Ditemukan 1446 data
62 — 22
Tanggal 18 Desember 2915 .........Halaman 58 dari 61halaman Putusan Nomor 202/Pat/2018/PT.DPS.yang setelah dilakukan penelitian terhadap bukti bukti yang ada seharusnyaditulis 2015, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding memandangsebagai kesalahan ketik yang harus diperbaiki, dan hal tersebut akandiperbaiki dalam amar putusan Pengadilan Tingkat Banding ;Menimbang, bahwa oleh karena para Pembanding tetap dipihakyang kalah, baik dalam Pengadilan tingkat pertama maupun dalamPengadilan tingkat Bading
184 — 53
Fakta tersebutmenunjukan Para Terbanding semula Para Tergugat tidak pernahmenyelesaikan perubahan nama dalam PPJB, sehingga sangat patut danberalasan perbuatan Para Terbanding semula Para Tergugat dikatagorikansebagai beritikat buruk.Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat dalamkontra memori bading pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang telah mempertimbangkandengan baik dan cermat seluruh buktibukti yang dihadirkan dalam prosespersidangan
55 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Lebih lanjutdinyatakan bahwa segala apa yang menjadi dasar dan alasan pertimbanganhukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat disetujuldan dijadikan pula sebagai dasar pertimbangannya dalam memeriksa danmemutus sengketa a quo dalam pengadilan tingkat bading (vide SalinanPut. No. 7/B/2015/PT.TUN.JKT hal.11 Parg. 1 Bar. 8);3. Bahwa lebih lanjut Judex Facti menyatakan bahwa tidak ditemukan buktibukti baru yang dapat dipertimbangkan untuk membatalkan Putusan PTUNSamarinda a quo;4.
41 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Judex Facti tingkat bading tidak membaca gugatan secara utuh, yangmana secara tegas di dalam gugatan a quo yang perlu dikutip kembaliberbunyi:Tindakan Tergugat yang tidak memproses pengaduan perselisihan hakadalah perbuatan melawan hukum atas persekongkolan Para Tergugat;15.Bahwa telah jelas dalam gugatan dengan sub judul di dalam gugatan itusudah jelas sebagai cerminan, yaitu tindakan tidak memprosespengaduan kata kunci perbuatan perkara a quo. Yaitu pengaduanHal. 37 dari 43 hal. Put.
Terbanding/Penggugat III : TAUFIK
Terbanding/Penggugat I : A. BAKAR, M. PD
Terbanding/Penggugat IV : AMRIN
Terbanding/Penggugat II : MASDAH
Turut Terbanding/Tergugat III : RUSLAN
Turut Terbanding/Tergugat I : ADNAN ABDULLAH
Turut Terbanding/Tergugat VI : Kantor Pertanahan Kabupaten Bima
Turut Terbanding/Tergugat IV : A. KADIR UMAR
Turut Terbanding/Tergugat II : DRA, EMI BINTI M. YAKUP
22 — 18
Pendapat dan pertimbangan hukum tersebut telah memenuhi rasakeadilan, karena didasari oleh faktafakta yang benar dan tidakdapat dibantah kebenarannya oleh para Penggugat Konvensi/paraTergugat Rekonvensi.Berdasarkan seluruh uraian dan alasan sebagaimana pada angkal s/d angka 6 diatas, Tergugat V Konvensi/Penggugat II Rekonvensi (Pembanding) mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Bading pada Pengadilan Tinggi Mataram untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut : Mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding
75 — 32
Membebankan biaya perkara terhadap Terdakwa sebesar Rp. 5.000, (limaribu rupiah).Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa/Penuntut Umummaupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan Permintaan bading dihadapanPanitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambonmasingmasing pada tanggal 27 Agustus 2014 sesuai Akta Permintaan BandingNomor 06/Akta Pid.Tipikor/2014/PN.Amb, tanggal 27 Agustus 2014, dan Nomor06. a/Akta Pid.Tipikor/2014/PN.Amb, tanggal 27 Agustus 2014, dan aktaPerimntaan
Terbanding/Terdakwa : MUSLIH Bin MOKIYAR.
