Ditemukan 456 data
46 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dalam hal sipewaris beberapa kali kawin dan meninggalkan anak sahdari tiap perkawinan itu, untuk harta peningalan campuran kekayaan yangdikuasai janda yang masih hidup terakhir tidak dibagkan kepada semuaanakanak dari tiap isteri (sehingga hanya anak yang sah dari pada jandayang bersangkutan yang menjadi ahli waris harta campuran kekayaanyang ditinggalkan itu) putusan Pengadilan Tinggi Bandung tertanggal 29Januari 1971 No. 218/1969/PDT/PT.B ;Bahwa disamping Pengadilan Tinggi Jawa Timur, juga telah
30 — 27
2017 sampai dengan tanggal 07 Desember2017 ;10.Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanggal 7Nopember 2017 Nomor 2187/Pen.Pid/2017/PT.DKI, sejak tanggal 7Nopember 2017 sampai dengan tanggal 06 Desember 2017 ;11.Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta,tanggal 27 Nopember 2017 Nomor 2457/Pen.Pid/2017/PT.DKI, sejaktanggal 7 Desember 2017 sampai dengan tanggal 4 Februari 2018 ;12.Perpanjangan Penahanan oleh Ketua MA RI, tanggal 25 Januari 2018Nomor 019/PT.B
66 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ule;Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 1149 K/Sip/1982, tanggal 18 Maret 1983, yangmenyatakan: Terhadap perkara ini dihubungkan dengan perkara yangterdahulu, yang telah ada putusan Mahkamah Agung, berlaku azas nebis in idem, mengingat kedua perkara itu pada hakekatnya sasarannyasama, yaitu pernyataan tidak sah jual beli tanah tersebut dan pihakpihakpokoknya juga sama";Demikian pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 327/19697 Perd/PT.B
195 — 81
., sejaktanggal 21 Januari 2018 sampai dengan tanggal 21 Maret 2018 ;11.Perpanjangan penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung R.I. tanggal01 Maret 2018 No.041/PT.B/TAH.SUS/PP/2018/MA., untuk palinglama 30 (tiga puluh) hari, terhitung mulai tanggal 22 Maret 2018;Terdakwa menghadap sendiri;Pengadilan Tinggi tersebut ;Setelah membaca: Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor33/PID.Sus/2018/PT.DKI tanggal O09 Pebruari 2018, tentangpenunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkaraTerdakwa
51 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan Tinggi Bandung Tanggal 29 April 1971No.262/1970/Perd/PT.B berfatwa hukum :" Jika mengenai suatu perkara .vang telah memperoleh .kekuatan hukum,diajukan gugatan kembali mengenai hal pokok perkara yang sama sedanggugatan kembali diajukan oleh Penggugat dan ditujukan kepada TergugatHal 7 dari 16 Hal.Put.No. 2358 K/PDT/2007.yang lama, maka menurut prinsip Res Yudicata proveristate habitur gugatankembalii tersebut harus ditolak "ARTINYA penggunaan prinsip hukum RES YUDICATA PROVERISTATEHABITUR
33 — 23
Perpanjangan penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung RI.No.054/PT.B/TAH.SUS/PP/2017/MA sejak tanggal 27 Maret 2017Sampai dengan tangal 25 April 2017;Terdakwa didampingi oleh Penasehat hukum bernamaSAHARUDDIN, SH advokat / penasehat hukum yang beralamat di JalanTarakan No 4 Kota Parepare berdasarkan Penetapan Nomor 86/Pen.pid.sus/2016/PN.PR tertanggal tanggal 2016 ;Pengadilan TinggiTErSQDUt jn2 2 nnn nen n nen n nec e nce neces ence ee ce ee eeeeesesTelah M@MDAaCA jrnn errr n rrr errr errr eres rrr sce
112 — 15
Putusan Pengadilan TinggiBandung Jawa Barat No. 15/Perd/1973/PT.B, tanggal 2831973, Jo.
