksa dan memutus perkara perdata padatingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatanantara:PRIMUS PARERA Alias MUS, Berkedudukan di Jalan Irian Jaya Nomor 28Rt.001/Rw.004, Kelurahan Potulando, Kecamatan Ende Tengah,Kabupaten Ende, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada PETRUS WADA, SH., Advokat/ Pengacara yang
    berkantor di kantor Advokat/Pengacara PerhimpunanAdvokat Indonesia (PERADI), beralamat di Jalan Melati, Kelurahan Paupire,Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, yang dalam hal ini bertindakselaku Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2017, yangtelah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende dibawah registerNomor : 33 / SK.KH / PDT/ X/ 2018/ PN.END. tanggal 23 Mei 2018,selanjutnya disebut sebagai KUASA PENGGUGAT;Melawan.
    WILLY PAUL DOY Alias WILLY, Berkedudukan di Jalan Dewi Sartika,Kelurahan Potulando, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, selanjutnyadisebut sebagai Tergugat Ill ;PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;Setelah membaca berkas perkara beserta suratsurat yang bersangkutan;Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;Halaman 1 dari 66 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN End.TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Mei 2018yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan
    Pengadilan Negeri Ende pada tanggal13 Juni 2018 dalam Register Nomor 13/Pdt.G/2018/PN.END., telah mengajukangugatan sebagai berikut:Bahwa lokasi tanah yang kini disengketakan terletak di Jalan Flores, DusunWolowona, dahulu Desa Onelako sekarang Desa Nanganesa, Kecamatan Ndona,dahulu Kabupaten Daerah Tingkat Il Ende sekarang Kabupaten Ende, dengan batas batasnya ketika itu berdasarkan Sertifikat Hak Milik M.2. 3698765, Nomor 21/1978dan Gambar Situasi M.2. 3698765 Nomor 21/1978 , Nama Pemegang Hak
    Dan oleh karena itu, yangkami Muliakan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ende / Majelis Hakim PengadilanNegeri Ende yang mengadili dan menyidangkan perkara ini sudi kiranyamemutuskan:PRIMAIR :1. Menerima gugatan PENGGUGAT tersebut;2. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk segenapnya;3. Menyatakan TERGUGATTERGUGAT melakukan perbuatan melawanhukum;4.
Pengadilan PN ENDE Perdata Tanah
Putus : 03-04-2017 — Upload : 08-11-2017
Putusan PN ENDE Nomor 12/Pdt.G/2016/PN.End
Tanggal 3 April 2017 — - FATIMAH MUSTAFA - AMBROSIUS GOSI - ALFONS SINON - HIRONIMUS RANDE - FRANS SANGGU - THADEUS TUA MEI - Pemerintahan Republilc Indonesia Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Cq. Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Ende
132 — 63
  • PUTUSANNomor : 12 / Pdt.G / 2016/ PN.End.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Ende yang memeriksa dan mengadili perkaraperkaraperdata pada peradilan tingkat pertama, menjatuhnkan putusan sebagai berikut,dalam perkara gugatan antara :FATIMAH MUSTAFA, umur + 53 Tahun, Pekerjaan bertenun, bertempattinggal di Jalan Anggrek (Depan SMKN 2 Ende), KelurahanMautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, untukselanjutnya disebut sebagai....................2++.PENGGUGAT;Dalam
    Durian Kelurahan Paupire KecamatanEnde Tengah Kabupaten Ende, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3September 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende padatanggal 22 September 2016 dengan Nomor Register : 25 / SK.KH / PDT/ IX/ 2016/PN.END.,untuk selanjutnya disebut sebagai: Kuasa Penggugat;L awan:1.
    MelatiKelurahan Paupire Kecamatan Ende Tengah Kabupaten Ende, selanjutnyaCISEDUL SCD AGEL sicicicsisics css cos cas os ee oe os DUE Tergugat;Pengadilan Negeri tersebut ;Telah membaca suratsurat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;Telah memperhatikan buktibukti yang diajukan di persidangan ;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20September 2016yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
    TIBO, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus, yang telahdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende dibawah register Nomor : 31 /SK.KH / PDT/ XV 2016/ PN.END tanggal 17 November 2016, sedangkan TurutTergugatselama proses persidangan tidak pernah hadir dan tidak menyuruh wakilatau kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah di panggil secara patutPutusan No.12/PDT.G/2016/PN.END., Hal.11 dari 116 hal.dan sah, sebagaimana relaaspanggilan masing masing tertanggal 3 Oktober 2016,12 Oktober
    ADOE,Jurusita pada Pengadilan Negeri Ende,serta tidak ternyata ketidakhadiran TurutTergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;Menimbang, bahwa atas kehadiran pihak pihak berperkara di persidangantersebut, dengan mendasarkan pada isi ketentuan Pasal 154 RBg jo PeraturanMahkamah Agung R.Il.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 28-02-2008 — Upload : 02-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 09P/HUM/2004
Tanggal 28 Februari 2008 — BUPATI GRESIK, ; MENTERI DALAM NEGERI RI
71 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • BUPATI GRESIK, ; MENTERI DALAM NEGERI RI
    No.09 P/HUM/2004delapan puluh) hari sejak berlakunya peraturan perundangundangan yangbersangkutan sedangkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No.141 Tahun 2003yang diajukan permohonan ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2003 danbaru disampaikan kepada Pemohon Hak Uji Materiil pada bulan Pebruari 2003,sehingga permohonan ini patut diperhatikan dan dikabulkan ;Bahwa keputusan Menteri Dalam Negeri No.141 Tahun 2003 tentangPembatalan Peraturan Daerah No.19 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan diKabupaten Gresik
    bertentangan dengan Undangundang No.4 Tahun 2004tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 2 Juncto Undangundang No.14 Tahun1985 yang diubah dengan Undangundang No.5 Tahun 2004 tentangMahkamah Agung Pasal 31 ayat (1), sehingga oleh karenanya patut apabilaMahkamah Agung membatalkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No.141Tahun 2003 ;Bahwa Keputusan Menteri Dalam Negeri No.141 Tahun 2003 telahmengabaikan ketentuan Pasal 141 ayat (4) Undangundang No.22 Tahun 1999tentang Pemerintahan Daerah Juncto Undangundang
    No.09 P/HUM/2004tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota yangmenugaskan Menteri Dalam Negeri untuk memverifikasi sehingga telahditerbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No.130672002 tanggal 20Pebruari 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota dan DaftarKewenangan Kabupaten/Kota per bidang dari Departemen/LembagaPemerintah Non Departemen dalam perhubungan laut ada 20 kewenangan(sebagaimana bukti terlampir) ketentuan tersebut belum pernah dicabut olehMenteri Dalam Negeri dan
    Menerima permohonan Hak Uji Materiil yang diajukan oleh Pemohonterhadap keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 tahun 2003 tentangPembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 19 tahun 2001tentang Kepelabuhanan di Kabupaten Gresik ;b. Menyatakan tidak sah Keputusan Menteri Dalam Negeri No.141 Tahun 2003tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik No.19 Tahun 2001tentang Kepelabuhanan di Kabupaten Gresik ;Hal. 3 dari 6 hal. Put. No.09 P/HUM/2004c.
    Menyatakan Keputusan Menteri Dalam Negeri No.141 Tahun 2003 tentangPembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik No.19 Tahun 2001 tentangKepelabuhanan di Kabupaten Gresik tidak mempunyai kekuatan hukummengikat ;d.
Pengadilan PN ENDE Perdata Tanah
Putus : 29-04-2019 — Upload : 18-11-2019
Putusan PN ENDE Nomor 21/Pdt.G/2018/PN End
Tanggal 29 April 2019 — - NONA NIA - SULAIMAN DAGA - ESI UMAR - WESU ALI - MOHASIM DAWA
170 — 55
  • MOHASIM DAWA, Tempat/Tgl Lahir : Puufeo, 27Januari 1988, Jenis KelaminLakilaki, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Islam, Alamat.
    ., Advokat / Pengacara yang berkantor dikantor Advokat/Pengacara beralamat di Rt.01/rw.01, Kelurahan Lokoboko, KecamatanNdona, Kabupaten Ende, yang dalam hal ini bertindak selaku Kuasa berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 8 November 2018, yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Ende dibawah register Nomor : 53 /SK.KH/PDT/XI/2018 /PN.End., tanggal 8 November 2018, yang selanjutnya disebut sebagai KUASAPARA TERGUGAT;PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;Setelah membaca berkas perkara beserta
    Bahwa karena kesemuanya itu, kiranya Pengadilan Negeri Endemenjatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voorbar BijVooraad) walaupun ada Bantahan (Perlawanan), Banding atau Kasasi.Berdasarkan halhal yang diuraikan dalam Posita diatas, para PENGGUGAT memohonkepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Ende Cq.
    Bahwa karena kesemuanya itu, kiranya Pengadilan Negeri Endemenjatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voorbar BijVooraad) walaupun ada Bantahan (Perlawanan), Banding atau Kasasi.Berdasarkan halhal yang diuraikan dalam Posita diatas, para PENGGUGAT memohonkepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Ende Cq. Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili Perkara ini menjatunkan Putusan sebagai berikut :PetitumDalam Provisi :1.
    Pengadilan Negeri Tangerang melalui PutusanNomor 305/Pdt.G/2009/PN.Tng mengabulkan gugatan dengan menyatakan PTIndonesia Air telah melakukan perobuatan melawan hukum dan menghukum untukmembayar ganti kerugian materiil sebesar Rp. 806.000, (delapan ratus enam riburupiah) dan membayar kerugian immaterial sebesar Rp. 50.000.000.
Pengadilan PN ENDE Pidana Umum Penghinaan
Putus : 13-05-2015 — Upload : 23-10-2015
Putusan PN ENDE Nomor 17/Pid.B/2015/PN End
Tanggal 13 Mei 2015 — SAHRUL ABDULLAH Alias CELUNG
101 — 31
  • PUTUSANNomor: 17/Pid.B/2015/PN End DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Negeri Ende yang memeriksa dan mengadili perkara pidanabiasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara terdakwa :Nama lengkap : SAHRUL ABDULLAH Alias CELUNGTempat lahir : Labuan BajoUmur/Tanggallahir: 21 Tahun / 31 Nopember 1993Jenis kelamin : LakilakiKebangsaan : IndonesiaTempat tinggal : Kamp.Puwona Ds. Rukuramba Kec.
    Hakim Pengadilan Negeri Ende, sejak tanggal 03 Maret 2015 s/d 01 April2015Terdakwa dalam pemeriksaan perkaranya didampingi oleh Penasihat Hukumyang bernama : MAXIMUS P.RERA,SH Pengacara/Advokat bertempat tinggal diJalan Ahmad Yani, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, KabupatenEndePengadilan Negeritersebut Telah membaca dan mempelajari berkas perkara iniTelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dipersidanganTelah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidanganTelah mendengar
    Ende, atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Ende yang berwenang memeriksa dan mengadilidengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang yaitu saksiRohayati untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul,perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal saat saksi korbanRohayati duduk di ruang tengah hendak mandi, saksi korban mendengarorang mengetuk pintu untuk membeli rokok
    Sebuah potong celana panjang kain warna colat muda bungabungaDikembalikan kepada Rohayati Sebuah baju kaos lengan pende warna hitam yang pada bagian depanbertuliskan Crs 91 casual warna putih Sebuah celana panjang jeans warna hitamDikembalikan kepada TerdakwaMembebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp. 2.000, ( Duaribu Rupiah )Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Ende pada hari : Rabu, TANGGAL 13 Mei 2015 olehkami : R.M.SUPRAPTO,
    S.H sebagai Hakim Ketua, A.A.AYU SRI SUDANTHI,S.H., dan I GUSTI AYU KHARINA YULI ASTITI, S.H., masingmasing sebagaiHakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalamsidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi olehpara Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh : STEFANIA N.M.GURU,AMd Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri pulaoleh : TOTOK WALIDI,S.H., Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriEnde dan dengan hadirnya Terdakwa tanpa
Pengadilan PN ENDE Pidana Umum
Putus : 05-11-2018 — Upload : 31-01-2019
Putusan PN ENDE Nomor 73/Pid.B/2018/PN End
Tanggal 5 Nopember 2018 — - GERADUS REO Alias REO - STEFANUS DAWI Alias STEF - WILHELMUS MBUJA Alias MUS - HERIBERTUS GANI Alias HERI GANI - ALOISIUS MOA Alias ALO
350 — 358
  • Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampaidengan tanggal 13 September 2018;4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal14 September 2018 sampai dengan tanggal 12 November 2018;5.
    Pengalihan Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende dariPenahanan Kota menjadi Penahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal29 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 12 November 2018;Para Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh RUBEN RESI, SH,EMANUEL NATALIS, SH.,MH, YOHANES STEFANUS LANDO, SH.
    ,MH danSIMON SETO, SH, Advokad dan Konsultan Hukum pada YAYASAN BANTUANHUKUM PAX ET JUSTITIA, beralamat di Jalan NangkaEndeFloresNTT,berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor 023/SK/YBHPEJ/18 tanggal 20 Agustus2018;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca:Hal 2 dari 81 Hal.
    Putusan Nomor 73/Pid.B/2018/PN End Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor: 73/Pid.B./2018/PNEnd, tanggal 15 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim danPenetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor: 73/Pid.B./2018/PNEnd, tanggal 25 September 2018, tentang Penunjukan Pergantian MajelisHakim Yang Mengadili perkara tersebut; Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende, Nomor:73/Pid.B/2018/PN.End, tanggal 15 Agustus 2018 tentang Penetapan Harisidang; Berkas perkara dan suratsurat
    Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masingmasing sejumlah Rp.2.000,00 ( Dua Ribu Rupiah ) ;Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Ende, pada hari Jumat, tanggal 2 November 2018, oleh JUNUSD.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 28-02-2008 — Upload : 02-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 08P/HUM/2004
Tanggal 28 Februari 2008 — MENTERI DALAM NEGERI RI
58 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MENTERI DALAM NEGERI RI
Pengadilan PN ENDE Perdata Tanah
Putus : 28-02-2019 — Upload : 30-07-2019
Putusan PN ENDE Nomor 17/Pdt.G/2018/PN End
Tanggal 28 Februari 2019 — - Rohana Jawuda - Maharani Jawuda - Irnawati Jawuda - Anggia Murni Jawuda - Siti Hajar Jawuda - Halimah Jawuda - Suratna Jawuda - Sopian Jawuda - Hasnah Ejid Alias Hasnah H. Umar Mohamad Saleh - Abubekar H. Umar Mohamad Saleh - Ridwan H. Umar Mohamad Saleh - Suriah Mohamad Saleh - Hamid Mohamad Saleh - Laya Ejid Alias Laya - Syarifudin Syarif - Umi Maryam - Baharudin Hamid - Rahma Dhapa Alias Rahma
201 — 106
  • PUTUSANNomor 17/Pdt.G/2018/PN EndDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Ende yang memeriksa dan memutus perkara perdata padatingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatanantara:1.Rohana Jawuda, Umur 53 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan Pekerjaan IbuRumah Tangga, Agama Islam, Alamat. JI.
    RERHA, SH., Advokat / Pengacara yang berkantor di kantorAdvokat/Pengacara MARIA WILLI BORDA, SH.. dan Rekan, beralamat di JalanJalan Kelimutu, Lorong Winirai, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah,Kabupaten Ende, yang dalam hal ini bertindak selaku Kuasa berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 24 September 2018, yang telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Ende dibawah register Nomor :44/SK.KH/PDT/IX/2018/PN.End.
    suratsurat yang bersangkutan;Halaman 3 dari 59 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2018/PN End.Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugatdengan surat gugatan tanggal 13 September2018yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende padatanggal 13 September 2018 dalam Register Nomor 17/Pdt.G/2018/PN.END., telahmengajukan gugatan sebagai berikut:1.
    Bahwa atas dasar halhal yang terurai diatas Para Penggugat merasa khuatirPara Tergugat atau siapa saja akan melakukan pengalihan obyek sengketa tersebut kepada pihak lain, maka untuk menjamin ditaatinya gugatan ini, mohonkepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Ende Cq. Majelis Hakim yangmemeriksa dan memutus perkara ini agar sebelum menjatuhkan putusanberkenan untuk meletakan Sita Jaminan ( Conservatoir Beslag ) atas obyeksengketa tersebut;14.
    Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hariini ditetapkan sejumlah Rp. 2.826.000,00 (Dua Juta Delapan Ratus Dua PuluhEnam Ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Ende pada hari : Senin, tanggal 25 Februari 2019 oleh kami : PUTU PANDAN SAKTI, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, JUNUS D. SESELI, SH. danY.
Pengadilan PT AMBON Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 02-04-2019 — Putus : 11-04-2019 — Upload : 15-04-2019
Putusan PT AMBON Nomor 16/PDT/2019/PT AMB
Tanggal 11 April 2019 — Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta, Cq Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia di Jakarta, Cq Ketua Senat Politeknik Negeri Ambon EDISON HUKOM, SST, MT,
3. Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta, Cq Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia di Jakarta, Cq , Ketua Panitia Pemilihan Direktur Politeknik Negeri Ambon Dr. SAMMY SAPTENNO, SE, M.Si
84 — 39
  • M E N G A D I L I
    Menerima permohonan banding dari Para Tergugat/Para Pembanding;
    DALAM EKSEPSI
    Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 29 Januari 2019 Nomor 34/Pdt.G/2018/PN Amb yang dimohonkan banding tersebut;
    DALAM POKOK PERKARAMembatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 29 Januari 2019 Nomor 34/Pdt.G/2018/PN Amb yang dimohonkan banding tersebut;
    Dengan mengadili sendiri
    Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;
    Menghukum
    Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta, Cq Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia di Jakarta, Cq Ketua Senat Politeknik Negeri Ambon EDISON HUKOM, SST, MT,
    3. Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta, Cq Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia di Jakarta, Cq , Ketua Panitia Pemilihan Direktur Politeknik Negeri Ambon Dr. SAMMY SAPTENNO, SE, M.Si
    Bahwa sesuai petunjuk dari Tergugat lewat Biro Hukumnya, makaTergugat Il melakukan rapat Senat Politeknik Negeri Ambon untukmembentuk Panitia Pemilihan Direktur Politeknik Negeri Ambon periodesasi2018 2022;4.
    Bahwa setelah Panitia Pemilinan Direktur Politeknik Negeri Ambon(Tergugat III) terbentuk, maka Tergugat Il dan Tergugat III mulai melakukankonsultasi dan kordinasi dengan Tergugat melalui Biro Hukumnya gunamelakukan pemilihan Direktur Politeknik Negeri Ambon periodesasi 2018 2022 tanpa melalui konsultasi dan kordinasi dengan Penggugat sebagaiDirektur Politeknik Negeri Ambon ;6.
    Pedoman Statuta DanOrganisasi Perguruan Tinggi Pasal 4, serta statuta Politeknik Negeri AmbonNomor : 202/0/2003 tanggal 31 Desember 2003, yang masih berlakusampai saat ini, di mana statuta Politeknik Negeri Ambon Nomor :202/0/2003 tanggal 31 Desember 2003, merupakan pedoman dasarpenyelenggaraan Politeknik Negeri Ambon, maka Tergugat II tidak memilikikewenangan untuk melakukan rapat guna memilih panitia PemilihanDirektur Politeknik Negeri Ambon (Tergugat Ill) periodesasi 2018 2022dan Tergugat II
    dengan Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri AmbonNomor : 110/PL13/KL/2017 Tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor: 103/PL13/KL/2017 Tentang Pembentukan Panitia Pemilihnan DirekturPolitenik Negeri Ambon Periode Tahun 20182022 Nomor01/Senat/PL13/KP/2017 dilingkungan Politeknik Negeri Ambon padatanggal 20 November 2017;Bahwa untuk melaksanakan tugas Panitia Penjaringan, Penyaringan danPemilihnan calon Direktur Polteknik Negeri Ambon telah diatur dalamPeraturan Senat politeknik Negeri Ambon nomor02
    ,M.Eng) selaku Direktur Politeknik Negeri Ambon danselanjutnya telah Mengangkat Dady Mairuhu, ST.
Pengadilan PN ENDE Pidana Umum Penghinaan
Putus : 26-01-2015 — Upload : 03-06-2015
Putusan PN ENDE Nomor 116/Pid.B/2014/PN. END.
Tanggal 26 Januari 2015 — EMILIANA SIMPLISIA NGGUA ALIAS EMI
72 — 24
  • END.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPENGADILAN NEGERI ENDE yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkatpertama telah menjatuhkan putusan dalam perkaranya terdakwa :Nama Lengkap > EMILIANA SIMPLISIA NGGUA ALIAS EMI ;Tempat Lahir : Ende;Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/ 03 Pebruari 1979 ;Jenis Kelamin : Perempuan ;Kewarganegaraan : Indonesia ;Tempat Tinggal Jalan Sam Ratulangi Kelurahan PaupireKecamatan Ende Tengah Kab.
    Ende ;Agama : Khatolik ;Pekerjaan :Ibu Rumah Tangga ;Pendidikan > S1;Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan ;Terdakwa dalam pemeriksaan perkaranya di persidanganmenyatakan maju sendiri tanpa didampingi Penasehat Hukum .PENGADILAN NEGERI tersebut ;Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan ;Telah membaca surat pelimpahan berkas perkara dengan acarapemeriksaan biasa dari Kejaksaan Negeri Ende.Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Endetentang Penunjukan Majelis Hakim
    pokoknya tetap pada permohonannya ;Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh PenuntutUmum dengan dakwaan sebagai berikut :DAKWAAN ;Bahwa terdakwa EMILIANA SIMPLISIA NGGUA ALIAS EMI padasekitar bulan Nopember 2013 sampai dengan bulan Juli 2014 atau setidaktidaknya pada waktu sekitar bulan Nopember 2013 sampai dengan bulan Juli2014, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Sam Ratulangi KelurahanPaupire Kecamatan Ende Tengah Kabupaten Ende atau setidaktidaknya ditempat lain yang Pengadilan Negeri
    Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biayaperkara sebesar Rp. 2.000, ( Dua ribu Rupiah ) ;Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Ende pada hari SENIN tanggal 26 JANUARI 2015 olehkami MURTHADA MOH.
    ., Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ende dan dihadapannTerdakwa ;HAKIMHAKIM ANGGOTA : HAKIM KETUA MAJELIS,1. A.A. AYU SRI SUDANTHI, S.H. MURTHADA MOH. MBERU, S.H. 2. GUSTI AYU KHARINA YULI ASTITL S.H. PANITERA PENGGANTI,SYUKUR.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum
Putus : 20-11-2017 — Upload : 18-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 75 PK/PID/2017
Tanggal 20 Nopember 2017 — JON DARWIN bin DARWIS
131 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • tersebut;Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriMeulaboh sebagai berikut:DAKWAAN:PERTAMA:Bahwa ia Terdakwa JON DARWIN bin DARWIS, turut serta denganMawardi alias Odes bin M Yahya (berkas penuntutan secara terpisah) pada hariSabtu tanggal 4 Februari 2012 sekira pukul 00.00 WIB atau pada waktuwaktulain masih dalam bulan Februari 2012 bertempat di Ruang Pemeriksaan SatReskrim di Polres Aceh Barat atau setidaktidaknya pada tempat yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri
    Meulaboh, berdasarkanPasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Meulaboh yang berwenangmemeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud hendak menguntungkandiri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang yaitu Sdr.Samsury alias Asam dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orangitu membuat hutang atau menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukanTerdakwa dengan caracara sebagai berikut : Bahwa saksi korban Samsury alias Asam ditangkap dan ditahan olehPolisi Sat Reskrim
    Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;ATAUKEDUA:Bahwa ia Terdakwa JON DARWIN bin DARWIS pada hari Sabtu tanggal4 Februari 2012 sekira pukul 00.00 WIB atau pada waktuwaktu lain masihdalam bulan Februari 2012 bertempat di Ruang Pemeriksaan Sat Reskrim diPolres Aceh Barat Kabupaten Aceh Barat atau setidaktidaknya pada tempatlain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri MeulabohHal. 3 dari 17 hal. Put.
    No. 75 PK/PID/2017berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Meulaboh yangberwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Pegawai Negeri yang dengansewenangwenang memakai kekuasaannya memaksa orang untuk membuat,tidak membuat atau membiarkan barang sesuatu, perbuatan mana dilakukanTerdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa saksi korban Samsury alias Asam ditangkap dan ditahan olehPolisi Sat Reskrim Polres Aceh Barat, dengan tuduhan penggelapan danpenipuan, dimana Terdakwa memaksa
    Membebankan biaya perkara ini kepada Negara;Membaca putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor1614 K/PID/2015 tanggal 24 Maret 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Meulaboh tersebut;Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 157/Pid.B/2014/PNMbo. tanggal 10 September 2015;MENGADILI SENDIRI1.
Pengadilan PN ENDE Pidana Umum Pencurian
Putus : 05-08-2015 — Upload : 24-10-2015
Putusan PN ENDE Nomor 45/ Pid.B /2015/PN End
Tanggal 5 Agustus 2015 — ALIMUDIN Alias MUDIN
79 — 19
  • Hakim Pengadilan Negeri Ende, sejak tanggal 16 Juni 2015 s/dtanggal 15 Juli 20155.
    Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ende, sejak tanggal 16 Juli2015 s/d 13 September 2015Terdakwa hadir sendiri di persidangan dan tidak didampingi oleh PenasihatHukumPengadilan Negeri tersebut ; Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 08 Juli 2015yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa
    Ende, atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Ende yang berwenang memeriksa dan mengadilimengambil barang sesuatu berupa uang sekitar Rp. 35.000.000, (tigapuluh lima juta rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaanorang lain yaitu milik H.
    Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkarasebesar Rp. 2.000, ( Duaribu Rupiah )Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MajelisHakim Pengadilan Negeri Ende pada hari : RABU Tanggal 05Agustus 2015 oleh kami : BAYU SENO MS.,S.H.
    ., masingmasing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itujuga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untukumum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggotatersebut dan dibantu oleh : STEFANIA N.M.GURU Panitera Penggantipada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri pula oleh : TOTOK18WALIDI,SH Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ende dandengan hadirnya TerdakwaHAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA,1. RADENM.SUPRAPTO, S.H., BAYU SENOM.S., S.H.,MH2.
Pengadilan PN ENDE Pidana Umum Pembunuhan
Putus : 28-06-2016 — Upload : 18-10-2016
Putusan PN ENDE Nomor 53/PID.B/2016/PN End
Tanggal 28 Juni 2016 — ADRIANUS TIBO RAGO alias ADRIANUS
112 — 41
  • PUTUSANNomor : 53 / PID.B / 2016 / PN.END.DEMIKEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Ende yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara pidana padaperadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusansebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama lengkap : ADRIANUS TIBO RAGO alias ADRIANUS.Tempat lahir : NDITOUmur/tanggal lahir : 23tahun/3 Juni 1993Jenis kelamin > LakiLaki.Kebangsaan : Indonesia.Tempat tinggal : Dusun Nuaolo, Desa Ndito, Kecamatan
    Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2016 s/d. 5 Juni 2016 ;Hakim Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 26 Mei 2016 s/d. tanggal 24 Juni 2016;Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 25 Juni 2016s/d tanggal 23 Agustus 2016 ;Menimbang bahwa Dalam perkara ini terdakwa juga didampingi oleh Penasihat Hukumyaitt MARIA WILIBORDA SH, Advokat / Pengacara berdasarkan Penetapan Penunjukantertanggal 31 Mei 2016, Nomor : 53 /Pid.B/ 2016 / PN.END, untuk mendampingi terdakwaselama pemeriksaan
    perkara ini ;Pengadilan Negeri tersebut ;Setelah membaca dan meneliti Surat Kepala Kejaksaan Negeri Ende, tentangPelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa yang dilampiri dengan Surat Dakwaan danBerita Acara Penyidikan oleh Penyidik Kepolisian Resort Ende, serta suratsurat lainnya yangberhubungan dengan perkara tersebut ;Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende tentang PenunjukanMajelis Hakim yang mengadili perkara atas nama terdakwa tersebut diatas ;Setelah membaca Surat Penetapan
    Ketua Majelis Hakim tentang Penetapan HariSidang ;Setelah mendengar keterangan saksisaksi dipersidangan ;Setelah mendengar pembacaan Visum et Repertum ;Setelah melihat dan meneliti barang buktibukti dalam perkara ini ;Setelah mendengar keterangan terdakwa ;Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Ende tertanggal 26 Mei 2016 dengan Reg.
    LUDJI,Amd PaniteraPengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : TOTOK WALIDI,SH., JaksaPenuntut Umum pada Kejaksaan Negeri ENDE di hadapan Terdakwa, dan PenasehatHukumnya ;HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA,1. JUNUS D. SESELI, SH. MURTHADA MOH MBERU, SH.2. . G.A. KHARINA YULI ASTITI, SH.PANITERA PENGGANTI,ERMELINDAN.LUDuJI, Amd.
Pengadilan PN ENDE Pidana Khusus KDRT
Putus : 23-11-2016 — Upload : 07-03-2017
Putusan PN ENDE Nomor 80/Pid.Sus/2016/PN End
Tanggal 23 Nopember 2016 — STEPHANUS HENDRY LIBRIANTORO
135 — 82
  • PU TUS ANNomor 80/Pid.Sus/2016/PN End.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Ende yang mengadili perkara Pidana denganacara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusansebagai berikut dalam perkara terdakwa :1. Nama lengkap : STEPHANUS HENDRY LIBRIANTORO.2. Tempat lahir : Bondowoso.3. Umur /tanggal lahir : 85 Tahun / 23 September 1981.4. Jenis kelamin : Lakilaki.5. Kebangsaan : Indonesia.6.
    Kelimutu, Lorong Winirai, Kelurahan Kelimutu,Kecamtan Ende Tengah, Kabupaten Ende, berdasarkan Surat Kuasatertanggal 21 September 2016 ;PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende tertanggal13 September 2016, Nomor: 80/Pid.Sus./2016/PN End tentang PenunjukanMajelis Hakim Yang Mengadili perkara tersebut;Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Endetertanggal 138 September 2016, Nomor: 80/Pid.Sus/2015/PN.End tentangPenetapan Hari sidang;Telah membaca
    berkas perkara tersebut;Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Jaksa PenuntutUmum ;Telah mendengar keterangan saksisaksi dan keterangan Terdakwa;Telah mendengar dan membaca tuntutan Penuntut Umum terhadapterdakwa tertanggal 27 Oktober 2016 yang pada pokoknya menuntutsupaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende yang mengadili perkara inimemutuskan :1.
    Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp.2.000,00 ( Dua Ribu Rupiah );Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Ende pada hari : RABU tanggal 23 NOVEMBER 2016oleh kami R. M. SUPRAPTO, SH sebagai Hakim Ketua, JUNUS D. SESELI,SH dan Y.
    LUDJI, A.Md sebagaiPanitera) Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri olehNYOMAN TRI SURYABUANA, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriEnde dan dihadapan Terdakwa dan Para Penasihat Hukumnya;Hakim Hakim Anggota Hakim KetuaJUNUS D. SESELI, SH R.M. SUPRAPTO, SHY. YUDHA HIMAWAN, SHPanitera PenggantiERMELINDA N. LUDJl, A.MdHal 23 dari 23 Hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2016/PN End
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 08-03-2019 — Putus : 17-06-2019 — Upload : 12-08-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 26 P/HUM/2019
Tanggal 17 Juni 2019 — KEPALA PEMERINTAH NEGERI WASSU;
161 — 521 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA PEMERINTAH NEGERI WASSU;
    Mata Rumah/Keturunan yang BerhakMenjadi Kepala Pemerintah Negeri Wassu, Lembaran Negeri Wassu Nomor01/08/2014, dengan dalildalil yang pada pokoknya sebagai berikut:I.
    Kabupaten Maluku TengahNomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman PenyusunanPeraturan Negeri/Negeri Administratif (Bukti P8);Bahwa selain itu.
    di Baileo untuk memanggilmasyarakat rapat negeri di Baileo, maka pembentukanperaturan negeri tersebut tidak mempunyai kekuatanhukum mengikat dan harus dibatalkan;A.
    TERHADAP POKOK PERMOHONAN PEMOHON;Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon yang pada pokoknyamenyatakan bahwa Peraturan Negeri Wassu Nomor 01/08/PNW/2014,tanggal 18 Agustus 2014, tentang Penetapan Mata Rumah/Keturunanyang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri di Negeri Wassu,Lembaran Negeri Wassu Nomor 01/08/2014, yang dikeluarkan olehTermohon Pj Kepala Pemerintahan Negeri Wassu bertentangan denganHalaman 28 dari 47 halaman.
    Negeri, diuraikan sebagai berikut:iePasal 1 angka 9 Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 1Tahun 2006 tentang Negeri, menyatakan: Peraturan Negeri adalahperaturan yang ditetapkan oleh Kepala Pemerintah Negeri/NegeriAdministratif bersama Saniri Negeri atau Badan PermusyawaratanNegeri;Pasal 1 angka 14 Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor1 Tahun 2006 tentang Negeri, menyatakan: Negeri adalah kesatuanmasyarakat hukum adat yang bersifat geneologis teritorial yang memilikibatas wilayah
Pengadilan PN ENDE Pidana Khusus KDRT
Putus : 16-08-2016 — Upload : 17-10-2016
Putusan PN ENDE Nomor 62/Pid.Sus/2016/PN End
Tanggal 16 Agustus 2016 — FERI ISWAHYUDIN alias FERI
110 — 25
  • PUTUSANNomor : 62/ Pid.Sus / 2016 / PN.END.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Ende yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara pidana padaperadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusansebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama lengkap : FERI ISWAHYUDIN alias FERITempat lahir : Ende.Umur/tanggal lahir : 29 tahun/ 3 Februari 1987.Jenis kelamin : LakiLaki.Kebangsaan : Indonesia.Tempat tinggal : Dusun Barai, Desa Borokanda, jalan
    Hakim Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 17 Juni 2016 s/d. tanggal 16 Juli 2016 ;5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 17 Juli 2016 s/d.tanggal 14 September 2016 ;Pengadilan Negeri tersebut ;Setelah membaca SuratSurat dan Berita Acara Penyidikan dalam perkara ini ;Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Ende tertanggal 15 Juni 2016 dengan Reg. Perkara Nomor : Reg.Perk.
    saksi korban berlari ke luar rumah dan dikejar terdakwa mengejar saya sambil terdakwamemukul saksi korban berulang kali pada bagian punggung belakang saksi korban dengankepalan tangannya.Perbuatan Terdakwa Feri Iswahyudin Alias Feri sebagamana diatur dan diancampidana dalam Pasal 44 Ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang PenghapusanKekerasan Dalam Rumah Tangga.SSS eases AT AUKEDUABahwa Terdakwa Feri Iswahyudin Alas Feri pada waktu dan tempatsebagaimana dalam dakwaan kesatu di atas, yang Pengadilan Negeri
    yang menyatakan telah mengerti dan tidakmengajukan nota keberatan / eksepsi atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;Setelah melihat adanya barang bukti yang diajukan dan diserahkan oleh JaksaPenuntut Umum dipersidangan berupa :e 1 (satu) buah buku nikah istri laki laki atas nama Feri Iswahyudin Bin Ibrahm danseorang wanita atas nama Ramlen Binti Nurdin Hasan warna hijau tua ;Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriEnde yang meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri
    Putusan manadiucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga olehHakm Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantuoeh STEFANIA N.M.GURU, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut,serta dihadiri ofeh : NOFRIZAL, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ende dihadapan T erdakwa.HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA,1. MURTHADA MOH MBERU, SH. I PUTU PANDAN SAKTI, SH.,152. I.G.A.
Pengadilan PN ENDE Pidana Umum
Putus : 08-12-2016 — Upload : 24-01-2017
Putusan PN ENDE Nomor 97/Pid.B/2016/PN End
Tanggal 8 Desember 2016 — - MARIUS KEMAL LIGA alias KEMAL
98 — 47
  • PUTUS ANNomor 97/Pid.B/2016/PN End.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Ende yang mengadili perkara Pidana denganacara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusansebagai berikut dalam perkara terdakwa :Nama lengkap : MARIUS KEMAL LIGA alias KEMALTempat lahir : Bandung.Umur /tanggal lahir : 20 Tahun / 1 September 1996.Jenis kelamin : LakilakiKewarganegaraan : Indonesia.Tempat tinggal : Jalan Gatot Subroto (Lorong Bita Beach), Kel.Mautapaga,Kec.
    Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal sejak tanggal16 November 2016 s/d tanggal 15 Desember 2016;Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende tertanggal16 November 2016, Nomor: 97/Pid.B./2016/PN End tentang PenunjukanMajelis Hakim Yang Mengadili perkara tersebut;Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Endetertanggal 16 November 2016, Nomor: 97/Pid.B/2016/PN.End tentangPenetapan
    Hari sidang;Telah membaca berkas perkara tersebut ;Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Jaksa PenuntutUmum ;Telah mendengar keterangan saksisaksi dan keterangan Terdakwa;Telah mendengar dan membaca tuntutan Penuntut Umum terhadapterdakwa tertanggal 6 Desember 2016 yang pada pokoknya menuntutsupaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende yang mengadili perkara inimemutuskan :1.
    Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp.2.000,00 ( Dua Ribu Rupiah ) ;Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Ende pada hari KAMIS tanggal 8 DESEMBER 2016oleh kami PUTU PANDAN SAKTI, SH sebagai Hakim Ketua,R.M.SUPRAPTO, SH dan JUNUS D.
    SESELI, SH masingmasing sebagaiHakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang teroukauntuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebutdengan didampingi oleh HakimHakim Anggota tersebut dengan dibantuoleh SYUKUR sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ende,dan dihadiri oleh TERESIA WEKO, SH Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Ende dihadapan Terdakwa;HakimHakim Anggota Hakim KetuaR.M.SUPRAPTO, SH SH PUTU PANDAN SAKTI, SHJUNUS D.
Pengadilan PN ENDE Perdata Tanah
Putus : 01-10-2018 — Upload : 28-03-2019
Putusan PN ENDE Nomor 9/Pdt.G/ 2018/PN End
Tanggal 1 Oktober 2018 — - YULIANA KEMBA - SEU LAMBERTUS - IMA ABDURACHMAN - Pemerintah RI, CQ. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional di Jakarta, CQ. Kepala Kantor Badan Pertanahan Propinsi NTT di Kupang, CQ. Kepala Kantor Badan Pertanahan Kab. Ende
178 — 115
  • PUTUS ANNomor : 9/ Pdt.G / 2018 / PN.End.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Ende yang memeriksa dan mengadili perkaraperkaraperdata pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut,dalam perkara gugatan antara :1.1. YULIANA KEMBA, Umur 73 tahun, Jenis kelamin Perempuan, PekerjaanPetani, beralamat di Jalan Flores, RT 004, Desa Nanganesa, Kec. Ndona,Kab. Ende, selanjutn ya diS@but .....sceseceseseeteeeesessteerereeeeeesee? PENGGUGAT ;2.
    Yohanes, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, KabupatenEnde, yang dalam hal ini bertindak selaku Kuasa berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 2 April 2018, yang telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Ende dengan Nomor Register : 28 / SK .KH / Pdt/ 2018 /PN.END., tertanggal 4 April 2018, selanjutnya disebut sebagai KUASATERGUGAT I;Pemerintah RI, CQ. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional diJakarta, CQ. Kepala Kantor Badan Pertanahan Propinsi NTT di Kupang,CQ.
    SABA, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende denganNomor Register : 27 / SK .KH / Pdt / 2018 / PN.END., tertanggal 4 April 2018,selanjutnya disebut Sebagail ..............::: cesses KUASA TERGUGAT IL;Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca suratsurat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;Telah memperhatikan buktibukti yang diajukan di persidangan ;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang
    Menghukum tergugat 1 (satu) dan tergugat 2 (dua) secara tanggung rentenguntuk membayar ganti rugi kepada penggugat setiap bulan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) terhitung sejak gugatan penggugatdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende sampai denganputusan dalam perkara ini dieksekusi;13.
    Bahwa Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat I, merupakan bentuk dari sebuahProduk Tata Usaha Negara sehingga Penggugat keliru dan salah alamatmengajukan Gugatannya kepada Pengadilan Negeri Ende, karena Pengadilanyang berwenang mengadili / menguji sebuah Produk Tata Usaha Negara adalahPengadilan Tata Usaha Negara sehingga berdasarkan uraian tersebut diatasmohon kepada Majelis Hakim untuk menolak Gugatan atau setidak tidaknyatidak menerima Gugatan Penggugat;2.
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Perdata Hukum Acara Perdata Kewenangan Pengadilan Negeri
Kata Kunci : sengketa kepemilikan, kewenangan pengadilan negeri, kewenangan pengadilan agama
PERDATA UMUM/B.3/SEMA 4 2016
1349 — 0
  • Sengketa hak milik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama merupakan kewenangan Pengadilan Agama sepanjang sengketa kepemilikan tersebut timbul akibat dari Transaksi pertama yang ... [Selengkapnya]
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 30-06-2008 — Upload : 09-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 20P/HUM/2007
Tanggal 30 Juni 2008 — ., ; MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
38 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., ; MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
    Hakim Pengadilan Negeri Donggala sejak tanggal 15 September 2008sampai dengan 14 Oktober 2008 ;3. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Donggala, sejak tanggal 15 Oktober 2008sampai dengan tanggal 13 Desember 2008 ;4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulteng sejak tanggal 14Desember 2008 sampai dengan tanggal 12 Januari 2009 ;5. Perpanjangan tahap II Ketua Pengadilan Tinggi Sulteng sejak tanggal 13Januari 2009 sampai dengan 11 Pebruari 2009 ;6.
    Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung RI selama60 (enam puluh) hari sejak tanggal 21 Mei 2009 ;Yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Donggala karenadidakwa :KESATU :Bahwa ia Terdakwa Sulaeman, pada hari dan tanggal yang tidak dapatlagi ditentukan secara pasti dalam bulan September 2005 sekitar pukul 02.00wita atau setidaktidaknya pada waktuwaktu tertentu dalam tahun 2005,bertempat di Dusun II, Desa Sioyong Kecamatan Damsol Kabupaten Donggalaatau setidaktidaknya pada
    tempat lain yang masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Donggala dengan sengaja melakukan kekerasanatau ancaman kekerasan memaksa anak yang bernama KORBAN, melakukanpersetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan beberapakali dan berhubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagaisatu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan dengan caracarasebagai berikut .* Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawalketika saksi KORBAN yang masih
    Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesarRp. 1.000, (seriou rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Negeri Donggala No.183/Pid.B/2008/PN.Dgi, tanggal 22 Januari 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :1.1. Menyatakan Terdakwa SULAEMAN terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA MELAKUKANANCAMAN KEKERASAN MEMAKSA ANAK BERSETUBUH DENGANNYAYANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT DAN PEMERKOSAAN YANGDILAKUKAN SECARA BERLANJUT" ;2.
    Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Donggala tanggal 27 Januari2009 Nomor : 183/Pid.B/2008/PN.Dgl., yang dimohonkan banding, sebatasmengenai sebagian pertimbangan hukum dan kualifikasinya maupunredaksi amar putusan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagaiberikut :c a.