86 — 72
Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi / Tindak PidanaKorupsi Tingkat Bading sejak tanggal 05 Juni 2019 sampai dengantanggal 03 Agustus 2019.PENGADILAN TINGGI TINDAK PIDANA KORUPSI TERSEBUT;Telah membaca dan memperhatikan :1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 26/PID.SUSTPK/2019 tanggal 25Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara ini ditingkat banding;2.
87 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tergugat VI dihukum pula untukmembayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat atas keterlambatanmenyerahkan tanah/rumah sengketa yang diperhitungkan sebesarRp500.000,00/perhari, terhitung sejak perkara ini berkekuatan hukumtetap sampai dengan dilaksanakan penyerahan kepada Penggugat;Bahwa karena gugatan ini berdasarkan buktibukti yang kuat dansempurna, maka Penggugat mohonkan agar Pengadilan Negeri Rote Ndaodapat menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu,walaupun ada upaya hukum bading
HANIFAH KHOMAIR
Tergugat:
KEPALA DESA NGUJUNGREJO KECAMATAN TURI, KABUPATEN LAMONGAN
106 — 60
Bahwa terhadap surat jawaban/tanggapan pihak Tergugat dimaksudmaka sesuai ketentuan Pasal 78 ayat (2) UndangUndang Nomor 30tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Penggugat telah pulamelakukan banding adminitratif yang ditujukan kepada atasan Tergugatdengan surat tanggal 25 September 2020 dan mendapat tanggapan padatanggfal 9 Oktober 2020, yang isi intinya bahwa Prosedur pemberhentiansaudara Hanifah Khomair sudah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan terhadap bading admnistratif
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : PINA APRILIANTI Binti REVI SUTARMAN Diwakili Oleh : ASRI VIDYA DEWI,S.Si,SH
669 — 1526
mengandung muatan pornografi;Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh JaksaPenuntut Umum pada pokoknya merupakan pengulangan perbuatanTerdakwa yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan MajelisHakim Tingkat Pertama, yang pada pokoknya Majelis Hakim Tingkat Bandingsependapat bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang terbuktitersebut tidak dalam keadaan terpaksa dan tidak ditemukan adanya dayapaksa yang tidak dapat dilawan oleh Terdakwa;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Bading
Terbanding/Terdakwa I : Syamsidar Br Marpaung
Terbanding/Terdakwa II : Nursyam Br Marpaung
116 — 48
M E N G A D I L I :
- Menerima Permintaan Bading dari Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 788/Pid.B/2021/PN Kis tanggal 27 Januari 2022 yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanyahukuman yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa,sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut :
- Menyatakan Terdakwa I. Syamsidar Br. Marpaung dan Terdakwa II. Nursyam Br.
30 — 15
(empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).Hal 47 dari 49 halaman Putusan Nomor 540/Pdt.G/2016/PN DpsCatatan I:Dicatat disini bahwa pada hari ini Kamis, tanggal 15 Desember 2016, KuasaHukum Tergugat telah mengajukan upaya hukum Bading terhadap PutusanPengadilan Negeri Denpasar, Nomor 540/Pdt.G/ 2016/PN Dps. tertanggal 5Desember 2016 tersebut ;Panitera Pengganti,T.t.d. Made Arta Jaya Negara, SH.Untuk Salinan Resmi PutusanPanitera,Mustafa Djafar, SH.
Terbanding/Terdakwa : PUTRANTO alias IDOL
Terbanding/Terdakwa : JONATHAN PARLINDUNGAN HASIBUAN
62 — 5
., yang dimohonkan bading tersebut ; --------------------
MENGADILI SENDIRI :
- Menyatakan Terdakwa 1. PUTRANTO alias IDOL dan Terdakwa 2.