19 — 16
Hakim Tinggi sejak tanggal 1 Juli 2016 s/d tanggal 30 Juli 2016.10.Perpanjangan Penahanan oleh Ketua / Wakil Ketua Pengadilan TinggiMedan sejak tanggal 31 Juli 2016 s/d tanggal 28 September 2016.11.Perpanjangan Penahanan oleh Mahkamah Agung sejak tanggal 29September 2016 s/d tanggal 28 Oktober 2016, berdasarkan penetapanNomor 194/PT.B/tah.SUS/PP/2016/MA tanggal 21 September 2016.Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. BesarBanjarnahor,SH, 2.
62 — 23
Perpanjangan oleh Mahkamah Agung tanggal 14 Agustus 2017 No181/PT.B/TAH.SUS/PP/2017/MA, sejak tanggal 8 Agustus 2017 sampaidengan tanggal 6 September 2017;Terdakwa di peradilan tingkat banding didampingi Penasihat Hukumyaitu:Rando Vittoro Hasibuan, S.H.,Buchari HY, S.H., M.I.P.,Hazmin A, S.T. Muda, S.H., M.H.,4. Toga Tua K. Siregar, S.H.,Kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office RANDORIPHAT & Associates, beralamat di Komplek Ruko Puri Botanical JI.
44 — 18
Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TN AD pada tahun 2000melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB, setelah lulus dilantikdengan pangkat Prada dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan infanteridi Dodiklatopur Rindam V/BB, setelah selesai ditugaskan di Yonif 132/TS,kemudian pada tahun 2005 dimutasikan ke Yonif 134/TS selanjutnyapada sekarang berpangkat Kopda NRP 31000433000181 denganjabatan sebagai Ta Kima Korem 022/PT.b.
130 — 51
PUTUSANNOMOR : 436/Pid/2012/PT.B dg. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI BANDUNG, yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebutdi bawah ini dalam perkara Terdakwa :Nama Lengkap : TEDDY HENDRA bin OEY WIE TJUANTempat lahir : BandungUmur/tanggal lahir : 44 tahun /20 April 1968Jenis Kelamin > LakilakiKebangsaan : IndonesiaTempat Tinggal : JL Nanjung Kp.
22 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Pidana Khusus Mahkamah AgungRI tanggal 13 Juli 2012 Nomor : 080 /PT.B/TAH.SUS/PP/2012/MA.
SUBANDI, SH.
Terdakwa:
MUHAMMAD IQBAL FAUZIE Bin AMINUDDIN
250 — 25
B seharga Rp. 1.000, terhadap transaksi jual beli ini PT.B selaku penjual memungut PPN sebesar Rp.100(10 % x Rp. 1.000) dari PTA, dan sebagai bukti pungutan PPN maka PT B wajid menerbitkan faktur pajak kepada PT A;Bagi PT A (Selaku pembeli), PPN yang telah dibayarnya kepada PT.B sebesarRp. 100 disebut sebagai Pajak Masukan (PM) dan faktur pajak yang diterimaPT.
B disebut sebagai Faktur Pajak Masukan;Kemudian PT A menjual barang tersebut (yang dibeli dari PT.B) kepada PT Cdengan harga Rp. 2.000; terhadap transaksi jual beli ini PT A selaku penjual wajib memungut PPN sebesar Rp. 200 (10 % x Rp. 2000) dari PT C dan sebagal bukti pemungutan PPN maka PT A wajib menerbitkan Faktur Pajak kepadaPT C.
Pembanding/Terdakwa : Drs. BESKINUR
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Drs. BESKINUR
87 — 35
KetuaMuda Pidana No. 116 / PT.B / TAH.SUS / PP / 2015 / MA, tanggal28 Agustus 2015 sejak tanggal 30 Agustus 2015 sampai dengan28 September 2015 ; 0n monn nn enone nc nc nnn ne ncncnsnTerdakwa dalam tingkat banding didampingi oleh Penasihat HukumnyaDeIrnama : == 22 nn nnn nn nnn nnn nn nnn nnn nn nn nnn nnn ncn cnn1. Ahmad Riyadh U.B., S.H., M.Si :2. H. Sujianto, S.H., M.Hum. :3. Bagus Sudarmono, S.H. ;4. Ridwan Rachmat, S.H. :5. H.
