,tanggal 10 Juli 2012 tersebut sebagaimana terurai pada halaman 9(sembilan) paragraf terakhir yang dikutif sebagai berikut:Menimbang, bahwa pada asasnya Hukum Acara Perdata menganutkebenaran formil, sehingga ke 12 Sertifikat Hak Milik atas tanah yangdimiliki oleh Pelawan merupakan bukti yang sempurna dan terkuat,sebagaimana bunyi Pasal 20 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1960 tentangUndangUndang Pokok Agraria menyatakan hak milik adalah hak turuntemurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas

,tanggal 1 Maret 2007 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht vangewisjde);Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum Judex Facti PengadilanTinggi Medan Nomor 108/PDT/2012/PT.Mdn., tanggal 10 Juli 2012tersebut telah salah dalam penerapan hukumnya yang menyatakan padaasasnya Hukum Acara Perdata menganut kebenaran formil, sehingga ke 12 Sertifikat Hak Milik atas tanah yang dimiliki oleh Termohon Kasasi/Pelawan merupakan bukti yang sempurna dan terkuat, sebagaimanabunyi Pasal 20 ayat (1) UU Nomor

Adapun perbuatanperbuatan paraTergugat serta keadaan tanah pekarangan perkara tersebut seperti diperincidalam gugatan;Bahwa hak milik adalah hak yang terkuat dan terpenuh, namunperbuatan para Tergugat mengesankan tidak adanya penghargaan terhadaphak milik Penggugat, bahkan dengan tanpa alas hak yang sempurna telahmerampas, kemudian menguasai serta berbuat sewenangwenang di atas tanahpekarangan perkara tersebut.

Pengakuan tersebut merupakan bukti terkuat sebagaimanadinyatakan dalam kitab Panatut Tholibin IV / 258 : Artinya : Apabila Tergugat mengakui atas kebenaran dakwaan Pengugat, makatetaplah kebenaran dakwaan itu .Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan olehPenggugat yang saling bersesuaian dan mendukung dalildalil gugatan Penggugat yangtelah dibenarkan oleh Tergugat sebagaimana tersebut di atas, dan faktafakta (peristiwaperistiwa) yang telah diterangkan oleh saksisaksi

Kayu Pulau tanggal 20Februari 2004, objek sengketa telah disertifikat dengan Nomor 00441 anTergugat , sedangkan Penggugat baru belakangan mendapatkan hak atastanah sengketa berdasarkan Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas TanahAdat pada tanggal 23 Mei 2014 dilakukan oleh Gasper Sibi sebagai OndoafiKampung Kayu Pulau saat ini;Lagi pula ketika dilakukan pelepasan hak kepada Penggugat, tanahobjek sengketa sudah berada dalam penguasaan Tergugat, bahkan telahterbit Sertifikat Hak Milik merupakan bukti terkuat

Tentang PokokPokokAgraria yang berbunyi:0n sence nonc anneHak milik adalah hak turun temurun, terkuat, terpenuh, yang dapatdipunyal orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalamPasal 6.; b. Pasal 20 Peraturan Pemerintah R.I.

Bahwa ketentuan hukum disebut di atas dalam PencatatanPeralihan Hak yang telah dilakukan oleh Tergugat pada KTUN ObyekSengketa tidak dikeketemukan, sehingga secara hukum PencatatanPeralinan Hak tersebut harus dibatalkan atau tidak sah karena KTUNObyek Sengketa itu sendiri sudah tidak lagi dapat menjadi tanda buktihak kepemilikan yang terkuat (memuat data fisik dan data yuridis) yaitusebagaimana yang diatur pada Pasal 32 ayat (1) Peraturan PemerintahNo. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yangberbunyl

JatiHal 5 dari 222 Hal Putusan No. 348/Pdt.G/2014/PN.Mdn1.e Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Negara : 33Me Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara/m 53 : 17M= Fotocopy Bukti P1. berupaSertifikat Hak Milik (SHM) Nomor :1149, seluas 560 M2, atas nama :SARTANA TAMBUNAN, terlampir;FAKTA HUKUM :Bahwa sesuai uraian uraian diatas, sejatinya Sertifikat Hak Milik(Bukti P 1) milik Penggugat adalah merupakan AKTA AUTENTIKyaitu alat bukti terkuat atas kepemilikan suatu tanah, karena perolehantanah

SERTIFIKAT HAK MILIK SESUAI UUe Bahwa Sertifikat Hak Milik sesuai Pasal 19 ayat (2) huruf C, dan Pasal20 ayat (1) Bagian Ill, Undang Undang No. 5 Tahun 1960 tentangPokok Pokok Agraria : berbunyi : Pemberian surat surat tandabukti yang berlaku sebagai alat bukti yang kuat dan Hak Milikadalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapatdipunyai orang atas tanah;e Bahwa sesuai Pasal 36 ayat (2) UU Nomor : 39 Tahun 1999 Tentang HakAsasi Manusia yang menyatakan :Tidak Boleh Seorangpun DirampasMiliknya

Bahwa, dengan diterbitkannya Sertipikat Hak Milik No. 3408/Malaka Sari atasnama Purwono Saputro (Penggugat), dengan demikian Penggugatmerupakan pemegang hak milik atas tanah yang merupakan hak terkuat danterpenuh, sebagaimana dimaksud Pasal 20 Undangundang Nomor 5 Tahun1960 tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria, yang menyatakan : Pasal 20(1) Hak milik adalah hak turunmenurun, terkuat dan terpenuh yang dapatdipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6 ; (2) Hak milik dapat

Gambar Situasi Maret 1980 Nomor : 435 /1980 adalahmilk Pelawan dan sebagian seluas 75 M2 adalah milik Terlawan Ilberdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 41/JB/Panakukang/II/1997 tanggal, 15Februari 1997;Menyatakan obyek sengketa dalam perkara No : 94/Pdt.G/ 2008/ PN Mks berupatanah Sertifikat Hak Milik No : 20595/Desa Karang puang tanggal 25 Maret 2004Surat Ukur No : 00336/2002 tanggal, 28 Mei 2002 Luas 529 atas nama H.Muhammad Sabir, tidak dapat digunakan sebagai bukti hak kepemilikan tanahyang otentik, terkuat

Situasi Maret 1980 Nomor : 435 /1980 adalahmilik Pelawan dan sebagian seluas 75 M2 adalah milik Terlawan Ilberdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 41/JB/Panakukang/II/1997 tanggal, 15Februari 1997;Menyatakan obyek sengketa dalam perkara No : 94/Pdt.G/ 2008/ PN Mks berupatanah Sertifikat Hak Milik No : 20595/Desa Karang puang tanggal 25 Maret 2004Surat Ukur No : 00336/2002 tanggal, 28 Mei 2002 Luas 529 atas nama H.Muhammad Sabir, tidak dapat digunakan sebagai bukti hak kepemilikan tanahyang otentik, terkuat

Bahwa dasar hak Penggugat mengklaim / mengakui tanah objek perkara seluas21,5 ha sebagai wilayah adalah sangat tidak beralasan hukum dan bahkanbertentangan dengan ketentuan hukum tentang bukti hak milik atas tanah,karena bukti hak milik yang sah dan terkuat menurut Peraturan pemerintahNo.24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah Jo.UU PA No.5 tahun 1960 adalahsertifikat hak milik, dimana dasar / alas hak Penggugat hanya berupa Suratketerangan ganti kerugian (SKGR), sedangkan dasar hukum hak keperdataantergugat

sebelumnya, dan tanah yang didalilkanPenggugat seluas 21,5 Ha, dengan dasar Surat Keterangan Ganti Kerugian(SKGR) tidak jelas/tahu letak/posita tanahnya ; Bahwa sangat tidak beralasan hukum Penggugat mendalilkan tanah objek perkarasebagai miliknya karena belum diganti rugi oleh Tergugat, karena berdasarkan faktafisik tanah Kualu, Teluk Kenidai, Teratak Buluh tahun 1996 yang diterbitkan olehTurut Tergugat, secara hukum tanah terperkara seluas 21,5 Ha adalah hak keperdataanTergugat yang lebih sah dan terkuat

tidak mengindahkannya, justru perbuatan Tergugat dalam rangkamempertahankan hak keperdataannya Vide SHGB No.4 desa Kualu, TelukKenidai, teratak buluh tahun 1996 dari perbuatan Penggugat yang berusahamenguasai danmenduduki sebahagian dari tanah / lahan yang merupakan hakkeperdataan tergugat dimaksud, karena menurut azas hukum pembuktian atastanah / lahan perkara adalah merupakan hak keperdataan Tergugat yang lebihkuat dan sah menurut hukum, karena bukti hak Tergugat adalah merupakanbukti autentik / terkuat

menghukumTergugat dan Turut Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) danputusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu / uitvoerbaar bijvooraraad haruslah ditolak karena tidak berlasan hukum ; Bahwa karena dalil dan alasan gugatan Penggugat adalah tidak jelas / lemah dantidak didukung dengan bukti yang sah menurut hukum sebagai buktikepemilikan / bukti hak keperdataan tanah Jo UUPA No.5 Tahun 1960 (buktiPenggugat hanya berupa SKGR), sedangkan alas / dasar hak keperdataanTergugat adalah sah dan terkuat

(Kasi Sengketa Konflik dan PerkaraPertanahan) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Subang;Menimbang, bahwa sekalipun sertifikat hak milik merupakankepemilikan yang terkuat dan terpenuh, bersifat sempurna, akan tetapitetap saja tidak bersifat mutlak, atau bukanlah satusatunya alatpembuktian yang menentukan di mana karena adanya stelse/ negatiftentang tata cara pendaftaran (peregistrasian) tanah;Menimbang, bahwa karena ste/se/ negatif itulah, maka namaseseorang yang tercantum pada serifikat tidaklah berarti

Makian yangmemiliki tanah, oleh karena itu Pemohon mendaftarkan tanah miliknya (ObjekSengketa) di Desa Mandaong (Desa tetangga/bersebelah/berhimpitan) denganDesa Kampung Makian (Desa Domisili Pemohon) dan telah dibuatkan Sertitifikattanggal 23 Maret 1988 No. 5 Tahun 1988. pada saat itu di Desa Mandaong(letak fisik tanah tersebut / Objek Sengketa ini) tidak ada Proyek Nasional(Prona) Pembuatan Sertifikat tersebut ;Bahwa Pasal 20 UndangUndang Pokok Agraria menetapkanSERTIFIKAT SEBAGAI ALAT BUKTI YANG TERKUAT

P.2 tidak memilikirelevansi sebagai alat bukti karena hanya merupakan replik dari Penggugatyang telah diajukan dalam jawab menjawab oleh karena itu harusdikesampingkan.Menimbang, bahwa dalam persidangan para Tergugat dan turut Tergugatmengajukan bukti Surat (bukti T. 1 sampai dengan bukti T.7) dan 1 (Satu) orangsaksi bernama SAKSI.Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa SHM No. 01007 atas nama Hj.Rahmatia (Tergugat I), tertanggal 20 Agustus 2019 meskipun berkaitan denganperkara karena merupakan bukti terkuat

Pasal 3 huruf a dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sertifikat adalah bukti terkuat hak atastanah. Sertifikat adalah akta autentik yang berkekuatan sempurna danmengikat. Oleh karena itu, tiaptiap orang yang mampu membuktikankepemilikan sertifikat tanah, oleh hukum dipandang sebagai pemegang hakHal. 29 dari 32 Hal.

Dengandemikian, dari perspektif hukum pembuktian, Penggugat sejak semula sudahnyata tidak mampu mengajukan bukti yang sedemikian rupa untukmenggoyahkan kekuatan pembuktian SHM No. 01007 atas nama Tergugat I.Karena itu, bukti sertifikat tersebut tetap berkekuatan sempurna dan mengikatserta merupakan bukti terkuat mengenai hak Tergugat atas objek sengketa.Menimbang, bahwa dalam perkara ini patut dikemukakan pendapat fiqhidalam kitab alMuhazzab Juz II halaman 320, selanjutnya diambil alin sebagaipendapat

Sertifikat adalah tanda bukti yang sahdan terkuat dan tidak ternyata bukti P.1. ditetapkan secara melawanhukum, maka oleh karena itu tidaklah benar Penggugat telahmemperoleh bukti P. 1. secara tidak wajar, maka terbukti pulalah,Penggugat sebagai peinilik tanah seluas 465 M2 dimana termasukpula di dalamnya tanah yang dikuasai oleh Tergugat yang luasnya170 M2.Bahwa Undangundang No. 5 Tahun 1960 (Undangundang PokokAgraria) menganut sistem negatif, oleh karena itu sistem pendaftarantanah di Indonesia

sertifikat tersebut tidakmengikat tanah obyek sengketa.Bahwa sehubungan dengan uraian hukum tersebut di atas, makadengan adanya bukti surat yang baru diketemukan, maka SertifikatNo. 188 Surat Ukur No. 359 tahun 1982 perlu dipertanyakan dasarhukum keberadannya, karena kontradiksi dengan alat bukti surat yangbaru di ketemukan yaitu TANDA PENDAFTRAN SEMENTARA HAKMILIK INONESIA tahun 1956 atas nama : BANDU PATIMA BINDJALIL (DAENG BANDU) Persil 42 DII, Bahwa bukti surat inimerupakan bukti yang sah dan terkuat

Pengakuan tersebut merupakan bukti terkuat sebagaimanadinyatakan dalam kitab Panatut Tholibin IV / 258 : podl cug ale cred!

Maka majelis hakimberpendapat dalil dalil permohonan Pemohon Konpensi telahterbukti dan dapat dipertimbangkan.Menimbang bahwa Termohon Konpensi telah mengakui sertamembenarkan dalil dalil permohonan Pemohon Konpensiberdasarkan Pasal 174 HIR pengakuan tersebut merupakanbukti terkuat sebagaimana dinyatakan dalam kitab anatutTholibin IV/258, yang artinya: Apabila Termohon Konpensimengakui atas kebenaran dakwaan Pemohon Konpensi, makatetaplah kebenaran dakwaan itu.Menimbang bahwa walaupun Termohon Konpensi

berdasarkan Pasal 18 UndangUndang Nomor : 5 Tahun 1960Tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria, yang berbunyi ; Untukkepentingan Umum, termasuk kepentingan Bangsa dan Negara sertakepentingan bersama dari rakyat, hakhak atas tanah dapat di cabutdengan memberikan ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan UndangUndang ;Bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) UndangUndang Nomor : 5 Tahun1960 Tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria, yang berbunyi ; Hak Milik adalah hak turun temurun, terkuat

Hak milik adalah hak yang terkuat dan Terpenuh yang dapat di punyai orang atas tanah.

Pemberiansifat in) TIDAK BERARTI, bahwa Hak itu merupakan Hak yang mutlak ,tak terbatas dan tidak dapat di ganggugugat Katakata Terkuat danTerpenuh itu bermaksud untuk membedakannya dengan Hak GunaUsaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan lainlainnya, yaitu untukmenunjukan bahwa diantara HakHak atas tanah yang dapat di punyaiorang Hak Milik lah yang ter (artinya: paling) kuat dan terpenuh;Bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (1) UndangUndang Nomor : 5 Tahun1960 Tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria

Hak milik adalah hak yang terkuat danterpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah.

Kata terkuat dan terpenuhbermaksud untuk membedakannya dengan hakhak atas tanah yang lain (termasuk HGB), yaitu untuk menunjukkan bahwa diantara hakhak atas tanahyang dapat dipunyai orang, hak miliklah yang ter artinya paling kuat dan terpenuh ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :Mengenai alasan ke 1 :Bahwa alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi dapatmengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri yang dipandang tepat danbenar ;Mengenai

Bahwa gugatan para Penggugat telah dengan jelas didasarkan atas alatbukti yang cukup jelas dan sempurna serta bukti tersebut berupa surat yangOtentik atau sempurna yang dalam hal ini berupa Sertipikah Hak Milik yangmerupakan bukti Kepemilikan tanah yang terkuat dan terpenuh berdasarUndangUndang Pokok Agraria ;3.

pelaksanaan tersebut apabila dalam waktu 5 (lima)tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatansecara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala KantorPertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan kePengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan tersebut , olehkarenanya sekarang ini kepemilikan atas sebidang tanah oleh Terbanding dan Terbanding II berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.307 tahun 1991 tidakhanya Sertifikat Hak Milik No.807 merupakan bukti terkuat

yang sekarang menjadi objek sengketa (videPembanding hal. 7 alinea ke1), adalah pendapat yang sangat menyesatkanyang berlindung dengan ketentuanketentuan yang tidak pernah dapat kitaterima akan dalildalil, dan alasanalasan tersebut, karena PBB sudah tentutidak merupakan bukti akan kepemilikan atas sebidang tanah melainkan hanyaHalaman 12 dari 16 halaman, Putusan Nomor 18/PDT/2016/PT.BJMsebagai kewajiban suka rela dari masyarakat terhadap pajak, sehingga atassebidang tanah bukti yang sah dan yang terkuat

Yahya Harahap), dalam pemeriksaan perkara keperdataan buktiSurat/tulisan diletakkan paling atas memiliki tujuan tidak sematamata hanyaurutan, melainkan untuk menguatkan bahwa setiap bukti tulisan memilikikekuatan pembuktian terkuat (baik autentik maupun bawah tangan) yangdikuatkan dengan alat bukti lain dalam acara perdata.

Pandangan demikianlahyang membuat Hakim Anggota 1 menilai setiap bukti Surat yang diajukan dalampersidangan memiliki kekuatan pembuktian terkuat, namun bukti surat tersebutsudah tertulis jelas peruntukkan dan isi keterangannya sebagaimana yangdiamanatkan oleh Undangundang (surat autentik);Menimbang, bahwa dalam persidangan ini dilanjutkan tanpa hadirnyaTergugat, maka secara tidak langsung Tergugat akan dinyatakan tidakmenggunakan haknya terutama dalam hal apabila ada bantahan terhadap isigugatan,