117 — 44
.: Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka PutusanPengadilan Militer Il11 Yogyakarta Nomor : 05K/PM Il11/AU/I/2016 tanggal 26 Mei 2016, yang membuktikan unsur pasal samaseperti pembuktian yang dibuktikan oleh Oditur Militer tidak dapatdipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan selanjutnya MajelisHakim Tingkat Bading akan mengadili sendiri sebagaimanatersebut dalam diktum dibawah ini.: Bahwa menurut fakta hukum yang terungkap dipersidanganTerdakwa tidak cukup bukti yang dapat membuktikan
Terbanding/Penggugat : PT. PLN Persero Area Medan
95 — 73
karenanya memori bandingtersebut tidak beralasan dan harus dikesampingkan;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca,meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan suratsurat yangberhubungan dengan pokok perkara ini, mulai dari gugatan,buktibukti Suratsurat dan Saksisaksi dari Kedua pihak berperkara yangtermuat dalam Berita Acara Sidang serta turunan resmi putusan PengadilanNegeri Medan Nomor 369/Pdt.G/2018/PN Mdn tangggal 06 Maret 2019,memori banding dan tambahan memori bading
140 — 56
perkara masingmasing tanggal 22 September 2017 untuk Jaksa Penuntut Umum danuntuk Penasehat Hukum Terdakwa kepada masingmasing pihak diberikesempatan untuk mempelajari berkas;Menimbang, bahwa permintaan banding Jaksa Penuntut Umum, telahdiajukan dalam tenggang wakitu dan menurut cara serta syaratsyaratsebagaimana yang ditentukan dalam undangundang, maka Majelis HakimPengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi berpendapat permintaan bandingtersebut secara formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa pemohon bading
Pembanding/Tergugat III : PEMIMPIN REDAKSI, LINTAS NUSA NEWS Diwakili Oleh : KAREL PANDU Alias IQBAL
Terbanding/Penggugat : LEONARDUS FREDIYANTO MOAT LERING
Turut Terbanding/Tergugat I : ANTON GEZA KEDANG S Pd
129 — 87
/PT KPGMenimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Bandingberpendapat bahwa gugatan Terbanding semula Penggugattidak cukupberalasan hukum untuk dikabulkan sehingga harus dinyatakan ditolak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan pendapatMajelisHakim Tingkat Banding tersebut diatas, maka putusan Pengadilan NegeriMaumere Nomo : 20/Pdt.G/2019/PN Mme tanggal 19Ferbuari 2020 yang dimohonkan banding tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkanselanjutnya Pengadilan Tingkat Bading
26 — 8
Menyatakan bahwa isi putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulumeskipun ada upaya hukum Verzet, bading atau kasasi;6. Menyatakan sita jaminan berupa bangunan kantor PT.Mandiri Tunas Financeyang terletak di Jalan H.Nani Wartabone,Kel.Heledulaa Selatan,Kec.KotaTimur,Kota Gorontalo,sah dan berharga;7.
Terbanding/Terdakwa : SUDIRMAN Bin EDI YS
82 — 35
Jaksa/ Penuntut Umum mengajukanalasanalasan keberatannya sebagaimana Memori Banding, halaman 45.Terhadap memori bading Jaksa/ Penuntut Umum dimaksud, Penasiht HukumTerdakwa hanya menyerahkan sepenuhnya penilaian terhadap keberatandimaksud kepada pengadilan banding.
103 — 38
secaraspesifik Majelis Hakim tidak menemukan = adanyaaturan yang mengharuskan ditempuhnya upaya bandingadministrafif terhadap permasalahan yang dihadapiPenggugat dengan ditolaknya Akta Jual Beli yangdijadikan dasar permohonan peralihan hak olehTergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganhukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapatbahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan SuratKeputusan obyek sengketa sudah sesuai denganwewenangnya dan telah final yang tidak mengharuskanditempuhnya upaya bading