32 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
MARI Nomor647 K/Sip/1971 tentang syaratsyarat tetap sebagai suatu Surat gugatanditegaskan dalam putusan Nomor 167/1970/Perd.D/PT.B sebagaimana dimuatdalam Himpunan Yurisprudensi Jawa Barat yang menyatakan tentang TuntutanGugatan yang belum lengkap yang diajukan Penggugat harus dinyatakan tidakditerima (niet ontvankelijke verklaard);Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Barat telahmemberikan Putusan Nomor 89/Pdt.G/2010/PN.JKT.BAR, tanggal 15 November 2010dengan amar sebagai berikut
177 — 101 — Berkekuatan Hukum Tetap
DA Cs. dan S selaku Direktur PT.B, dan Akta Jual Beli tersebut tidak terkait secara langsung dengankeluarnya SIPPT No. 4662/.1.711.5 tanggal 22 Nopember 1990.Bahwa walaupun pengikatan jual beli dan pelepasan Hak No. 61tanggal 19 April 1990 tidak terkait secara langsung dengan keluamyaSIPPT sengketa, akan tetapi ada kaitannya dengan PertimbanganHukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tentang apakahkepentingan pihak.pihak yang terkait dalam perkara ini sudahdipertimbangkan dengan baik, dan
S selaku Direktur PT.B di Jakarta, timbul permasalahan apakah Penggugatpenggugat asal masihberhak untuk mengajukan gugatan yang menjadi dasar perkara ini;Menimbang, bahwa oleh karena pengikatan jual beli dan pelepasan hakatas tanah tersebut hanya dilakukan di hadapan/oleh Notaris yang bukanPPAT, maka akta tersebut harus dinyatakan batal, karena Notaris tidakberwenang melakukan pemindahan hak, atas tanah,Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugatpenggugat asal masihberhak untuk mengajukan gugatan
259 — 141
Perpanjangan penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 27Pebruari 2017 No.042/PT.B/TAH.SUS/PP/2017/MA; sejak tanggal 28Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 29 Maret 2017 ;Pengadilan Tinggi tersebut;Telah membaca Penetapan Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan TinggiDKI Jakarta tanggal 31 Januari 2017 nomor 25/Pid.Sus/2017/PT.DKI sertaberkas perkara Pengadilan Negeri Jakarta Barat nomor.1235/Pid.Sus/2017/PN.JKT.BRT dan surat surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;Membaca, surat dakwaan dari
NUR SYAM TAHIR Binti TAHIR ISTAR
Tergugat:
A. MUH. ILHAM
Turut Tergugat:
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SINJAI, Provinsi Sulawesi Selatan,
50 — 19
Sehingga sehubungan dengan Akta Jual Beli dan Sertipikat tanahatas nama Tergugat dan seharusnya Penggugat mengajukan pembatalanSertipikat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar;Bahwa dengan kekaburan gugatan Penggugat ini beralasan hukum untukdinyatakan gugatan prematur, tidak lengkap/tidak sempurna, hal ini sesuaidengan penggarisan Yurisprusendi Mahkamah Agung Republik Indonesiayang menguatkan putusanputusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 27Oktober 1970 Nomor : 167/1970/Pdrt/PT.B, memberi
52 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kollewijn,dalam hal adanya perselisinan mengenai hak kebendaansebelum berlakunya UndangUndang Pokok Agraria Tahun1960, hukum yang harus diperlakukan untuk penyelesaianperselisihan itu adalah stelsel hukum yang menguasai ataumelekat pada benda yang menjadi sengketa;(Vide Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 26/1969 tanggal 15Maret 1969 jo Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 516/1969/Perd/PT.B. tanggal 13 Mei 1970 dan/atau YurisprudensiHal.12 dari 20 hal. Put. No.746 K/Pdt/2013Mahkamah Agung R.I.
33 — 17
Perpanjangan penahanan oleh Mahkamah Agung yang pertama tanggal 07Desember 2018 No. 303/PT.B/TAH.SUS/PP/2018/MA, sejak tanggal 09Desember 2018 sampai dengan tanggal O07 Januari 2019 di RumahTahanan Negara Cipinang Jakarta Timur ;Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum;Pengadilan Tinggi tersebut ;Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang terlampirdidalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utaratanggal 6 September 2018Nomor: 534/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr