Kecamatan;RPD ditandatangani Ketua UPK, FT, FK, Bendahara UPK, PJOK, danBKAN, dibuat dokumen/ slip penarikan yang di tandatangani KetuaUPK, FT, FK, dan Wakil Masyarakat;Sebelum dicairkan dikeluarkan Surat Perintah Camat (SPC)Dana dicairkan ke Bank Nagari Oleh UPK (bisa dilakukan oleh KetuaUPK, Bendahara UPK ataupun Sekretaris UPK);Bahwa terakhir dana dicairkan kepada kelompok yang telah disetujuioleh MAN;Bahwa dana SPP yang telah berada di kelompok tersebut selanjutnyamengembalikan ke UPK dengan

Fasilitator Teknik (FT), Fasilitator Kecamatan (FK)dan PJOK Kecamatanf. RPD ditandatangani Ketua UPK, FT, FK, Bendahara UPK, PJOK, dan BKAN, dibuat69dokumen/ slip penarikan yang di tandatangani Ketua UPK, FT, FK, dan WakilMasyarakat.. Dana dicairkan ke Bank Nagari Oleh UPK (setiap anggota dibolehkan).

;e Bahwa sebagai penanggung jawab di kecamatan yaitu PJOK yang berasaldari PNS Kecamatan;e Bahwa PNPM Mandiri adalah program pemerintah yang dananya berasaldari Menko Kesra yangdialokasikan di Kementrian Dalam Neger;e Bahwa sumber Dana PNPM Mandiri di kecamatan lembah GumantiSetahu saksi dananya berasal dari APBN, namun apakah dananya ada diDIPA Kemenko Kesra atau Kemendagri saksi tidak tahu.

Lembah Gumanti Nomor : 01/PNPM/LGM/XI 2012 tanggal 19 November 2012 dan Setelah diadukan pengawasan danpemeriksaan, laporan administrasi, saksi minta kepada Pengurus UPK agarmeneliti secara benar adanya kekeliruan laporan beberapa kelompok SPP;Bahwa Setelah diketahui indikasi adanya penyelewengan dana disepakatibersama Badan Koordinasi Antar Nagari (BKAN) dan sejumlah anggotaBPUPK serta Penanggung Jawab Kecamatan (PJOK) serta Camat LembahGumanti melanjutkan ke penegak hukum;Bahwa saksi mengetahui

, Fasilitator Kecamatan, Fasilitator Teknik, PengurusUPK , Selanjutnya Bendahara UPK periode 20082010 (Leni Marlina) membuat pernyataandiatas materai bahwa ia mengakui telah memakai dana pengembalian SPP sebesar Rp.170.000.000,Menimbang, bahwa pada tanggal 14 Maret 2011 diadakan Rapat Penyelesaian masalahdifasilitasi oleh FASKEU, yang dihadiri oleh FK, PJOK, BPUPK, BKAN dan sekretaris UPKdengan hasil : membentuk tim advokasi, yang selanjutnya bertugas melakukan penelitian danmencari penyelesaian

di falidasioleh Fasilitator kecamatan diketahui oleh PJOK ( PenanggungJawab Operasional Kegiatan) setelah dinyatakan layak barukemudian dana itu di amprahkan ke Bank BPD Nusa Duaatas anama rekening kolektif yang specimen penarikannyadilakukan oleh 4 (empat) orang yaitu Ketua UPK, 2 orang FK(Fasilitator Kecamatan) dan 1 (satu) orang wakil masyarakat ;Bahwa proses perguliran dana untuk simpan pinjamperempuan (SPP), yakni pertama kelompok perempuanmengajukan proposal SPP kepada UPK Kecamatan kemudiandi

Musyawarah Antar Desa Pendanaan, dimana dimusyawarahitu ditetapkan berdasarkan nilai proyek yang disetujui dari setiapusulan yang dituangkan dalam SPC (Surat Penetapan Camat).Berdasarkan SPC yang terbentuk yang disahkan di forum MADdibuatlah pengajuan permohonan dana ke KPPN yang dibuat olehUPK, FK, PJOK dan ditandatangani oleh Camat.

Kuta Selatan (telahdilegalisir) ; 122. 1 (satu) lembar Surat Perintah PencairanDana tanggal 3 September 2010 (telahdilegalisir); 123. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 31Agustus 2010 sebesar Rp 755.000.000, untukpembayaran Belanja Bantuan social dalamrangka PNPMMP kepada PJOK Kec. Kuta SelatanKab.

Kuta Selatan (telahdilegalisir) ; 123. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 3September 2010 (telahdilegalisir); 124. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 31 Agustus 2010 sebesar Rp755.000.000, untuk pembayaran Belanja Bantuan social dalamrangka PNPMMP kepada PJOK Kec. Kuta Selatan Kab.

Kuta Selatan (telahdilegalisir) ; 281. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 3September 2010 (telahdilegalisir); 282. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 31 Agustus 2010 sebesar Rp755.000.000, untuk pembayaran Belanja Bantuan social dalamrangka PNPMMP kepada PJOK Kec. Kuta Selatan Kab.

Permintaan Pembayaran Langsung dari PJOK Kecamatan Surat Penetapan Camat Surat Perjanjian Pendanaan Surat Pernyataan Kesiapan Penggunaan Dana (SPKPD) Kwitansi Foto Copy Rekening Buku Tabungan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPPLS)1 (satu) Rangkap Pengajuan Dana BLM Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPMKec.Pinoh Selatan Tahun Anggaran 2010 Tahap keII dengan besaran DanaRp.300.000.000, (Tiga Ratus Juta Rupiah) Sumber Dana APBN dan APBD.

Permintaan Pembayaran Langsung dari PJOK Kecamatan Surat Penetapan Camat Berita Acara Penggunaan Dana (BAPD) BLM Kegiatan Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan (SPKMP) BLMKegiatan Kwitansi Foto Copy Rekening Buku Tabungan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPPLS)1 (satu) Rangkap Pengajuan Dana BLM Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPMKec.Pinoh Selatan Tahun Anggaran 2010 Tahap keIII dengan besaran DanaRp.150.000.000, (Seratus lima puluh Juta Rupiah) Sumber Dana APBN.

Permintaan Pembayaran Langsung dari PJOK Kecamatan10.11.12.13.14.15.21 Berita Acara Penggunaan Dana (BAPD) BLM Kegiatan Surat Perjanjian Pendanaan (SP2) Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan (SPKMP) BLMKegiatan Kwitansi Foto Copy Rekening Buku Tabungan Rekening Koran Surat Pernyataan Hasil Review Pencairan BLM Dana Kegiatan PNPMMandiri Perdesaan yang bersumberkan APBD Kabupaten/Kota Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPPLS)1 (satu) rangkap Daftar Lokasi dan Alokasi Bantuan Langsung

Permintaan Pembayaran Langsung dari PJOK Kecamatan Surat Penetapan Camat Surat Perjanjian Pendanaan Surat Pernyataan Kesiapan Penggunaan Dana (SPKPD) Kwitansi Foto Copy Rekening Buku Tabungan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPPLS)1 (satu) Rangkap Pengajuan Dana BLM Unit Pengelola Kegiatan (UPK)PNPM Kec.Pinoh Selatan Tahun Anggaran 2010 Tahap keII dengan besaranDana Rp.300.000.000, (Tiga Ratus Juta Rupiah) Sumber Dana APBN danAPBD.

Permintaan Pembayaran Langsung dari PJOK Kecamatan Berita Acara Penggunaan Dana (BAPD) BLM Kegiatan Surat Perjanjian Pendanaan (SP2) Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan (SPKMP) BLMKegiatan Kwitansi Foto Copy Rekening Buku Tabungan Rekening Koran Surat Pernyataan Hasil Review Pencairan BLM Dana Kegiatan PNPMMandiri Perdesaan yang bersumberkan APBD Kabupaten / Kota Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPPLS)1 (satu) rangkap Daftar Lokasi dan Alokasi Bantuan Langsung Masyarakat(BLM

Membina kehidupan masyarakat Desa.Bahwa pada tahun 2008 dan 2009, Desa Baleadi Kecamatan Sukolilo pernahmenerima dana bantuan ADD (Alokasi Dana Desa) dari pemerintah daerahkabupaten Pati, dan untuk itu terdakwa selaku Kepala Desa sudah menunjukpejabat PJOK dan PJAK, serta telah pula menunjuk saksi SUDARMIN selakuBendahara Desa untuk mengelola dana bantuan ADD tersebut ;Bahwa dana bantuan ADD tersebut diberikan oleh pihak Pemerintah DaerahKabupaten pati setelah pihak Desa mengajukan proposal yang

;Bahwa untuk mengelola dana bantuan ADD tersebut, terdakwa telahmenunjuk secara lisan saksi SUDARMIN untuk menjadi Bendahara Desadan ditugaskan untuk mencatat semua administrasi keuangan bagi danabantuan ADD tersebut, dan telah pula menunjuk PJOK (PenanggungJawab Operasional Kegiatan) dan PUAK (Penanggung Jawab AdministrasiKegiatan) ;Bahwa dana bantuan ADD tersebut telah ditransfer ke rekening atas namaDesa Baleadi di Bank Jateng Cabang Pati dengan nomor rekening 2006016076, yang mana pencairannya

2009, sedangkan untuk dana bantuanADD tahun 2009 dicairkan pada tanggal 29 Juli 2009 ;Bahwa setelah dicairkan oleh terdakwa selaku Kepala Desa danSUDARMIN selaku Bendahara Desa, dana bantuan ADD tersebut olehterdakwa tidak diserahkan kepada saksi SUDARMIN selaku BendaharaDesa, dan terdakwa tidak pula menyerahkan dana bantuan ADD tersebutkepada pejabat yang ditunjuk untuk mengelola dana bantuan ADD (PJOkK)sesuai dengan petunjuk pemberian dana bantuan ADD, dengan alasanbahwa saksi SUDARMIN maupun PJOK

bantuan ADD tahun 2008 telah dicairkan 2 (dua) tahap pada tanggal12 September 2008 dan 5 Januari 2009, sedangkan untuk dana bantuanADD tahun 2009 dicairkan pada tanggal 29 Juli 2009 ;" Bahwa setelah dicairkan oleh terdakwa selaku Kepala Desa danSUDARMIN selaku Bendahara Desa, dana bantuan ADD tersebut olehterdakwa tidak diserahkan kepada saksi SUDARMIN selaku BendaharaDesa, dan terdakwa tidak pula menyerahkan dana bantuan ADD tersebutkepada pejabat yang ditunjuk untuk mengelola dana bantuan ADD (PJOK

55 Perkara Korupsidan PJAK) sesuai dengan petunjuk pemberian dana bantuan ADD, denganalasan bahwa saksi SUDARMIN maupun PJOK/PJAK tidak mampu untukmengelola dana bantuan ADD, sehingga dana bantuan tersebut dikelolasendiri oleh terdakwa selaku Kepala Desa ; Bahwa dalam mengelola dana bantuan ADD tersebut terdakwa tidak tidakmelaksanakan tata kelola kKeuangan desa dengan baik, karena terdakwatidak mempedomani perencanaan penggunaan dana sebagaimanatertuang di dalam RPD dan terdakwa menggunakan dana

Tempellemahbang, Kecamatan Jepon,Kabupaten Blora ;Rekap sementara Penyimpangan Dana PNPM Mandiri, KecamatanJepon;Surat Pernyataan ABDUL MUCHID BIN ACHMAD JAMALUDDINYang dibuat tanggal 26 Juli 2012 yang akan melunasi tanggungan DanaSPKP dan UEP setelah dikurangi dengan nilai tanah yang dijaminkansebesar Rp133.507.600,00 (seratus tiga puluh tiga juta lima ratus tujuhribu enam ratus rupiah) ;Draf Aturan dan Sanksi Lokal MAD Prioritas usulan 2012 KecamatanJepon ;SK BUPATI Tentang Pengangkatan UPK dan PJOK

DesaTempellemahbang, KecamatanJepon, Kabupaten Blora ;f Rekap sementara PenyimpanganDana PNPM Mandiri,KecamatanJepon.g Surat Pernyataan ABDULMUCHID BIN ACHMADJAMALUDDIN Yang dibuattanggal 26 Juli 2012 yang akanmelunasi tanggungan Dana SPKPdan UEP setelah dikurangi dengannilai tanah yang dijaminkan sebesarRp133.507.600,00 (seratus tigapuluh tiga juta lima ratus tujuh ribuenam ratus rupiah ) ;h Draf Aturan dan Sanksi Lokal MADPrioritas usulan 2012 KecamatanJepon ;i SK BUPATI TentangPengangkatan UPK dan PJOK

Nomor : 18 K/Pid.Sus/2014i SK BUPATI TentangPengangkatan UPK dan PJOK ;j Resume Hasil Audit InvestigasiBPKP Perwakilan Jawa Tengah ;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;Serifikat tanah sebanyak 2 (dua) buah dan 1 (satu) letter D yang dijaminkan olehABDUL MUCHID BIN ACHMAD JAMALUDDIN dikembalikan kepada UPKKecamatan Jepon ;9 Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatperadilan, yang pada Tingkat Pertama ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima riburupiah) dan dalam Tingkat Banding

KecamatanJepon, Kab.Blora;Rekap sementara PenyimpanganDana PNPM Mandiri, KecamatanJepon;ABDULACHMADdibuatSuratMUCHIDJAMALUDDINPernyataanBINYangtanggal 26 Juli 2012 yang akanmelunasi tanggungan Dana SPKPdan UEP setelah dikurangi dengannilai tanah yang dijaminkan sebesarRp133.507.600,00(seratus tigaTetap terlampir dalam berkas perkara ;puluh tiga juta lima ratus tujuh ribuenam ratus rupiah ) ;Draf Aturan dan Sanksi Lokal MADPrioritas usulan 2012 KecamatanJepon ;SK BUPATI TentangPengangkatan UPK dan PJOK

. ; Bahwa Terdakwa selaku Kepala Kelurahan Bangsal Kecamatan PesantrenKota Kediri pada tanggal 2 Januari 2006 menunjuk secara lisan KepalaSeksi Pembangunan Kelurahan Bangsal yakni Saksi Budiyono, S.Sos.sebagai Pejabat Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) dengantugas mengeluarkan dan mempertanggungjawabkan penggunaan danaBOK. ; Bahwa pada TA 2006 di Kelurahan Bangsal Kecamatan Pesantren KotaKediri terdapat pendapatan sebesar Rp. 107.408.000.00 (seratus tujuh jutaempat ratus delapan ribu rupiah

Kelurahan Bangsal yani dana Bantuan Operasional Kelurahan(BOK) yang dananya berasal dari APBD Kota Kediri TA 2006 sertapendapatan yang berasal dari pembayaran PPh 21 untuk biaya operasionalnamun dalam pelaksanaannya Terdakwa telah membuat bukti pembayaran/ kwitansi tanpa ada kegiatan berupa 10 lembar kwitansi pembayaran nasikotak dan snack sebesar Rp. 6.190.000.00 (enam juta seratus sembilanpuluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi Sulastriselaku PJAK dan saksi Budiono, S.Sos. selaku PJOK

Penanggung Jawab Administrasi Kegiatan (PJAK) KelurahanBangsal dengan tugas melakukan pembukuan / pengadministrasianpendapatan dan pengeluaran Bantuan Operasional Kelurahan (BOK) yangdananya bersumber dari APBD Kota Kediri. ; Bahwa Terdakwa selaku Kepala Kelurahan Bangsal Kecamatan PesantrenKota Kediri pada tanggal 2 Januari 2006 menunjuk secara lisan KepalaSeksi Pembangunan Kelurahan Bangsal yakni Saksi Budiyono, S.Sos.ISEDAGAL s sins sae + ecwsebagai Pejabat Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK

PesantrenKota Kediri periode tahun 2005 s/d 2009. ; 29 Bahwa Saksi oleh Terdakwa ditunjuk sebagai Penanggung JawabOperasional Kegiatan (PJOK) BOK TA 2006 sedangkan yangditunjuk sebagai Penanggung Jawab Administrasi Kegiatan (PJAK)BOK TA 2006 adalah Saksi Sulastri yang juga sebagai Bendahara Kelurahan. ; Bahwa pada TA 2006 Kel.

Bangsal Kec.Pesantren Kota Kediri menunjuk Sulastri sebagai Bendahara Kelurahan Bangsaldan Kepala Seksi Pembangunan Kelurahan Bangsal Budiyono, S.Sos. sebagaiPejabat Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) dengan tugasmengeluarkan dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana BOK. Menimbang, bahwa pendapatan Kel.

desa no. 2139005158 sebesar Rp. 48.705.750, (empat puluh delapan juta tujuh ratuslima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ternyata bantuan ADD tahun2010 tahap pertama tersebut di kuasai dan dikelola sendiri olehhal 3 dari 27 hal Put.No.59/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smgterdakwa tanpa melibatkan perangkat desa yang lain sesuai dengantugas dan fungsinya seperti bendahara desa dan Sekretaris Desa danTim Pelaksana ADD yaitu Penanggung Jawab Administrasi Kegiatan(PJAK)dan Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK

diterima oleh pemerintah desa dengan rekening kas desa no. 2139005158 sebesar Rp. 48.705.750, (empat puluh delapan juta tujuhratus lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ternyata bantuanADD tahun 2010 tahap pertama tersebut di kuasai dan dikelolasendiri oleh terdakwa tanpa melibatkan perangkat desa yang lainsesuai dengan tugas dan fungsinya seperti bendahara desa danSekretaris Desa dan Tim Pelaksana ADD yaitu Penanggung JawabAdministrasi Kegiatan (PJAK)dan Penanggung Jawab OperasionalKegiatan (PJOK

, (tiga puluh tujuh juta empat ratus sembilanpuluh tujuh ribu empat ratus empat puluh rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa ;Bahwa terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatanatau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukandalam mengelola Keuangan Pemerintahan Desa Keboromo TahunAnggaran 2010 karena pada kenyataannya dana ADD tahun 2010tersebut dipegang dan dikelola sendiri dengan tidak memfungsikanbendahara desa dan dan Tim Pelaksana ADD yaitu PJAK dan PJOK

,buku kas umum dana ADD tahun 2010 tidak diselenggarakanoleh bendahara desa karena dana ADD dipegang dan dikelolalangsung oleh terdakwa sehingga bendahara desa tidak dapathal 11 dari 27 hal Put.No.59/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smgmembukukannya dalam pelaksanaan kegiatannya, PJOK tidakmengetahui secara detail pelaksanaan kegiataan ADD karenapelaksanaan kegiatan ditangani langsung oleh terdakwa ; Bahwa akibat penyimpangan yang dilakukan oleh terdakwa selakuKepala Desa Keboromo Kecamatan Tayu Kabupaten Pati

Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) bidang Bina Marga :Sampirno (Kabid Di PU CK), sekarang diganti sdr. Adi Mahendarto(Kepala Seksi di PU Bina Marga);h). Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) bidang Pengairan :Sulkhan (Kepala Seksi Di PU Pengairan);i). Atasan Langsung PJOK Bidang Bina Marga : Zaenal Abidin (Kadis PUBina Marga);j).

Tanto Suharyadi.Atasan Langsung PJOK sdr. Ir. Zainal Abidin, ST.Atasan Langsung PJOK sdr. Ir. Timbul Dwi Utomo.PPK dijabat oleh saksi sendiri.Bendahara Pengeluaran sdr. Djoko Sukartiko, Ssos.Staf Adminstrasi dan Keuangan sdr. Poengki Aries H.Verifikator sdr.

PONGKY datang ke rumah dengan membawa Dokumen yang katanya adalah untukproses pencairan karena saksi tercantum sebagai PJOK, sebelum saksi tanda tangan, saksisempat tanya mana Surat Keputusan (SK) saksi sebagai PJOK, sdr.

Tanto Suharyadi.Atasan Langsung PJOK sdr. Ir. Zainal Abidin, ST.Atasan Langsung PJOK sdr. Ir. Timbul Dwi Utomo.PPK dijabat sdr. Joni Wintoro.Bendahara Pengeluaran sdr. Djoko Sukartiko, Ssos.Staf Adminstrasi dan Keuangan dijabat oleh Terdakwa sendiri.Verifikator sdr.

Zainal Abidin, ST.Atasan Langsung PJOK Ir.

2011 perihal Pemanfaatan Sisa Tender Kegiatan Rehab dan rekon Pasca Bencana Bantuan Sosial Berpola Hibah TA.2010 tanggal 10 Agustus 2011;

/XII/2010 tentang Penetapan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Penanggung jawab Operasional Kegiatan (PJOK) Dana bantuan Sosial Berpola Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruski Pasca Bencana Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2010 tanggal 10 Desember 2010;

Pasaman Barat Tahun Anggaran 2010;

Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/212/BUP.PASBAR tanggal 08 Maret 2011 tentang Perubahan Keputusan Bupati Pasaman Barat No.630/08/SK/BPBD-PJOK/XII/2010 Tentang Penetapan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Penanggung jawab Operasional Kegiatan (PJOK) Dana bantuan Sosial Berpola Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruski Pasca Bencana Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2011;

29 Juni 2010; ---- 1 (satu) lembar fotocopi Surat Penetapan Camat Kuta Selatan Nomor : 412.24/199a/PMD; ----------------------------- 1 (satu) lembar fotocopi Surat Perintah Pencairan Dana sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) tertanggal 29 Juni 2010 ; ----------------------------------------- 1 (satu) lembar fotocopi kwitansi Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) tertanggal 23 Juni 2010 untuk pembayaran belanja bantuan sosial dalam rangka PNPM-MP kepada PJOK

Langsung Belanja Pengeluaran (rincian) tertanggal 23 Juni 2010 ; ----------------------------------------- 1 (satu) lembar fotocopi SPP Nomor : 893/SPP-LS-GJ-BAG.KEU/VI/2010 tertanggal 23 Juni 2010 ; -------------------- 1 (satu) lembar fotocopi Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 3 September 2010 ; -------------------------------------- 1 (satu) lembar fotocopi kwitansi tanggal 31 Agustus 2010 sebesar Rp. 755.000.000,- untuk pembayaran Belanja Bantuan Social dalam rangka PNPM-MP kepada PJOK

Kuta Selatan (telah dilegalisir) ;--------------------------------------- - 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 3 September 2010 (telah dilegalisir);------------------------------ - 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 31 Agustus 2010 sebesar Rp 755.000.000,- untuk pembayaran Belanja Bantuan social dalam rangka PNPM-MP kepada PJOK Kec. Kuta Selatan Kab.

rupiah) ke rekening TPM PNPM Kuta Selatan dari Desak Putu Ari Padmini tertanggal 08 April 2011;------------------------------------------ 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta) tertanggal 29 Juni 2010 (telah dilegalisir);-------------------------------------------------- 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta) tertanggal 23 Juni 2010 untuk pembayaran belanja bantuan sosial dalam rangka PNPM-MP kepada PJOK

satu) lembar fotocopi Surat Penetapan Camat Kuta Selatan Nomor :412.24/391/PMD tertanggal 29 Juni 2010; 1 (satu) lembar fotocopi Surat Penetapan Camat Kuta Selatan Nomor :412.24/199a/PMD;1 (satu) lembar fotocopi Sotocopi Surat Perintah Pencairan Dana sebesarRp. 45.000.000, (empat puluh lima juta rupiah) tertanggal 29 Juni2010 ; 1 (satu) lembar fotocopi kwitansi Rp. 45.000.000, (empat puluh lima jutarupiah) tertanggal 23 Juni 2010 untuk pembayaran belanja bantuan socialdalam rangka PNPMMP kepada PJOK

fotocopi SPM LS Nomor : SPM 893/SPMLSGJBAG.KEU/VI/2010 tertanggal 23 Juni 2010 ; 1 (satu) lembar fotocopi surat pengantar Surat Permintaan PembayaranLangsung Belanja Pengeluaran (rincian) tertanggal 23 Juni 2010 ; 1 (satu) lembar rincian penggunaan dana tanggal 23 Juni2010; 1 (satu) lembar fotocopi Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 3 September 2010 ;1 (satu) lembar fotocopi kwitansi tanggal 31 Agustus 2010 sebesar Rp.755.000.000, untuk pembayaran Belanja Bantuan Social dalam rangkaPNPMMP kepada PJOK

Kuta Selatan (telah dilegalisir) ; 221 (satu) lembar fotocopi Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 3September 2010 (telah dilegalisir) ; 1 (satu) lembar fotocopi kwitansi tanggal 31 Agustus 2010 sebesar Rp.755.000.000, untuk pembayaran Belanja Bantuan Social dalam rangkaPNPMMP kepada PJOK Kec. Kuta Selatan Kab.

Bali ; 1 (satu) lembar fotocopi Surat Penetapan Camat Kuta Selatan Nomor:412.24/391/PMD tertanggal 29 Juni 2010; 1 (satu) lembar fotocopi Surat Penetapan Camat Kuta Selatan Nomor :412.24/199a/PMD; 311 (satu) lembar fotocopi Surat Perintah Pencairan Dana sebesar Rp.45.000.000, (empat puluh lima juta rupiah) tertanggal 29 Juni2010 ; 1 (satu) lembar fotocopi kwitansi Rp. 45.000.000, (empat puluh lima jutarupiah) tertanggal 23 Juni 2010 untuk pembayaran belanja bantuan sosialdalam rangka PNPMMP kepada PJOK

SPMLSGJ BAG.KEU/VI/2010 tertanggal 23 Juni 2010 ; 1 (satu) lembar fotocopi surat pengantar Surat Permintaan PembayaranLangsung Belanja Pengeluaran (rincian) tertanggal 23 Juni 2010 ; 1 (satu) lembar fotocopi SPP Nomor : 893/SPPLSGJBAG.KEU/VI/2010tertanggal 23 Juni 2010 ; 1 (satu) lembar fotocopi Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 3September 2010 ; 1 (satu) lembar fotocopi kwitansi tanggal 31 Agustus 2010 sebesar Rp.755.000.000, untuk pembayaran Belanja Bantuan Social dalam rangkaPNPMMP kepada PJOK

PJOK adalah Kasi Pemberdayaan Masyarakat atau pejabat lain yangditetapkan oleh Bupati;c. Tim Verifikasi (TV) yang dibentuk oleh masyarakat dari orangorang yangberpengalaman dan mempunyai keahlian knususd. UPK sekurangkuragnya terdiri dari seorang Ketua, Sekretaris danBendahara, berasal dari unsure masyarakat yang diangkat melalui MADyang bertugas mengelola dana program dan dana perguliran;e.

Aan Suprianah (selaku pengurus UPK), dan meminta PBUPKdan PJOK untuk melakukan pemeriksaan terhadap administrasi UPK, namunpada saat itu dalam pembukuan tidak ditemukan adanya penyimpangan.Kemudian sdr. H.

Akan dilakukan audit internal oleh Fasilitator Keuangandan BPUPKtanggal 31 Mei 2011;Bahwa pada tanggal 31 Mei 2011 saksi selaku Pembina telah mendapat laporandari PJOK yaitu sdr. Toto Sunanto bahwa telah dilakukan audit internal;Bahwa pada tanggal 1 Juni 2011 di Kanor Camat Gegesik diadakan MAD khususke2 (dua), menghasilkan keputusan sebagai berikut :1.

Cirebon adalah sebagai Penanggun gjawabOperasional Kegiatan (PJOK), sejak tahun 2005 s/d 2009,menggantikan sdr.Sujani; Bahwa sebagai PJOK tahun 2008 saksi diangkat berdasatkan SK. Bupati CirebonNomor : 147/Kep.233BPMP/2008 tanggal 18 April 2008 tentang PenunjukanPJOK PNPMMP Tahun Anggaran 2008; Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku PJOK sesuai Petunjukk TehnisOperasional (PTO) PNPMMP Nomor : 414.2/3717/PMD tanggal 5 Nopember2008, yaitu :a.

Barham sebesar Rp. 12.500.000,00 dan kelompok Ropianahsebesar Rp. 200.000,00, sehingga seluruh dana yang diselewengkan olehTwrdakwa Yulianti adalah sebesar Rp. 41.591.000,00;Bahwa selaku PJOK saksi mendapatkan honor setiap bulannya sebesar Rp.500.000,00, honor tersebut saksi terima dari pengurus UPK;Bahwa di wilayah Kec.

Sedangkan PenanggungjawabAdministrasi Kegiatan (PJAK) dan Penanggunjawab Operasional Kegiatan(PJOK) tidak pernah mengelola uang tersebut, dan mereka tanda tangan padakuitansi pada saat pembuatan LPJ tanpa menerima uangnya ; Bahwa dari LPJ yang dibuat Terdakwa tersebut terdapat pengeluaran yangtidak dapat dipertanggungjawabkan yaitu antara lain sebagai berikut : 1Bukti pendukung untuk belanja pembelian ATK, adasebagian yang tidak diakui oleh toko yang diklaimmembuat nota pembelian, yang seluruhnya

SehinggaHal 8 dari 30 hal, put.no. 06/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.anggaran pemeliharaan kendaraan dinas fiktif seluruhnyasebesar Rp 8.826.325, ; 3 Bukti perjalanan dinas Kepala Desa, PenanggungjawabOpersaional Kegiatan (PJOK) dan PenanggungjawabAdministrasi Kegiatan (PJAK) tidak didukung denganbukti bahwa mereka benarbenar telah melakukanperjalanan dinas ke tempat tujuan yang seluruhnya sebesarRp 4.920.000, ; Bahwa hal tersebut bertentangan dengan Permendagri No:37 tahun 2007Pasal 9 ayat (1), Pasal 22

SedangkanPenanggungjawab Administrasi Kegiatan (PJAK) dan Penanggung JawabOperasional Kegiatan (PJOK) tidak pernah mengelola uang tersebut, danmereka tanda tangan pada kuitansi pada saat pembuatan LPJ tanpa menerimauangnya ; Bahwa dari LPJ yang dibuat Terdakwa selaku Kepala Desa tersebut terdapatpengeluaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan yaitu antara lain sebagaiberikut: i Bukti pendukung untuk belanja pembelianATK, ada sebagian yang tidak diakui olehtoko yang diklaim membuat nota pembelian

Sehingga anggaran pemeliharaankendaraan dinas fiktif seluruhnya sebesarRp.8.826.325, ; iilBukti perjalanan dinas Kepala Desa,Penanggung Jawab Operasional Kegiatan(PJOK) dan Penanggung Jawab AdministrasiKegiatan (PJAK) tidak didukung dengan buktibahwa mereka benarbenar telah melakukanperjalanan dinas ke tempat tujuan yangseluruhnya sebesar Rp.4.920.000, ; V Tambahan DanaAlokasi Dana Desa(ADD) tahun 2008 ; Bahwa pada tahun 2008 Desa Tunjungrejo, Kecamatan Margoyoso, KabupatenPati menerima dana tambahan

berdasarkan SuratKeputusan Bupati Sukabumi Nomor 900/Kep.389BPMPD/2010 tertanggal 24Mei 2010 sebagai berikut : Ketua Unit Pengelola Kegiatan : ASEP HASAN ISMAIL Bin(UPK) DADANG (Terdakwa II) Bendahara Unit Pengelola Kegiatan : PERI CANDRA Bin CECEP(UPK) (Terdakwa I) Sekertaris Unit Pengelola Kegiatan : AYUNGARYANA(UPK) Badan Pengawas Unit PengelolaKegiatan (BPUPK) Ketua : SOPIAN ANSORI Anggota : RIDWAN EFENDI Anggota : UPANSUPENDI Fasilitator Kecamatan : DONIPURNAMA Fasilitator Tehnik : NURMAN SULAEMAN (PJOK

Dalam pencairan uang mengetahui langsung danmempertangungjawabkan kegiatan kepada PJOK. Bahwa untuk menindaklanjuti kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP)sebesar Rp.356.250.000, (tiga ratus lima puluh enam juta dua ratus limapuluh ribu rupiah) ditetapbkan 7 (tujuh) desa yang mendapatkan danatersebut sesuai dengan Surat Penetapan Camat (SPC) Nomor900/418/Tahun 2010 tertanggal 7 Oktober 2010 sebagai berikut :1.

daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barangyang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawanhukum baik sengaja maupun lalai.Bahwa sekitar bulan November 2010 dana kegiatan Simpan PinjamPerempuan (SPP) sebesar Rp.356.250.000, (tiga ratus lima puluh enamjuta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dicairkan dari UPK ke TPK dimanaketua TPK bersama dengan bendahara TPK mengambil langsung dana dariUPK, sesuai dengan RPD (Rencana Penggunaan dana) yang telah disetujuioleh Kepala Desa, PJOK

SuratKeputusan Bupati Sukabumi Nomor 900/Kep.389BPMPD/2010 tertanggal 24Mei 2010 sebagai berikut : Ketua Unit Pengelola Kegiatan : ASEP HASAN ISMAIL Bin(UPK) DADANG (Terdakwa II) Bendahara Unit Pengelola Kegiatan : PERI CANDRA Bin CECEP14(UPK) (Terdakwa I) Sekertaris Unit Pengelola Kegiatan : AYUNGARYANA(UPK) Badan Pengawas Unit PengelolaKegiatan (BPUPK) Ketua : SOPIAN ANSORI Anggota : RIDWAN EFENDI Anggota : UPANSUPENDI Fasilitator Kecamatan : DONIPURNAMA Fasilitator Tehnik : NURMAN SULAEMAN (PJOK

Sedangkanterdakwa II selaku Ketua UPK memilki tugas dan tanggungjawab dalam hal : (1)membuat specmen, (2) mengontrol pembukuan di UPK, (3) mengadakan rapatkoordinasi dengan sekretaris dan bendahara UPK, (4) membuat laporan kegiatan kepadaFasilitator Kabupaten, dan (5) dalam pencairan uang mengetahui langsung danmempertanggungjawabkan kegiatan kepada Penanggungjawab Operasional Kegiatan(PJOK);Bahwa benar kegiatan Simpan Pinjam Perempuan merupakan kegiatan pemberianbantuan kepada kelompok perempuan

TPKD, PD dan PjOK memeriksa semua dokumen pengajuandengan melakukan pemeriksaan buku kas serta kwitansi sebelummenyiapkan penarikan dari Bank;e. TPKD bersama TPKK mencairkan dana untuk disimpan dandikelola oleh bendahara TPKK;.

Membuka rekening di Bank pemerintah terdekat bersama pendampingdistrik dan PJOK untuk dana operasional perencanaan;Membuat Rencana Penggunaan Dana (RPD) Operasional dan laporanpenggunaannya untuk dibahas dan disetujui bersama pendamping distrikdan PJOK;Hal. 24 dari 133 hal. Put. No. 2788 K/Pid.Sus/2016j. Menempelkan informasi yang menyangkut penggunaan dan pengelolaandana PNPM Mandiri pada papan informasi di Distrik secara berkala sertamemelihara papan informasi tersebut:k.

Membuka rekening di Bank pemerintah terdekat bersama pendampingdistrik dan PJOK untuk dana operasional perencanaan;i. Membuat Rencana Penggunaan Dana (RPD) Operasional dan laporanpenggunaannya untuk dibahas dan disetujui bersama pendamping distrikdan PJOK;j. Menempelkan informasi yang menyangkut penggunaan dan pengelolaandana PNPM Mandiri pada papan informasi di Distrik secara berkala sertamemelihara papan informasi tersebut:k.

Membantu PJOK dalam pengurusan proses pencairan dana program;Hal. 45 dari 133 hal. Put.

TPKD, PD dan PjOK memeriksa berkas pengajuan, apabilapengajuan dianggap memenuhi syarat maka TPKD menyiapkanslip penarikan dari rekening kolektif untuk dilakukan pencairan;c.

( Penanggung Jawab OperasionalKecamatan) PNPMMPd Kec.Singkep Barat ;Bahwa saksi menjabat sebagai PJOK Berdasarkan Surat Keputusan BupatiLingga Nomor: 029 / KPTS / II / 2009 tanpa tanggal bulan Februari tahun 2009Atas usulan Camat Singkep Barat nama saksi diajukan ke Satker PNPM MPd Kab.Lingga ( Dinas Sosial,tenaga kerja dan Transmigrasi );Bahwa Tugas dan tanggung jawab PJOK PNPM MPad Kec.

Bersama Fasilitator Kecematan dan PJOK mensosialisasikan PNPM MPddi wilayah Kecamatan.Memonitoring dan mengevaluasi laporan pertanggungjawaban pelaksanaanPNPM MPd dari semua desa.Membantu penyelesaian masalah PNPM MPd yang timbul di wilayahnya..

PJOK UPK PNPM MPd yaitu Saksi LILIK NURHAYATI ;7. Fasilitator Tekhnik periode tahun 2009 yaitu Saksi CHANDRA EKAPUTRA ;8. Fasilitator Tekhnik periode tahun 2010 yaitu Saksi MAHYUDI ;9. Badan Pengawas Ketua UPK PNPM MpPd yaitu Saksi ABDULRAHMAN ;10. Badan Pengawas Ketua UPK PNPM MpPd yaitu Saksi M.PONHARSA ;11.

Putusan No.02/Pid.Sus/2012/TIPIKOR PN.TPIBahwa selama terdakwa menjadi FK tidak pernah di lakukan Verifikasi oleh timverivikasi dan hal tersebut atas kesepakatan PJOK.

) PNPM MP KabupatenLingga TA.2007 tanggal 16 Maret 2007;Surat keputusan Bupati Lingga No.11/KPTS/I/2008 tentang penunjukanPenanggung Jawab Operasinal Kabupaten (PJOKAB) dan Penangung jawaboperasional kegiatan (PJOK) PNPM MP Kabupaten Lingga TA.2009tanggal 14 Januari 2008.3.

TPKD, PD dan PjOK memeriksa berkas pengajuan, apabilapengajuan dianggap memenuhi syarat maka TPKD menyiapkanslip penarikan dari rekening kolektif untuk dilakukan pencairan;c.

Apabila saldo di kas bendahara TPKK kurang dari 10% dari danayang diterima dari tahap , ketua TPKK harus segera mengajukandana tahap II (45%) kepada TPKD dengan diverifikasi TPKD, PDdan PjOK;b. Apabila telah dilakukan pemeriksaan oleh pendamping distrik,TPKD dan PjOK atas kemajuan seluruh kegiatan di kampung dandana yang digunakan sesuai kenyataan di lapangan, maka TPKKHal. 47 dari 158 hal. Put.

Ketua TPKK mengajukan penarikan dana ke TPKD dandiverifikasi oleh TPKD, PD dan PjOK dengan menyerahkan RPDdiketahui oleh Pendamping Kampung dan Kepala Kampung,dilampiri oleh SKMP, LPD dan foto copy buku kas harian;d. TPKD, PD dan PjOK memeriksa semua dokumen pengajuandengan melakukan pemeriksaan buku kas serta kwitansi sebelummenyiapkan penarikan dari Bank;e. TPKD bersama TPKK mencairkan dana untuk disimpan dandikelola oleh bendahara TPKK;(6).

Apabila saldo di kas bendahara TPKK kurang dari 10% dari danayang diterima dari tahap I, ketua TPKK harus segera mengajukandana tahap II (45%) kepada TPKD dengan diverifikasi TPKD, PDdan PjOK;Hal. 72 dari 158 hal. Put. Nomor 2789 K/PID.SUS/2016b.

TPKD, PD dan PjOK memeriksa semua dokumen pengajuandengan melakukan pemeriksaan buku kas serta kwitansi sebelummenyiapkan penarikan dari Bank;e. TPKD bersama TPKK mencairkan dana untuk disimpan dandikelola oleh bendahara TPKK;.

TPK/2016/PN.BGLsebagai Pihak Pertama dengan Asdi selaku Suplier sebagai Pihak Keduadiketahui oleh Yeten Gustati selaku PJOK Kecamatan dengan nilaiRp.103.620.000,(seratus tiga juta enam ratus dua puluh ribu rupiah)dengan waktu pelaksanaan tidak ditentukan.6.

DanRPD tersebut ditandatangani oleh TPK, PjOK Kecamatan danFasilitator Kecamatan. Setelah RPD diterima oleh UPK dari TPK,selanjutnya UPK melakukan koreksi atau pemeriksaan terhadapRPD yang diajukan oleh TPK.

Bahwayang bertindak selaku PJOK Kecamatan, PjOK Kabupaten danFasilitator dalam PNPM Mandiri Perdesaan Pola Khusus Percepatandan Penguatan MP3KI Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA. 2014adalah :a.b.C.PjOK Kecamatan : YETEN GUSTATIPjOK Kabupaten : YANUAR. ASFasilitator1) Fasilitator Kecamatan : YUNANADO, SP2) ~~ Fasilitator Teknik KecamataHalaman 124 dari360 HalamanPutusan. Nomor: 41/Pid.Sus.

YETEN GUSTATI, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPk) /Penanggung jawab Operasional Kegiatan (PJOK) yangberdasarkan Surat Keputusan Kepada Badan PemberdayaanMasyarakat dan Desa Kabupaten Bengkulu Selatan selakuKuasa Pengguna Anggaran pada kegiatan urusan bersama (UB)Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat MandiriPerdesaan Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor414.2/07/Kep/BPMD/I/2014, tanggal 11 Januari 2014 tentangpenetapan pejabat pembuat komitmen (PPK) / PenangungjawabOperasional Kegiatan (PJOK)

Pencairan tahap pertama yaitu UPK mengajukan Surat PermintaanPembayaran Langsung (SPP LS) ke Pjok dengan dilampiriKwitansi, KTP, Foto Copy Rekening UPK dan SPC. Kemudian SPP LS dari UPK tersebut diajukan oleh PjOK Satker BadanPemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMD) Kabupatendilengkapi. Kemudian Satker BPMD memeriksa persyaratanpencairan dana yang diajukan oleh UPK melalui PjOK.

dan alokasi dana bantuan langsung masyarakat (BLM) PNPM-MPD dan paska program pengembangan Kecamatan (PPK) Kabupaten Rembang tahun 2011;20. 1 (satu) bendel Keputusan Camat Sumber Nomor : 15 tahun 2011 tanggal 25 Januari 2011, tantang pembentukan Tim verifikasi UPK Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd) Kecamatan Sumber;21. 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Rembang Nomor : 410/37/2011 tanggal 20 Januari 2011 tentang Penunjukan Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK

Rembang dan PPK atau PJOkecamtan Sumber.Daftar rincian permintaaan pembayaran yang ditandatangani oleh PPK atauPjoKecamtan Sumber.Kwitansi LS (langsung) bukti pembayaran yang ditandatangani oleh ketua UPK danKPA atau PPK.Surat perjanjian pendanaan (SP2) yang ditandatangani oleh PPK atau PJOk PNPM MPd Kec.

Rembang adalah Keputusan Bupati Rembang Nomor : 410 / 37 /2011, tanggal 20 Januari 2011, tentang Penunjukan Penanggung jawab OperasionalKegiatan (Pjok) Tingkat Kecamatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat MandiriPerdesaan (PNPMMPd) Tahun anggaran 2011;Bahwa di dalam PTO, tugas saksi sebagai Penanggung jawab operasional (PJOk) diaturdalam Surat Keputusan Bupati Rembang Nomor : 410 / 37 / 2011, tanggal 20 Januari2011, yaitu :1.

Surat pernyataan kesiapan penggunaan dana (SPKPD) yang ditandatangani oleh ketuaMAD, ketua UPK, Fasilitator Kecamatan, PPK/PjJOK Kecamatan, dan FasilitatorKabupaten.Bahwa yang membuat SPP (Surat Permintaan Pembayaran) adalah PjOK Kecamatan,sedangkan untuk SPM (Surat Perintah Membayar) adalah pejabat penguji danpenandatangan SPM yaitu saksi MUNADI.

Surat pernyataan kesiapan penggunaan dana (SPKPD) yang ditandatangani oleh ketuaMAD, ketua UPK, Fasilitator Kecamatan, PPK/PjJOK Kecamatan, dan FasilitatorKabupaten.Bahwa yang membuat SPP (Surat Permintaan Pembayaran) adalah PJOK Kecamatan,sedangkan untuk SPM (Surat Perintah Membayar) adalah pejabat penguji danpenandatangan SPM yaitu saksi MUNADI.

Rembang;Bahwa yang berhak mengirim proposal yang sudah di nyatakan Lengkap ke KPPN adalahsaksi selaku pejabat penguji penandatangan SPM (Surat Perintah Membayar) melalui imailyang kemudian disusul dengan proposal;Bahwa jika ada perjanjian kerja sama antara PjOK Kabupaten / PPK dengan pengurusUPK kecamatan Sumber yaitu Surat Perjajian Pendanaan (SP2) yang ditandatangani olekPPK / PjOK Kecamatan dengan ketua UPK;Bahwa Dana bantuan pemerintah yang diterima oleh UPK Kec.

YUNIANTO DWI SUTONO ;Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan danmembenasrkan keterangan sebagaimana dalam Berita Acara yang telah ditandatanganinya;Bahwa saksi dalam pada tahun 1997 sampai dengan 2001bertugas di Kecamatan Wirobrajan, sebagai Penanggung JawabOperasional Kegiatan (PJOK) ; Bahwa Saksi pernah dimintai pencairan dana untuk pertama kalipada program Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan(P2KP) untuk Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) SEMERUKelurahan Patangpuluhan; Bahwa

tugas saksi sebagai Penanggung Jawab OperasionalKegiatan (PJOK) adalah : a.

Mengelola dana administrasi proyek PJOK ; f. Bersama Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) menandatangani SPPB (Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan) untuk pencairan dana ;g.

dilaksanakan ;Bahwa BKM dibentuk setelah adanya Sosialisasi dari Fasilitatorkemudian; Bahwa ada persyaratan untuk membuat BKM antara lain bahwaanggota harus berdomisili pada kelurahan tersebut,;Bahwa yang menentukan BKM telah memenuhi syarat atau belumadalah Fasilitator BKM SEMERU yang pada waktu itu sudahmemenuhi syarat secara administrasi ; Bahwa BKM SEMERU pernah sebagai BKM percontohan di KotaYogyakarta, karena pengelolaanya sangat bagus ;Bahwa sebagai Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK

) tidakHal. 100 dari 230 Putusan No.11/Pid.S usTPK/2016/PN Yykbisa melakukan check list terhadap proposal peminjam uang padaBadan Keswadayaan Masyarakat (BKM), karena itu bukan kewenangannya;Bahwa pada waktu saksi pindah tugas bukan sebagaiPenanggung Jawab Operasional Kegiatan PJOK lagi dan kalauPenanggung Jawab Operasional Kegiatan PJOK pindah makadiangkat Penanggung Jawab Operasional Kegiatan PJOK yangbaru dan saksi di Kecamatan Wirobrajan diganti oleh Sdr.

Mendukung tugas Kelompok Kerja (Pokja) Kecamatan dan PJOK untuk mengikutikegiatankegiatan yang diselenggarakan di Kabupaten.Halaman 13 dari 60 hal. Putusan No. 59/Pid.SusTPK/2015/PN.Bgl. Membina, mengarahkan, mendampingi, dan mengendalikan pelaksanaan tugastugas FD, Kelompok Diskusi Sektor, Lembaga Kemasyarakatan Desa, danKelompok Pemanfaat dan Pemelihara untuk melaksanaan kegiatan..

Membuat laporan hasil pengawasan yang ditujukan ke PPK;Bahwa Saksi mendapat honor dari jabatan PJOK Kecamatan Penarik tersebut?

Mendukung tugas Kelompok Kerja (POKJA) Kecamatan, PJOK denganmemfasilitasi, memberikan masukan, dan mendampingi dalam proses persiapanpelaksanaan, mendorong tindak lanjut penyelesaian masalah pengelolaaninformasi dan pelaporan kegiatan di tingkat kecamatan dan desaMendukung tugas Kelompok Kerja (POKJA) Kecamatan, PJOK untuk mengikutikegiatankegiatan yang diselenggarakan di Kabupaten.Membina, mengarahkan, mendampingi, dan mengendalikan pelaksanaan tugastugas FD, kelompok diskusi sektor, LKD, Kelompok

Mendukung tugas Kelompok Kerja (POKJA) Kecamatan, PJOK denganmemfasilitasi, memberikan masukan, dan mendampingi dalam proses persiapanpelaksanaan, mendorong tindak lanjut penyelesaian masalah pengelolaaninformasi dan pelaporan kegiatan di tingkat kecamatan dan desa2. Mendukung tugas Kelompok Kerja (POKJA) Kecamatan, PUOK untuk mengikutikegiatankegiatan yang diselenggarakan di Kabupaten.Halaman 53 dari 60 hal. Putusan No. 59/Pid.SusTPK/2015/PN.Bgl3.

Mendukung tugas Kelompok Kerja (POKJA) Kecamatan, PJOK denganmemfasilitasi, memberikan masukan, dan mendampingi dalam prosespersiapan pelaksanaan, mendorong tindak lanjut penyelesaian masalahpengelolaan informasi dan pelaporan kegiatan di tingkat kecamatan dandesa2. Mendukung tugas Kelompok Kerja (POKJA) Kecamatan, PJOK untukmengikuti kegiatankegiatan yang diselenggarakan di Kabupaten.3.