Bank Muammalat Indonesia, Tbk berdasarkan APHT tanggal 02 September 2013 Nomor 227/2013 dibuat oleh Nur Habibi, SH, M.

Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk berdasarkan APHT tanggal 09 September 2016 Nomor 367/2016 dibuat oleh Nur Habibi, SH, M. Kn. selaku PPAT Kota Langsa sebesar Rp. 425.000.000,- (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 573/2016 dan Hak Tanggungan Peringkat II (kedua) untuk kepentingan PT.

Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk berdasarkan APHT tanggal 06 April 2018 Nomor 320/2018 dibuat oleh Riza Octariana, SH. selaku PPAT Kota Langsa sebesar Rp. 77.250.000,- (tujuh puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 340/2018;

Bank Mandiri (Persero) Tbk berdasarkan APHT tanggal 28 Oktober 2011 Nomor 1721/2011 dibuat oleh Riza Octariana, SH. selaku PPAT Kota Langsa sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 760/2011;

Bank Negara Indonesia (Persero) Tbkberdasarkan APHT tanggal 09 September 2016 Nomor 367/2016 dibuat oleh NurHabibi, SH, M. Kn. selaku PPAT Kota Langsa sebesar Rp. 425.000.000, (empatratus dua puluh lima juta rupiah) dengan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor573/2016 dan Hak Tanggungan Peringkat II (kedua) untuk kepentingan PT.

BankNegara Indonesia (Persero) Tok berdasarkan APHT tanggal 06 April 2018 Nomor320/2018 dibuat oleh Riza Octariana, SH. selaku PPAT Kota Langsa sebesar Rp.77.250.000, (tujun puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) denganSertipikat Hak Tanggungan Nomor 340/2018;Termohon Ill, Uang sejumlah Rp. 24.294.400, (Dua puluh empat juta dua ratusSembilan puluh empat ribu empat ratus rupiah) sebagai pembayaran gantikerugian :e Tanah seluas 2 m, yang terletak di Desa Matang Seulimeng KecamatanLangsa

Bank Mandiri(Persero) Tok berdasarkan APHT tanggal 28 Oktober 2011 Nomor 1721/2011dibuat oleh Riza Octariana, SH. selaku PPAT Kota Langsa sebesar Rp.400.000.000, (empat ratus juta rupiah) dengan Sertipikat Hak TanggunganNomor 760/2011;e Tanah seluas 8 m, yang terletak di Desa Matang Seulimeng KecamatanLangsa Barat Kota Langsa, Propinsi Aceh dengan Surat Tanda Bukti/Alas Hakberupa Hak Milik Nomor 433 tanggal 02 Desember 1998, berdasarkan AktaJual beli Nomor 380/2001 tertanggal 03 Oktober 2001 dibuat

Menyatakan sah dan menerima penitipan :e uang sejumlah Rp. 95.561.120, (Sembilan puluh lima juta lima ratus enampuluh satu ribu seratus dua puluh rupiah) sebagai pembayaran gantikerugian tanah seluas 8 m, yang terletak di Desa Matang SeulimengKecamatan Langsa Barat Kota Langsa, Propinsi Aceh dengan Surat TandaBukti/Alas Hak berupa Hak Milik Nomor 1077 tanggal 04 Desember 2012,dibebani Hak Tanggungan Peringkat (pertama) untuk kepentingan PT.Bank Muammalat Indonesia, Tok berdasarkan APHT tanggal 02

Bank NegaraIndonesia (Persero) Tok berdasarkan APHT tanggal 09 September 2016Nomor 367/2016 dibuat oleh Nur Habibi, SH, M. Kn. selaku PPAT KotaLangsa sebesar Rp. 425.000.000, (empat ratus dua puluh lima juta rupiah)Halaman 4 dari 7 Penetapan KPN Mengesahkan dan Menerima Penitipan Uang Ganti Kerugiandengan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 573/2016 dan Hak TanggunganPeringkat Il (kedua) untuk kepentingan PT.

Menyatakan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) terhadap Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 6/Ciketing Udik terletak di Propinsi Jawa Barat, Kecamatan Bantar Gebang Kelurahan Ciketing Udik Kota Bekasi seluas 4.050 m2 (empat ribu lima puluh meter persegi) atas nama PT. SANDIPALA ARTHA PUTRA / Pelawan I beserta dengan akta-akta turunannya adalah tidak sah dan batal menurut hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;4.

Menyatakan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor : 08/2015 tanggal 09 Februari 2015 adalah tidak sah dan batal menurut hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;5. Menyatakan Serifikat Hak Tanggungan Nomor : 01292/2015 tanggal 06 Februari 2015 adalah tidak sah menurut hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;6.

Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) terhadap SHGB No.6/Ciketing Udik.b. Akta Pemberian Jaminan Pribadi No. 63 danc.

Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) terhadap SHGB No.6/Ciketing Udikb. Akta Pemberian Jaminan Pribadi No. 63 danc.

Akta) Pemberian Hak Tanggungan (APHT) terhadap SHGB No.6/Ciketing Udikb. Akta Pemberian Jaminan Pribadi No. 63 danc.

Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) terhadap SHGB No. 6/CiketingUdik.b. Akta Pemberian Jaminan Pribadi No. 63 danc.

adalah Akta Pembebanan Hak Tanggugan,misalnya ada penjaminan kredit bisa langsung ke APHT atau Perjanjian KreditSKMHT dan APHT, dimana APHT adalah suatu bentuk pembebanan yangtt ttsifatnya accesoirlalu dibuatlah APHT;Bahwa, APHT dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) danmerupakan domain PPAT;yang sebelumnya terlebih dahulu ada Perjanjian KreditBahwa, disalah satu klausul yang disebutkan di APHT memang ada kalimatPenerima APHT dalam hal ini adalah Penerima Kuasa diberikan kewenanganuntuk melakukan

2017 Peringkat Pertama dengan AKTA PEMBERIAN HAKTANGGUNGAN (APHT) nomor : 1084 / 2017 tanggal 12 Mei 2017senilai Rp. 735.000.000, (tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah)yang dibuat PPAT Ny.

tersebut' diikat dengan SERTIFIKAT HAKTANGGUNGAN no. 03356/ 2017 Kabupaten Klaten.4) Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) no. 1085/2017 tanggal 12Mei 2017 yang dibuat Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Ny.

Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) no. 1084/2017 tanggal12 Mei 20172). Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) no. 1087/2017 tanggal12 Mei 20173). Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) no. 1086/2017 tanggal12 Mei 20174).

Bahwa tidak benar dalil posita gugatan Para Penggugat angka 18, samadengan Jawaban sebelumnya pada nomor 6, 7, 11, 15, 17 dan 18, tidakbenar Tergugat mengintimidasi Para Penggugat dengan upaya LelangEksekusi Hak Tanggungan terhadap Obyek sengketa perkara a quo cacathukum dan batal demi hukum.Bahwa terbitnya :Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) no. 1084/2017 tanggal12 Mei 2017,Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) no. 1087/2017 tanggal12 Mei 2017Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) no. 1086/2017 tanggal12

Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) no. 1084/2017 tanggal12 Mei 2017 senilai Rp.735.000.000, (tujuh ratus tiga puluh lima jutarupiah) dengan SERTIFIKAT HAK TANGGUNGAN no. 03358/ 2017Kabupaten Klaten atas 2 sertifikat:a.

Dengandemikian gugatan Para Penggugat haruslah ditolak atausetidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvakelijkverklard) ; Bahwa Para Penggugat dalam membuat gugatannya tidak jelaskarena Surat Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yangdidalilkan oleh Para Penggugat pada posita angka 10 dan positaangka 8 tidak jelas apakah APHT No.14/2013 atau APHTNo.28/2013, hal tersebut membuat gugatan tidak jelas dankabur.

Para Penggugat yang mendalilkan Ibu Metawati semasa hidupnyaHalaman 36 dari 61 Putusan Nomor 103PDT/2020/PT BDG.tidak pernah bertemu dengan Tergugat IV pada saat penandatangananSKMHT dan APHT karena sepengetahuan Tergugat IV pada saatsebelum penandatanganan SKMHT dan APHT, Tergugat IV telahmeminta identitas dari Ibu Metawati dan dalam kartu identitas tersebuttertulis Ibu Metawati status TIDAK KAWIN.

Bahwa dengan dibacakannya Surat Kuasa Memasang' HakTanggungan (SKMHT) oleh Tergugat IV dan lbu Metawati telahmengerti terhadap maksud dan tujuan SKMHT dan APHT dan adalahhak setiap pribadi untuk melakukan perjanjian dengan pihak manapunsepanjang dipenuhi pasal 1338 KUH Perdata dan pasal 1320 KUHPerdata maka pembuatan SKMHT no.14 /2013 dan Akta PemberianHak Tanggungan (APHT) yang dibuat dan ditanda tangani di hadapanTergugat IV telah sesuai dengan Peraturan Jabatan Notaris dan PejabatPembuat Akta

SKMHT danAPHT yang cacat prosedural dan karenanya walaupun SHT memilikikekuatan pembuktian sempurna tetapi jika dalam Pembuatan SKMHTdan APHT terbukti cacat prosedur maka SKMHT dan APHT tentunyadapat dianggap tidak sah sehingga berdampak pada Sertifikat HakTanggungan (SHT) yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.Bahwa sebagaiman telah dijelaskan diatas jika dalam PembuatanSKMHT dan APHT Tergugat IV telah memakai data Kependudukan IbuPenggugat yang tidak benar atau data yang sepenuhnya berbeda.Sebagamana

Bahwa karena hasil dalampembuatan SKMHT dan APHT berasal dari Data Kependudukan yngtidak resmi yang tentunya tidak berasal dari AdministrasiKependiudukan Negara maka patut dinyatakan jika dasar dalampembuatan SKMHT yakni Kartu Tanda Kependudukan METAWATI ialahtidak benar atau KTP yang palsu yang perolehannya tidak jelas karenapada Persidangan Tergugat IV hanya menunjukan Copy sedangkanPenggugat menunjukan Asli.dan oleh karena itu tidak dapat dijadikandasar untuk membuat SKMHT dan APHT.

APHT No.368/2011, SHT No. 4813/2011 jo. APHT No. 353/211, SHT No. 4873/2012jo. APHT No. 356/2012, SHT No. 5662/2012 jo. APHT No. 355/2012 jelasmerupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu,merujuk pada ketentuan Pasal 47 jo.

APHT No. 368/2011, SHT No. 4813/2011 jo. APHT No. 353/211, SHTNo. 4873/2012 jo. APHT No. 356/2012, SHT No. 5662/2012 jo.

APHT No.356/2012, SHT No. 5662/2012 jo.

APHT No. 368/2011, SHTNo. 4813/2011 jo. APHT No. 353/211, SHT No. 4873/2012 jo. APHT No.356/2012, SHT No. 5662/2012 jo. APHT No. 355/2012 atas SHM No. 5386,SHM No. 3242 SHM No. 3243, SHM No. 3247.

APHT No.368/2011, SHT No. 4813/2011 jo. APHT No. 353/211, SHT No. 4873/2012jo. APHT No. 356/2012, SHT No. 5662/2012 jo.

Bank Mandiri (Persero)Tbk, Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) tanggal 24 April 2012Nomor 259/2012 yang dibuat oleh Turut Tergugat dan Sertipikat HakTanggungan (SHT) Nomor 2155/2012 yang diterbitkan oleh TurutTergugat II:SHM No.992 atas nama: Ujang Suherman (Tergugat ), tercatat HakTanggungan peringkat pertama atas nama PT.

Bank Mandiri (Persero)Tbk, Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) tanggal 10 Juli 2012Nomor:549/2012 yang dibuat oleh Turut Tergugat dan Sertipikat HakTanggungan (SHT) tanggal 17 Juli 2012 Nomor 2094/2012 yangHalaman 8 dari 28 hal.Put.

Bank Mandiri(Persero) Tbk, Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) tanggal10 Juli 2012 Nomor:549/2012 yang dibuat oleh Turut Tergugat danSertipikat Hak Tanggungan (SHT) tanggal 17 Juli 2012Nomor:2094/2012 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II.adalah batal demi hukum:Bahwa oleh karena dikabulkannya petitum angka 3, maka jelas dan nyataberdasarkan hukum:Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) tanggal 24 April 2012Nomor: 260/2012 yang dibuat oleh Turut Tergugat dan Sertifikat HakTanggungan (SHT) tanggal

7 Mei 2012 Nomor 1207/2012 yangditerbitkan oleh Turut Tergugat II:Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) tanggal 24 April 2012Halaman 22 dari 28 hal.Put.

Nomor 2016 K/Pdt/2016mNomor 259/2012 yang dibuat oleh Turut Tergugat dan SertifikatHak Tanggungan (SHT) Nomor 2155/2012 yang diterbitkan oleh TurutTergugat : Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) tanggal 24 April 2012mNomor 260/2012 yang dibuat oleh Turut Tergugat dan SertifikatHak Tanggungan (SHT) tanggal 7 Mei 2012 Nomor 1207/2012 yangditerbitkan oleh Turut Tergugat ; Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) tanggal 10 Juli 2012 Nomor549/2012 yang dibuat oleh Turut Tergugat dan Sertifikat HakTanggungan

Gugatan perkara dalam lelang, yangdidasarkan PMH dalam pengertian luas, yaitu Pemilik Jaminan tidakpernah menjaminkan barang jaminannya, adanya pemalsuan padapembuatan APHT, harga terlalu rendah/tidak realistis dibawah hargapatokan APHT sehingga bertentangan dengan kepatutan dan melanggarhak pemilik barang serta bertentangan dengan kewajiban hukum sipenjual, yang = akhirnya bertentangan dengan kepatutan dalammasyarakat.3.

APHT No. 765/2010 tanggal 2 Desember 2010 yang dibuat oleh PPAT SRIEKO INDAHATI, SH;2. APHT No. 494/2010 tanggal 23 Agustus 2010 yang dibuat oleh PPAT SRIEKO INDAHATI, SH;3. APHT No. 28/2011 tanggal 10 Mei 2011 yang dibuat oleh PPAT FeriDarmawan, SH;4. APHT No. 496/2010 tanggal 23 Agustus 2010 yang dibuat oleh PPAT SRIEKO INDAHATI, SH;5.

APHT No. 38/2011 tanggal 10 Mei 2011 yang dibuat oleh PPAT FeriDarmawan, SH;Bahwa oleh karena APHT tersebut diatas dinyatakan batal maka demikianpula Sertipikat Hak Tanggungan yang diterbitkan oleh TERGUGAT VII patutdinyatakan batal sehinga penjualan lelang sebagaimana Risalah LelangNomor : 1297/2016 tanggal 29 Desember 2015 yang dibuat oleh PejabatLelang Tri Joko Prihartanto, SE pada KPKNL Purwokerto patut puladinyatakan batal:;PETITUM1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;2.

Menyatakan Batal Akta Pemberian Hak Tanggungan dibawah ini :(4.1) APHT No. 765/2010 tanggal 2 Desember 2010 yang dibuat olehPPAT SRI EKO INDAHATI, SH;(4.2) APHT No. 494/2010 tanggal 23 Agustus 2010 yang dibuat olehPPAT SRI EKO INDAHATI, SH;(4.3) APHT No. 28/2011 tanggal 10 Mei 2011 yang dibuat oleh PPATFeri Darmawan, SH;(4.4) APHT No. 496/2010 tanggal 23 Agustus 2010 yang dibuat olehPPAT SRI EKO INDAHATI, SH;(4.5) APHT No. 38/2011 tanggal 10 Mei 2011 yang dibuat oleh PPATFeri Darmawan, SH;5.

, atas nama Rokhyatun, yang terletak di Kelurahan Arcawinangun,Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumasdibubuhi HakTanggungan berdasarkan APHT tanggal 14 Maret 2012 No. 183/2012yang dibuat dihadapan Terlawan Vill;8. Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, Terlawan Ill memanggil Pelawandan Terlawan VIl pada tanggal 30 Juli 2012;9.

(Pasal 15 ayat 3 UUHT);12.Bahwa Terlawan VIIl menerbitkan Sertifikat Hak Tanggungan No.06605/2013 pada tanggal 19 September 2013 atas dasar Akta PemberianHak Tanggungan (APHT) No. 590/2013 yang penerbitannya telahkadaluwarsa;13.Bahwa Sertifikat Hak Milik (GHM) No. 01860/ Arcawnangun, luas 235 m?

Bahwa dalam posita gugatan perlawanan Pelawan angka 11disebutkan bahwa Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No.590/2013 tertanggal 27 Juni 2013 diterbitkan oleh Pelawan IV,namun dalam petitum gugatan perlawanan Pelawan angka 4disebutkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yangditerbitkan oleh Terlawan VIIL.b.

diajukan Pelawan, kecuali yang diakui secarategas dalam Jawaban ini;Bahwa apa yang disebutkan dalam posita gugatan perlawanan pelawanangka 11 bahwa Akita Pemberian Hak Tanggungan (APHT) NO. 590/2013tertanggal 27 Juni 2013 sudah kadaluarsa adalah tidak benar, karena :a.

Bahwa berdasarkan catatan buku tanah yang ada:Tanggal 3007212 dipasang HT No. 04816/2012 peringkat (pertama)berdasarkan APHT tanggal 1412012 No. 183/2012 yang dibuat olehBambang Sudrajat Wahyudi SH selaku PPAT;Tanggal 13092013 berdasarkan surat roya dari PT BPR Dana Mitra SaktiNo. 35/BPR/DMS/Roya/V1/2012 maka HT Peringkat 1 No.04816/2012dihapus;tanggal 19092013 dipasang HT No. 06605/2013 Peringkat (pertama)berdasarkan APHT igl. 27062013 No. 590/2013 yang dibuat olehBambang Sudrajat Wahyudiono SH

., dengan dalildalil gugatan sebagai berikut:1.Bahwa Penggugat adalah Pembeli Lelang Eksekusi harta obyek jaminanyang dibebani Hak Tanggungan No. 660/25/APHT/NGR/IX/2005 tanggal12 September 2005 membeli dari PT. Bank Pembangunan Daerah JawaTimur, Tok Kantor Cabang Magetan selaku penjual;Bahwa Berdasarkan Surat Permohonan Penjualan Lelang No. 052/1891/Ops.Kr.C.Mgt tanggal 06 Nopember 2014 dari PT.

Serayu Timur No. 141 pada hari Rabu, 21Januari 2015 jam 09.05 WIB melaksanakan Lelang Eksekusi terhadapobyek jaminan yang dibebani hak tanggungan No.660/25/APHT/NGR/IX/2005 tanggal 12 September 2005 yang telahdimenangkan Pembeli Lelang Drs. Ec. H.

Kutipan risalah lelang No. 017/2015 tanggal 21 Januari 2015 atas tanahdengan APHT No : 660/25/APHT/NGR/IX/2005 tanggal 12 September2005 terhadap SHM No.199/Banyudono tanggal 1 Maret 1993 atas namaSUBIYONO, selanjutnya disebut tanda bukti P2;3. Rincian uang hasil lelang tertanggal 21 Januari 2015 terhadap objeklelang sebidang tanah SHM No. 199/Banyudono atas nama SUBIYONO,seluas 664 M2, selanjutnya disebut tanda bukti P3;4.

Magetan, yang telah disumpah menerangkanpada pokoknya sebagai berikut:Bahwa, saksi kenal dengan Pengugat sedangkan dengan Para Tergugatsaksi tidak mengenalnya;Bahwa,saksi yang memproses dan mengerjakan pernohonan APHT kreditsebesar Rp 188.000.000, (seratus delapan puluh delapan juta rupiah),atas nama Subiyono sebagai Debitur Bank Pembangunan Jawa Timur:Bahwa, syarat pemrosesan APHT, Debitur harus menyerahkan KTP, KK,Sertifikat, Aplikasi dari Bank Pembangunan Jawa Timur cabang Magetan;Bahwa, berdasarkan

Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tok Kantor CabangMagetan bersama dengan Tergugat Ill membuat Perjanjian Kredit sekaliguspembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor660/25/APHT/NGR/IX/2005 dihadapan Notaris Feliyanti, SH;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Feliyanti, SH.,yang menyatakan bahwa saksi pernah membuat dan mengeluarkan AktaPemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor : 660/25/APHT/NGR/IX/2005tertanggal 12 September 2005 atas permohonan dari dari pihak PT.

Menyatakan sah dan mengikat Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Yang dibuat oleh PPAT Michael Subagio, SH.M.Kn.MH Nomor APHT : 180/ APHT / XI /2021;

Bahwa dalam dalil gugatan para Penggugatr pada posita butir 4, paraPengguat menyatakan bahwa Akta Pemberian Hak Tanggunagn (APHT)pada Notaris/PPAT Ramdah, S.H., tanggal 4 Juli 2008 tanpa dsar hukumyang sah, cacat hukum, karenanya tidak sah dan batal demi huku;2.

Bahwa apabila para Penggugat tetap berdalil APHT tersebut tidak sahdan batal demi hukum sesuai dengan interpretasi Penggugat sendiri,naka sepatutnya gugatan para Penggugat juga mengikutsertakanRamdah, S.H., PPAT di Kabupaten Tegal sebagai pihak Tergugat, hal inidikarenakan APHT tersebut dibuat oleh PPAT tersebut;3.

Hertanti Pindayani, S.H., M.H., dan kesemuanya sudah terbuktijelas secara sempurna vide akta otentik an sich tanpa harus adanyapembelaan diri dari PPAT si pembuat akta (APHT) dan semuasudah terang dan komprehensif;c.

Tegal pada tanggal 7 Agustus 2008 (bersamaan denganROYA), sedangkan pembuatan APHT oleh PPAT Ramdah, S.H.

Putusan Nomor 940 K/Pdt/2014dan SHM Nomor 292 adalah sebesar Rp4.000.000.000,00 (empatmiliar rupiah) sebagaimana tersebut dalam clausula APHT Nomor246, Nomor 247 dan APHT Nomor 248 tanggal 4 Juli 2008 maupunSertifikat Hak Tanggungan Nomor 1828, SHT Nomor 1824 dan SHTNomor 1826 tanggal 7 Agustus 2008 (yang nota bene cacat hukumdan batal demi hukum tersebut) yang secara jelas mencantumkanbatasannya yakni;Hak Tanggungan ini diberikan untuk menjamin pelunasan piutanghingga sejumlah Rp1.200.000.000,00

Parito sebesarRp17.383.000,00 (tujuh belas juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah)dengan rincian sebagai berikut: Biaya Administrasi Rp2.500.000,00; Provisi 1% Rp2.500.000,00; Materai Rp48.000,00; Asuransi Jiwa Rp7.910.000,00; Asuransi Rumah Rp175.000,00; Legalisasi Rp50.000,00; Fidusia Rp0,00 (Free); Roya Rp800.000,00; Cek BPN Rp200.000,00; SKMHT Rp500.000,00; APHT Rp2.500.000,00; Cadangan APHT Rp0,00 (Free); Survey Rp200.000,00; Realisasi Rp0,00 (Free); Lainlain Rp0,00 (Free) +Total biaya

, SKMHT dan Roya tidak dilakukan pengurusan/digunakan sebagaimana mestinya oleh pihak pengurus KSU Gajah Arthadengan rincian biaya sebagai berikut: e Roya : Rp800.000,00; SKMHT : Rp500.000,00;e APHT : Rp2.500.000,00 +Total : Rp3.800.000,00;Bahwa terhadap hal tersebut saksi Parito melakukan klarifikasi kepadaNotaris Agustina Rachmawati guna menanyakan pengurusan biaya SKMHT,APHT dan Roya yang telah dipotong oleh KSU Gajah Artha atas biayaadministrasi pinjaman.

Selanjutnya saksi Agustina Rachmawati mengatakanatas pinjaman saksi Parito tersebut pihak Notaris saksi Agustina tidakpernah membuat dan menerbitkan SKMHT, APHT dan Roya dikarenakansaksi Agustina tidak pernah diberitahukan oleh pihak KSU Gajah Arthapelaksanaan pencairan atas pinjaman saksi Parito;Bahwa biaya administrasi yang dikeluarkan oleh saksi Parito untukpengurusan SKMHT, APHT, dan Roya yang totalnya adalah sebesarRp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) tidak digunakan sesuaidengan

Putusan Nomor 144 K/PID/2016Bahwa biayabiaya administrasi lainnya yang telah dipotong oleh KSU GajahArtha berupa APHT, SKMHT dan Roya tidak dilakukan pengurusan/digunakan sebagaimana mestinya oleh pihak pengurus KSU Gajah Arthadengan rincian biaya sebagai berikut: e Roya : Rp800.000,00;e SKMHT : Rp500.000,00;e APHT : Rp2.500.000,00+Total : Rp3.800.000,00;Bahwa terhadap hal tersebut saksi Parito melakukan klarifikasi kepadaNotaris Agustina Rachmawati guna menanyakan pengurusan biaya SKMHT,APHT dan

/2010/PN.TNG, tertanggal9 Juni 2010 (bukti P3) yang menyatakan bahwa akan dilaksanakanEksekusi pada:Hari : SeninTanggal : 21 Juni 2010Jam : 10.00 Wib1 Bahwa penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Tangerang tertanggal 9 Juni 2010No. 18/PEN.EKS/APHT/2010/PN.TNG, tersebut didasarkan atas permohonandari PT.

Utara : Rumah/bangunan B 1456/GS 12001/87;Yang telah di agunkan oleh Terlawan II (Ferry Kosasih) ke Terlawan I yang telahtercatat atas nama Ferry Kosasih;Menyatakan tidak sah dan batal Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Tangerangtertanggal 9 Juni 2010, No. 18/PEN.EKS/APHT/2010/PN.TNG;Memerintahkan mengangkat dan mencabut kembali penetapan eksekusiPengadilan Negeri Tangerang tertanggal 9 Juni 2010 No. 18/PEN.EKS/APHT/2010/PN.TNG;Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu

Bank Commonwealth sebesar Rp195.000.000, ("SHT No. 1635");Bahwa selain Para Pelawan tidak menjadikan Kantor Pertanahan KotaTangerang sebagai Terlawan dalam perkara a quo, Para Pelawan juga tidakmenjadikan pihakpihak seperti tersebut dibawah ini sebagai pihak Terlawandalam perkara ini:1 Badriah Asnar, SH (Notaris dan PPAT Kota Tangerang) sebagai pejabatyang membuat AJB No. 79/2002 dan Pejabat yang membuat AktaPemberian HT No. 80/2002 tanggal 6 September 2002 ("APHT No.80/2002");2 PT.

/ 2010/PN.TNG;5 Menetapkan mengangkat dan mencabut kembali sita eksekusi berdasarkanPenetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Tangerang, No.18 /PEN.EKS/ APHT /2000 / PN.

/2010/PN.TNG tanggal 09 Juni 2010, yang isinyamenyatakan akan dilaksanakan Eksekusi pada hari Senin tanggal 21 Juni 2010jam 10.00 WIB;Bahwa Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Tangerang Nomor. 18/PEN.EKS/APHT/2010/PN.TNG dilakukan atas permohonan dari PT.

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Lanny, SH tertanggal O1 Juni2011 dengan Akta Nomor 214/APHT/V/2011 dengan pihak PT.BANK MEGASYARIAH kantor Cabang Pembantu Parepare selaku penerima hakTanggungan (terlawan ) dan selanjutnya atas dasar Akta pemberian Haktanggungan (APHT) PT.BANK MEGA SYARIAH kantor Cabang PembantuParepare telah mendaftarkan sertifikat hak tanggungan kepada kantorBadan Pertanhanan Nasional (BPN) Kota Parepare dalam sertifikat HakMilik Nomor 790 atas nama Hj Intan Usman sudah terdaftar

Bahwa kemudian atas adanya / lahirnya Akta pemberian Hak Tanggungan(APHT) tertanggal 01 Juni 2011 dengan Akta nomor 214/APHT/VI/2011 , telah didaftarkan dalam sertifikat Hak Tanggungan (SHT) pada kantor BadanPertanahan Nasional (BPN) Parepare selaku Terlawan V dahulu tercatat atasnama Hj Intan Usman (terkawan Il) telah dirubah dan dicaatat dalam bukuwarkah tanah kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Parepare atas namaPT.BANK MEGA SYARIAH adalah perbuatan melanggar / melawan Hukumharuslah dibatalkan

) teratnggal 01 Juni 2011 dengan Akta nomor 214/APHT/VI/2011 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan PejabatPembuat Akta Tanah (PPAT) Notaris Lenny, SH berkedudukan di Parepare antaraHj Intan Usman (terlawan Il) dengan PT.

Yang dilakukan berdasarkan akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)tertanggal 01 Juni 2011 dengan Akta Nomor 214/APHT/V/2011 dibuat danditandatangidihadapan Pejabat Pembuat AKta Tanah Lanny, SH bukan berdasarkanadanya perjanjian pinjam peminjam uang (akad pembiaayaan murahabhdengan Akta Nomor O1 tertanggal 01062011 yang dibuat antaraPT.BANK MEGA SYARIAH kantor Cabang Pembantu Parepare (terlawan 1)dengan Hj Intan Usman (terlawan II) dengan Kurniaty (terlawan Ill) danIhsan Mahmud Rafi (turut Terlawan)

Bahwa pada saat penandatanganan akta pemberian hakpenanggungan (APHT) akta nomor 214/APHT/VI/2011 tertanggal 01juni 2011 yang di hadiri oleh terlawan 2 dan di saksikan oleh terlawan3 di hadapkan notaries LANNY,Sh sebagai terlawan VI bahwa benaryang menghadap atas nama Hj. INTAN USMAN yang di buktikandengan kartu tanda penduduk (KTP) kota parepare tidak bertentangandengan aturan hokum yang dilakukan oleh notaries LANNY,Sh sebagaipejabat pembuat akta tanah (PPAT)..

PPAT Kota Surakarta dengan nilaisejumlah Rp 76.350.000;Sebidang tanah Hak Milik Nomor 3005, terletak di Propinsi JawaTengah Kabupaten Sukoharjo, Kecamatan Grogol, Desa Kwarasan,setempat dikenal sebagai Jalan Kencur, berdasarkan HakTanggungan No. 2680/2007 peringkat pertama APHT PPAT ShintaYuanianingsih jo Hak Tanggungan Nomor 3917/2008 Peringkatkedua APHT PPAT Shinta Yunianingsih, SH.

Nomor 219/2007 tanggal 27/09/2007 jo Hak TanggunganNomor 186/2009 Peringkat Kedua APHT PPAT Bahari SriwijayaDewi, SH. Nomor 481/2008 tanggal 24/10/2008/ sebesar Rp418.500.000;Sebidang tanah Hak Milik Nomor 1667 (dahulu sebagian darisebidang tanah Hak Milik nomor 475) terletak di Propinsi JawaTengah , kelurahan kalisoro kecamatan Tawangmangu KabupatenKaranganyar, berdasarkan Hak Tanggungan Nomor 191/2008Peringkat Pertama APHT PPAT Bahari Sriwijaya Dewi, SH.

Nomor 482/2008 tanggal24/10/2008 sebesar Rp 245.5000.000;Sebidang tanah Hak Milik Nomor 1429, terletak di propinsi JawaTengah, Kabupaten Karanganyar, Kecamatan Tawangmangu,Kelurahan Kalisoro, setempat dikenal sebagai Villa Meteor GardenBlok C4, berdasarkan Hak Tanggungan Nomor 1765/2008 PeringkatPertama APHT PPAT Bahari Sriwijaya Dewi, SH. nomor 128/2008tanggal 21/05/2008 sebesar Rp 440.800.000 jo Hak TanggunganNomor 2675/2009 Peringkat Kedua APHT PPAT Bahari SriwijayaDewi, SH.

Sebidang Tanah Hak Milik No. 2346 berdasar Hak Tanggungan No.2578/2007 Akta No. 428/Banjarsari/2001 tanggal 2882007jo Hak Tanggungan 11 No. 3088/2008 Akta No.571/Banjarsari/2008 tanggal 259 2008.Sebidang Tanah Hak Milik No. 3005 berdasar Hak TanggunganNo.2680/2007 peringkat pertama APHT jo Hak TanggunganNo. 3917/2008 peringkat R APHT No.99/Grogol/2008 tanggal24102008.Sebidang Tanah Hak Milik No. 107 berdasar Hak TanggunganNo.2316/2007 peringkat pertama APHT No. 218/2007 tanggal2792007 jo Hak Tanggungan

.Sebidang Tanah Hak Milik No. 1668 ( dulu sebagian darisebidang tanah HM. 475 ) berdasar Hak TanggunganNo.191/2008 peringkat pertama APHT No. 266/2007 tanggal2021112007 jo Hak Tanggungan No. 2931/2008 peringkatR APHT No.480/2008 tanggal 24112008.

Klaten atas nama Haryadi;Agunanagunan kredit tersebut di atas telah diikat dan dibebani HakTanggungan untuk kepentingan Tergugat sebagaimana AktaaktaPemberian Hak Tanggungan (APHT) dan SertifikatSertifikat HakTanggungan (SHT) sebagai berikut:a. APHT No.619/55/TRK/PHT/VIII//2011 tanggal 25 Agustus 2011 SHTNo.04353/2011 tanggal 11 Oktober 2011;b. APHT No.652/57/TRK/PHT/IX//2011 tanggal 16 September 2011 SHTNo.04333/2011 tanggal 11 Oktober 2011;Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 62/Pdt/2021/PT SMGc.

APHT No.572/48/TRK/PHT/VIII//2011 tanggal 10 Agustus 2011 SHTNo.03793/2011 tanggal 5 September 2011;d. APHT No.977/78/TRK/PHT/XII//2011 tanggal 14 Desember 2011 SHTNo.167/2012 tanggal 17 Januari 2012;e. APHT No.433/2013 tanggal 2 Juli 2013 SHT No.03656/2013 tanggal29 Juli 2013 ;f. APHT No.434/2013 tanggal 2 Juli 2013 SHT No.03535/2013 tanggal24 Juli 2013;g. APHT No.570/2015 tanggal 6 Juli 2015 SHT No.04246/2015 tanggal 3Agustus 2015;h.

APHT No.582/2015 tanggal 13 Juli 2015 SHT No.04323/2015 tanggal4 Agustus 2015;i. APHT No.584/2015 tanggal 13 Juli 2015 SHT No.04245/2015 tanggal3 Agustus 2015;j. APHT No.583/2015 tanggal 13 Juli 2015 SHT No.04239/2015 tanggal3 Agustus 2015;k. APHT No.166/2017 tanggal 9 Mei 2017 SHT No.03174/2017 tanggal26 Mei 2017 ;. APHT No.201/2017 tanggal 14 Juni 2017 SHT No.04223/2017 tanggal12 Juli 2017,m. APHT No.148/2018 tanggal 2 April 2018 SHT No.02399/2018 tanggal10 April 2018,n.

Pasal 20 ayat(1) UUHT dan Pasal 2 butir (6) APHT, BERHAK melakukan lelang eksekusiterhadap objek sengketa.Bahwa Bahwa di dalam Aktaakta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)antara Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam konpensi denganTergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi telah disepakatijanjijanji dari Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensisebagai Pemberi Hak Tanggungan antara lain yaitu:Jika pihak Kedua (dhi.

, a.n Haryadi;Sertipikat tersebut sedang dalam keadaan diikat dengan HakTanggungan Nomor 4245/2015 peringkat Ke dua, APHT PPAT Handoko,S.H. Nomor. 584/2015 tanggal 13 Juli 2015 pada PT. BRI (Persero) tbksenilai Rp 25.000.000,00.b.

Peringkat Kedua sesuai SHTNo. 00586/2007 tanggal 10 Mei 2007berdasarkan APHT No. 82/2007 tanggal 23Maret 2007 sebesar Rp.150.000.000, (seratuslima puluh juta rupiah).e Hak Tanggungan Peringkat Ketiga sesuai SHTNo. 00811/2009 tanggal 22 Mei 2009berdasarkan APHT No. 172/2009 tanggal 8 Mei2009 sebesar Rp.225.500.000, (dua ratus duapuluh lima juta rupiah).b.

SHM No. 479/Karangkandri luas 410 m2 atasnama Ambar Ngatun.e Hak Tanggungan Peringkat Pertama sesuaiSHT No. 6339 tanggal 3 Mei 2003 berdasarkanAPHT No. 110/APHT/Ksg/IV/2003 tanggal 24April 2003.

2065 m2 atasnama Ngabas.e Hak Tanggungan Peringkat Pertama sesuaiSHT No. 7162 tanggal 24 Oktober 2003berdasarkan APHT No. 328/APHT/Ksg/X/2003tanggal 10 Oktober 2003 sebesarRp.40.000.000, (empat puluh juta rupiah).e Hak Tanggungan Peringkat Kedua sesuai SHTNo. 00567/2007 tanggal 8 Mei 2007berdasarkan APHT No. 83/2007 tanggal 23Maret 2007 sebesar Rp.55.000.000, (limapuluh lima juta rupiah).e Hak Tanggungan Peringkat Ketiga sesuai SHTNo. 00810/2009 tanggal 22 Mei 2009berdasarkan APHT No. 170/2009 tanggal

SHM No. 228/Kesugihan Kidul luas 434 m2 atasnama Ngabas.e Hak Tanggungan Peringkat Pertama sesuaiSHT No. 9677 tanggal 28 Desember 2004berdasarkan APHT No. 615/2004 tanggal 13Desember 2004.

2010 tanggal O5 Mei 2010berdasarkan APHT No. 153/2010 tanggal 14Mei 2010 sebesar Rp.75.000.000, (tujuh puluhlima juta rupiah).f.

(TurutTergugat 1), jadi semestinya Turut Tergugat membuat Akta Pemberian HakTanggungan (APHT) dalam waktu 1 (Satu) bulan setelah dibuatnya SKMHTyaitu. selambatlambatnya 30 Nopember 2014 atau paling lambat 1Desember 2014 sebagaimana data yang kami miliki Akta Pemberian HakTanggungan (APHT) No: 466 / 2014 (vide bukti P3) ternyata tertanggal 31Desember 2014 Di hadapan Notaris Maria Inviolata TrinaryatiEkwantini,S.H., M.Kn.

(Turut Tergugat 1),Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No: 466 / 2014 (vide buktiP3) ternyata tertanggal 31 Desember 2014 Di hadapan NotarisMaria Inviolata Trinaryati Ekwantini,S.H., M.Kn.

(Turut Tergugat1), Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No: 466 / 2014 (vide bukti P3)ternyata tertanggal 31 Desember 2014 Di hadapan Notaris Maria InviolataTrinaryati Ekwantini,S.H., M.Kn.

(Turut TergugatI), jadi semestinya Turut Tergugat membuat Akta Pemberian HakTanggungan (APHT) dalam waktu 1 (Satu) bulan setelah dibuatnyaSKMHT yaitu selambatlambatnya 30 Nopember 2014 atau palinglambat 1 Desember 2014 sebagaimana data yang kami miliki AktaPemberian Hak Tanggungan (APHT) No: 466 / 2014 (vide bukti P3)ternyata tertanggal 31 Desember 2014 Di hadapan Notaris MariaInviolata Trinaryati Ekwantini,S.H., M.Kn.

(Turut Tergugat 1), jadi semestinya Turut Tergugat membuat AktaPemberian Hak Tanggungan (APHT) dalam waktu 1 (Satu) bulansetelah dibuatnya SKMHT yaitu selambatlambatnya 30 Nopember2014 atau paling lambat 1 Desember 2014 sebagaimana data yangkami miliki Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No: 466 / 2014(vide bukti P3) ternyata tertanggal 31 Desember 2014 Di hadapanNotaris Maria Inviolata Trinaryati Ekwantini,S.H., M.Kn.

Namun sampai saat ini SKMHT tersebut tidak diberikan oleh TergugatIl tanpa alasan yang Jelas;Bahwa dalam APHT No. 136/214 tertanggal 26 Nopember 2014 tertulisbahwa APHT tersebut dibuat berdasarkan SKMHT tertanggal 13 Nopember2014 dan APHT Nomor 002/2015 tertanggal 09 Januari 2015 tertulis bahwaAPHT tersebut dibuat berdasarkan SKMHT tertanggal 12 Desember 2014;Bahwa berdasarkan SKMHT tertanggal 13 Nopember 2014 dan SKMHTtertanggal 12 Desember 2014 dinyatakan bahwa Penggugat telahberhadapan langsung

Bahwa selanjutnya PENGGUGAT pada petitum butir 4 dan 5 dalamGugatan menuntut agar : (i) SKMHT tertanggal 13 November 2014sebagaimana termuat dalam APHT No. 136/214 tertanggal 26November 2014; dan (ii) SKMHT tertanggal 12 Desember 2014sebagaimana termuat dalam APHT No. 002/2015 tertanggal 09Januari 2015 adalah mempunyai kekuatan pembuktian sebagai aktadi bawah tangan dan batal demi hukum.Bahwa dalil PENGGUGAT pada posita dan petitum Gugatan aquosebagaimana diuraikan pada huruf d dan e di atas adalah

BerdasarkanSKMHT tersebut selanjutnya dibuatlan Akta Pemberian HakTanggungan (APHT) No. 136 / 2014 tgl. 26 Nopember 2014 yangdibuat oleh Abdul Aziz, SH, MKn, PPAT di Kabupaten Rokan Hulu.Selanjutnya bersdasarkan APHT tersebut Kantor PertanahanKabupaten Rokan Hulu menerbitkan Sertifikat Hak TanggunganPeringkat (Pertama) No. 2532/2014 tanggal 15 Desember 2014.Bahwa penyerahan tanah Hak Milik nomor 712 dengan luas 19.912M?

Berdasarkan SKMHT tersebut selanjutnya dibuatlan AktaPemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 02 / 2015 tgl. 9 NovemberHalaman 27 dari 45 halaman Putusan Nomor 104/PDT/2018/PT PBR2015 yang dibuat oleh Abdul Aziz, SH, MKn, PPAT di KabupatenRokan Hulu. Selanjutnya bersdasarkan APHT tersebut KantorPertanahan Kabupaten Rokan Hulu menerbitkan Sertifikat HakTanggungan Peringkat (Pertama) No. 156/2015 tanggal 26 Januari2015.p.

REKONPENSI dalam haldilaksanakannya Lelang Eksekusi Hak Tanggungan.Bahwa di dalam APHT yang telah ditandatangani oleh TERGUGATDALAM REKONPENSI di hadapan PPAT, telah diatur secara tegasdalam Pasal 2 sebagai berikut :Jika Pihak Kedua ic.

Bank Negara Indonesia tok) dalam21.membuat SKMHT dan APHT atas jaminan kredit milik penggugatyakni sebidang tanah dan bangunan dengan SHM No. 04735, Luas256m? an.

Bank Negara Indonesia tbk)yang membuat SKMHT dan APHT merupakan perbuatan melawanhukum, maka APHT yang merupakan perjanjian pembebanan haktanggungan tersebut MENJADI BATAL DEMI HUKUM karena tidakmemenuhi syarat objektif dari perjanjian sebagaimana yang diaturdalam Pasal 1320 KUPerdata yaitu sebab atau causa yang halal(perjanjian tidak boleh melanggar ketentuan UU, kesusilaan danketertiban umum).23.Bahwa karena SKMHT dan APHT atas objek jaminan milik penggugatyang menjadi dasar dari Tergugat mengajukan

Menyatakan perbuatan Tergugat menerbitkan Surat KuasaMembebankan Hak Tanggungan (SKMHT) dan membuat Akta PemberianHak Tanggungan (APHT) merupakan Perbuatan Melawan Hukum.3. Menyatakan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) danAkta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) atas Objek Jaminan tanah danbangunan dengan SHM No. 04735 L. 258M? an. Dwi Sulistiyono DesaJepang Kec. Mejobo Kab. Kudus adalah batal demi hukum.4.

untuk membuat APHT atas jaminan kredit Penggugat pada Tergugat tersebut timbul dari perjanjian pokok (Perjanjian Kredit No.BWU/2013/020 tanggal 07 Mei 2013) yang berdasarkan bentuknyamerupakan perjanjian dengan klausula baku adalah telah melanggarketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf h UU Nomor 8 tahun 1999tentang Perlindungan Konsumen, sehingga perbuatan Tergugat dalam membuat SKMHT dan APHT atas jaminan kredit milikpenggugat dapat dikategorikan sebagai PERBUATAN MELAWANHUKUM karena telah melanggar

), dimana Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT)menjadi dasar bagi Tergugat untuk membuat Akta Pemberian HakTanggungan (APHT) atas jaminan kredit tersebut timbul dari perjanjian pokok(Perjanjian Kredit No.